Gubernur Jambi Bantah Kabut Asap Bukan Dari Jambi

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) membantah kabut asap yang menimpa sebagian besar wilayah Provinsi Jambi, Riau dan Sumatera Selatan sepekan terakhir, bukan dari kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Kabut asap di Riau dan Sumatera Selatan dipastikan dari kebakaran hutan dan lahan di dua provinsi tersebut.

Hal itu ditegaskan Hasan Basri Agus kepada wartawan di Jambi, Rabu (24/8/11) terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir yang menyebabkan kabut asap di sejumlah wilayah Jambi, Riau dan Sumatera Selatan.

“Saat ini kondisi kabut asap terparah di Provinsi Riau. Kabut asap di Provinsi tetangga itu bukan berasal dari Jambi. Riau jangan salah-salahkan kita. Tidak sepenuhnya kabut asap itu dari kebakaran hutan di Jambi. Saya heran, setiap Riau kabut asap, Jambi yang disalahkan,” kata HBA.

Menurut HBA, kabut asap yang terjadi di Riau, juga disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kebarakan hutan yang terbanyak itu, terjadi di Provinsi Riau sendiri, bukan dari Jambi.

Saat ditanya soal penyebab kebakaran hutan di Jambi, Gubernur Jambi mengaku tidak tahu persis, namun dia akan segera meminta penjelasan dari Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi untuk mengatasi masalah ini.

“Pasukan Damkar Manggalani sudah diturunkan ke lapangan, untuk pemadaman titik-titik api. Di musim kemarau sering terjadi kebarakan hutan dan lahan. Karena itu ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan menghidupkan api atau membuang puntung rokok sembarangan. Kita himbau masyarakat tolong hati-hati buang api karena sekarang musim kemarau,”katanya.

Pantauan BATAKPOS di Jambi beberapa hari terakhir menunjukkan, kabut asap kebakaran lahan dan hutan menyelimuti Kota Jambi dan sekitarnya. Bahkan gara-gara kabut asap, sejumlah jadwal maskapai penerbangan terpaksa tertunda akibat jarak pandang landasan yang terbatas.

Kabut asal di Lintas Timur Sumatera Jambi-Riau. Foto Rosenman Manihuruk.

Kabut asal di Lintas Timur Sumatera Jambi-Riau. Foto Rosenman Manihuruk.

Bahkan BMKG Provinsi Jambi mengeluarkan himbauan untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Pasalnya saat ini memasuki musim kemarau, untuk hujan hanya dengan intensitas ringan saja sepekan ke depan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Hasvia mengatakan, beberapa hari terakhir ini sudah terjadi kebakaran hutan seluas 30 hektar didaerah Kumpeh, Muarojambi. Setelah dilakukan pemadaman kini tinggal 10 hektar lagi yang masih terbakar. Inilah yang diduga menyebabkan kabut asap di Jambi.

Disebutkan, pihaknya siap memberikan bantuan untuk pemadaman kebakaran hutan. Selain itu, kata Hasvia pihaknya juga mempunyai bantuan alat dari Singapura untuk pemadaman kebakaran. Sedangkan untuk pantauan udara pihaknya tetap menggunakan satelit NOOA untuk memantau titik api.

Menurut Hasvia, asap di Riau, bukan berasal dari Jambi. Pasalnya dari pantauan satelit titik api paling banyak ditemukan di Riau disusul Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. ruk

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Jambi

Jambi, BATAKPOS

Anggota Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan pengumpulan data guna penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Provinsi Jambi. Anggota KPK telah mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, di Jalan A Yani, Telanaipura, Kota Jambi, Selasa (23/8/11). Kedatangan mereka didampingi satu orang dari pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan satu orang dari Mabes Polri.

Tim KPK tersebut juga sempat melakukan pertemuan dengan pejabat Kejati Jambi. Tim juga menanyakan semua kasus yang ditangani Kejati Jambi, termasuk proyek pembangunan Rumah Sakit di Universitas Jambi, yang diduga ada kaitaan dengan Nazaruddin yang saat ini sedang dilakukan pengumpulan data oleh bagian intelijen Kejati.

Asisten Intelijen Kejati Jambi, Andi M Iqbal Arief, Rabu (24/8/11) mengatakan, kedatangan tim KPK merupakan supervisi kasus yang ditangani Kejati Jambi. “Pokoknya sumua kasus yang kita tangani, juga kasus RS Unja. Karena mereka (KPK red) juga melakukan pengumpulan data,”kata Andi.

Disebutkan, pihak KPK juga kini melakukan pengumpulan data terkait dengan kasus korupsi di Kualatungkal Tanjabbarat. Anggota KPK itu juga berkunjung ke Polda Jambi yang juga menangani sejumlah kasus korupsi.

Sementara itu dua tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD pada pos Bagian Umum Setda Kabupaten Kerinci tahun 2009, kemarin, menjalani pemeriksaan di Kejati Jambi. Kedua tersangka adalah Tuti Mulyani dan Zulfikar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati, Masyrobi mengatakan, keduanya diperiksa soal pertanggungjawaban keduanya dalam kasus tersebut. Zulfikar tidak didampingi pengacaranya, karena ia tidak sanggup membayar.

“Kejati Jambi akan bantu Zulfikar menyiapkan pengacara negara, untuk mendampinginya. Mengenai kerugian negara dalam kasus ini, pihak kami masih menunggu hasil audit BPK,”kata Masyrobi. ruk

Armada Mudik Lebaran Dari Jambi Minim

BUS PT RAPI TUJUAN SUMATERA UTARA DARI JAMBI.

Jambi, BATAKPOS

Armada mudik lebaran Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Jambi tahun ini tergolong minim. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi terpaksa meminta bantuan armada dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Universitas Jambi, KPN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Jambi.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ir Bernhard Panjaitan MM memalui Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Darat Dishub Provinsi Jambi Drs. H. Anwar Arminto,MSi, Rabu (24/8/11) mengatakan, jumlah armada AKAP dari 54 perusahaan hanya tersedia 455 armada kendaraan. Sementara itu AKDP sebanyak 57 armada.

Kemudian armada pesawat udara sebanyak 12 frekwensi penerbangan dari Jambi serta armada kapal terdiri dari 28 kapal dari Pelabuhan Kualatungkal, Tanjung Jabung Barat.

“Jika terjadi lonjakan penumpang maka Dishub akan meminta bantuan kendaraan cadangan dari KPN Unja, KPN IAIN serta Bus Pemda Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menyiapkan posko di 13 lokasi yang diantaranya akan diadakan di batas Kota Jambi Paal X, terminal Alam Barajo, Simpang Rimbo, Simpang Kawat, terminal Rawasari dan Sijenjang,”kata Harminto.

H. Anwar Arminto, menjelaskan bahwa pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah memetakan daerah yang juga gampang terjadi longsor dan jalan yang rusak. Menurut keterangannya jalan Lintas tengah dan Timur dalam keadaan baik, jalan Jambi-Bungo dalam perbaikan. Tempino –Bulian rusak dan Bungo –Sungai Penuh pun dalam keadaan cukup rusak. Namun menurutnya tim terpadu siap bekerja bersama untuk menanggulanginya.

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Jambi Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum mengharapkan pelaksanaan lalu lintas selama lebaran dapat berjalan dengan aman dan tepat waktu. Wagub juga menghimbau para supir dapat menjaga keselamatan jiwanya dan para penumpang.

Dirinya juga telah melakukan pencanangan Angkutan Lebaran di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi, Selasa (23/8). Pencanangan angkutan lebaran tersebut ditandai dengan pemasangan striker dan pelepasan Bus angkutan lebaran. ruk

HBA : Jelang Idul Fitri, Jalur Arus Mudik di Provinsi Jambi 95 Persen Relatif Baiak

JAMBI

Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA), MM, mengatakan, jelang Hari Raya Idul Fitri 1432 H / 2011M, jalur mudik di Provinsi Jambi 95 persen relatif dalam keadaan baik. Hal itu disampikan HBA usai bertindak sebagai pemimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah “OPS Ketupat 2011”, Polda Jambi, di lapangan Poltabes Jambi, Senin (22/8/11).

Gubernur Jambi mengatakan, guna menghadapi Idul Fitri 1432 H yang terpenting dari jajaran pemerintah daerah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan berbagai persiapan, dan yang utama adalah yang berkaiatan dengan infrastruktur jalan.

"Alhamdulillah kondisi jalan di Jambi saat ini relatif 90-95 persen dalam keadaan baik, saya baru saja pulang dari Kabupaten Merangin, dan meninjau jalan arah ke Kabupaten Tebo dan Batanghari, memang ada beberapa ruas jalan yang kondisinya saat ini masih dalam perbaikan, tetapi secara umum, secara keseluruhan, kita sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Gubernur.

Sedangkan berkaitan dengan angkutan lebaran, disampaikan Gubernur, saat ini telah dipersiapkan kendaraanangkutan lebaran, tidak hanya dari pihak angkutan umum saja, tetapi jika ada kekurangan maka akan dibantu dengan kendaraan-kendaraan dinas, baik dari Pemda, dari IAIN dan dari Universitas Jambi, tegas Gubernur.

Pemerintah Provinsi Jambi dalam menghadapi hari raya Idul Fitri tahun ini juga terus memantau perkembangan harga sembilan bahan pokok, dan dari hasil pemantauan kondisi harga dinilai masih cukup terkendali, demikian juga dengan kondisi keamanan di Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi terus berkoordinasi dengan para anggota Muspida, khususnya dengan Kapolda dan dengan Komandan Korem 042/Gapu Jambi, sebagai aparatur yang mempuntyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Untuk menstabilkan harga daging yang setiap menghadapi hari raya biasanya mengalami kenaikan, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah mengantisipasi dengan mempersiapkan operasi pasar, disamping juga telah memerintahkan kepada saluruh kepala SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk Polda, Korem dan Instansi Pertikal lainnya untuk melakukan pemotongan sendiri di masing-masing unit kerjanya, dengan demikian dapat dipastikan harga di pasar dapat setabil.

Kapala Polisi Daerah (Kapolda) Jambi Brigjen Pol Bambang Suparsono, pada kesempatan ini menyampaikan, bahwa Polda Jambi beserta jajaran bersama Pemerintah daerah Provinsi Jambi dan kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi telah siap untuk mengamankan jalannya perayaan Romadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1432 H/2011 M.

Dalam pengamanan Hari raya Idul Fitri tahun ini, Polda Jambi telah menyiapkan 77 POS di seluruh wilayah Polda Jambi, khususnya di tempat-tempat yang rawan, tempat-tempat keramaian, termasuk pasar tumpah, pasar tradisional dan pasar-pasar modern, ini semua dalam upaya memberikan rasa aman bagi masyarakat, jelas Kapolda Jambi.

Apel Gelar Pasukan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah, “OPS Ketupat 2011”, Polda Jambi diikuti anggota TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Unsur Muspida Provinsi Jambi, Walikota Jambi, Satpol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Orari, dan dihadiri para pejabat Polda dan Poltabes Kota Jambi, Anggota Muspida Kota Jambi, Kepala Sat Pol PP, Kadis Kesehatan, Kadis Perhubungan, dan undangan lainnya.

Dalam Apel gelar pasukan tersebut Wakil Bupati Bengkalis membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. TIMUR PRADOPO, dalam amanatnya Kapolri berpesan kepada petugas dilapangan bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibselcarlantas maupun kamtibmas secara umum.

"Lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan babinkamtibmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di Masyarakat sehingga dapat di antisipasi sedini mungkin setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan dampak secara luas, jalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh instansi terkait segenap potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan sinergi polisional yang proaktif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,"katanya.

Kapolri selaku pimpinan POLRI mengucapkan terima Kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan idul fitri 1432 H. “Selamat Idul fitri 1432 H mohon maaf lahir dan batin serta selamat bertugas semoga sukses”. ruk

Gubernur musnahkan barang bukti hasil OPS Pekat Siginjai

JAMBI

Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM, Senin (22/8) memusnahkan secara simbolis barang bukti hasil Operasi Pekat Siginjai Pertama tahun 2011, Polisi Daerah (Polda) Jambi, yang terdiri dari minuman keras, tuak dan petasan, yang laksanakan di lapangan Poltabes Jambi.

Pada kesempatan ini Kepala Kepolian Daerah (Kapolda) Jambi Brigjen Pol Bambang Suparsono, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Polda Jambi beserta seluruh Satuan Wilayah jajaran dan perkuatannya telah melakukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan, dengan sandi “Pekat I Siginjai 2011”, yang dilaksanakan selama 30 hari, mulai tanggal 21 Juli sampai dengan 19 Agustus 2011.

Hal itu dilakukan dalam rangka pemberantaskan segala bentuk tindak pidana, baik terorisme pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, petasan, perjudian, minuman keras, kenaikan harga sembako, kecelakan dan pelanggaran lalu lintas serta keamanan dan ketertiban.

Kemudian kelancaran lalu lintas dalam langka menciptakan kondisi menghadapi bulan suci Romadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1432 H/2011 M, dengan mengedepankan kegiatan penegakan hukum, yang didukung fungsi Oeprasional Kepolisian guna menciptakan dan memelihara situasi Kantipmas yang kondusif di seluruh Wilayah Polda Jambi.

Adapun sasaran Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan “Pekat I Siginjai 2011”, meliputi ; Pertama, sasaran pelaku, orang atau kelompok tertentu yang terlibat sebagai pelaku maupun yang membekingi perjudian, minuman keras.

Kemudian kegiatan portitusi, premanisme, penyalahgunaan senjata api, dan bahan peledak serta ketertiban umum linnya. Kedua, sasarannya lokasi dan tempat, yaitu tempat-tempat atau tempat terjadinya kejahatan, penyakit masyarakat yang dapat mengganggu kantibmas atau kriminalitas lainnya, serta tempat atau lokasi yang diduga sebai tempat pertemuan para pelaku kejahatan penyakit masyarakat.

Pada Operasi “Pekat I Siginjai 2011” diperoleh hasil ; Polda Jambi dan jajaran berhasil 207 kasus denang256 orang tersangka, yang terdiri dari kasus-kasus petasan dan minuman keras, dan behasil disita barang bukti petasan sebanyak 878.491 butir, dan minuman keras dari berbagai merek sebanyak 7.495 botol serta 1.464 liter tuak.

Dijelaskan Kapoda, bahwa barang bukti yang dimusnakan di Polresta Jambi ini merupakan barang bukti yang berhasil disita dari Operasi “Pekat I Siginjai 2011” untuk Satgas Polda Jambi dan Polresta Jambi, dengan jumlah barang bukti petasan sebanyak 847.135 butir dan minuman keras sebanyak 863 botol, serta 170 liter tuak.

Kegiatan pemusnahan barang bukti petasand an minuman keras hasil operasi “Pekat I Siginjau 2011” untuk satga Polres dan Satwil lainnya juga dilaksanakan secara serentak pemusnahannya hari ini dilakukan di masing-masing wilayah.

Diakhir sambutannya Kapolda Jambi menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Pemerintah Provinsi Jambi, kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh pemuda yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Polri, khususunya Operasi “Pekat I Siginjai 2011”, juga kepada seluruh personil dan jajaran yang telah dengan sungguh-sungguh telah melaksanakan tugas dengan baik, guna menciptakan wilayah Polda Jambi yang aman dan kondusif, terutama dalam mengahdapi Bulan Suci Romadhan dan hari Raya Idul Fitri 1432 H/2011 M. ruk

BERITA DUKACITA

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI

BESERTA SELURUH JAJARAN

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

MENGUCAPKAN

TURUT BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA

BAPAK H. RADEN ABDULLAH

SESEPUH PROVINSI JAMBI

PADA USIA 85 TAHUN

PADA HARI MINGGU 21 AGUSTUS 2011 PUKUL 19.3O WIB

DI RUMAH DUKA KOMPLEK NURDIN TELANAIPURA JAMBI

Sekda Mantapkan Sosialisasi Program Samisake di Kerinci

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.Syahrasaddin, MSi memantapkan dan menyakinkan masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terhadap program Pemerintah Provinsi Jambi yakni Samisake.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.Syahrasaddin, MSi memantapkan dan menyakinkan masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terhadap program Pemerintah Provinsi Jambi yakni Samisake.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.Syahrasaddin, MSi memantapkan dan menyakinkan masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terhadap program Pemerintah Provinsi Jambi yakni Samisake.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.Syahrasaddin, MSi memantapkan dan menyakinkan masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terhadap program Pemerintah Provinsi Jambi yakni Samisake.

Jambi, BATAKPOS

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.Syahrasaddin, MSi memantapkan dan menyakinkan masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terhadap program Pemerintah Provinsi Jambi yakni Samisake.

Sosialisasi itu dalam Safari Ramadhannya di mesjid Baitul Ikhsan desa Mukai Hilir, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jumat (19/8/11) dan di Mesjid Al-Akbar Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, Sabtu (20/8/11).

Provinsi Jambi memantapkan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat miskin dengan program Satu Milyar Satu Kecamatan. Dalam pengarahannya Sekda menegaskan bahwa program ini bukan program awang-awang tetapi sudah dilaksanakan di 50 kecamatan. Dan diharapkan pada 2012 seluruh kecamatan di Kerinci dan Sungai Penuh akan direalisasikan pelaksanaan program Samisake.

“Program Samisake bukanlah program awang-awang yang masih dihayalkan,tetapi ini sudah dilaksanakan di 50 kecamatan dan di Kerinci dan Sungai Penuh juga sudah 2 kecamatan yang mendapatkan bantuan program ini, dan pada 2012, kalau tidak salah ada 12 kecamatan di Kerinci. Dan total kecamatan yang dianggarkan pada 2012 keseluruhannya 81 kecamatan dan pada 2014 sisanya akan dituntaskan secara serentak,” jelasnya.

Dikatakan, dua kebijakan besar pemerintah propinsi Jambi adalah infrastruktur khusus untuk Kabupaten Kerinci pemerintah meningkatkan terus upaya perbaikan jalan.

“Yakinlah Pemerintah Provinsi Jambi akan terus memperhatikan masyarakat di Kerinci. Pemerintah provinsi juga sedang bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun dua jalan alternative. Jadi mobil-mobil tambang dan batubara tidak lagi melewati jalan umum, ada dua ruas jalan yang Tebo dan Bungo melewati Simpang Niam, dan menuju laut lepas yaitu Tanjab Barat, sedangkan dari bagian Selatan dan Barat yaitu Sarolangun, Batanghari, Tanjab Timur ke Ujung Jabung, dua ini dibangun oleh pihak swasta,”jelasnya.

