Pemerintah Dinilai Enggan Mengembangkan Koperasi

Jambi, Batak Pos

Pemerintah pusat dan daerah dinilai enggan mengembangkan Koperasi yang menjadi soko guru perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah lebih berpihak kepada pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena lebih besar peluang untuk kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Pemberdayaan Koperasi oleh pemerintah saat ini masih sebatas klise tanpa adanya aksi langsung. Koperasi tidak pernah diberikan peluang dalam mengembangkan usaha perkoperasian karena nilai keuntungannya tidak maksimal. Padahal filosifi Koperasi merupakan usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Jambi, Aminudin Musa S IP, dalam acara seminar sehari Forum Wartawan Koperasi Jambi, Selasa (14/10). Menurutnya, lambannya pertumbuhan ekonomi juga akibat intervensi pemerintah terlampau jauh dalam mengurusi koperasi.

“Ketimpangan ekonomi kita karena koperasi tidak berjalan dengan baik. Pemerintah tidak memberdayakan koperasi karena tidak bisa ada uang siluman. Karena pengelolaan koperasi cukup transparan. Selain itu, badan hukum koperasi masih dikeluarkan instansi yakni dinas koperasi, sehingga tidak memiliki badan hukum yang kuat dalam bersaing dalam usaha,”katanya.

Menurut Aminudin, terpuruknya perkoperasian di Indonesia, akibat tingkat pembinaan dari dinas koperasi sangat minim. Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi hanya ada lima orang tenaga pembina, sementara jumlag anggota koperasi di Provinsi Jambi mencapai 280 ribu orang.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Dekopinwil Provinsi Jambi, Drs Rusanto menambahkan, minimnya aparat pembina koperasi di dinas koperasi dan di Dekopinwil Provinsi Jambi menjadi salah satu penyebab lambannya perkembangan koperasi.

Disebutkan, perkembangan koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2003 hingga 2008 cukup meningkat yakni dari 1775 menjadi 2077 unit koperasi atau meningkat 17 persen. Sementara itu angka koperasi tidak aktif juga meningkat pada tahun yang sama yakni dari 455 menjadi 715 atau meningkat 57,1 persen.

“Pembinaan yang dilakukan Dekopinwil Provinsi Jambi saat ini minim. Hal itu karena anggaran dana yang dialokasikan APBD Provinsi Jambi dan APBN sangat minim. Semoga dengan adanya Forum Wartawan Koperasi Jambi ini, pemerintah atau legislatif terbuka akan fungsi dan manfaat koperasi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat,”katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Diklat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Rajuli MM mengatakan, saat ini ada 280 ribu koperasi di Provinsi Jambi. Sekitar 1332 unit koperasi aktif dan sehat. Sedangkan 70 ribu koperasi menjadi target pembinaan tahun 2009 mendatang.

Disebutkan ada tiga program pemerintah dalam membina koperasi, yakni regulator, dinamisator dan fasilitator. Sementara fungsi dinas koperasi yakni proses pembentukan koperasi, proses pembinaan dan proses pembubaran koperasi.

“Ada 300 unit koperasi di Provinsi Jambi tidak jelas. Kesadaran masyarakat berkoperasi masih minim. Kemudian kesadaran anggota koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga minim. Ada tiga pembinaan yang dilakukan pemerintah, yakni SDM, Usaha dan kelembagaan,”katanya.

Menurut Rajuli, dengan terbentuknya Forum Wartawan Koperasi Jambi, semoga gaung dan fungsi dan tujuan koperasi lebih memasyarakat. Sehingga dukungan dari semua pihak atas keberadaan koperasi dapat digalakkan. Sementara itu Forum Wartawan Koperasi Jambi yang terbentuk dari 26 anggota yakni Ketua Parmin (Harian Jambi Star), Sekretaris Rosenman saragih (HU Batak Pos) dan Bendahara Lia (Media Mingguan). ruk