PJ. GUBERNUR : KUALITAS PRODUK SANGAT MENENTUKAN DALAM MEA

Jakarta (Humas Pemprov Jambi), Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr.Ir.H.Irman,M.Si, menekankan bahwa kualitas produk sangat menentukan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal tersebut dikemukakan oleh Irman dalam wawancara usai Pembukaan Sosialisasi Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Peluang dan Tantangan, bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/11) siang.

Acara sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia, sebagaai sosialisasi yang lebih terpadu sekaligus sebagai upaya untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi diberlakukannya MEA mulai 1 Januari 2016.

Irman menjelaskan, kualitas produk sangat menentukan dalam MEA nanti, dimana dengan adanya MEA kualitas produk harus lebih ditingkatkan lagi, dan untuk itu, semua pihak terkait, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berupaya lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas produk.

“Yang utama adalah masalah kualitas, lebih spesifik lagi adalah kualitas produk yang akan diekspor, karena kalau kualitasya rendah kita akan susah untuk bersaing, nanti akan ada standardisasi, walaupun pada awalnya belum ada standar tunggal ASEAN, tetapi nanti akan megarah kesana. Oleh karena itu kita memang harus berusaha keras agar jangan sampai standar kualitas kita dari Indonesia, termasuk dari Provinsi Jambi, tidak memenuhi standar produk untuk ASEAN,” ungkap Irman.

Senada dengan apa yang ditekankan oleh Menteri Koordinator (Menko Perekonomian), Darmin Nasution tentang pentingnya peran Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam MEA, Irman juga menyatakan bahwa UKM merupakan basis ekonomi di daerah dan juga jadi basis ekonomi untuk tingkat nasional.  “Oleh karena ini, UMKM ini menurut saya memang mempunyai kekuatan yang bisa eksis dalam suasana perekonomian global yang melemah. Kalau UKM, mudah-mudahan tidak terganggu dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Saya sangat mendukung bahwa UMKM itu merupakan pondasi ekonomi yang juga memerlukan terobosan-terobosan. UMKM juga nantinya harus memiliki standar-standar produk ekonomi yang bisa menyamai dengan standar-standar negara ASEAN,” ujar Irman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Darwin Nasution, dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini diadakan agar semua pihak memiliki persepsi dan kesadaran yang sama terhadap peluang dan tantangan yang akan dilalui, serta manfaat dari tantangan dalam MEA.

Darmin Nasution menyatakan, MEA akan diberlakukan per 1 Januari 2016, dengan 3 pilar, yakni 1.Politik dan keamanan, 2.Masyarakat ekonomi, dan 3.sosial. Dan, lanjut Darmin Nasution, dengan diberlakukannya MEA, akan menjadikan ASEAN mestinya kawasan yang lebih stabil, mestinya masyarakatnya lebih sejahtera, dan mestinya masyarakatnya berinteraksi sosial dengan lebih baik.

Dikatakan oleh Darmin Nasution, jumlah penduduk ASEAN 600 juta jiwa lebih dan PDRB lebih dari 2,4 triliun Dolar Amerika Serikat  pada tahun 2014 menrupakan suatu potensi bagi ASEAN.

“Total perdagangan ASEAN dengan dunia 2,53 triliun Dolar Amerika Serikat dan ekonomi dari tahun ke tahun trend-nya meningkat,” ujar Darmin.

Darmin menyatakan, MEA mempunyai pondasi 4 pilar, yaitu: 1.Sebagai pasar tunggal dan basis prosuksi 2.Daya saing ekonomi 3.Kawasan ekonomi merata dan berimbang, dan 4.Terintegrasi secara penuh dengan ekonomi global.

Darmin juga mengatakan bahwa dengan diberlakukannya MEA, maka 99 % bea masuk barang dan jasa 0 sampai 5%.

“Dengan dimulainya MEA pasti membawa hal-hal yang baru, yang harus dihadapi dan harus dilalui. Untuk itu memerlukan persiapan lebih jauh. Banyak catatan untuk perbaikan ekonomi Indonesia, baik jangka pendek, menengah, dan panjang,” tutur Darmin.

Darmin mengemukakan, peran UKM sangat penting dalam perekonomian nasional dan peran UKM juga sangat diharapkan dalam MEA nantinya. Namun demikian, Darmin mengungkapkan, UKM jangan sampai berpikiran bahwa pemerintah main buka saja pasar dan membiarkan head to head dengan pelaku ekonomi negara-negara ASEAN. “Meskipun pangsa pasar UKM sebagian besar di kabupaten, hanya sedikit yang ke wilayah provinsi, apalagi nasional,” ungkap Darmin.

“Index of doing business mengukur kemampuan untuk berusaha, ukurannya adalah UKM, kita berada pada urutan 109 di dunia. Peringkat 109 itu tidak membanggakan, oleh karena itu perbaikan di bidang itu sangat urgen,” ungkap Darmin.

Darmin meminta Pemerintah Daaerah untuk berperan aktif memfasilitasi dan membina UKM dalam menghadapi MEA

Selain itu, Darmin menegaskan, dalam menghadapi MEA, Pemerintah punya tugas dan tanggung jawab untuk membangun jaringan. “Para pemuda kita sebetulnya canggih dengan gadget. Indonesia masuk dari segelintir negara yang paling banyak menggunakan media modern, artinya punya kemampuan mencari pangsa pasar, termasuk pangsa pasar di luar negeri,” ujar Darmin.

Berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan laju inflasi di Indonesia, Menko Perekonomian ini meminta agar peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan. “Perlu evaluasi dan analisis terus-menerus,” sebut Darmin.

Sebelum membuka sosialisasi tersebut, Darmin berrharap supaya sosialisasi tersebut bisa membuka paradigma berpikir tentang arti pentingnya MEA.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman, D. Hadad, Ph.D, dalam sambutannya menyatakan, MEA disepakati pada KTT ASEAN tahun 1997.

Inti MEA tertuang dalam ASEAN Vision 2020, yakni mewujudkan suatu kawasan yang stabil, makmur, kompetitif, dengan pertumbuhan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan di ASEAN.

Muliaman mengatakan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam forum G-20, dan 16 ekonomi terbesar di dunia.

Dikatakan oleh Muliaman, dengan proporsi 40 persen penduduk ASEAN ada di Indonesia, Indonesia harusnya bisa menjadi lokomotif ASEAN, dan hal tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia.

Muliaman mengemukakan, dalam hal layanan keuangan, industri keuangan diharapkan bisa mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat, membuka akses seluas-luasnya, dan mengatasi berbagai permasalahan layanan keuangan.

“Integrasi MEA ditujukan untuk memakmurkan, membangun ekonomi yang kompetitif. Integrasi harus dilandasi dengan semangat yang saling menguntungkan, bukan menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain,” ungkap Muliaman.

“Kita harus memupuk kemampuan perbankan dan perusahaan jasa keuangan, serta membangun banking integration framework (kerangka kerja integrasi perbankan).

Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Rizal Afandi Lukman, dalam sambutannya menyatakan bahwa perwakilan pengusaha dan 7 (tujuh) duta besar Indonesia untuk negara ASEAN ikut memberikan paparan dalam sosialisasi implementasi ASEAN tersebut. (Mustar Hutapea)