Jambi, BATAKPOS
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi mulai Juni 2012 tidak melayani pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi (Jamkesdaprov) hanya dengan surat rekomendasi. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi jebolnya anggaran Jamkesda Provinsi Jambi.
Alokasi dana Jamkesdaprov Provinsi Jambi mulai akhir bulan Juni 2012 akan dibatasi. Rencananya sejak bulan ini alokasi dana untuk peserta cadangan tidak lagi dianggarkan. Pelayanan Jemkesda hany bagi pemilik kartu jamkesda, bukan untuk pasiean yang hanya membawa surat rekomendasi.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi, Andi Pada kepada wartawan, Rabu (20/6). Disebutkan, alokasi yang disediakan hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu Jamkesdaprov.
Peserta cadangan diharapkan ditanggung kabupaten/kota. Hal itu dilakukan guna menghindari jebolnya dana Jamkesdaprov seperti tahun 2011 lalu. Bahkan ketentuan-ketentuan itu sudah diterapkan mulai akhir Juni 2012. Meski begitu, pihaknya tetap mengusahakan masyarakat miskin terlayani dan ke depan pihaknya akan memperbaiki sistem penerima Jamkesdaprov.
“Dana Jamkesdaprov sebenarnya diperuntukan bagi 53 ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tetapi kenyataannya masih ada yang tidak memiliki kartu dan menggunakan surat rekomendasi. Nah ini yang tidak tertanggulangi. Karena itu kita berharap ada kontribusi dari kabupaten/kota,”katanya.
Menurut Andi Pada, pihaknya akan melakukan kesepakatan awal tahun dengan kabupaten/kota. Tujuannya agar masyarakat miskin yang tidak memegang kartu Jamkesdaprov atau peserta cadangan itu bisa tertangani. “Kita minta 10 persen dari masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu Jamkesdaprov ditanggung oleh kabupaten/kota,”katanya.
Pihaknya juga mengajukan penambahan anggaran Jamkesdaprov pada APBD perubahan ini. Alokasinya berkisar 11 persen dari seluruh anggaran Dinkes. Dalam KUA PPAS APBD perubahan 2012, Dinkes mengajukan penambahan anggaran Jamkesdaprov sebesar Rp 4 miliar.
Kepala UPTB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Riswandi membenarkan hal itu. Menurutnya, Dinkes sendiri akan menyerahkan kartu Jamkesdaprov kepada kabupaten/kota.
Pihaknya juga membahas berbagai perihal dan teknis bersama kabupaten/kota dan instansi terkait. Mulai dari penggunaan kartu hingga bentuk kartu Jamkesdaprov tahun 2012. Dinkes Provinsi Jambi juga melakukan sosialisasi dengan dana Jamkesdaprov semester II tahun 2012. Pesertanya sosialisasi selain dari Dinkes kabupaten/kota juga dari Bappeda, rumah sakit dan Askes. RUK
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi mulai Juni 2012 tidak melayani pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi (Jamkesdaprov) hanya dengan surat rekomendasi. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi jebolnya anggaran Jamkesda Provinsi Jambi.
Alokasi dana Jamkesdaprov Provinsi Jambi mulai akhir bulan Juni 2012 akan dibatasi. Rencananya sejak bulan ini alokasi dana untuk peserta cadangan tidak lagi dianggarkan. Pelayanan Jemkesda hany bagi pemilik kartu jamkesda, bukan untuk pasiean yang hanya membawa surat rekomendasi.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi, Andi Pada kepada wartawan, Rabu (20/6). Disebutkan, alokasi yang disediakan hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu Jamkesdaprov.
Peserta cadangan diharapkan ditanggung kabupaten/kota. Hal itu dilakukan guna menghindari jebolnya dana Jamkesdaprov seperti tahun 2011 lalu. Bahkan ketentuan-ketentuan itu sudah diterapkan mulai akhir Juni 2012. Meski begitu, pihaknya tetap mengusahakan masyarakat miskin terlayani dan ke depan pihaknya akan memperbaiki sistem penerima Jamkesdaprov.
“Dana Jamkesdaprov sebenarnya diperuntukan bagi 53 ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tetapi kenyataannya masih ada yang tidak memiliki kartu dan menggunakan surat rekomendasi. Nah ini yang tidak tertanggulangi. Karena itu kita berharap ada kontribusi dari kabupaten/kota,”katanya.
Menurut Andi Pada, pihaknya akan melakukan kesepakatan awal tahun dengan kabupaten/kota. Tujuannya agar masyarakat miskin yang tidak memegang kartu Jamkesdaprov atau peserta cadangan itu bisa tertangani. “Kita minta 10 persen dari masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu Jamkesdaprov ditanggung oleh kabupaten/kota,”katanya.
Pihaknya juga mengajukan penambahan anggaran Jamkesdaprov pada APBD perubahan ini. Alokasinya berkisar 11 persen dari seluruh anggaran Dinkes. Dalam KUA PPAS APBD perubahan 2012, Dinkes mengajukan penambahan anggaran Jamkesdaprov sebesar Rp 4 miliar.
Kepala UPTB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Riswandi membenarkan hal itu. Menurutnya, Dinkes sendiri akan menyerahkan kartu Jamkesdaprov kepada kabupaten/kota.
Pihaknya juga membahas berbagai perihal dan teknis bersama kabupaten/kota dan instansi terkait. Mulai dari penggunaan kartu hingga bentuk kartu Jamkesdaprov tahun 2012. Dinkes Provinsi Jambi juga melakukan sosialisasi dengan dana Jamkesdaprov semester II tahun 2012. Pesertanya sosialisasi selain dari Dinkes kabupaten/kota juga dari Bappeda, rumah sakit dan Askes. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar