 |
| Presiden RI Joko Widodo (tengah), memberikan sambutan dalam puncak peringatan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang ke -73 yang digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu 1 Desember 2018. Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa Mulai tahun 2019 pemerintah akan menggeser program, menggeser strategi pembangunan, menggeser program unggulan dari program pembangunan infrastruktur menjadi program besar-besaran dalam memperkuat sumber daya manusia, dalam pembangunan sumber daya manusia. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao. ) |
Presiden Jokowi berjanji menyederhanakan proses sertifikasi guru dan juga administrasi yang selama ini dirasa berbelit.
Bogor- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kemajuan teknologi saat ini tak bisa menggantikan peran guru. Guru tidak bisa digantikan dengan mesin. Oleh karena itu, guru harus bisa membangun imajinasi dan kreativitas anak-anak Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018).
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen mengatasi kekurangan guru di daerah. Pemerintah akan melakukan perekrutan guru secara bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan APBN.
"Ada 112. 000 guru yang kita rekrut tahun ini. Kita juga sudah menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun banyak yang belum bisa jawab di sini. Minggu depan akan saya undang ketua umum PGRI dan perwakilan guru untuk membahas mengenai guru," katanya.
Pada kesempatan itu, Jokowi menyatakan pemerintah juga akan menggeser pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM yang menjadi prioritas utama membuat guru harus menjadi agen penguatan talenta anak bangsa.
"Guru dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya sesuai pendidikan abad ke-21. Peran guru harus lebih dari mengajar, juga mengolah belajar siswa," katanya.
Presiden juga berjanji menyederhanakan proses sertifikasi guru dan juga administrasi yang selama ini dirasa berbelit. "Ini masih kita urus agar bisa berjalan cepat dan lebih sederhana. Pokoknya minggu depan saya ingin bertemu dengan ketum PGRi dan guru untuk membahas masalah ini," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, masalah guru yang selalu diperjuangkan oleh PGRI adalah agar ada pembenahan terhadap persoalan utama guru dalam melaksanakan tugas administrasi. Pasalnya, para guru masih mengeluhkan administrasi yang berbelit-belit, serta rumitnya penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) dan penyelesaian guru honorer.
“Mengingat tidak semua guru honorer berkesempatan mengikuti tes CPNS karena kendala persyaratan usia, kami sangat menantikan PP P3K diterbitkan dan semoga menjadi kado Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tahun 2018. Selain itu, kami menyadari masih banyak agenda perjuangan guru, baik negeri, swasta, tetap, dan tidak tetap, yang harus secara konsisten diperjuangkan PGRI,”ujarnya.
Selain itu, PGRI untuk menuntut kembalinya mata pelajaran informatika sebagai pengganti mata pelajaran TIK yang sempat terhapus. Masalah mata pelajaran bahasa asing, desentralisasi urusan kenaikan pangkat ke daerah, dan penyelesaian beragam persoalan yang dirasakan guru, akan terus diperjuangkan PGRI agar guru-guru dapat berdaulat dan bermartabat, serta fokus mengajar.
Dalam era revolusi 4.0 ini, lanjutnya, sistem pendidikan nasional dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks, tetapi menarik. Oleh karena itu, PGRI sebagai organisasi profesi juga ditantang untuk mampu menggerakkan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, untuk memberikan andil dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. PGRI juga terpanggil melahirkan pemikiran transformatif dalam pengembangan kebijakan pemerintah, pengelolaan program pembangunan di pusat dan daerah, serta melahirkan berbagai gagasan dan tindakan inovatif sesuai tantangan abad ke-21.
Terkait hal itu, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, inovasi pembelajaran dalam jaringan (daring) yang dirancang terbuka, saling berbagi, terhubung atau berjejaring satu sama lain. Dengan prinsip ini, setiap orang akan memanfaatkan teknologi secara produktif.
Kedua, mesin kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan pekerjaan spesifik dalam membantu tugas-tugas keseharian manusia. “Di bidang pendidikan, artificial intelligence membantu pembelajaran secara individual, yang mampu melakukan pencarian informasi dan menyajikannya dengan cepat, akurat, dan interaktif. Perkembangan teknologi mengubah secara fundamental kegiatan belajar-mengajar. Ruang kelas mengalami evolusi ke arah pola pembelajaran digital yang menciptakan pembelajaran lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh,” ujarnya.
