MENUJU SAMOSIR SATU

MENUJU SAMOSIR SATU
NELSON SITANGGANG MENUJU SAMOSIR SATU

LBBJ

LBBJ
Organisasi Sosial Budaya Berbasis Adat Batak DALIHAN NA TOLU. (KLIK BENNER UNTUK SELENGKAPNYA)

Tuesday, 1 November 2011

Gubernur Jambi Apresiasi Petani Madu Lebah di Hutan Lindung


Jambi, Batak Pos

Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus,MM memberikan apresiasi dan dukungan bagi petani madu lebah di Hutan Lindung Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari. Gubernur juga meminta petani untuk memanfaatkan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dan Taman Nasional Berbak sebagai lahan budidaya madu lebah di Provinsi Jambi.

Hal itu dikatakan Hasan Basri Agus, kepada wartawan di Jambi Senin (31/10) usai melakukan kunjungan kerja ke Desa Bungku, Kabupaten Batanghari usai melakukan panen perdana madu kelulut di rumah kelulut danau 35 Hutan Harapan, Dusun Kunang Jaya, Desa Bungku Kabupaten Batanghari.
Gubernur Jambi pada kunjungan kerja itu juga menyerahkan secara simbolis ID Card kepada perwakilan masyarakar suku Bathin Sembilan sebagai bentuk pengakuan secara resmi akan hak-hak masyarakat local sekitar hutan dan mendokumentasikan secara formal nilai-nilai dan persetujuan perlindungan hutan yang sudah lama terjalin baik.

“Momen ini menjadi saksi untuk komitmen restorasi ekosistem Hutan Harapan dan perlindungan hutan secara keseluruhan. Taman nasional bisa dimanfaatkan petani sebagai budidaya madu lebah. Namun tetap berkomitmen agar tidak merusak hutan,”katanya.

Kunjungan Gubernur Jambi didampingi Wakil Bupati Batanghari, Sinwan Marzuki Usman, Dirut PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki) Efendi A.Sumarja, peneliti dari Universitas Brawijaya Prof.Dr.Ir.M.Yunus.

Disebutkan, pemerintah akan terus mendukung dan melaksanakan program yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, dan diharapkan dengan adanya pengembangan madu kelulut ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar hutan.

“Madu ini bisa dikelola oleh industri rumah tangga dan itu yang kita harapkan ke depan agar masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar hutan, terutama hutan TNKS, TNBT, TNBD dan Taman Nasional Berbak. Kemudian hutan-hutan produksi, bisa kita manfaatkan, kita tidak boleh merusak hutan, tapi dari akibat kita beternak lebah, lebah mengambil madu di hutan, lebah itu bisa menghasilkan buat industry rumah tangga dan manfaat itu yang kita harapkan,”kata Hasan Basri Agus.


Menurut Gubernur Jambi, dalam program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) akan dilakukan pelatihan bagaimana menjadi petani lebah. Program Samisake 2012 nanti akan ada program pelatihan petani lebah.

“Program Samisake salah satu pelatihan nanti ke depan akan melakukan pelatihan bagaimana menjadi petani lebah yang baik dan para petani lebah akan kita ajarkan kepada masyarakat kita, terutama generasi muda yang kita latih setiap kecamatan dua paket itu, akan kita tawarkan itu. Saya mengharapkan agar di pinggir-pinggir hutan Taman Nasional, itu masyarakat disana kasih ketrampilan beternak lebah, kita upayakan masuk program Samisake,” katanya.

Pelatihan direncanakan akan dilatih perkecamatan yakni sebanyak 36 orang. Artinya dari 81 kecamatan yang dianggarkan akan dilatih 2916 orang masyarakat. Gubernur berharap, dengan diprogramnya beternak lebah ini nantinya, kerusakan hutan dan perambahan kawasan taman nasional dan hutan lainnya bisa teratasi.

“Program yang semula adalah pelatihan otomotif, listrik, bangunan dan akan kita masukan lebah madu ini. Nanti yang kita tunjuk sebagai pelatihnya yakni Prof Yunus yang melakukan pengembangan lebah madu di Jambi ini,”katanya. RUK

Jalan Provinsi Lintas Jambi-Batanghari Rusak Parah


Jambi, Batak Pos

Ratusan kilometer jalan provinsi lintas Kota Jambi-Kabupaten Batanghari kini mengalami rusak parah. Salah satu titik jalan yang rusak parah yakni Jalan Penerokan, Kabupaten Batanghari. Kemudian disepanjang ruas jalan Jambi-Muarabulian.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Chumadi Zaidi (PDI-P), Senin (31/10) mengatakan, kerusakan parah jalan provinsi itu akibat belum ada ketegasan dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Disebutkan, terdapat puluhan titik lobang dengan ukuran besar dari arah Kota Jambi hingga ke Muarabulian. Seperti di kawasan Lubuk Ruso dan Desa Tebing Tinggi, Muarabulian.

Kerusakan jalan yang paling banyak ditemukan lobang tersebut yakni di lokasi perbatasan antara Kecamatan Pemayung dan Kecamatan Muarabulian. Sebagian besar lobang-lobang tersebut terdapat di sebelah kanan dari Kota Jambi atau sebelah kiri dari arah Muarabulian.

Menurut Chumadi Zaidi, kerusakan jalan itu diakibatkan truk batu bara yang tidak mau melintasi jalan Bajubang, karena kondisinya saat ini sudah rusak parah. Apalagi, jalan Bejubang saat ini sudah rusak parah karena Pemerintah Kabupaten Batanghari tidak membolehkan truk batu bara melintasi jalan utama Kota Jambi-Muarabulian tersebut.

“Jika pemerintah tegas, maka jalan tersebut diyakini tidak terjadi kerusakan yang parah, sebagaimana kondisinya saat ini. Kalau kepala daerahnya tegas, maka jalan tersebut tidak akan rusak seperti saat ini,’’ kata Chumaidi.

Disebutkan, tugas kepala daerah cukup berupa kebijakan saja, dan tidak perlu harus turun langsung ke lapangan. “Misalnya, gubernur memerintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk tegas mengurangi jumlah tonase. Jika masih ada, maka kepala dinasnya akan copot. Dengan demikian, tentu jalan tidak akan rusak,”katanya.

Kini pihaknya sedang menggodok Perda soal jalan tersebut, yakni revisi Perda no 9 tahun 2009. Jika Perdanya sudah selesai, maka aturan dalam Perda itu harus ditegakkan, karena itu merupakan acuan.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Gusrizal menambahkan, jika jembatan timbang sudah difungsikan dengan baik, maka jalan di Provinsi Jambi ini akan terpelihara semuanya.

“Kita melihat ketegasan yang diambil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) soal aturan tonasenya patut dicontoh, sehingga jalan di daerah sana kondisinya bagus. Jambi juga harus berani seperti Sumbar,”katanya. RUK

Pengidap HIV di Jambi Semakin Memprihatinkan

Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum


Jambi, Batak Pos

Angka penderita (pengidap) HIV di Provinsi Jambi kini masuk level waspada alias memprihatinkan. Jumlah penderita HIV di Jambi sudah mencapai angka 525 penderita. Angka ini menempatkan Jambi di urutan ke 17 penderita HIV nasional, untuk posisi teratas di Papua.

Jumlah pertumbuhan HIV di Jambi mencapai pada 0,5 persen dalam tahun ini. Sementara nasional hanya O,2 persen. Meskipun demikian, angka ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kata dia angka menunjukkan keprihatinan yang luar biasa.

Demikian dikatakan Sekretaris Jendral Komisi Perlindungan Anak, Nasfiah di Jambi, Senin (31/10). Menurutnya, pertumbuhan jumlah penderita HIV di Jambi bahkan diatas angka rata-rata nasional.

“Faktor terbesar penyebab HIV AIDS di Jambi akibat hubungan sex bebas. Posisinya merupakan penyebab utama disamping akibat kesalahan penggunaan jarum suntik dan narkoba,”katanya.

Secara terpisah, Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum mengatakan, guna membantu penyembuhan dan penanggulangan penderita HIV dan AIDS, meminta para Bupati dan Walikota di Provinsi Jambi menganggarkan biaya melalui APBD untuk penanggulangan AIDS.

“Saya minta Bupati dan Walikota di Jambi menyediakan anggaran melalui APBD-nya guna penanggulangan AIDS. Karena masalah kesehatan adalah tanggungjawab pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota,”kata Fachrori Umar yang juga Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jambi.

Disebutkan, KPA Jambi juga terus melakukan sosialisasi dan membentuk KPA di setiap kabupaten dan kota. Saat ini untuk Provinsi Jambi, baru Kota Jambi yang mendapatkan penghargaan dari KPA Nasional, karena dalam penanggulangan AIDS, selain memanfaatkan bantuan dana APBN juga menyediakan anggaran melalui APBD. RUK

KPK Awasi Penyelidikan 18 Kasus TPK di Daerah


Jambi, Batak Pos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mengawasi langsung penyelidikan 18 kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani jajaran kejaksaan dan kepolisian di daerah. Kasus TPK yang diawasi KPK di Provinsi Jambi yakni proyek jembatan beton Sei Nyelai di Kabupaten Merangin. Kejaksaan telah menetapkan dua tersangka, yakni Sugeng bin Gimin (Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Merangin) dan Jasmiwardi (Mantan PNS Dinas PU).

Juru bicara KPK Johan Budi dalam relisnya yang diterima wartawan, Minggu (30/10) mengungkapkan, hingga 30 September lalu terdapat 18 TPK di bawah penanganan kejaksaan dan kepolisian yang mendapat pengawasan langsung dari KPK.

TPK yang disupervisi KPK itu ada yang ditangani kepolisian dan kejaksaan. Ada yang masih penyidikan, tetapi ada pula yang sudah masuk penuntutan. Tiga kasus korupsi yang diawasi KPK masih dalam penyidikan di kepolisian.

Kasusnya antara lain penyalahgunaan SILPA APBD Aceh Utara tahun anggaran (TA) 2008, dengan tersangka Bupati Aceh Utara Ilyas Hamid dan wakilnya, Syarifuddin.

Kasus lain adalah TPK atas nama tersangka Bupati Toba Samosir Monang Sitorus. Monang menjadi tersangka, karena diduga menyelewengkan dana kas daerah untuk keperluan pribadi.

Supervisi lainnya atas kasus TPK yang ditangani kepolisian adalah penempatan dana Pemkab Lampung Tengah sebesar Rp 28 miliar ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca. Tersangkanya adalah mantan Bupati Lampung Tengah, Andy Achmad Sampurna Jaya.

Dalam kasus itu Andi diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Sedangkan supervisi KPK atas penyidikan TPK yang ditangani kejaksaan sebanyak 11 kasus. Salah satunya di Jambi, yakni penanganan TPK proyek jembatan beton Sei Nyelai di Kabupaten Merangin. Kejaksaan telah menetapkan dua tersangka, yakni Sugeng bin Gimin (Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Merangin) dan Jasmiwardi (Mantan PNS Dinas PU).

Kemudian, TPK dana Bansos Kota Batam TA 2009. Tersangkanya adalah Erwinta Marius (Kabag Keuangan Pemkot Batam) dan Raja Abdul Haris (Bendaharawan Umum Daerah). Status supervisinya, kasus itu tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Batam.

Selain itu, terdapat pula kasus TPK dana bantuan Kabupaten Tabanan untuk pembangunan jembatan penghubung antarbanjar. Tersangkanya adalah I Wayan Netra. Status supervisinya masih penyidikan.
KPK juga mengawasi TPK ABPD Kota Medan TA 2006 untuk kegiatan Christmast Season pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan. Tersangkanya adalah Ramlan dan Syarifuddin.

Masih di Sumatera Utara, KPK juga mengawasi korupsi APBD Padang Sidempuan TA 2008/2009 pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Tersangkanya adalah Soleh Pulungan dan Adi Ashari NAsution.

KPK juga mensupervisi TPK dana APBD Sumba Timur TA 2005-2006. Tersangkanya adalah Kalendi Manangahau. Sementara di Papua Barat, penanganan TPK oleh kejaksaan yang disupervisi KPK adalah penyelewengan dana pada pos Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Dalam kasus ini, kejaksaan telah menetapkan mantan anggota DPR RI, Inya Bay, sebagai tersangka.

Di Lampung Timur, KPK juga mensupervisi TPK penempatan dana Pemkab Lampung Timur dan Lampung Tengah di BPR Prapanca. Dalam kasus korupsi dengan dugaan kerugian Rp 128 miliar itu, tersangkanya adalah Sugiarto dan Alay.

