DENGAN NIAT BAIK, ISI BLOG INI BUKAN UNTUK MELANGGAR UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. APABILA ADA ORANG-LEMBAGA DLL YANG KEBERATAN DENGAN ISI DARI BLOG INI, BOLEH MELAYANGKAN SURAT ELEKTRONIK KE EMAIL : rosenmanmanihuruk@gmail.com atau SMS/WA ke NO 08127477587. FB Asenk Lee Saragih.UNTUK DICABUT ISI DARI BLOG YANG KEBERATAN BERSANGKUTAN.
Minggu, 31 Maret 2013
Kamis, 28 Maret 2013
Ada Intervensi Politik Terhadap Hakim Tipikor Nelson Sitanggang SH MH ?
Jambi-BERITAKU
Wartawan di Jambi yang kerap meliput Sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jambi tak asing lagi dengan Hakim Tipikor Nelson Sitanggang SH MH. Sosok pria berdarah Batak ini dikenal sangat tegas dalam memimpin sidang tipikor yang ditanganinya.
Bahkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan mantan kepala daerah di Jambi ketar-ketir dibuantnya pada saat persidangan. Sebut saja kasus Damkar 2004 di Provinsi Jambi yang menjerat Mantan Bupati Tanjung Jabung Timur Abdullah Hich, mantan Bupati Tebo Madjid Muaz, mantan Walikota jambi Arifien Manap, mantan Ketua DPRD Kota Jambi Zulkifli Somad dan masih banyak lagi.
Yang paling tegas dalam menegakkan hukum di Jambi dilakukan Nelson Sitanggang saat "memaksa" mantan Sekda Kota Jambi yang kini menjabat Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) hadir sebagai saksi dalam kasus terdakwa Arifien Manap dalam kasus Damkar. Saat sidang Rabu (6/3/2013) di PN Jambi, aktivis melakukan demo terhadap HBA.
Banyak kasus-kasus korupsi penting yang ditangani Nelson Sitanggang di Tipikor Jambi. Selain kasus Tipikor, kasus narkoba kelas "kakap" juga ditangani Nelson Sitanggang secara tegas tanpa pandang bulu. Sikap tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu ini, akhirnya berimbas penon aktifan jabatan Nelson Sitanggang SH MH selaku Hakim Tipikor Jambi.
Banyak kalangan bertanya kepada bisa terjadi hal demikian terhadap Hakim Tipikor yang dinilai tegas dalam memimpin Sidang Tipikor di Jambi. Mahkamah Agung (MA) dinilai ada intervensi "politik" terhadap jabatan dan tugas yang dilakukan Nelson Sitanggang SH MH dalam memberantas praktek KKN di Provinsi Jambi.
Namun secara resmi SK MA belum diterima Nelson Sitanggang. Kabar tersebut hanya diketahuinya dari salah seorang hakim adhok Tipikor Jambi. Nelson Sitanggang mengaku siap jika dirinya dicopot dari Hakim Tipikor dan dirinya juga siap ditempatkan dimana. "Itulah resiko dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu,".
Nasri Umar Tepis Ada Intervensi Gubernur
Sementara itu, Tim penasehat hukum Gubernur Jambi menepis kabar penonjoban Nelson Sitanggang satu diantara Hakim Tindak Pidana Korupsi Jambi ialah karena adanya tekanan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA), pasca dihadirkannya HBA sebagai saksi pada sidang dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Kota Jambi 2004 silam.
"Tidak benar kalau ada kabar yang mengatakan kalau penonjoban hakim tipikor karena adanya campur tangan gubernur," kata Nasri Umar satu diantara tim penasehat hukum gubernur, Rabu (27/3). Menurutnya kehadiran gubernur yang diminta sebagai saksi pada persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Walikota Jambi Arifien Manap, Mantan Ketua DPRD Kota Jambi Zulkifli Somad dan juga mantan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambi Arifudin Yasak adalah inisiatif gubernur agar perkara yang sedang dalam proses persidangan itu terang.
"Tidak benar kalau ada kabar yang mengatakan kalau penonjoban hakim tipikor karena adanya campur tangan gubernur," kata Nasri Umar satu diantara tim penasehat hukum gubernur, Rabu (27/3). Menurutnya kehadiran gubernur yang diminta sebagai saksi pada persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Walikota Jambi Arifien Manap, Mantan Ketua DPRD Kota Jambi Zulkifli Somad dan juga mantan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambi Arifudin Yasak adalah inisiatif gubernur agar perkara yang sedang dalam proses persidangan itu terang.
"Karena beberapa kali nama beliau sebagai sekda waktu itu disebut di persidangan, dan juga media yang mengangkat itu, maka dari itu beliau berinisiatif datang untuk memberikan keterangan agar jelas," katanya.
Selain itu Nasri Umar menambahkan adanya unjuk rasa yang menuntut pemanggilan HBA untuk diperiksa menjadi satu diantara pertimbangan gubernur hadir pada sidang beberapa waktu lalu, hal itu dilakukan untuk memberikan keterangan yang jelas agar aksi menuntut pemanggilan HBA itu tidak berljut.
"Beliau konsultasi dengan saya, dan mengatakan lebih baik datang, padahal tidak datangpun sebenarnya tidak masalah," katanya. Ditanya apakah penonjoban Nelson Sitanggang karena adanya kepentingan ataupun adanya pihak-pihak yang tidak senang kepada yang bersangkutan, Nasri mengaku tidak mengetahuinya. "Yang pasti tidak ada intervensi gubernur," kata pria yang juga penasehat hukum Arifien Manap, dan juga Zulkifli Somad itu.
"Mungkin juga karena masa kerjanya sudah layak untuk dilakukan mutasi, tetapi alasan yang pasti saya tidak mengetahuinya," ujarnya. (Rosenman Manihuruk)
Selain itu Nasri Umar menambahkan adanya unjuk rasa yang menuntut pemanggilan HBA untuk diperiksa menjadi satu diantara pertimbangan gubernur hadir pada sidang beberapa waktu lalu, hal itu dilakukan untuk memberikan keterangan yang jelas agar aksi menuntut pemanggilan HBA itu tidak berljut.
"Beliau konsultasi dengan saya, dan mengatakan lebih baik datang, padahal tidak datangpun sebenarnya tidak masalah," katanya. Ditanya apakah penonjoban Nelson Sitanggang karena adanya kepentingan ataupun adanya pihak-pihak yang tidak senang kepada yang bersangkutan, Nasri mengaku tidak mengetahuinya. "Yang pasti tidak ada intervensi gubernur," kata pria yang juga penasehat hukum Arifien Manap, dan juga Zulkifli Somad itu.
"Mungkin juga karena masa kerjanya sudah layak untuk dilakukan mutasi, tetapi alasan yang pasti saya tidak mengetahuinya," ujarnya. (Rosenman Manihuruk)
HBA Tinjau Taman Budaya
Jambi
Aktifitas Taman Budaya Jambi sebagai tempat kreasi seni dikunjungi Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA), Rabu (27/3).
Secara mendadak HBA langsung melihat ruangan yang baru selesai dibangun, kemudian dilanjutkan dengan melihat latihan rutin para penari dari kelompok anak seusia TK dan SD.
Setelah cukup lama melihat latihan tari Pseko Kerinci HBA berkesempatan foto bersama anak-anak sanggar dan komunitas seni yang tergabung di Taman Budaya Jambi tersebut.
Kunjungan HBA ini sengaja tidak didampingi pejabat karena dilakukan secara mendadak.(Humas Provinsi Jambi-Raihan).
Rumah Tahan Gempa Bakal Jadi Rujukan di Jambi
Kota Jambi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ir.H.Syahrasaddin,M.Si berharap agar rumah tahan gempa bisa dijadikan rujukan dalam pembangunan rumah. Harapan itu dikemukakan oleh Sekda dalam Pembukaan Diseminasi dan Sosialisasi Standar Pedoman dan Manual Perancangan dan Pelaksanaan Rumah Tinggal Tahan Gempa di Provinsi Jambi, bertempat di Hotel Abadi Grand, Kota Jambi, Rabu siang (27/3).