Ketiga, guru memiliki peran penting dalam kontekstualisasi informasi serta membimbing peserta didik dalam diskusi daring. Pembelajaran multi-stimulan akan lebih menyenangkan dan menarik. “Dengan perkembangan ilmu dan teknologi, peran guru berubah dari semula menjadi pemberi pengetahuan menjadi mentor, fasilitator, motivator, inspirator, serta pengembang imajinasi, kreativitas, nilai-nilai karakter, team work, dan empati sosial, karena nilai-nilai itulah yang tidak dapat diajarkan oleh mesin,” ujarnya.(*)
Sumber: BeritaSatu.com
Bogor- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kemajuan teknologi saat ini tak bisa menggantikan peran guru. Guru tidak bisa digantikan dengan mesin. Oleh karena itu, guru harus bisa membangun imajinasi dan kreativitas anak-anak Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018).
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen mengatasi kekurangan guru di daerah. Pemerintah akan melakukan perekrutan guru secara bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan APBN.
"Ada 112. 000 guru yang kita rekrut tahun ini. Kita juga sudah menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun banyak yang belum bisa jawab di sini. Minggu depan akan saya undang ketua umum PGRI dan perwakilan guru untuk membahas mengenai guru," katanya.
Pada kesempatan itu, Jokowi menyatakan pemerintah juga akan menggeser pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM yang menjadi prioritas utama membuat guru harus menjadi agen penguatan talenta anak bangsa.
"Guru dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya sesuai pendidikan abad ke-21. Peran guru harus lebih dari mengajar, juga mengolah belajar siswa," katanya.
Presiden juga berjanji menyederhanakan proses sertifikasi guru dan juga administrasi yang selama ini dirasa berbelit. "Ini masih kita urus agar bisa berjalan cepat dan lebih sederhana. Pokoknya minggu depan saya ingin bertemu dengan ketum PGRi dan guru untuk membahas masalah ini," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, masalah guru yang selalu diperjuangkan oleh PGRI adalah agar ada pembenahan terhadap persoalan utama guru dalam melaksanakan tugas administrasi. Pasalnya, para guru masih mengeluhkan administrasi yang berbelit-belit, serta rumitnya penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) dan penyelesaian guru honorer.
“Mengingat tidak semua guru honorer berkesempatan mengikuti tes CPNS karena kendala persyaratan usia, kami sangat menantikan PP P3K diterbitkan dan semoga menjadi kado Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tahun 2018. Selain itu, kami menyadari masih banyak agenda perjuangan guru, baik negeri, swasta, tetap, dan tidak tetap, yang harus secara konsisten diperjuangkan PGRI,”ujarnya.
Selain itu, PGRI untuk menuntut kembalinya mata pelajaran informatika sebagai pengganti mata pelajaran TIK yang sempat terhapus. Masalah mata pelajaran bahasa asing, desentralisasi urusan kenaikan pangkat ke daerah, dan penyelesaian beragam persoalan yang dirasakan guru, akan terus diperjuangkan PGRI agar guru-guru dapat berdaulat dan bermartabat, serta fokus mengajar.
Dalam era revolusi 4.0 ini, lanjutnya, sistem pendidikan nasional dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks, tetapi menarik. Oleh karena itu, PGRI sebagai organisasi profesi juga ditantang untuk mampu menggerakkan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, untuk memberikan andil dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. PGRI juga terpanggil melahirkan pemikiran transformatif dalam pengembangan kebijakan pemerintah, pengelolaan program pembangunan di pusat dan daerah, serta melahirkan berbagai gagasan dan tindakan inovatif sesuai tantangan abad ke-21.
Terkait hal itu, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, inovasi pembelajaran dalam jaringan (daring) yang dirancang terbuka, saling berbagi, terhubung atau berjejaring satu sama lain. Dengan prinsip ini, setiap orang akan memanfaatkan teknologi secara produktif.
Kedua, mesin kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan pekerjaan spesifik dalam membantu tugas-tugas keseharian manusia. “Di bidang pendidikan, artificial intelligence membantu pembelajaran secara individual, yang mampu melakukan pencarian informasi dan menyajikannya dengan cepat, akurat, dan interaktif. Perkembangan teknologi mengubah secara fundamental kegiatan belajar-mengajar. Ruang kelas mengalami evolusi ke arah pola pembelajaran digital yang menciptakan pembelajaran lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh,” ujarnya.
Ketiga, guru memiliki peran penting dalam kontekstualisasi informasi serta membimbing peserta didik dalam diskusi daring. Pembelajaran multi-stimulan akan lebih menyenangkan dan menarik. “Dengan perkembangan ilmu dan teknologi, peran guru berubah dari semula menjadi pemberi pengetahuan menjadi mentor, fasilitator, motivator, inspirator, serta pengembang imajinasi, kreativitas, nilai-nilai karakter, team work, dan empati sosial, karena nilai-nilai itulah yang tidak dapat diajarkan oleh mesin,” ujarnya.(*)
Sumber: BeritaSatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar