Sektor Properti Bakal Moncer kalau Harga BBM Subsidi Naik

Pameran Perumahan Argentina Residence  di WTC Batanghari Jambi baru-baru ini-Foto EDWIN EKA PUTRA/HARIAN JAMBI

Jokowi-JK Akan Rombak Program Perumahan

JAKARTA-Rencana Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai akan berpengaruh positif terhadap sektor properti. Kebijakan ini akan membuat struktur fiskal dan perekonomian akan stabil. Sementara pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman akan menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit mengatakan, subsidi BBM bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif seperti membangun infrastruktur jalan, sarana kesehatan, dan juga pendidikan.

“Untuk sektor properti, langkah menaikkan harga BBM secara jangka panjang akan bagus karena pasar lebih sehat. Kenaikan harga properti yang sekarang sudah cukup tinggi akan tertahan dalam lima tahun ke depan,” papar Panangian dalam keterangannya, Senin (1/9).

Panangian memprediksi pasar properti pun akan semakin membaik pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat penetapan pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Hal itu memberikan kejelasan arah politik dan ekonomi di Indonesia. 

Kondisi ini diprediksi akan membawa pengaruh positif terhadap pasar properti di Indonesia. Konsumen maupun investor yang selama ini wait and see diprediksi akan kembali melakukan transaksi, termasuk investor asing yang sejak awal tahun ini menahan pembelian karena menunggu kepastian pemerintahan.

“Sidang MK yang memutuskan dan melegitimasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengalirkan energi positif terhadap perekonomian nasional, termasuk bisnis properti akan kembali bergairah," jelasnya.

Adanya kepastian akan mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi bisnis sehingga tidak hanya permintaan yang meningkat, tetapi juga pasokan dari pengembang.

Selain itu, dia menyebutkan pertumbuhan permintaan properti akan diperkuat dengan indikasi positif lain berupa penurunan tingkat inflasi dari 8,6% pada akhir tahun lalu, diproyeksikan menjadi di bawah 5% pada akhir 2014.

Penurunan inflasi itu akan diikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang secara bertahan akan menekan tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPR/KPA).

Rombak Program Perumahan

Sementara pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman akan menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini disebabkan karena sektor perumahan rakyat merupakan sebuah kebutuhan dasar seluruh rakyat yang selama ini tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. 

Deputi Kantor Transisi Bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat dan Transportasi Publik Akbar Faizal dalam keterangan tertulisnya mengatakan, ketidakmampuan ini tercermin dari jumlah pemenuhan kebutuhan perumahan yang tak terpenuhi (housing blacklog) yang terus bertambah hingga mencapai 13,6 juta unit dan jumlah pemukiman kumuh yang terus meningkat mencapai 59.000 hektare.

Menurutnya, padahal kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penataan Ruang serta Kemempera selama priode 2009-2014 telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah.

Hal ini disebabkan inefisiensi, miskoodinasi, tumpang tindihnya program dikedua lembaga kementerian ini selama bertahun-tahun. Sebagai contoh bagaimana tak terkoordinasinya pembangunan rumah susun sederhana sewa dan pembangunan prasarana pemukiman yang ada di kedua lembaga kementrian tersebut.

“Pemerintahan Jokowi-Jk akan melakukan reformasi secara mendasar terhadap arah kebijakan, strategi, program serta cara-cara kerja Pemerintah di bidang perumahan rakyat dan pembangunan kawasan pemukiman," katanya. 

Menurutnya kelemahan-kelemahan yang mendasar saat ini yang telah teridentifikasi adalah lemahnya program nasional di bidang perumahan rakyat karena bentuknya yang hanya merupakan daftar panjang belanja proyek-proyek fisik dan daftar panjang proyek-proyek studi yang berumpang tinggi dengan studi-studi dari lembaga perguruan tinggi.

“Pemerintahan baru Jokowi-JK akan memperbaharui semua itu dengan cara mengintegrasikan program secara efektif dengan target mengurangi angka kekurangan rumah dan luas daerah pemukiman kumuh secara terukur dan progresif," katanya. (dtk/lee)