Program Samisake untuk rakyat dimana pada tahun ini pemerintah membedah 3000 unit rumah di 50 kecamatan melalui program anggaran pemerintah provinsi Jambi dengan dibantu oleh pihak swasta melalui dana Cooperate Social Responsibility (CSR) kurang lebih 1000 unit rumah, dan Kementrian Perumahan membantu 5.500 unit rumah lagi.

“Artinya menjelang Desember 2011 ada kurang lebih 10.000 unit rumah rakyat yang kita bangun untuk rakyat miskin. Di Provinsi Jambi ada 60.000 ribu keluarga yang berada pada lapisan bawah, jika kita hitung satu keluarga ada 5 jiwa berarti ada 3 juta penduduk yang berada pada lapisan bawah dan berdasarkan data BPS provinsi Jambi ada sejumlah 34.180 keluarga pra sejahtera, dan inilah sasaran program SAMISAKE,”ungkapnya.

Disebutkan, upaya untuk mensejahterahkan masyarakat miskin dan mengangkat derajat keluarga pra sejahtera ini juga dengan memberikan sertifikat gratis dimana hal ini memberikan hak kepemilikan.

“Setelah sertifikat gratis juga diberikan beasiswa Samisake untuk tingkat SD Rp 650 ribu per tahun, SMP Rp 750 ribu per tahun, SMA Rp 850 ribu pertahun dan untuk yang kuliah Rp 2 juta per tahun,”ungkapnya.

Kemudian memberikan bantuan kepada UMKM senilai Rp 5 juta perkelompok yang ada di kecamatan, sedangkan pada 2012 akan diberikan alat dan mesin pertanian, dan untuk peternakan juga akan diberikan ternak.

Sekda juga menjelaskan dua amanat UU nomor 32 yang ditujukan kepada kepala daerah baik Gubernur/Bupati yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing daerah. ruk

Sekda Tinjau Jalan Evakuasi Bencana Gunung Kerinci

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir. Syarasaddin,MSi

Jambi, BATAKPOS

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir. Syarasaddin,MSi dan rombongan dalam rangkaian hari kedua Safari Ramadhan di Kabupaten Kerinci menyusuri jalan evakuasi bencana alam di Desa Jujun, Kabupaten Kerinci, Sabtu (20/8/11).

Jalur evakuasi bencana ini dipersiapkan sebagai jalur penyelamatan warga Kayu Aro jika terjadi bencana letusan Gunung Kerinci. Di perjalanan ini Sekda menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pekerja dan mencoba sendiri kekuatan drainase yang sedang dikerjakan. Ikut mendampingi kunjungan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Dasra.

Sekda menjelaskan bahwa pekerjaan jalan dan perbaikan ini merupakan dana APBN dan akan dikerjakan sepanjang 25 km mulai dari desa perompeng sampai Jujun akan menembus ke Muko-muko Bengkulu.

“Kita lihat tadi jalan yang bersumber dari APBN yang berkaitan dengan jalan bencana yang diarahkan untuk perbaikan atau pelebaran, jalan sepanjang 25 km ke arah Desa Jujun. Kita meminta memang pembangunan drainase supaya memenuhi standar, jika hari pertama disemen maka hari kedua seharusnya sudah kuat bukan sebaliknya, kita memang meminta pihak pembangun untuk memperhatikan, selain itu juga turap- turap untuk mencegah longsor dan kita minta kepada dinas Kehutanan untuk melakukan penanaman batang-batang atau tanaman untuk mencegah terjadinya longsor,”jelasnya.

Syarasaddin menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menanam tanaman merambat dan tanaman yang menghasilkan buah yang tidak ditebang. “Kalau kita lihat tadi disepanjang Desa Jujun ada tanaman yang merambat di dinding-dinding. Kalau kita mau mempercepat kita tanam jenis kacang-kacangan, kemudian di tengahnya diatasnya tanaman yang bisa diambil buahnya bukan ditebang seperti durian, kemiri, pala dan berbagai macam,”jelasnya.

Perjalanan Sekda beserta rombongan dilanjutkan dengan meninjau Rumah Potong Hewan yang didirikan pada 2009 dan terletak di Jalan Lingkar Barat Desa Kuto Duo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh.

Namun di tempat ini tidak terlihat adanya kegiatan walaupun telah dipajang dengan resmi susunan pejabat yang berwenang, bangunan terlihat tidak terawat. Melihat kondisi ini kepada wartawan Sekda menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Bupati Kerinci aset ini akan segera dihibahkan kepada kota Sungai Penuh.

“Rumah Potong Hewan akan dijelaskan secara teknis, pemerintah provinsi akan memfasilitasi mendorong agar pemerintah kabupaten agar melepaskan, segera dihibahkan kepada kota, bapak Bupati sendiri mengatakan bahwa mereka sudah melakukan MOU yang ditindaklanjuti dengan pemberian hibah, kita akan coba menyurati dari provinsi ke Kabupaten, yang kabupaten akan kita persiapkan dan fasilitasi untuk mendapat bantuan dari APBN dan provinsi,” jelasnya.

Sekda menjelaskan jika sudah melalui prosedur dihibahkan kepada kota maka pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan pemanfaatannya. “Seharusnya memang dihibahkan karena tidak mungkin Kabupaten menganggarkan yang bukan menjadi kewenangannya, maka dihibakahkan dulu dari Kabupaten ke kota, kemudian kota yang akan melakukan investasi,dan hal ini akan dilakukan secepatnya,”katanya.

Saat meninjau Balai Benih Ikan Sentral Kerinci di Desa Pendun Ilir, Kecamatan Air Angat, Kabupaten Kerinci, menjelaskan akan menjadikan tempat ini sebagai pusat benih ikan Semah yang memilii potensi jual yang cukup tinggi.

“Bapak Gubernur juga sudah melihat tempat ini, maka disani akan kita fokuskan menjadi balai benih ikan semah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ikan semah itu tidak banyak di Sumatera seperti Sumatera Barat dan sebagian Riau mereka juga kekurangan benih,maka itu kita coba memfokuskan balai benih ini menjadi balai benih ikan semah dan kelemak. Saat ini kita masih kekurangan 2000 indukan dengan total anggaran sekitar 1,5 milyar dan ini akan kita coba alokasikan pada 2012,” katanya.

Sekda dan rombongan juga meninjau kelompok tani Sejati Makmur di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kayu Aro dan dilanjutkan ke Taman Nasional Kerinci Seblat. “Jadi kita ketahui ada program penanaman 1 milyar pohon dan kita pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penanaman satu orang lima pohon, dan sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur di Jambi dan ternyata oleh pemerintah pusat dibangunlah KTR kalau di Kerinci akan difokuskan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS ),”katanya.

“Kita lihat tadi ini lokasi yang akan ditanam seluas 1925 ha. Kita berharap penanamannya bersamaan dengan kedatangan Bapak Presiden ke Jambi. Jadi ini kerjasama antara Menteri Kehutanan dengan Pangdam Sriwijaya yang penanaman perdananya akan dilakukan Insya Allah akan dilakukan oleh Bapak SBY.Tanaman yang akan ditanam Surian, Gaharu,dan Mitosis,”katanya.

Kepala Seksi Pemgawasan Wilayah 1 Kerinci, Junaidi, menyatakan bahwa TNKS sebagai penopang kehidupan karena di sekitarnya ada 5 juta manusia yang menggantungkan kehidupannya kepada mata air disini.

TNKS juga berfungsi sebagai pelingungan flora dan fauna seperti harimau Sumatera. Usul dari Sekda akan ditindak lanjuti dengan perencanaan dan akan upayakan melakukan lobi-lobi ke pusat ke Kementrian PU. ruk

Jejak Safari Ramadhan Wakil Gubernur Jambi di Kabupaten Sarolangun

Jambi, BATAKPOS

Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum pada Sabtu (20/8/11) malam bertempat di Masjid Nurul Wathon Desa Pasar Pelawan Kabupaten Sarolangun mengadakan safari ramadhan bersama masyarakat setempat.

Acara ini diawali dengan shalat Isya Berjama’ah dilanjutkan dengan Shalat Teraweh dan Witir, dalam sambutannya Wagub menyampaikan bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah, aktivitas harian kaum muslimin mengalami perubahan, namun tidak mengurangi kinerja sebagai umat beragama.

Fachrori Umar mengatakan, makna ibadah tidak harus terletak pada ritual keagamaan seperti Shalat, Zakat, Puasa, Haji, melainkan sebuah pekerjaan juga mengandung nilai ibadah. “Pekerjaan keduniawian bisa memiliki arti ibadah,”katanya.

Disebutkan, petani yang bekerja di sawah, pegawai yang bekerja di kantor, pedagang, nelayan, pengusaha, semua pekerjaan bisa mengandung nilai ibadah manakala dilaksanakan secara ikhlas dan karena ridho Allah.

Wagub menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kebersamaan serta dukungan dari masyarakat agar program yang dilaksanakan oleh pemerintah bisa berhasil. “Sebagai ummaroh (pemimpin) saya mengajak bersama-sama untuk menyukseskan program-program yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan, mensejahterakan masyarakat,”ujarnya.

Penceramah dalam acara tersebut Drs. H. Husin Abdul Wahab, LC, MA belum sempurna ibadah seseorang kepada Allah apabila hubungan kepada sesama manusia tidak dibenahi, Silaturrahim merupakan hal yang sangat diperlukan dan menghormati orang tua harus dilakukan setiap muslim, jika tidak menurut Ustadz Husin.

“Akan tertunda seseorang masuk Surga jika ia masih punya salah kepada orang tua, juga bagi mereka yang sengaja memutuskan silaturrahmi,” Kata Ustadz Husin. ruk

Jejak Safari Ramadhan Gubernur Jambi di Kabupaten Merangin

Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus MM memberikan sumbangan secara simbolis.

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) dan jajaran pemerintahan Provinsi Jambi melaksanakan Safari Ramadhan dengan Unsur Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Merangin, Sabtu (20/8/11) bertempat di Mesjid Besar Attaqwa di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Merangin.

HBA mengatakan, pemerintah, sektor swasta, dan civil society/masyarakat sipil merupakan tiga aktor yang tidak bisa dipisahkan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Ketiganya saling berkaitan, dan, seyogianya pula saling mengisi dan saling menopang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Maka dari itu, kebersamaan pemerintah dengan masyarakat luas (sektor swasta dan civil society) perlu dibina dan ditingkatkan, sebagai modal dan sumberdaya yang sangat penting dalam pembangunan.

Bertalian dengan pentingnya peningkatkan kebersamaan pemerintah dan masyarakat itulah, maka Kebersamaan pemerintah dengan masyarakat itu pula yang menjadi inti dari sambutan dan arahan gubernur dalam Safari Ramadhan tersebut.

Gubernur mengungkapkan bahwa ia sangat memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Provinsi Jambi dan di Kabupaten Merangin, terutama persoalan infrastruktur (khususnya jalan), ketersediaan energi listrik, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Disebutkan, persoalan-persoalan tersebut juga merupakan beban baginya, yang kemudian ditimpalinya dengan menegaskan bahwa ia dan seluruh jajarannya berupaya mengatasi berbagai permasalahan masyarakat tersebut.

Salah satu cotoh yang dikemukakan gubernur adalah membangun Jalan Jangkat dengan dana multi years/tahun jamak, dengan biaya sebesar Rp 240 miliar. Keputusan untuk membangun jalan Jangkat dengan proyek multi years tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memajukan Kabupaten Merangin pada umumnya dan Jangkat pada khusunya.

“Apalagi Jangkat memiliki potensi besar dalam pertanian, dan pembangunan itu juga sebagai bukti kepedulian gubernur kepada masyarakat (Merangin),”katanya.

Gubernur juga menjelaskan secara singkat berbagai upaya yang ia lakukan beserta segenap jajarannya dalam pembangunan Provinsi Jambi, terutama bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) diantaranya bedah rumah dan sertifikat gratis, beasiswa, dan jaminan kesehatan masyarakat.

“Keseluruh langkah tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya juga menghimbau masyarakat agar memahami bahwa pencapaian tujuan pembangunan itu membutuhkan proses, tidak dapat diraih sesaat atau dalam waktu singkat. Saya menghimbau masyarakat untuk mendukung pembangunan, baik di Kabupaten Merangin maupun di Provinsi Jambi. “Terwujudnya Visi Jambi EMAS dimulai dari Merangin MAKMUR,” katanya.

HBA memberikan bantuan untuk pembangunan mesjid sebesar Rp 20.000.000 (duapuluh juta rupiah). Bupati Merangin juga turut memberikan bantuan untuk pembangunan mesjid senilai Rp 2.000.000 (duajuta rupiah) dan sebuah Al-Qur’an.

Bupati Merangin, Nalim, SH, MM, mengatakan, agar pemerintah dan masyarakat Merangin semakin kompak dalam membangun dan memajukan Merangin (Bumi Tali Undang Lambai Teliti).

Usai penyampaian sambutan dari Gubernur Jambi dan Bupati Merangin, Ustad Sahmin Batubara memberikan tausiah. Sebelum Safari Ramadhan tersebut, sebelumnya diadakan buka puasa bersama dan sholat berjama’ah Gubernur Jambi dan jajaran pemerintahan Provinsi Jambi dengan Bupati Merangin dan jajaran pemerintahan Kabupaten Merangin dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Merangin , di rumah dinas Bupati Merangin.

Dari Pemerintah Provinsi Jambi, turut hadir dalam Safari Ramadhan itu, Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan daerah, Ali Redo; Kadis Pekerjaan Umum, Ivan Wirata; Kepala Biro Keuangan, Muhammad Rawi; Kepala Biro Umum, Alharis; Kepala Biro Kesramas, Sofwan Nuri. ruk

Sekda Provinsi Jambi Tinjau Penggilingan Tebu Kecamatan Sungai Asam Kerinci

Jambi, BATAKPOS

Sekda Provinsi Jambi, Ir. Syahrassadin, MSi beserta rombongan didampingi Bupati Kerinci H. Murasman melakukan rangkaian kegiatan safari ramadhan dengan meninjau irigasi di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Sulak Deras, dan tempat penggilingan tebu di Desa Sidoharjo, Kecamatan Sungai Asam usai melaksanakan sholat Jumat (19/8/11).

Ir. Syahrassadin mengatakan, bahan baku gula yang diproduksi di Kecamatan Sungai Asam dipergunakan oleh Provinsi Sumatera Barat. “Alhamdulillah seperti yang kita lihat, lebih kurang areal di sini 1500 ha tebu, dan bisa mencukupi kebutuhan. Menurut Bupati, kecap di Sumatera Barat itu bahan bakunya dari kita. Tadi ada ide bagaimana kalau bikin kecap sendiri, kecap Kerinci misalnya, karena kita punya bahan baku,”katanya.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan gula tebu areal yang akan dikembangkan adalah kawasan Sungai Bermas. “Tadi Pak Kadis perkebunan menjelaskan bahwa akan dikembangkan kawasan Sungai Bermas. Kita sudah mempunyai 8 unit di sini dan saya rasa harus dikembangkan di beberapa titik pertumbuhan lagi supaya terjadi pengembangan yang lebih besar,” jelasnya.

Bupati Kerinci, H, Murasman menjelaskan bahwa kawasan Sungai Bermas kira-kira terdiri dari 10 ribu ha. Pihaknya berperan untuk menyiapkan dana pengembangan kawasan tersebut dengan harapan agar jika berhasil akan didirikan pabrik gula di tempat tersebut.

“Kita siapkan dana, jika berhasil baru kita pertimbangkan apa bisa mendirikan pabrik gula di sini, kendalanya hanyalah masalah modal,” jelasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Ir. Tagor Mulia Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah lama berusaha untuk mengembangkan tanaman tebu. “Pemerintah sudah berusaha lama dalam pengembangannya. Dari segi teknis kita murnikan, tebu-tebu yang bagus kita pilih, kita jadikan kebun induknya, di mana kita harapkan petani-petani di sini mengambil bibit dari tebu yang sudah kita murnikan. Sudah ada izin dari Departemen Pertanian untuk menggunakan bibit unggul lokal,” jelasnya.

Bahkan menurutnya, bibit lokal yang ada lebih cocok dibandingkan dengan bibit dari daerah lain. “Kita juga sudah mencoba menggunakan bibit dari Lampung, ternyata kelemahannya agak keras sehingga untuk mesin seperti ini belum mau. Jadi masih menggunakan bibit lokal yang ada,”katanya.

Kadis Perkebunan juga menjelaskan bahwa masyarakat masih kekurangan mesin untuk menggiling tebu karena mesin yang ada hanya delapan unit sedangkan kalau diperhitungkan paling kurang membutuhkan 30 unit.

“Untuk itu setiap tahun diprogramkan penambahan dua unit. APBN sudah berjanji membantu mesin sehingga kita harapkan ke depan petani menggiling tidak manual tetapi menggunakan mesin,”katanya. ruk

Pemprov Jambi Janji Jembatani SAD Dengan PT Asiatic Persada

Warga SAD Saat unjukrasa di Depan Kantor Gubernur Jambi baru-baru ini. Foto Rosenman Manihuruk.

Jambi, BATAKPOS

Pemerintah Provinsi Jambi berjanji akan mempertemukan warga Suku Anak Dalam (SAD) Sungaiberuang dengan pihak PT Asiatic Persada yang melakukan unjukrasa di Gedung DPRD Provinsi Jambi tiga hari belakangan. Janji itu disampaikannya Sekda Provinsi Jambi Syahrasadin ketika bertemu dengan warga SAD yang rumahnya dirobohkan perusahaan.

Pertemuan digelar di kantor Gubernur Jambi, Kamis (18/8/11). Dalam pertemuan tersebut juga hadir sejumlah aktifis LSM yang mendampingi SAD.

“Hari Selasa depan akan rapat kembali dengan mengundang pihak perusahaan dan perwakilan dari SAD. Pemprov Jambi juga bakal mengundang pihak Pemkab Batanghari, Pemkab Muarojambi, kepolisian, dan DPRD. Ada beberapa langkah yang akan dijadikan bahan evaluasi penyelesaian konflik tersebut. Pertama yakni mengkaji permasalahan, kemudian langkah jangka panjang adalah mencari solusinya. Nah untuk itu solusi kita yakni mendatangkan pihak perusahaan itu,”katanya.

Kepala Biro Ekbang dan SDA Pemprov Jambi, Sepdinal pihaknya sudah mengundang perwakilan dari pimpinan PT Asiatic Persada wilayah Sumatera Selatan. “Salah satu pimpinan perusahaan itu dari Palembang,” ujarnya.

Gubernur Jambi HBA


Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) menanggapi penyelesaian konflik itu tampaknya tidak lagi optimis. “Konflik itu tidak akan selesai, pihaknya hanya bisa memperkecil konflik itu saja. Apalagi dalam situasi pengembangan pembangunan dan situasi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini. Konflik itu pasti ada, tinggal bagaimana kita menanggapinya. Semuanya ada kepentingan,” katanyanya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Handayani, menilai konflik antara PT Asiatic dan warga SAD ini sudah sering terjadi. Soluasi yang tepat, pemerintah mencabut izin PT Asiatic dan menutup perusahaan itu.

Sementara untuk tim penyelesaian konflik yang dibentuk Pemprov Jambi, kata Handayani sudah dari dulu dimintanya untuk dibubarkan saja. Pasalnya tim ini hanya menghabiskan anggaran dan tidak ada hasil kerjanya. ruk

Gubernur Jambi Nilai Dinas PU Provinsi Jambi Lamban Realisasikan Anggaran

Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi lamban dalam merealisasikan anggaran APBD 2011 hingga terkendalanya pencapaian perbaikan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi. Dinas PU Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang fital dalam pencapaian visi Jambi Emas 2015 mendatang.

Dari hasil evaluasi kinerja SKPD yang digelar di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Kamis (18/8/11) dalam kurun waktu kurang lebih empat jam, diketahui lemahnya kinerja SKPD Pemprov Jambi.

Pasalnya ada enam SKPD realisasi anggarannya masih di bawah 20 persen. Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) membeberkan nama-nama SKPD yang dianggapnya masih lemah dalam pencapaian realisasi tersebut.

“Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi urutan nomor satu, kemudian Dinas Perkebunan, Badan Penelitian Pengembangan Provinsi Jambi (Balitbangda), Biro Pemerintahan, Biro Kepegawaian, Dinas ESDM,”kata HBA.

Kadis PU Provinsi Jambi Ivan Wirata

Hasil evaluasi itu dilaporkan ke Gubernur Jambi dari hasil penilaian tim Unit Kerja Gubernur Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan (UKGP3). Di sinilah terungkap bahwa kinerja 6 SKPD itu masih jauh dari harapan.

Namun, meski masih lemah, semuanya mempunyai alasan masing-masing. Gubernur mencontohkan, Balitbangda beralasan lemahnya pencapaian realiasi proyek tersebut dikarenakan penyusunan proyek yang tidak cocok dengan sistem anggaran, sehingga dalam APBD Perubahan perlu perbaikan kembali.

Dinas PU alasannya masih bisa diterima karena realiasi proyek di dinas itu memang sedikit terkendala dengan proses tender yang memakan waktu lama, sehingga ada penundaan. Tapi alasannya masih masuk akal. Skala proyeknya besar sehingga butuh waktu lama.

“Persentase realiasasi anggaran yang diungkapkannya ini, yakni khusus pada proyek-proyek fisik di lingkup SKPD. Itupun hasil penilaian UKGP3 hingga bulan Juli saja. Sehingga dia tetap yakin akan serapan maksimal APBD 2011 tersebut. Kita yakin Oktober nanti bisa mencapai 70-80 persen serapan anggaran,”ujarnya.

Devaluasi yang digelarnya kemarin juga turut dibahas mengenai beberapa evaluasi temuan untuk pencapaian target opini wajar tanpa pengecualian, begitu juga dengan masalah situasi pasar menjelang lebaran dan masalah sistem koordinasi dengan pemerintahan.

Sementara itu, salah satu sumber yang turut serta dalam rapat tersebut mengungkapkan, lemahnya realisasi anggaran di SKPD-SKPD Pemprov Jambi tersebut dikarenakan penjadwalan yang dibuat SKPD itu tidak jelas. Karena itu ke depan diminta SKPD-SKPD membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan yang teratur sehingga pencapain bisa jelas. ruk

Gubernur Jambi Evaluasi APBD 2011

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA) memimpin Rapat Evaluasi APBD pada hari Kamis (18/8) acara berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Evaluasi APBD terhadap kinerja SKPD hingga bulan Juli tahun 2011, Gubernur menegaskan bahwa pada bulan Oktober nanti sasaran yang diharapkan akan tercapai dengan baik.

Rapat bulan Oktober semua sudah bisa mencapai sesuai tahapannya. Beberapa program yang berkaitan dengan wajar tanpa pengecualian (WTP), kemudian evaluasi menghadapi bulan suci Ramadhan, sembilan bahan pokok bisa terkendali terutama peningkatan harga cabe, daging menjadi perhatian Pemerintah, kemudian masalah koordinasi pembangunan, koordinasi tugas-tugas pemerintah.

HBA menjelaskan persentase general proyek yang terlaksana menjelang akhir Juli 2011, dan hal itu dianggap sudah baik mengingat hanya tinggal pengerjaan masalah administrasi sudah diselesaikan dari awal sebelum proyek dikerjakan.

HBA berharap Oktober akan ada pencapaian lebih. “Yang sudah mencapai 32,49 % fisik dari semua proyek-proyek yang ada di Provinsi Jambi. Dengan kondisi itu cukup lumayanlah. Kita akan lihat nanti, Oktober mungkin bisa mencapai 70-80 % bisa dikejar, sebab ini fisik, fisik itu bisa lebih cepat, awal ini masalah non fisik mungkin dananya terserap agak lebih kecil,”katanya.

Terkait dengan beberapa SKPD belum maksimal dalam penyerapan anggaran untuk melaksanakan program dengan optimal, HBA masih bisa memaklumi mengingat ada beberapa kasus kesalahan administrasi dengan dengan anggaran yang baru, namun semua sudah dikoreksi dan direvisi untuk perbaikan kedepan.

Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir. Syahrasaddin, M.Si, para Asisten, Staf Ahli, Tim UKGP3, dan para Pejabat SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. ruk

Wakil Gubernur Jambi Inspektur Upacara Penurunan Bendera HUT RI Ke 66

Jambi, BATAKPOS

Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Fachrori Umar,M.Hum bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara penurunan duplikat bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-66 tahun 2011 di lapangan depan kantor Gubernur Jambi Rabu (17/8) sore. Upacara dihadiri oleh Gubernur Jambi, Drs.H. Hasan Basri Agus (HBA) beserta para Unsur Muspida Provinsi Jambi, Walikota Jambi, serta para pejabat lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi.

Sebelum duplikat bendera pusaka diturunkan, serenade paduan suara yang terdiri dari 1.260 pelajar SMP se Kota Jambi menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.

Usai melaksanakan upacara penurunan duplikat bendera pusaka, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Unsur Muspida Provinsi Jambi dan juga para pejabat lainnya serta seluruh peserta upacara mengadakan acara buka puasa bersama di kantor Gubernur Jambi yang juga dilanjutkan dengan sholat Magrib berjama’ah. ruk

Pemberian Remisi HUT ke-66 Kemerdekaan RI Bagi 2.089 Napi di Provinsi Jambi

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs H Hasan Basri Agus atas nama pemerintah pusat menyerahkan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka peringatan HUT Proklamasi RI ke-66 pada tanggal 17 Agustus 2011 di Lapas Kls II/A Jambi. Sebanyakn 901`napi di tujuh Lapas dan 1 Rutan telah disetujui pemerintah mendapat remisi umum 1` dan 2.

Gubernur Jambi dalam acara tersebut membacakan sambutan tertulis Menteri Hukum dan HAM RI , antara lain mengatakan, memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap pelanggaran hukum merupakan satu kewajiban sebagai bangsa yang beradab. Keberadaan sebagai sebuah bangsa dapat diukur dari sejauh mana kita mampu membeerikan perlakuan yang terbaik terhadap pelanggaran hukum, perlakuan yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak dan martabat kemanusiaan.

Salah satu hak yang dimilikii oleh pelanggar hukum dalam hal ini narapidana adalah hak mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana (remisi). Remisi merupakan hak yang telah diatur secara tegas dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 1`995 tentang pemasyarakatan. Bahwa setiap narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana.

Dalam falsafah Pemasyarakatan, pemberian remisi bagi narapidana adalah upaya untuk sesegera mungkin mngintegrasikan narapidana dalam kehidupan masyarakat secara sehat. Sehingga mereka dapat segera melanjutkan kehidupannya secara normal dan mampu mengemban tanggung jawab yang ada di pundak masing-masing, baik sebagai anak, orang tua, maupun anggota masyarakat.

Selain itu, pemberian remisi juga sebagai upaya untuk menghindarkan dampak buruk pemenjaraan. Karena, diakui maupun tidak, pemenjaraan memang memberikan dampak buruk bagi setiap orang yang menerimanya.

Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Rinto Hakim dalam laporannya mengatakan, tahun ini Kanwil Kementereian Hukum dan Ham Jambi telah menyetujui pemberian remisi umum dsari seluruh UPT pemasyarakatan se-Provinsi Jambi yang terdiri dari tujuh Lapas dan satu rutan.

Jumlah semua penghuni lapas dan rutan se-Provinsi Jambi adalah 2.089 orang terdiri dari napi 1574 orang tahanan 515 orang dan yang telah disetujui untuk diberikan remisi tahun ini sejumlah 901 orang yang terdiri : Remisi Umum 1 = 819 orang, remisi umum 2 = 82 orang.

Diantara napi yang mendapat remisi umum tersebut terdapat 6 orang mendapatkan remisi tambahan sebesar 1/3 remisi umum yang diperolehnya, dikarenakan yang bersangkutan telah diangkat sebagai pemuka kerja dan membantu tugas-tugas kedinasan lembaga pemasyarakatan berdasarkan surat keputusan Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham Jambi.

Rinto Hakim dalam laporannya menjelaskan, bagi napi yang tewlah menjalani pidana selama 6 bulan sampai dengan 12 bulan memperoleh pengurangan selama 1 bulan, b. bagi napi yang telah menjalani pidana 12 bulan atau lebih, memperoleh pengurangan sebagai berikut : pada tahun pertama memperoleh pengurangan 2 bulan, pada tahun ketiga memperoleh pengurangan 3 bulan, pada tahun ketiga mempeeroleh pengurangan 4 bulan, pada tahun keempat dan kelima memperoleh pengurangan lima bulan, pada tahun keenam dan seterusnya memperoleh pengurangan 6 bulan.

Bagi napi yang mendapatkan RU 1 adalah narapidana yang mendapat pengurangan masa menjalani pidananya, tetapi masih harus menjalni sisa pidananya. Sedangkan RU 2 adalah nara pidana yang mendapat pengurangan masa menjalani pidananya dan bebas pada tanggal 17 Agustus ini.

Menanggapi over kapasitas Lapas, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, bahwa Kementerian Hukum dan Ham RI telah berfikir untuk membuat Lapas baru, mudah-mudahan akan terealisasi karena hal ini tanggung jawab pemerintah pusat, yang jelas ada sejumlah Lapas yang sudah bisa ditempati yaitu di Sarolangun dan Tanjung Jabung Timur. Karena dari kemampuan Lapas ini sudah over kapasitas artinya tidak manusiawi lagi.

Mengenai tingginya kasus narkoba di Jambi, Gubernur mengatakan bahwa langkah yang telah diambil untuk membeerantas Narkoba, diantaranya sudah ada berdiri Badan Narkotika (BNN) akan segera difungsikan, termasuk melalui jalur pendidikan, termasuk lembaga kemasyarakatan, MUI harus kita berdayakan dalam hal memberantas peredaran narkoba yang sudah semakin memprihatinkan sampai kedesa-desa dan anak sekolah.ruk

Gubernur Jambi Pimpin Peringatan Detik-Detik Proklamasi

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus,MM memimpin peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke- 66, sebagai Inspektur Upacara Rabu (17/8) bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi. Upacara dimulai pukul 09.50 Wib diawali dengan masuknya duplikat Sang Saka Merah Putih dan tepat pada pukul 10.00 Wib dikumandangkan sirine selama satu menit. Bertindak selaku Komandan Upacara adalah Letkol Inf. Rudi Puruwito,Danyon 142/KJ.

Upacara diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.Syarasaddin, MSi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, Unsur Muspida Provinsi Jambi, Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj.Yusniana Hasan Basri, Ketua BKOW Provinsi Jambi Hj.Rohima Fachrori.

Kemudian Ketua Dharma Wanita Provinsi Jambi Dewi Syarasaddin, Walikota Jambi dr.Bambang Priyanto, Wakil Walikota Provinsi Jambi Sum Indra, Ketua TP-PKK Kota Jambi Roro Endah Nirwani Bambang Priyanto, , Kepala Dinas/Badan/Biro lingkup pemerintah provinsi Jambi, Sekda Kota Jambi Ir. Budidaya, anggota Veteran, TNI/Polri, PNS, Mahasiswa, pelajar, LSM, serta undangan.

Usai pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, acara dilanjutkan dengan doa dan pengibaran duplikat Sang Saka Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka team Bangsa yang terdiri dari 27 anggota dari sembilan kabupaten dan dua kota, dengan Ketua regu Fajarullah berasal dari SMAN 6 Batanghari dan Komandan Pasukan yang berasal dari TNI Kapten Herman.

Sedangkan ditim inti untuk pengibaran bendera pembawa baki Jamranita Setiani dari SMAN 2 Tebo, dengan pendamping Indri Nadya Putri SMAN 1 Sarolangun, sedangkan pengibar bendera Hendra Mandala P, SMA 9 Kota Jambi, Gian Divensi P, SMAN 7 Merangin, Suharman Sami SMA 2 Muaro Bungo. Tim inti lainnya adalah Yusriana SMA At-Taufik Kota Jambi, Sri Anggraini F.A SMAN 1 Muara Bungo, Nuri Hayatul J, SMA 2 Kota Sungai Penuh. Upacara berlangsung lancar dan khimad, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.

Sementara itu sebelum acara anggota Veteran Sukimin menyatakan keprihatinannya terhadap menurunnya semangat generasi muda mengisi kemerdekaan. “Dalam mengisi kemerdekaan saya melihat bahwa generasi muda semangatnya jauh menurun, dan penghargaan kepada bendera merah putih juga tidak ada, ini terbukti pada peringatan hari kemerdekaan ini tidak semuanya terpasang bendera Merah Putih”ungkap Sukimin.

Pendapat H.Zakaria yang juga anggota Veteran tidak jauh berbeda untuk itu ia mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat memimpin dengan memberikan teladan bagi rakyat Indonesia . “Saya berharap kepada para pemimpin bangsa ini sikap dan perilakunya harus mencerminkan semangat perjuangan untuk dapat ditiru oleh rakyak Indonesia ”ungkap H.Zakaria. ruk

Makna HUT RI Ke 66 Dimata HBA

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA) dalam Sidang Paripurna Istimewa Memperingati Hari Ulang Tahun ke-66 Republik Indonesia pada hari Selasa (16/8) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Sidang Paripurna Istimewa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta.

Tampak hadir dalam acara tersebut Kapolda Jambi Brigjend Pol Drs H Bambang Suparsono, Danrem Jambi Kolonel Inf Yudi Karsono, S.E, unsur muspida lainnya, pejabat eselon II,III,IV di lingkungan Setda Provinsi Jambi serta para tamu undangan.

HBA menyatakan hal terpenting dalam memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia yaitu memelihara setiap kemajuan yang telah dicapai.

Memelihara kemajuan-kemajuan yang telah dicapai bangsa ini selama 66 tahun merupakan kewajiban bagi setiap generasi setelah proklamasi kemerdekaan maupun generasi yang akan datang, supaya kedepan akan lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, tambah HBA.

Selanjutnya, HBA mengucapkan selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia tercinta, “Kita ucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66,”katanya. ruk

52 Anggota Paskribra Provinsi Jambi Dikukuhkan Gubernur Jambi

Gambar Ilustrasi. Foto Google.com

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) mengukuhan 52 Orang Anggota Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka (Paskibra) Provinsi Jambi Senin (15/8/11) malam bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi.

Anggota Paskibra ini akan bertugas menaikkan/mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka pada Upacara Bendera Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66 Tahun 2011, 17 Agustus 2011, yang direncanakan akan diselenggarakan di lapangan depan kantor gubernur Jambi.

Ke-52 orang anggota Paskibra ini berasal dari seluruh kabupaten/kota se Provinsi Jambi yang telah lulus seleksi di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi Jambi. Pembinaan terhadap anggota Paskibra ini dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora Provinsi Jambi).

HBA mengatakan, pengukuhan ini mengandung banyak aspek dan makna, diantaranya untuk memupuk semangat kebangsaan dikalangan pemuda, rasa cinta tanah air dan turut memiliki bangsa dan negara, mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta memupuk dan meningkatkan jiwa patriotisme dan idealisme dikalangan siswa.

Gubernur Jambi menghimbau seluruh anggota Paskib untuk menghayati dan melaksanakan makna yang terkandung dalam pengukuhan ini.

“Saya percaya pada adik-adikku semua akan mampu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh percaya diri. Apalagi tugas yang adik-adik emban sangat mulia dan terhormat, sebagai pengibar dan penurun duplikat bendera pusaka. Kalian termasuk generasi andalan untuk melanjutkan perjuangan dan pengabdian dalam menigisi kemerdekaan bangsa kita,”katanya.

Sebelum melakukan pengukuhan Paskibra, gubernur terlebih dahulu membacakan Ikrar Putra Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibra.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut unsur Muspida Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Ir. Syahrasaddin, M.Si, para pembina Paskibra dari Dispora Jambi, para orangtua dan keluarga anggota Paskibra, dan para undangan lainnya. ruk

Program Samisake Entaskan Kemiskinan di Provinsi Jambi

Drs H Hasan Basri Agus MM

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) merupakan program unggulan Provinsi Jambi kedepan demi pengentasan rakyat miskin. Sasaran pembangunan Samisake guna menuntaskan masyarakat yang sangat miskin di Jambi sebanyak 34180 Kepala Keluarga (KK). Hal itu merupakan program spektakuler atau luar biasa.

Hal itu dikatakan HBA saat buka bersama dengan Panguyuban-panguyuban yang ada di Provinsi Jambi Minggu (14/8/11) di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jambi.

Disebutkan, salah satu bentuk kegiatan dari program Samisake yaitu Bedah Rumah. Bahkan HBA yakin Provinsi Jambi satu-satunya daerah yang melaksanakan Bedah Rumah bagi rakyat yang sangat miskin lebih dari 5000 dalam satu tahun.

“Dak ado di Indonesia ini Pemerintah Provinsi baik Kabupaten, bedah rumah masyarakat lebih dari 5000,” kata HBA.

Program Samisake mendapat respons yang baik dari Menteri Perumahan Rakyat, hal ini terbukti dengan bantuan tambahan 5000 rumah pada tahun ini. “Menteri Perumahan Rakyat akan membantu 5000 dan saya pikir sudah mencapai 10000 rumah tahun ini,”katanya.

Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan Pemerintahan HBA mengaku ikhlas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya memang dituntut dan diminta masyarakat untuk memberi pelayanan. Saya sadar untuk itu, tapi yang jelas hati saya betul-betul ikhlas melaksanakan tugas pemerintahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi kedepan,”katanya. ruk

Infrastruktur Merupakan Tolak Ukur Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus, (HBA) MM


Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus, (HBA) MM mengatakan saat ini yang menjadi masalah utama adalah infrastruktur jalan dan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi. Infrastruktur merupakan tolak ukur peningkatan perekonomian masyarakat.

“Memang kalau bisa 2015 jalan itu bagus semua dengan kelasnya yang lumayan. Hal ini sebenarnya mengapa sektor infrasturkutur itu diperbesar itulah kenyataan yang dalam visi prioritas kita masalah infrastruktur. Kita yakin betul melihat situasi potensi yang kita miliki di lapangan, potensi ekonpomi, potensi SDA, perkebunan, pertanian masyarkat, kalau infrastrukut ini bagus maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dua kali lipat,”kata HBA saat menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Senin (15/8/11) di gedung DPRD Provinsi Jambi.

Penandatangan ini dilaksanakan setelah Gubernur mendengar pendapat akhir Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun 2012 yang disampaikan oleh Gubernur Jambi pada 3 Agustus 2011 yang lalu.

“Ada beberapa catatan dewan yang nantinya akan ada penjelasan lagi dari kami kepada dewan, pada dasarnya secara umum dewan sudah dapat menyetujui rancangan KUA PPAS yang kita sampaikan, ada beberapa catatan tadi mudah-mudahan dapat kita jelaskan pada saat pembahasan anggaran nanti, saya berterima kasih atas pengertian, kesungguhan dan kebersamaan dengan dewan dalam pembahasan KUA PPAS hari ini,”katanya.

Gubernur juga menjelaskan pendapat dari Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Henri Masyhur yang mengatakan, dana yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dalam KUA PPAS APBD tahun 2012 mencapai Rp 347 miliar. Dan jumlah ini harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk ketersediaan infrastruktur wilayah yang baik untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Menurut Gubernur saat ini yang menjadi masalah utama adalah infrastruktur jalan, dan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi jalan itu baru berapa persen target yang diselesaikan.

Gubernur meyakini hal ini dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa bulan ini terlihat trend untuk meningkat. “Saya yakin betul kita sekarang saja kemarin pada 2010 7,3 % sekarang sudah melihat dalam beberapa bulan ini trend untuk lebih meningkat bisa mencapai 8% kita perkirakan pada akhir tahun 2011.

Pertumbuhan ini sangat kita jaga , perkiran ini adalah karena masalah infrastruktur. Nilai Tukar Petani pun yang selama ini belum mencapai 100% akibat dari infrastruktur kaitannya erat sekali, kita perkirakan kalau infrastruktur bagus ekonomi masyarakat kita akan bergerak sendirinya.

Sesuai dengan Nota Pengantar yang disampaikan oleh Gubernur Jambi pendapatan diprediksikan sebesar Rp.1.679.628.954.013,00 sedangkan untuk Kebijakan Belanja pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 1.829.628.954.013,00 dan untuk pembiayaan daerah adalah sebesar Rp.150.000.000.000,-.

Rencana pendapatan daerah pada RAPBD TA 2012 meningkat sebesar Rp.63.666.574.333 (3,94%). Pada sisi Rencana Belanja mengalami peningkatan sebesar Rp.330.877.440.163,00 dari anggaran tahun 2011 sebelum perubahan (0,22%).

Disebutkan, SKPD di lingkup Pemprov Jambi dituntut berani berinovasi terhadap rangkaian program kerja yang bersifat kerakyatan.

Program SAMISAKE pun tidak luput dari perhatian Dewan, seperti yang disampaikan oleh H.Kaharuddin Syah,SPd,MPd dari Fraksi Hijau yang mempertanyakan program bedah rumah yang dianggap hanya terkesan sebagai formalitas, dan di lapangan bantuan yang diberikan hanya berupa atap seng dan pengecatan yang pelaksanaan di lapangan hanya selama enam jam.

Menanggapi hal itu, HBA mengungkapkan apresiasinya terhadap pendapat dewan yang dianggapnya akan menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan program bedah rumah.

“Kita sadar tidak semuanya sempurna, mengurusi hal yang banyak. Namun yang kita lihat adalah dari sisi kebijakan umum menyangkut mengangkat martabat masyarakat sangat kecil, sekarang dengan bedah rumah ini merubah status kehidupan mereka jika kita liat di televisi kehidupan yang begitu memprihatinkan dan jika ada kelemahan-kelemahan dalam program ini bisa saja terjadi. yang penting pendapat dari dewan ini akan menjadi evaluasi ke depan,”katanya. ruk

Gubernur Jambi Tegaskan SKPD Raih WTP 2012

Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM menegaskan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi guna serius mengupayakan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2012.

Gubernur Jambi telah mencanangkan Komitmen Menuju Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan penandatangan Surat Pernyataan Komitmen Menuju Opini WTP tahun 2012, dan pemasangan PIN WTP kepada para pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Senin (15/8), dalam upacara bendera yang dilaksanakan di lapangan dalam Kantor Gubernur Jambi.

Hadir pada kesempatan ini Unit Kerja Gubernur Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan (UKGP3) Pemprov Jambi, Kepala Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), para Asisten dan Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dan karyawan-karyawati di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

HBA menyampaikan, Pencananagan Komitemen Menuju Opini WTP terhadap LKP Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai wahana kesetaraan sikap, kesatuan tekad dan kemauan yang bulat sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat untuk membangun Provinsi Jambi yang Ekonominya Maju, Aman, Adil dan Sejahtera (Jambi Emas 2015).

“Sebagai aparatur pemerintah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dapat menjadi penutan bagi masyarakat. Harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,”katanya.

Disebutkan, kesan bahwa aparat sering lamban dalam memberikan pelayanan kepada publik harus dihapus. “Mari kita perbaiki prosedur pelayanan yang lamban. Mari kita perbaiki kinerja PNS dalam setiap lingkup organisasi pemerintah, dan ini adalah tugas para pemimpin di setiap levelnya,”katanya.

Menurut Gubernur, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SKPD melalui penyampaian laporan keuangan yang disusun sebagai LKPD, berdasarkan Peraturan Pemrintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Strandar Akuntansi Pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Mengeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Aras Laporan Keuangan.

Setiap laporan tersebut, akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga yang berwenang, yang hasilnya disebut opini. Dari beberapa kreteria yang ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jambi baru sampai tahap predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Predikat ini diperoleh karena masih ditemukan beberapa item yang berkaitan dengan pengelolaan asset daerah, serta mekanisme piñata-usahaan keuangan yang masih perlu penyempurnaan. Untuk itu Gubernur sudah meminta kepada SKPD terkait agar melakukan perbaikan system pengendalian intern serta peningkatan pengawasan, sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan system penganggaran menjadi effisien dan terukur.

Kepada seluruh kepala SKPD selaku pengguna anggaran, untuk menyusun suatu perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD, tidak hanya kepada piñata-usahaannya saja, tetapi juga pengelolaan barang milik daerah yang ada pada unit kerjanya masing-masing, dengan berpedoman kepada Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Disinggung masalah asset yang selama ini menjadi kendala Provinsi Jambi untuk memperoleh opini WTP, dijelaskan Gubernur, “saat ini sudah ada titik terang, karena itulah maka kita berani pasang PIN itu, memang masih ada yang belum menemui titik terang, untuk itu kita akan berkonsultasi dengan BPK, kira-kira solusinya bagaimana, tetapi saat ini sudah lebih dari 80 persen sudah ada titik terangnya,”kata HBA. ruk

Infrastruktur Merupakan Tolak Ukur Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus, (HBA)

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus, (HBA) MM mengatakan saat ini yang menjadi masalah utama adalah infrastruktur jalan dan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi. Infrastruktur merupakan tolak ukur peningkatan perekonomian masyarakat.

“Memang kalau bisa 2015 jalan itu bagus semua dengan kelasnya yang lumayan. Hal ini sebenarnya mengapa sektor infrasturkutur itu diperbesar itulah kenyataan yang dalam visi prioritas kita masalah infrastruktur. Kita yakin betul melihat situasi potensi yang kita miliki di lapangan, potensi ekonpomi, potensi SDA, perkebunan, pertanian masyarkat, kalau infrastrukut ini bagus maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dua kali lipat,”kata HBA saat menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Senin (15/8/11) di gedung DPRD Provinsi Jambi.

Penandatangan ini dilaksanakan setelah Gubernur mendengar pendapat akhir Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun 2012 yang disampaikan oleh Gubernur Jambi pada 3 Agustus 2011 yang lalu.

“Ada beberapa catatan dewan yang nantinya akan ada penjelasan lagi dari kami kepada dewan, pada dasarnya secara umum dewan sudah dapat menyetujui rancangan KUA PPAS yang kita sampaikan, ada beberapa catatan tadi mudah-mudahan dapat kita jelaskan pada saat pembahasan anggaran nanti, saya berterima kasih atas pengertian, kesungguhan dan kebersamaan dengan dewan dalam pembahasan KUA PPAS hari ini,”katanya.

Gubernur juga menjelaskan pendapat dari Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Henri Masyhur yang mengatakan, dana yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dalam KUA PPAS APBD tahun 2012 mencapai Rp 347 miliar. Dan jumlah ini harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk ketersediaan infrastruktur wilayah yang baik untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Menurut Gubernur saat ini yang menjadi masalah utama adalah infrastruktur jalan, dan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi jalan itu baru berapa persen target yang diselesaikan.

Gubernur meyakini hal ini dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa bulan ini terlihat trend untuk meningkat. “Saya yakin betul kita sekarang saja kemarin pada 2010 7,3 % sekarang sudah melihat dalam beberapa bulan ini trend untuk lebih meningkat bisa mencapai 8% kita perkirakan pada akhir tahun 2011.

Pertumbuhan ini sangat kita jaga , perkiran ini adalah karena masalah infrastruktur. Nilai Tukar Petani pun yang selama ini belum mencapai 100% akibat dari infrastruktur kaitannya erat sekali, kita perkirakan kalau infrastruktur bagus ekonomi masyarakat kita akan bergerak sendirinya.

Sesuai dengan Nota Pengantar yang disampaikan oleh Gubernur Jambi pendapatan diprediksikan sebesar Rp.1.679.628.954.013,00 sedangkan untuk Kebijakan Belanja pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 1.829.628.954.013,00 dan untuk pembiayaan daerah adalah sebesar Rp.150.000.000.000,-.

Rencana pendapatan daerah pada RAPBD TA 2012 meningkat sebesar Rp.63.666.574.333 (3,94%). Pada sisi Rencana Belanja mengalami peningkatan sebesar Rp.330.877.440.163,00 dari anggaran tahun 2011 sebelum perubahan (0,22%).

Disebutkan, SKPD di lingkup Pemprov Jambi dituntut berani berinovasi terhadap rangkaian program kerja yang bersifat kerakyatan.

Program SAMISAKE pun tidak luput dari perhatian Dewan, seperti yang disampaikan oleh H.Kaharuddin Syah,SPd,MPd dari Fraksi Hijau yang mempertanyakan program bedah rumah yang dianggap hanya terkesan sebagai formalitas, dan di lapangan bantuan yang diberikan hanya berupa atap seng dan pengecatan yang pelaksanaan di lapangan hanya selama enam jam.

Menanggapi hal itu, HBA mengungkapkan apresiasinya terhadap pendapat dewan yang dianggapnya akan menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan program bedah rumah.

“Kita sadar tidak semuanya sempurna, mengurusi hal yang banyak. Namun yang kita lihat adalah dari sisi kebijakan umum menyangkut mengangkat martabat masyarakat sangat kecil, sekarang dengan bedah rumah ini merubah status kehidupan mereka jika kita liat di televisi kehidupan yang begitu memprihatinkan dan jika ada kelemahan-kelemahan dalam program ini bisa saja terjadi. yang penting pendapat dari dewan ini akan menjadi evaluasi ke depan,”katanya. ruk

Jalan Panjang Muchtar Muis Menuju Rumah Prodeo

Foto H Muchtar Muis saat menjabat Wakil Bupati Muarojambi.

Jambi, BATAKPOS

H Muchtar Muis mantan Sekda Kabupaten Muarojambi dan mantan Wakil Bupati Muarojambi boleh saja selama 7 tahun tak tersentuh hukum dengan lima kali pergantian Kajati Jambi. Kekuatan menjadi pejabat publik rupanya bisa berpengaruh besar terhadap proses hukum. Namun disaat H Muchtar Muis lepas dari pejabat publik, kini Kejati Jambi dibawah kepemimpinan BD Nainggolan berupaya untuk memasukkan H Muchtar Muis ke rumah prodeo.

Apakah H Muchtar Muis akan menyusul dua rekannya (As’ad Syam dan Sudiro Lesmana) ke “Rumah Prodeo”. Apakah hukuman yang disangkakan Kejati Jambi kepada H Muchtar Muis bisa membuahkan jera?, kita tunggu saja!.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi Senin (15/8/11) kembali melakukan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan listrik PLTD Sungai Bahar di Kabupaten Muarojambi tahun 2004.

Keempat saksi yang diperiksa, yakni Muhammad Taufik, yang saat ini menjadi salah satu Kadis di Pemkab Muarojambi, Erlina, Kabag Hukum Pemkab dan Ansori sekwan DPRD Muarojambi, serta Selamet, Kasi di Inspektorat Muarojambi.

Keempatnya diperiksa sebagai saksi, untuk tersangka Muchtar Muis mantan Wakil Bupati Muarojambi. Pemeriksaa berlangsung mulai pukul 09.00 WIB, hingga pukul 13.00 WIB, di gedung Kejati Jambi.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jambi, Masyrobi mengatakan, pemeriksaan saksi ini hanya memperdalam keterangan sebelumnya. “Mereka ini dulu juga pernah memberikan keterangan. Jadi keterangan masih dipakai, tapi kita perdalam dan cocokkan dengan keterangan sebelumnya,”katanya.

Disebutkan, pemeriksaan dianggap cukup, namun bila dibutuhkan akan dipanggil lagi. Namun ia belum bisa pastikan pemanggilan tersebut. “Yang jelas, kalau diperlukan akan kita panggil lagi. Dalam kasus ini Muchtar Muis tidak sendirian menjadi tersangka, melainkan bersama mantan Bupati Muarojambi As’ad Syam, serta Sudiro Lesmana selaku rekanan proyek saat itu,”katanya.

Berbeda dengan Muchtar Muis, saat ini As’ad Syam dan Sudiro Lesmana sudah berstatus terpidana dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi.

Sebelumnya, Muchtar Muis sempat mangkir memenuhi panggilan jaksa. Alasannya, penyakit asam uratnya kambuh. Muchtar Muis datang di gedung Kejati Jambi (11/8/11) sekitar pukul 11.00 WIB. Ia diampingi lima orang penasehat hukumnya, Amin Ibrahim, Pamussageng, Yosef Beno, Resmeri, dan Rusli. Dengan menggunakan kemeja putih motif kotak, Muchtar Muis sambil menjinjing tas, langsung menuju ke ruang ekspos Kejati Jambi, di lantai II gedung Kejati, tempat pemeriksaan.

Ia diperiksa beberapa jaksa. Sekitar pukul 12.00 WIB, Muchtar Muis bersama penashat hukumnya, keluar dari ruang pemeriksaan. Saat Amin, salah satu pengacara Muchtar Muis, belum bersedia memberi keterangan. karena pemeriksaan belum selesai. “Nanti saja keterangannya, pemeriksaan belum selesai nanti dilanjutkan lagi. Sekarang solat dulu,” katanya.

Aspidsus Kejati Jambi, Masyroby, mengatakan, pemeriksaan masih akan dilanjutkan, nanti jadwalnya akan diagendakan lagi. Seperti kepala desa di tempat pembangunan jaringan listrik tersebut.

Sementara saksi lain, seperti As’ad Syam dan Sudiro Lesmana, yang juga merupakan terpidana dalam kasus ini, juga akan diperiksa sebagai saksi. Hanya saja, pemeriksaan terhadap kedua orang ini belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Amin Ibrahim mengatakan, dalam pemeriksaan kemarin kliennya dicecar 11 pertanyaan oleh tim penyidik. Hanya saja, ia tidak menjelaskan secara detail pertanyaan terhadap kleinnya ini. Namun Amin, dengan tegas mengatakan, bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus ini.

Bahkan menurutnya, kliennya lah yang getol menolak proyek ini. “Kliennya saya ini lah yang getol menolak proyek ini,” kata Amin. Selain itu, kata Amin, mengenai dana sebesar lebih kurang Rp 4 miliar yang dianggarkan untuk pelaksanaan proyek itu, Amin mengatakan juga bukan kliennya yang menganggarkan.

Menurut Amin, yang menganggarkan proyek itu adalah Safarudin, selaku Plt Sekda, sekaligus Dirut BUMD Muarojambi ketika itu. “Sedangkan klien saya saat itu, sedang menunaikan ibadah haji ke Mekah,”katanya. ruk