Sekda mengharapkan, pemerintah daerah di Provinsi Jambi, pengembang perumahan (developper), dan masyarakat bisa menjadikan rumah tahan gempa tersebut sebagai rujukan atau acuan dalam pembangunan rumah dan gedung.
Sekda menjelaskan, secara geografis, Indonesia berada diantara dua benua, Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan posisi tersebut, secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Pasifik, Indo Australia, dan Eurasia, sehingga menjadikan Indonesia menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana, seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Provinsi Jambi, khususnya di wilayah Barat merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap gempa bumi dan gunung berapi akibat posisi tersebut.
Sekda menekankan, untuk menyikapi kondisi yakni dampak dari geografis Indonesia, termasuk didalamnya Provinsi Jambi, upaya pengurangan terhadap resiko bencana sangat penting untuk dilakukan.
“Saya menghimbau agar kita secara bersama-sama, dapat memperkuat kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat, agar respon yang dilakukan menjadi efektif. Upaya ini pada prinsipnya dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan, kapasitas teknis dan institusional, termasuk yang berhubungan dengan rekayasa teknologi serta pelatihan sumber daya manusia,” ujar Sekda.
“Oleh karena itu, Saya menyambut baik kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Diseminasi dan Sosialisasi Pedoman dan Manual Perancangan serta Pelaksanaan Rumah Tinggal Tahan Gempa pada hari ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, akan tercipta program penanggulangan terhadap bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, cepat, dan tepat,” lanjut Sekda.
Sekda menghimbau instansi yang berkaitan dalam mengelola perizinan pembangunan rumah tinggal dan bangunan gedung, untuk meneliti kembali dan lebih selektif dalam mengeluarkan perizinan penempatan lokasi ataupun konstruksi bangunan yang akan ddirikan, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, agar ramah terhadap bencana gempa bumi dan bencana alam lainnya.
Selain itu, Sekda berharap agar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Jambi dapat berperan dalam sosialisasi rumah tahan gempa kepada dunia usaha jasa konstruksi dan developper, terutama di kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang rawan gempa bumi, sehingga bisa diterapkan di lokasi proyeknya.
Selanjutnya, khusus untuk perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki Program Studi Teknik Rekayasa Bangunan Sipil, Sekda berharap agar instansi tersebut dapat terus mengikuti perkembangan keilmuan rekayasa bangunan tahan gempa.
Kepada para wartawan yang mewawancarainya, Sekda mengapresiasi acara yang diinisiasi oleh BPBD Provinsi Jambi. Sekda juga berharap agar instansi terkait juga bisa membuat rumah tahan banjir dan rumah tahan angin beliung.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Prof. Ir. Anita Firmanti, MT, dalam sambutannya menyatakan, konstruksi rumah dan bangunan tahan gempa ini merupakan hasil kajian penelitian dan pengembangan permukiman di Kementerian PU RI, sebagai salah satu upaya pengurangan resiko bencana.
Anita Firmanti mengatakan, potensi gempa di Provinsi Sumatera Barat masih tinggi, sementara secara geografis Provinsi Jambi berdekatan dengan Provinsi Sumatera Barat. Maka dari itu, lanjut Anita Firmanti, sosialisasi rumah tinggal tahan gempa ini sangat penting.
Selanjutnya, Anita Firmanti mengungkapkan, pada tahun 2014, direncanakan akan dibangun contoh rumah tahan gempa di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi.
Sebelumnya, Ketua Panitia, Dra.Yulinda Rosa,M.Si dalam laorannya menyampaikan, acara ini diselenggarakan atas inisiatif BPBD Provinsi Jambi yang mengundang Kementerian PU RI untuk melaksanakan diseminasi dan sosialisasi ini.
Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari instansi terkait dari pemerintah daerah se Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya. (Humas Provinsi Jambi-Mustar Hutapea)
SEKDA: BIROKRASI HARUS MAMPU BERIKAN PELAYANAN PRIMA
Kuala Tungkal, Kab. Tanjabbar (Humas Pemprov Jambi), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jambi, Ir.H.Syahrasaddin, M.Si menekankan bahwa birokrasi harus mampu memberikan pelayanan prima. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekda dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2012-2017, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Selasa siang (26/3).
Pada kesempatan tersebut, H.Syahrasaddin mengukuhkan Sekda Tanjung Jabung Barat, Arif Munandar sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Tanjung Jabung Barat dan jajaran pengurus lainnya dalam Korpri Tanjung Jabung Barat.
Sekda mengungkapkan, masyarakat sering kali menganggap birokrasi belum bisa memberikan pelayanan prima.
Sekda menegaskan, hal itu harus diubah. "Birokrasi harus bisa memberikan pelayanan prima guna meningkatkan daya saing daerah," tegas Sekda.
Untuk itu, Sekda menyatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur dan Korpri sebagai wadah PNS harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik dan semaksimal mungkin.
Sekda menjelaskan, reformasi ditandai dengan tiga hal, yaitu 1.Transparansi, 2.Akuntabilitas, dan 3.Partisipasi masyarakat.
Sekda mengatakan, PNS dan Korpri harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Selanjutnya, Sekda mengatakan, PNS dan Korpri juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat ditandai dengan tiga hal, yakni 1.Pendidikan, 2.Kesehatan, dan 3.Daya beli
"Tanamkan nilai-nilai yang baik melalui wadah Korpri," ujar Sekda.
Kepada para wartawan yang mewawancarainya, Sekda menyatakan, pada dasarnya Korpri itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus cepat dan prima. "Untuk memberikan pelayanan cepat dan prima, kita harus punya SOP (Standard Operating Procedure) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), itu yang harus kita buat dulu, setelah itu kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekarang, dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi, salah satunya adalah perubahan mindset, perubahan dari budaya dilayani menjadi melayani. Kita berharap, Korpri akan bekerja lebih baik lagi," tutur Sekda.
Bupati Tanjung Jabung Barat selaku Penasehat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Usman Ermulan, dalam sambutannya, pada intinya menyampaikan, PNS dan Korpri harus mampu melakukan kemajuan berkesinambungan, baik untuk Korpri sebagai wadah PNS, maupun untuk pemerintahan secara umum.
Senada dengan yang ditekankan oleh Sekda, Usman Ermulan juga menitikberatkan bahwa Korpri harus memberikan pelayanan prima.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanjung Jabung Barat; para pejabat dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; para perwakilan PNS Tanjung Jabung Barat; serta para undangan lainnya. (Humas Provinsi Jambi-Mustar Hutapea)
Pada kesempatan tersebut, H.Syahrasaddin mengukuhkan Sekda Tanjung Jabung Barat, Arif Munandar sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Tanjung Jabung Barat dan jajaran pengurus lainnya dalam Korpri Tanjung Jabung Barat.
Sekda mengungkapkan, masyarakat sering kali menganggap birokrasi belum bisa memberikan pelayanan prima.
Sekda menegaskan, hal itu harus diubah. "Birokrasi harus bisa memberikan pelayanan prima guna meningkatkan daya saing daerah," tegas Sekda.
Untuk itu, Sekda menyatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur dan Korpri sebagai wadah PNS harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik dan semaksimal mungkin.
Sekda menjelaskan, reformasi ditandai dengan tiga hal, yaitu 1.Transparansi, 2.Akuntabilitas, dan 3.Partisipasi masyarakat.
Sekda mengatakan, PNS dan Korpri harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Selanjutnya, Sekda mengatakan, PNS dan Korpri juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat ditandai dengan tiga hal, yakni 1.Pendidikan, 2.Kesehatan, dan 3.Daya beli
"Tanamkan nilai-nilai yang baik melalui wadah Korpri," ujar Sekda.
Kepada para wartawan yang mewawancarainya, Sekda menyatakan, pada dasarnya Korpri itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus cepat dan prima. "Untuk memberikan pelayanan cepat dan prima, kita harus punya SOP (Standard Operating Procedure) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), itu yang harus kita buat dulu, setelah itu kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekarang, dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi, salah satunya adalah perubahan mindset, perubahan dari budaya dilayani menjadi melayani. Kita berharap, Korpri akan bekerja lebih baik lagi," tutur Sekda.
Bupati Tanjung Jabung Barat selaku Penasehat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Usman Ermulan, dalam sambutannya, pada intinya menyampaikan, PNS dan Korpri harus mampu melakukan kemajuan berkesinambungan, baik untuk Korpri sebagai wadah PNS, maupun untuk pemerintahan secara umum.
Senada dengan yang ditekankan oleh Sekda, Usman Ermulan juga menitikberatkan bahwa Korpri harus memberikan pelayanan prima.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanjung Jabung Barat; para pejabat dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; para perwakilan PNS Tanjung Jabung Barat; serta para undangan lainnya. (Humas Provinsi Jambi-Mustar Hutapea)
Wagub Nilai Pemilukada Merangin Berjalan Baik, Aman dan Kondusif
BANGKO – Guna melihat situasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) Kabupaten Merangin yang dilaksanakan, (Senin, 25/03), Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum bersama Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Provinsi Jambi memantau beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di kabupaten ini.
Menurut Wagub yang ditemui sejumlah wartawan usia memantau di TPS 03 Kelurahan Pasar Atas Bangko mengatakan, hasil pengamatan dan laporan pelaksanaan pemilukada Merangin berjalan baik, kondusif dan harmonis. ”Alhamdullilah di Merangin ini berjalan lancar. Masyarakat terlihat ceria dan antusias. Ini luar bisa, semoga situasi yang aman dan kondusif ini tetap terjaga,” ujar Wagub.
Dikatakan Wagub, setiap Pemilihan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) baik Gubernur maupun Wakil Gubernur selalu turun ke lokasi bersama Forkompimda guna memantau kelancaran proses pemilihan. Pemantauan ini dilakukan karena Gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat. “Dulu sebelumnya kami juga pernah turun ke Tanjabtim dan Tanjabbar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,” kata Wagub.
Wagub juga menambahkan bahwa di semua pemilukada baik Gubernur maupun Wakil Gubernur selalu hadir. “Oleh sebab itu kita memantau, dan alhamdulillah lancar semua dan ceria. Dan kita berharap masalah aman ini dipertahankan ,karena demokrasi sudah berjalan, dan kita juga bersyukur dengan kondisi yang aman seperti ini, aman dan terkendali,” jelas Wagub.
Sementara itu Danrem 042/Gapu Jambi Kol. Inf. Eko Budi. S mengatakan bahwa untuk pengamanan pilkada di Kabupaten Merangin ini TNI menurunkan sebanyak 270 personil yang ada di Kodim untuk membantu. “Semua personil yang ada di Kodim kita manfaatkan untuk mem backup tugas- tugas yang dilakukan Kepolisian,” terang Danrem.
Sedangkan Wakapolda Jambi Kombes Pol Drs. Rachmat Fudail mengatakan bahwa untuk sementara kondisi pemilukada di Merangin ini berjalan kondusif dan kesadaran masyarakat dirasakan cukup tinggi. “Aparat pun juga telah disiapkan semua baik dibantu dari TNI maupun dari masyarakat yang lain, “ jelas Wakapolda.
Wakapolda juga menambahkan bahwa dari Polda sendiri telah menerjunkan sebanyak 600 personil untuk pengamanan Pemilukada ini disamping seluruh kekuatan personil dari Merangin sendiri. “Apabila sewaktu-waktu dibutuhkan lagi kekuatan kita sudah siap, nanti juga akan di back up dari TNI,” jelas Wakapolada lagi.
Adapun TPS-TPS yang dikunjungi Wagub beserta rombongan diantaranya adalah TPS 05 RT 03 Kelurahan Dusun Bangko dengan DPT (Daftar pemilih Tetap) sebanyak 470, kemudian TPS 3 RT 7 dan TPS 4 RT 7 Kelurahan Pasar dengan DPT 182. Kemudian juga TPS 3 RT 3 Kelurahan Pasar Atas dengan DPT 351, TPS 10 RT 10 Pematang Kandis dengan DPT 190 dan TPS 12 RT 12 Pematang Kandis dengan DPT 175 serta TPS 03 Tanjung Lamin Luar Kecamatan Pamenang Barat.
Untuk sementara ini, dari pantauan bebarapa lembaga survei melalui hasil penghitungan cepat (Quick Count), dari 88,72 presen suara (692 TPS), HARKAD Unggul dengan dengan memperoleh sebanyak 39 persen suara, NASA 24 persen, SYUFI 25 persen dan HAJI 12 persen. ( Humas Provinsi Jambi-Agus Rizal/Zainal Mahyudi/Foto:Novriansyah)
Wagub Harap Partisipasi Swasta Dalam Memajukan Olahraga
Bungo-Gubernur Cup Tahun 2013 yang berlangsung dari tanggal 9 Maret yang lalu hingga final pada tanggal 24 Maret 2013, adapun Gubernur Cup tahun ini diadakan pada dua lokasi kabupaten yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Bungo, pada kesempatan Final kejuaraan Gubernur Cup 2013 (Minggu,24/03) di Kabupaten Bungo tepatnya di lapangan sepakbola Serunai Baru antara kesebelasan Kabupaten Merangin Versus Kesebelasan Kabupaten BatangHari yang berakhir pada kemenangan Kesebelasan Kabupaten Batanghari dengan skor 3 : 2, dan Kesebelasan Kabupaten Merangin pada urutan kedua serta urutan ketiga ditempati Kesebelasan Kabupaten Bungo.
Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum dalam sambutannya saat menutup Gubernur Cup 2013 mengatakan, dengan Gubernur Cup ini dapat memacu dan memotivasi para atlet berprestasi di daerah Jambi untuk berprestasi lagi.
Wagub pada kesempatan ini juga berharap adanya peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat secara umum dalam memajukan Olah raga di Provinsi Jambi. “Dengan adanya kolaborasi dan kemitraan antara Pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pembinaan olah raga ini, diharapkan potensi dan bakat keolahragaan di Provinsi Jambi dapat termanfaatkan,” jelas Wakil Gubernur.
Melalui kesempatan ini Wagub minta kepada para atlit dan para ketua Pengda Cabang Olahraga untuk dapat menghormati hasil-hasil yang telah dicapai serta tetap mengedepankan Fair play dan sportivitas, sehingga semangat kebersamaan dan persatuan kesatuan menjadi langgeng.
Dikatakan Wagub, Gubernur Cup merupakan ajang adu kemampuan dan prestasi atlet-atlet dari Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi sebagai hasil pembinaan olahraga dimasing-masing daerah yang merupakan atlet handal dan telah siap menjunjung tinggi di tingkat Regional maupun Nasional oleh karenanya melalui Gubernur Cup akan dapat terjaring atlet-atlet berpotensi dan berprestasi yang selanjutnya akan dibina sebagai asset dan duta olah raga di Provinsi Jambi di masa yang akan datang.
Ditambahkan Wagub, Gubernur Cup 2013 melahirkan Pemain Terbaik dari kesebelasan Batanghari yaitu Wahyu Saputra mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp.2 Juta dan Pencetak Gol terbanyak Arfif dari kesebelasan Kabupaten Bungo dengan mencetak 5 gol serta mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp. 2 Juta. Para Juara selain mendapat Medali, Tropi juga mendapatkan Uang Pembinaan dari Koni Provinsi Jambi serta mendapatkan Alqur’an dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka pemberantasan Buta aksara Alqur’an. Untuk Juara 1 sebesar Rp. 25 Juta, plus Piala Bergilir diraih oleh Kesebelasan Kabupaten Batanghari, Juara 2 diraih oleh Kesebelasan Kabupaten Merangin dengan uang pembinaan sebesar Rp. 15 Juta . Sementara itu juara 3 diraih oleh Kesebelasan Kabupaten Bungo dengan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 10 juta.
Diakhir sambutannya Wagub mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Bungo serta Pengurus KONI Provinsi Jambi dan seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras dengan susah payah untuk sukses dan lancarnya kegiatan ini, serta ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat pecinta olah raga. (Humas Provinsi Jambi- Agus Rizal/Zainal Mahyudi/Foto:Novriansyah)
HARLAH IPHI Ke-23 dan Tabligh Akbar
Muaro Jambi, Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Syahrasaddin, menghadiri acara Hari Lahir Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) ke- 23 dan Tabligh Akbar serta Pelantikan Pengurus IPHI Sungai Bahar bertempat Halaman Kantor IPHI Sungai Bahar Desa Marga Manunggal Jaya Unit 4 Kabupaten Muaro Jambi pada hari minggu 24/3.
Sambutan Gubernur disampaikan Sekda, IPHI merupakan organisasi kebajikan, independent non-politis praktis, sehingga keberadaan IPH dapat menghimpun seluruh para Hujjaj, didalam menunaikan kemabrurannya, dengan harapan anggota IPHI dapat menampilkan wajah yang ramah, toleran ditengah berbagai perbedaan yang ada, tidak berlebihan dan sombong, karena merasa dirinya telah menunaikan ibadah haji.
IPHI dalam memasuki usia yang ke-23 ini, untuk lebih meningkatkan perannya bagi kemaslahatan umat, IPHI harus mampu memberikan solusi terbaik bagi pemerintah untuk penyelenggaraan haji kedepannya, mengingat IPHI berisikan orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji dan telah memiliki pengalaman dilapangan pada saat melaksanakan ibadah haji.
Tabligh Akbar dan Pelantikan Pengurus IPHI Sungai Bahar, merupakan wacana yang tepat dalam rangka menggali dan membina serta meningkatkan ukuwah islamiyah antar sesama. Pelantikan IPHI yang dilaksanakan hari ini Gubernur berharap agar dapat disusun barisan yang dapat memotivasi masyarakat berbuat kebajikan dan beramal shaleh.
Pada kesempatan ini PW IPHI Provinsi Jambi – Drs. H. Rafi’i Salim melakukan Pelantikan Pengurus IPHI Sungai Bahar sesuai dengan SK Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Jambi No. 28 Tahun 2013 tentang Susunan Pengurus Cabang IPHI Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi Masa Bhakti 2012-2016. Pelantikan disaksikan oleh Ketua IPHI Umum Pusat yang diwakili oleh Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Hubungan Luar Negeri oleh Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad.
Adapun Pengurus IPHI Sungai Bahar periode 2012-2016 yang dilantik terdiri dari Ketua Pengurus Harian – H. Mamat Rahmat, Waka I – H. Barudin Ali, Waka II – H. Taufik Jamil, Waka III – Drs. H. Bibit Rohani, Sekretaris – H. Amir Husein, S.PKP, Wasek I – H. Amran Lelo, Wasek II – H. Suharto, Bendahara Umum – H. Dunya. WB, Wabend – H. Darwi.
Dibantu dengan Seksi-seksi yang terdiri dari Seksi Organisasi dan Keanggotaan, Bina Usaha dan Pemberdayaan Ummat, SeksiPenelitian, Pengembangan an Kesejahteraan Ummat, SeksiPendidikan Latihan dan Dakwah, Seksi Majlis Ta’lim dan Pemberdayaan Perempuan, Seksi Humas, Pembangunan dan Perlengkapan.
Penceramah pada Acara Tabligh Akbar ini adalah Ketua BAKOR MUHADI IPHI Pusat - Drs. H. Samidin Nashir, MM, beliau juga menyampaikan Pemahaman dan Percepatan Pengentasan Buta Aksara Al Qur’an dan kepada kepengurusan IPHI harus sanggup mendukung program Gubernur Jambi ini, dan juga tentang Perbaikan Moral dan Akhlak Manusia, Pemberantasan Narkoba, Pelayanan Kesehatan, Pembenahan Pendidikan.
Hadir pada kesempatan ini Pengurus-pengurus IPHI Pusat dan Provinsi, Kakanwil Depag Prov. Jambi, Ketua TP PKK Kab. Muaro Jambi, Wakil Bupati Muaro Jambi, dan undangan lainnya. (Humas Provinsi Jambi-Jonk)