Sedangkan di Maluku Utara, kasus yang diawasi KPK adalah penyelewengan APBD Maluku Utara TA 2004. Tersangkanya adalah Rusli Zainal (Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan).

Pengawasan langsung yang dilakukan KPK terhadap TPK di daerah yakni penanganan TPK penyelewengan dana bantuan pemerintah pusat untuk Kabupaten Kepulauan Aru TA 2007. Tersangkanya adalah Bupati Aru, Thedy Tengko.

Sedangkan di Kabupaten Banggai Kepulauan, KPK mensupervisi TPK proyek pengadaan peralatan medis berupa oksigen sentral pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Tersangkanya adaah Syahrullah K Ngongo.

Ada pun supervisi KPK atas kasus yang ditangani kejaksaan namun sudah dalam tahap penuntutan jumlahnya empat kasus. Antara lain TPK penyaluran trafik dari luar negeri melalui fasilitas PT Telkom Regional VII Makassar periode 1999 sampai dengan Juni 2002.

Dalam kasus itu sudah ada terpidananya yakni Koesprawoto, Eddy Sarwono dan Heru Suyanto. Namun saat hendak dieksekusi, ketiganya malah melarikan diri. Meski demikian akhirnya ketiganya ditangkap KPK dan diserahkan ke kejaksaan.

KPK juga mengawasi kasus TPK penyaluran dana bantuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan Kredit Perbaikan Rumah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tersangka ialah Tiny Iwan Haryono yang tak lain suami Bupati Karanganyar.

Di Kutai Kertanegara, KPK mensupervisi TPK dana bansos TA 2005 dengan tersangka Khairuddin. Hanya saja Khairuddin yang sudah divonis bersalah dan diganjar hukuman penjara 4 tahun, belum disekskusi karena mengajukan banding.

Terakhir adalah TPK dana APBD Kota Slawi TA 2006 untuk proyek pengadaan tanah bagi jalan lingkar. Tersangkanya adalah Bupati Tegal, Agus Riyanto.
Meski demikian belum ada kasus korups di bawah penanganan kejaksaan dan kepolisian itu yang diambil alih KPK. Sebaliknya, banyak kasus TPK yang awalnya diselidiki KPK justru dilimpahkan penangannya ke Kejaksaan dan Kepolisian. Ada 38 TPK yang dilimpahkan KPK ke kepolisian, kejaksaan. RUK

Polres Tanjabtim Tetapkan Nahkoda KM Jadi Tersangka

FOTO ILUSTRASI. BANGKAI KAPAL KAYU DI TANGGO RAJO KOTA JAMBI. FOTO ROSENMAN MANIHURUK.


Kapal Karam (5 Tewas)

Jambi, Batak Pos

Polres Tanjungjabung Timur (tanjabtim) menetapkan nahkoda kapal kayu (pompong) tanpa merek, Khairul Amri (34) dalam kasus tenggelamnya kapal itu yang menewaskan 5 dari 20 penumpang yang bereda dalam kapal tersebut. Kini tersangka ditahan di Mapolres Tanjabtim guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Tanjungjabung Timur AKBP Armawan Suwasono melalui Kasat Reskrim AKP R Manalu di Jambi, Minggu (30/10) mengatakan, dari hasil penyidikan, nahkoda kapal, Khairul Amri ditetapkan sebagai tersangka. Khairul diketahui lalai dalam keselamatan penumpang. Kapal tersebut juga diketahui melebihi kapasitas muatan.

Disebutkan, musibah karamnya kapal itu terjadi akibat kebocoran pada roda bagian gendang mesin yang menyebabkan air masuk ke dalam kapal. Kapal pompong yang mengangkut 20 orang rombongan keluarga pengantin tenggelam di perairan Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Rantau Rasau, Tanjab Timur, Jumat (27/10) sekira pukul 12.00.

Lima penumpang tewas dalam peristiwa tersebut. Dua di antaranya anak-anak, dan 15 penumpang lainnya selamat. Lima penumpang tewas masing-masing, Dugel (40), Holmah alias Emo (35), Riki (5), Agung (2), dan Dames (55). Semuanya merupakan warga SK 26, Dusun Sri Rahayu, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjab Timur.

Para korban merupakan rombongan pengantin laki-laki atas nama Heri Bin Dugel (22) yang hendak berangkat menuju rumah pengantin perempuan bernama Eva Binti M Yusu (18) di Rantau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjabtim. Dua korban, Dugel dan Holmah adalah orang tua pengantin laki-laki.

Kronologis peristiwa itu dimulai sekitar Jumat pukul 11.30, pompong yang dikemudikan Khairul Amri bersama 20 orang penumpangnya bertolak dari Desa Rantau Jaya, melewati parit yang menghubungkan Desa Rantau Jaya dengan perairan Sungai Batanghari.

Sekitar setengah jam perjalanan, ketika pompong baru memasuki perairan Sungai Batanghari, atau tak jauh dari Kuala Parit, tiba-tiba ekor kapal pompong mengalami kebocoran pada bagian roda gendang mesin. Akibatnya, air dengan derasnya masuk ke dalam kapal.

Kondisi ini membuat para penumpang panik, mereka berteriak histeris meminta pertolongan lalu meloncat ke arah tepi sungai untuk menyelamatkan diri masing-masing.

“Kepanikan para penumpang itu mengakibatkan pompong menjadi berat sebelah dan hilang keseimbangan. Air semakin banyak masuk ke dalam kapal hingga akhirnya kapal pompong itu pun karam dan tenggelam,” jelas AKP R Manalu.

Sebanyak 15 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi sungai. Sementara lima lainnya, terbawa arus dan tenggelam hingga akhirnya tewas. Usaha para penumpang yang selamat memberikan pertolongan tak mampu menyelamatkan nyawa lima orang tersebut.

Tak lama berselang anggota kepolisian pun datang untuk mengevakuasi korban. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Sekitar pukul 16.30, jenazah para korban dimakamkan di Desa Rantau Jaya, Tanjabtim. RUK

Dinsos Jambi Siapkan Bantuan Korban Banjir

BANJIR MENGANCAM ABRASI DI SUNGAI BATANGHARI TEPATNYA DEKAT JEMBATAN BATANGHARI 2 SIJENJANG KOTA JAMBI. FOTO ROSENMAN MANIHURUK

Jambi, Batak Pos

Memasuki musim penghujan Oktober ini, Provinsi Jambi kini memasuki waspada Banjir. Bahkan bahaya banjir mulai mengancam di sejumlah wilayah Provinsi Jambi, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Mengantisipasi dampak banjir, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi kini menyiapkan berbagai bahan bantuan telah dipersiapkan dalam jumlah besar.

Bantuan yang dipersiapkan seperti logistik dan bahan makanan. Bahan bantuan tersebut saat ini disimpan di Dinas Sosial, dan digunakan sewaktu-waktu jika terjadi bencana di berbagai daerah di Provinsi Jambi.

Kasi Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans Provinsi Jambi, Engkos Kosasih, Minggu (30/10) mengatakan, bantuan tersebut dipersiapkan untuk digunakan hingga Desember nanti. Bantuan uang tunai juga disiapkan, kemudian bahan makanan dan logistik yang akan kita gunakan untuk membantu masyarakat jika terjadi bencana banjir.

Disebutkan, bahan bantuan tersebut terdiri dari kebutuhan sehari-hari. Seperti berbagai bahan makanan dan juga peralatan masak, serta berbagai keperluan sehari-hari masyarakat. Bantuan baru diberikan jika bencana banjir terjadi lebih dari dua hari.

Rincian berbagai bahan bantuan itu terdapat di dalam gudang seperti untuk logistik kain sarung 300 potong, kaos 700 potong, 1.500 lembar selimut, 500 family kid, 600 food ware, dan 1.500 fiber kid ware.

Sedangkan untuk makanan terdapat 30 ribu kaleng sarden, empat ribu botol kecap dan 3.500 sambal. Selain itu, mobil untuk pemberian bantuan dan dapur umum juga disiapkan. Sementara untuk dana cadangan yang dipersiapkan saat ini ada sekitar Rp 2 miliar yang merupakan dana dari pusat.

Nantinya selain memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang terkena bencana, pihaknya juga juga memberikan insentif sebesar Rp 50 ribu per hari pada anggota Tanggap Bencana (Tagana) yang terdaftar.

Selain itu, bantuan dari provinsi baru akan diberikan jika jumlah rumah yang terkena banjir antara 15 hingga 30 rumah. Jika kurang dari jumlah tersebut masih ditangani dinas sosial kabupaten kota. Sedangkan jika lebih, selain dibantu dari provinsi juga akan dibantu dari pusat. RUK

Jambi Terus Berupaya Kembangkan Hutan Jelutung

Proses Pembibitan Pohon Jelutung di Jambi. Foto Rosenman Manihuruk. 0812 7477587
Proses Pembibitan Pohon Jelutung di Jambi. Foto Rosenman Manihuruk. 0812 7477587
Jambi, Batak Pos

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi bekerjasama dengan PT Wira Karya Sakti (WKS) mengembangkan 792 hektar hutan Jelutung. Kayu Jelutung merupakan kayu khas Jambi yang kini sudah mulai langka. Kayu Jelutung juga diharapkan menjadi komuditi andalan Provinsi Jambi kedepan.

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus telah melakukan penanaman perdana bibit tanaman Jelutung pola kemitraan antara PT. WKS dan Persatuan Petani Jambi (PPJ) di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gubernur Jambi, mengatakan, dirinya sangat setuju dengan penanaman Jelutung ini, karena mempunyai keunggulan disamping menghasilkan kayu, tanaman Jelutung juga dapat menghasilkan Getah.

“Getah Jelutung harganya lebih mahal apabila dibandingkan getah karet. Masyarakat Jambi khususnya yang tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan sebagian Muaro Jambi telah lama mengenal dan memanen getah Jelutung,”katanya.

Disebutkan, saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam aspek kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. Implementasi dari kebijakan tersebut adalah dengan telah diberikannya peluang dan kesempatan usaha mengelola Hutan Negara utamanya kawasan hutan produksi kepada siapapun khususnya bagi masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan.

“Salah satunya melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Untuk itu, demi suksesnya kegiatan pola kemitraan maupun HTR di Provinsi Jambi perlu sinergi dari semua pihak terkait yaitu unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya masyarakat maupun masyarakat sendiri. Semua pihak harus terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam segala hal utamanya dalam pengamanan tanaman dan kawasan hutan,”ujarnya.

Ketua PPJ Irmansyah mengatakan, PPJ telah melakukan kontrak kerjasama dengan PT WKS tentang pengelolaan pengembangan hutan Jelutung. Menurutnya, PPJ mencurahkan keyakinan bahwa membangun hutan Jambi telah menjadi sesuatu yang mutlak bagi anggota PPJ.

Disebutkan, Bapak Menteri Kehutanan tanggal 21 Mei 2008 lalu menyebutkan dalam kawasan PT. WKS 41.000 hektar dimungkinkan hanya dengan kemitraan. “Ini bukan sesuatu penghalang petani untuk berbuat membangun hutan jika kemitraan ini dilandasi dengan hati yang tulus dan kejujuran,”katanya.

Sedangkan 41.000 hektar menjadi program HTR yang juga telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dimohon dengan sangat kepada Gubernur, Bupati Tanjab Timur, Bupati Tanjab Barat, Bupati Batang Hari, Bupati Muaro Jambi dan Bupati Tebo kiranya berkenan membuka ruang bagi petani anggota PPJ untuk masuk ruangan HTR ini.

Sementara itu, Pimpinan PT. WKS H. Ir. Slamet Iryanto mengatakan, melalui proses Rembug Petani 5 Kabupaten di Provinsi Jambi pada tanggal 17 Maret 2008 silam

telah disepakati bersama yang kemudian dituliskan dalam Pernyataan Gubernur Jambi dan ditandatangani oleh PT. WKS dan PPJ.

Bunyinya antara lain disebutkan bahwa areal yang merupakan areal okupasi wajib dihutankan kembali oleh petani selambat-lambatnya dalam waktu sepuluh tahun. ruk

Proses Pembibitan Pohon Jelutung di Jambi. Foto Rosenman Manihuruk. 0812 7477587























. Foto-foto Rosenman Manihuruk. Untuk informasi lebih jauh tentang Jelutung bisa menghubungi Kasi Informasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Meslan Saragih SH (HP 0813 66371124).