Halaman

Kamis, 27 Agustus 2020

Harapan Orang Simalungun Perantau Terhadap Pilkada Simalungun 2020

Dr Amin Sararagih Manihuruk Drs,  MS.(Dok)

Jakarta, BS
-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, termasuk Pilkada Simalungun tak lama lagi yakni 9 Desember 2020. Setidaknya sudah empat pasangan calon Bupati Simalungun sudah mendeklarasikan diri. Orang Simalungun perantauan berharap proses Pilkada Simalungun berjalan dengan demokratis dan jauh dari unsure politik uang. Sehingga calon pasangan Bupati Simalungun nantinya yang terpilih fokus untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. 

Lalu bagaimana harapan Orang Simalungun perantauan terhadap pelaksanaan Pilkada Simalungun! Berikut ini wawancara khusus Penulis dengan Dr Amin Sar Manihuruk Drs, MS, mantan pejabat Kementerian Kominfo RI, Kamis (27/8/2020).

“Pilkada itu apa dan untuk siapa? Pertanyaan itu tetap penting dikumandangkan dan tentunya tidak hanya diperyanyakan tapi yang lebih penting harus dijawab secara benar dan jujur. Pilkada diadakan lima tahun sekali sebagai perwujudan negara demokrasi, dimana sebagaimana diatur dalam konstitusi NKRI bahwa kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat,” demikian kata Dr Amin Sar Manihuruk Drs,  MS.

Menurut  Doktor Lulusan Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjajaran Bandung ini, dengan demikian, maka kekuatan yang besar itu ada di tangan rakyat. Dengan posisi rakyat yang penting dan tinggi itu, maka pada masa-masa Pilkada, rakyat didekati oleh Partai Politik (Paslon-Paslon) dengsn berbagai cara.

“Ada yang menggunakan cara terhormat (persuasive, edukatif). Tapi tidak sedikit yang menggunakan cara-cara yang tidak mendidik (menghalalkan segala cara demi tujuan). Misalnya dengan mendekati rakyat atau pemilih dengan memberikan  imbalan tertentu atau janji-janji palsu,” ujar pria perantau asal Dusun Hutaimbaru, Desa Sibangun Mariah, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun ini.

Menurut suami dari Dr Sally Astuty W Br Purba Pakpak ini, cara-cara yang terakhir itu, adalah dosa yang tidak terampunkan. Andaikan-pun menang dalam Pilkada, besar kecenderungannya tidak akan bisa mensejahterakan rakyatnya, karena hukum ekonomi berlaku. 

“Mengeluarkan modal berapa dan modal yang dikeluarkan harus kembali. Nah bagaimana dengan Pilkada di kampung halamanku di Kabupaten Simalungun kali ini? Kami orang-orang Simalungun di perantauan sangat mengharapkan, baik proses maupun hasil Pilkada nanti haruslah bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, maju,” terangnya. 

“Silahkan yang berniat mau memimpin Kabupaten Simalungun, siapa saja yang mempunyai kompetensi kepemimpinan modern yang respek dengan hasil penelitian ilmiah dan paham betul tentang kondisi mayoritas masyarakat Simalungun. Yang paham betul dengan akar budaya Simalungun (respek dengan kedamaian, tidak suka grasa-grusu),” katanya.

Menurut Dr Amin Sar Manihuruk, yang harus diingat oleh para Paslon Pilkada di Simalungun adalah bahwa sekarang ini adalah "Era Keterbukaan" (baca UU Nomor 14 tahun 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat harus diberikan Informasi secara terbuka mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada distribusi hasil pembangunan. Informasi-informasi itu adalah hak masyarakat dan pejabat publik wajib menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, itu antara lain yang diatur dalam UU tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP) tersebut. 

“Jika pejabat publik tidak bisa menjelaskan perencanaan pembangunan dan proses pelaksanaan pembangunan, maka bisa dipidana. Kepada bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sangat berniat memimpin Kabupaten Simalungun kami mengucapkan selamat berjuang. Siapapun pemenangnya jadilah pemenang dengan cara yang terhormat. Dan kepada masyarakat Simalungun pilihlah Paslon yang punya tract record yang baik. Tidak ada cacat hukum dan cacat sosial (tidak dikenal masyarakat Simalungun),” pungkas  Amin Saragih Manihuruk yang tinggal di Ulujami, Jakarta Selatan ini.

Seperti diketahui, pada Pilkada Simalungun 9 Desember 2020 mendatang, setidaknya sudah ada empat bakal pasangan calon (Bapslon) mereka adalah Irjen Pol (Purn) Wagner Damanik-Abidinsyah Saragih (Jalur Independen), St Radiapoh Hasiholan Sinaga SH-Zonny Waldi (Golkar-Hanura-Berkarya), Bapaslon H Anton Saragih-Ir Rospita Sitorus (PDIP-PAN), Kemudian Bapaslon H Mujahidin Nur Hasim-Tumpak Siregar (Demokrat-Gerindra).(Asenk Lee Saragih)

Senin, 24 Agustus 2020

Selamat Ulang Tahun Ke 6 Trionel Aguero Manihuruk

Selamat Ulang Tahun Adek Onel, Sehat Sehat, Panjang Umur, Tetap Jadi Anak Berkarakter Baik. Syukuran Seserhana Menikmati Berkat Tuhan Maha Pengasih. Senin, 24 Agustus 2020.


 

Selasa, 18 Agustus 2020

Trionel Aguero Manihuruk Ikut Hormat Bendera di HUT RI Ke 75

 

Merdeka Menjaga Keberagaman.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan tengkuluk, pakaian adat Jambi, saat mengikuti upacara peringatan detik-detik hari ulang tahun ke-75 RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2020).(IST)


Puan Maharani Kenakan Tekuluk, Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Beri Apresiasi

BERITAKU-Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan tengkuluk, pakaian adat Jambi, saat mengikuti upacara peringatan detik-detik hari ulang tahun ke-75 RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2020).

Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan saat acara formal, pesta adat serta pelindung kepala saat di ladang.

Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak sekadar penutup kepala saja, tetapi sebagai alat atau penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini, tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi.

Mengetahui hal itu, Gubernur Jambi H Fachrori Umar dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto (PDIP) memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengenakan tengkuluk, pakaian adat Jambi, saat mengikuti upacara peringatan detik-detik hari ulang tahun ke-75 RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2020).

“Kita bangga lewat pakaian adat yang dikenakan Ketua DPR RI, Provinsi Jambi bisa dikenal luas secara nasional dan juga suatu kebanggan Provinsi Jambi yang memiliki pakaian adat yang beragam dan indah,” ujar Gubernur Jambi H Fachrori Umar didampingi Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto usai mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 75 di lapangan Kantor Gubernur Jambi, Senin (17/8/2020).

Sementara itu, pemandangan menarik dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 di Istana Merdeka, Jakarta, Ketua DPR Puan Maharaniterlihat dengan tampil indah dan cantik mengenakan Tekuluk Bai Bai, pakaian adat dari Jambi.

Dalam busana adat Jambi yang dikenakan, Puan memilih perpaduan warna merah, hitam, dan emas. Penampilan Putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini sontak mengundang perhatian warganet.

"Kami sangat mengapresiasi pilihan Puan mengenakan pakaian adat Jambi dalam acara sakral kenegaraan seperti saat ini. Karena apa yang dilakukan oleh cucu dari pendiri bangsa Bung Karno tersebut telah mengangkat nama Jambi di mata nasional," tutur Ketua Badan Musyawarah Keluarga Jambi (BMKJ) Jakarta, Muslimin Tanja, Senin (17/8/2020) seperti dilansin SindoNews.com.

Sebagai warga Jambi, Muslimin sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kesediaan Puan memakai pakaian adat Jambi.

Dia menjelaskan, Tekuluk merupakan salah satu warisan tradisi kebudayaan sekaligus bukti sejarah Bangsa Melayu di Jambi. Tekuluk yang berfungsi sebagai penutup kepala bagi kaum wanita ini merupakan pakaian tradisional yang dulu dikenakan dalam keseharian seprti mengurus rumah, ke ladang, kenduri, acara keluarga, dan lain sebagainya.

Memang setiap wilayah di Jambi memiliki model Tekuluk yang berbeda. Setiap model Tekuluk juga memiliki makna filosofis dan ada nilai tersendiri.

 "Sebenarnya banyak hal dari Jambi seperti khasanah kebudayaan, adat istiadat dan potensi alam serta wisata yang layak diketahui orang luar Jambi. Kami berharap potensi Jambi ini bisa diangkat dan dilihat oleh publik luas hingga mancanegara," tutur Muslimin. (JP-Asenk Lee)