Jambi, BATAKPOS
Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) meminta elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, lembaha swadaya masyarakat di Jambi untuk memaksa dirinya menentang kebijakan Pemerintah Pusat soal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi masih membutuhkan alokasi dana dari Pusat, jadi kebijakan Pusat sulit untuk ditolak.
Hal itu dikatakan HBA saat menemuai pengunjukrasa dari Aliansi Gerakan Tolak Kenaikan BBM, yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jambi (Unja), KAMMI, PMII, HMI dan GP Ansor di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (12/3). Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, Sekda Provinsi Jambi Syahrasaddin turut mendampingi Gubernur Jambi menemui pengunjukrasa tersebut.
Sebelumnya Koordinator Aliansi Gerakan Tolak Kenaikan BBM, Harif Hermanto, dalam orasinya mengatakan, rencana kenaikan BBM 1 April 2012 ditentang sejumlah gabungan mahasiswa se Indonesia.
Pengunjukrasa memaksa DPRD dan Pemprov Jambi membuat surat pernyataan menolak kenikan harga BBM yang dianggap membebani masyarakat. Massa dari Aliansi Gerakan Tolak Kenaikan BBM, meminta Gubernur Jambi, HBA dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta membuat surat yang berisi penolakan terhadap kenikan harga BBM.
“Kita minta pemerintah dan dewan pro pada rakyat, harus ada surat pernyataan dari daerah yang menolak kenaikan harga BBM. Kami menilai rencana kenaikan BBM ini sebagai bentuk politik yang dilakukan pemerintah. Ini tampak dengan subsidi Rp 30 triliun untuk masyarakat miskin sebagai konvensasi dari kenaikan BBM,”kata Harif Hermanto, koordinator demo yang juga perwakilan BEM Unja.
Disebutkan, pemerintah tidak perlu memberikan Subsidi Rp 30 triliun tersebut. “Kenapa anggaran ini tidak digunakan saja untuk tidak menaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini jelas-jelas menyengsarakan masyarakat. Karena dampak dari kenaikan BBM ini akan diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, serta tarif angkutan dan dampak lainnya,”katanya.
Menurut pengunjukrasa, pemerintah tidak lagi pro pada rakyat, pemerintah dalam hal ini jelas pro terhadap kapitalis. Aksi ini, sempat diwarnai dorong-dorongan dengan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang mengawal jalannya unjukrasa. Namun aksi ini tidak sampai berujung pada bentrok karena masih bisa dikendalikan aparat kepolisian.
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus mengatakan pihaknya tidak akan berseberangan dengan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan kenaikan BBM. Kebijakan kenaikan ini, menurutnya tidak bisa dielakan lagi akibat kenaikan harga minyak dunia.
“Tolong jangan paksa saya untuk menentang kebijakan pemerintah pusat. Karena, saya tidak akan bertentangan dengan pemerintah pusat, saya ini perpanjangan tangan pemerintah pusat, jika DPRD silahkan saja,” katanya.
Gubernur Jambi menolak untuk menandatangani pernyataan menentang rencana kenaikan BBM ini dikarenakan besaran APBD Provinsi Jambi terlalu kecil, saat ini pihaknya masih berharap kucuran dana pusat.
“Kita tidak akan menentang, kita masih butuh bantuan pusat, seperti untuk membangun pelabuhan, bandara, serta infrastruktur jalan kita. Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga Riau dan Sumsel, Pemprov Jambi APBDnya masih Rp 1,9 Triliun. Sedangkan Riau mencapai Rp 9 triliun dan Sumsel Rp 6 triluna,”katanya.
Namun HBA berjanji menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah pusat. Dirinya meminta surat resmi dari aliansi mahasiwa dan LSM yang menentang kenaikan BBM.
“Ini bukan kepentingan pribadi, jadi silahkan saja buat surat resmi nanti saya janji akan sampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya. Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta.
Menurut Effendi Hatta, pihaknya juga tidak akan membuat surat pernyataan untuk menentang kebijakan ini, namun aspirasi mahasiswa ini tetap ditampung dan akan disampaikan ke pusat.
“Itu bukan kita yang menentukan, kita akan tunggu wakil kita di DPR RI, apakah disetujui atau tidak,” katanya.
Sementara itu, aksi yang sama dilakukan Konsolidasi lokal mahasiswa Jambi yang terdiri dari BEM STISIP NH, STMIK NH, IAIN, UNBARI dan mahasiswa lainnya.
Mereka juga berteriak dan berorasi di DPRD dan Kantor Gubernur Jambi. Namun aksi mereka tidak direspon, dan sempat terjadi dorong-dorogan dengan aparat kepolisian.
Sementara pantauan BATAKPOS menunjukkan, antrian kenderaan di SPBU Jambi semakin merayap. Kendaraan roda dua dan empat sudah berjejer di SPBU sejak pagi hingga malam hari. Kepanikan ini mulai terasa sejak sepekan terakhir. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar