Gubernur Jambi Drs H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) mengajak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintan Provinsi Jambi untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian itu tidak mudah karena harus diawali dengan kesamaan sikap, kesatuan tekad dan kemauan yang bulat sebagai abdi negara dan masyarakat.
Hal itu dikatakan HBA pada pertemuan dengan Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil, bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintan Provinsi Jambi, bertempat di ruang pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (13/3).
Disebutkan, sebagai aparatur pemerintah, tentunya dituntut untuk memberikan contoh dan panutan kepada masyarakat. Disamping ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, juga harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan pelayanan optimal.
Menurut HBA, guna mendukung cita-cita tersebut, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisen, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan.
“Sejalan dengan itu, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri,”katanya.
“Kita semua mengetahui bahwa setiap laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Kami menyadari bahwa, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SKPD melalui penyampaian laporan keuangan yang disusun sebagai bahan LKPD, pada tahun-tahun sebelumnya, baru mencapai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP),”kata HBA.
Kepada anggota VI BPK RI dan Perwakilan BPK Jambi, Gubernur Jambi berharap agar dapat membantu dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan tata kelola perusaaan yang baik, karena organisasi kepemerintahan tidaklah sama dengan organisasi perusahaan yang semata-mata hanya mengejar profit.
“Masalah asset yang selama ini belum dapat terselesaikan saat ini sudah menemui titik temu, sudah menampakkan hasil yang baik, sebagaimana yang diharapkan dari Kepala Biro Asset untuk dapat menyelesaikan secepatnya. Mudah-mudahan harapan untuk mendapatkan WTP ini dapat tercapai di tahun 2012 ini,”katanya.
Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil, mengatakan, kedatangannya di Jambi dalam rangka memberikan masukkan kepada pemerintah daerah, bagaimana tatakelola keuangan daerah lebih baik kedepan, sehingga harapan kita untuk meraih predikat WTP dapat tercapai.
“Untuk itu saya didepan para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, dan para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, telah menyampaikan upaya yang harus dilakukan, saya yakin dan percaya Jambi ke depan Provinsi Jambi akan lebib baik,”katanya.
Menurut Rizal Djalil, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, mudah-mudahan Jambi akan mendapat nilai baik, dan dapat meraih predikat WTP.
“Yang penting dan perlu saya garis bawahi adalah, penyelesaian asset yang telah bertahun-tahun tidak selesai-selesai, saat ini telah banyak kemajuan, misalnya yang berkaitan dengan Yayasan Al-Falah Jambi, ini sudah selesai, lahan yang dipakai Yayasan Ikabama untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), di Simpang Kawat juga sudah klir, demikian juga dengan yang lain-lain, perkembangannya sangat signifikan,”katanya.
Sedangkan untuk sekolah-sekolah, dan Puskesmas yang dibangun tahun 70 an, (SD Inpres) akan dilakukan cut off sehingga tidak mempengaruhi penilaian tahun sekarang dan yang akan datang. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar