SKB 3 Menteri dan Permen No 09 Tahun 2006 Celah Timbulkan Konflik

Pdt David Farel Sibuea MTh

Jambi, BATAKPOS

Adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 / nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat adalah celah untuk menimbulkan konflik.

Sosialisasi akan kerukunan umat beragama sangat diperlukan, sehingga tidak terjadi salah paham antar umat beragama dan peningkatkan pemahaman masyarakat. Jadi konflik bisa ditekan, bahkan bisa dihilangkan.

Demikian dikatakan Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Jambi, Pdt David Farel Sibuea MTh pada seminar nasional dengan tema mewujudkan kerukunan antar umat beragama dengan memaknai implementasi Permen nomor 09 dan 08 tahun 2006, Kamis (23/06/11) di LPMP Telanaipura, Kota Jambi.

Menurutnya, pihaknya sudah membicarakan masalah konflik agama baik yang ada di intern agama maupun agama lain dengan PGI Pusat.

“Kita akui celah dari peraturan bersama mentri (Permen) nomor 09 dan 08 tahun 2006 ini bisa menimbulkan konflik. Untuk itu, saya meminta adanya sosialisasi akan kerukunan umat beragama, sehingga tidak terjadi salah paham antar umat beragama dan peningkatkan pemahaman masyarakat. Jadi konflik bisa ditekan, bahkan bisa dihilangkan,’’katanya.

Disebutkan, dalam kementrian agama ada Binmas untuk umat Kristen. “Namun Binmas Kristen yang kita hubungi mengatakan tidak tahu tugas dan fungsinya apa. Jadi kita minta Kementrian Agama sesering mungkin melakukan sosialisasi,’’ katanya lagi.

Sementara itu, Kompol Johan S Tanjung, salah satu pemberi materi dari Polda Jambi mengatakan, pemerintah yang harus tegas dan jelas dalam hal ini. Seperti izin mendirikan geraja di suatu daerah, jika syaratnya lengkap namun ada penolakan dari masyarakat, pemerintah jangan diam saja carikan solusinya.

Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus mengatakan, kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi, saat ini masih aman dan terkendali. “Kita harapkan ini terus berlanjut, sehingga kehidupan beragama bisa berjalan lancar,’’ katanya.

Dikatakan, beberapa tahun terakhir, penyebaran keagamaan di Provinsi Jambi cukup pesat, ini bisa dilihat dari tingginya pertumbuhan pembangunan tempat-tempat ibadah. Dari data yang ada hingga tahun 2004, untuk agama Islam tercatat persentase pembangunan tempat ibadah sebesar 65 persen, Katholik sebesar 131 persen, Protestan 153 persen an Budha sebesar 368 persen.

“Tingginya persentase pembangunan tempat ibadah ini menunjukkan perkembangan penyebaran agama berjalan dengan baik. Pemerintah memberikan penghargaan kepada seluruh umat beragama untuk mewujudkan iklim kondusif, sehingga bisa berpartisipasi mendukung pembangunan tanpa terkontaminasi gejolak di daerah lain,” kata Hasan Basri Agus. ruk