 |
| Gerakan Non Tunai |
Jakarta -Bank Indonesia (BI) beserta pemerintah pusat
dan daerah melakukan kesepakatan untuk mendorong penggunaan alat pembayaran non
tunai. Untuk transaksi di pemerintah juga demikian.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, penggunaan transaksi non tunai dalam
pemerintahan bisa memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
“Transaksi tunai secara besar bisa membuat korupsi dan kecenderungan penipuan.
Oleh karena itu, BI dan pemerintah yang diwakili Pak Chairul Tanjung melakukan
gerakan non tunai. Kita kerja sama juga dengan pemda agar gerakan ini
berlangsung di seluruh Indonesia," ujar Agus dalam acara Gerakan Non Tunai
di Atrium Mangga Dua, Jakarta, Kamis (14/8).
Dari pemerintah, acara gerakan non tunai ini diwakili oleh
Menko Perekonomian Chairul Tanjung, dan juga ada perwakilan dari pemerintah
daerah, seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama (Ahok), dan
Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Syahrul Yasin Limpo.
“APBD (pemerintah) pusat ke daerah tiap tahun mengalir Rp 600 triliun, dan
semua APBD itu nanti pembayaran pajak, retribusi akan dilakukan secara
elektronik seperti yang dilakukan di DKI. Kami berkomitmen gerakan non
tunai," jelas Agus.(dtk/lee)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar