Mahasiswa dan PKL Tuntut Lokasi Berjualan

Jambi, BATAKPOS

Mahasiswa dan ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jambi melakukan unjuk rasa di Kantor Walikota Jambi menuntut agar Pemerintah Kota Jambi bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban PKL, Selasa (28/9). PKL juga meminta pemerintah setempat menyediakan tempat yang layak untuk berjualan.

Dalam orasinya, PKL menilai pemerintah terkesan tidak adil dalam melakukan penggusuran bahkan bertindak lebih arogan dengan membakar lapak para pedagang. Mereka juga mempertanyakan kenapa toko Indofood yang berada sama dengan lokasi lapak pedagang tidak digusur.

PKL juga meminta toleransi kepada pemerintah karena tempat mereka mencari makan telah dibakar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat melakukan penggusuran beberapa waktu lalu.

Staf Ahli Bidang Politik Pemerintah Kota Jambi, Renol, saat menemui para perwakilan PKL mempersilahkan para PKL untuk kembali berjualan ditempat semula selama satu minggu sambil mencari tempat baru.

“Kami mempersilahkan para PKL kembali menempati lapak mereka selama satu minggu menjelang ada tempat berjualan yang baru,”katanya.

Kemudian pengunjukrasa juga mengadukan nasib mereka ke DPRD Kota Jambi. Mereka disambut oleh anggota Komisi A Sartono dan Sapruddin Dwi Apriyanto, serta anggota Komisi B Hamid Jufri.

Anggota DPRD Kota Jambi berjanji akan melaporkan permasalahan ini ke pimpinan dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, mereka juga mengakui jika keberadaan Indofood telah menyalahi izin industri.

Aksi para PKL ini merupakan buntut dari pembongkaran yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi terhadap para PKL di depan Pasar Inpres Kebun Handil, Kota Jambi, Kamis (23/9) lalu. Selain itu, para PKL di kawasan telanaipura depan Kantor Gubernur, Kampus Unja, dan beberapa tempat juga ditertibkan oleh petugas. PKL diminta untuk tidak berjualan disembarang tempat. ruk