MENUJU SAMOSIR SATU

MENUJU SAMOSIR SATU
NELSON SITANGGANG MENUJU SAMOSIR SATU

LBBJ

LBBJ
Organisasi Sosial Budaya Berbasis Adat Batak DALIHAN NA TOLU. (KLIK BENNER UNTUK SELENGKAPNYA)

Tuesday, 25 October 2011

Kejar Pajak, Samsat Gratiskan Biaya Balik Nama


Jambi, Batak Pos

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu harapan utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi. Banyak kendaraan di Provinsi Jambi yang bernomor polisi luar, sehingga Samsat Jambi berencana mengratiskan Biaya Balik Nama (BBN).

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir. Syahrasaddin, M.Si (Sekda) saat membuka Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Jambi Semester II, Senin (24/10) bertempat di Hotel Abadi Kota Jambi.

“Samsat akan membuka (BBN II) bagi pengguna kendaraan bermotor yang masih bernomor polisi luar Provinsi Jambi. Mereka mendapat keringanan untuk melakukan mutasi Nomor Polisi Jambi. Tidak akan ada lagi mereka sulit dan mahal, BBN II akan kita gratiskan, sebab kita akan kejar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor),”katanya.

Disebutkan, peningkatan pendapatan daerah kembali kepada rakyat dalam bentuk program dan kegiatan dan secara makro struktur APBD 60 persen digunakan untuk belanja langsung, anggaran untuk pembangunan relatif besar dibandingkan dengan anggaran rutin.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dispenda Provinsi Jambi akan meningkatkan pendapatan daerah paling tidak Rp 2,5 triliun 2015 dengan upaya intensifikasi dan ekstentifikasi, intensifikasi dengan pemutihan, BBN II kendaraan yang bernopol luar Provinsi Jambi secara gratis.

Disebutkan, masuknya sebagai objek PKB untuk kendaraan daerah milik Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah mulai dilaksanakan Januari tahun 2012. Pembebasan BBN II untuk kendaraan dari luar Provinsi Jambi sehingga tahun berikutnya menjadi objek PKB, memuat ke media cetak untuk data kendaraan yang tidak mendaftar ulang guna verifikasi.

Mobil operasional Samsat keliling di 10 Kantor Bersama dalam rangka melaksanakan penagihan, untuk penghematan APBD Provinsi maka terhadap kendaraan dinas yang dipakai oleh pejabat dibayar pajak oleh pejabat yang memakainya telah diterbitkan Surat Edaran Gubernur Jambi No. 973/3015/3/Dip/2011 tanggal 21 sptember 2011.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Drs. H. Ali Redo, penerimaan sektor pajak daerah triwulan III dari target mengalami surplus 43,64 %.

Hadir juga Direktur Lalu Lintas Polda Jambi yang diwakilkan Kompol Nurbani, Para Kasat Lantas Polres Se-Provinsi Jambi, PT. Jasa Raharja diwakilkan Hanafi, Ka. UPT Dipenda Provinsi Jambi pada Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. RUK

Toleransi Beregama di Provinsi Jambi Bukan Sekedar Pengakuan


Jambi, Batak Pos

Sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku dan agama, toleransi beragama hendaknyabukan sekedar pengakuan adanya kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk setiap agama yang menjadi keyakinannya. Namun toleransi beragama harus nyata ditengah masyarakat demi kebebasan untuk menjalankan ibadahnya.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H Fachrori Umar saat membuka Rapar Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jambi tahun 2011 di Hotel Ratu Jambi, Minggu (23/10) malam.

Menurut H Fachrori Umar, kebebasan disini harus pula diartikan dengan kebebasan yang bertanggung jawab, tegasnya. “Memang toleransi beragama dalam Negara kita yang berdasarkan Pancasila ini menuntut kejujuran, kebebasan jiwa, kebijaksanaan dan tanggung jawab,”katanya.

Dengan demikian maka fungsi agama dalam pembinaan bangsa adalah, menjadikan bangsa Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai kemampuan mental spiritual dan fisik untuk memanfaatkan kekayaan alam, karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi kesejahteraan bersama.

Wagub Jambi menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh umat beragama di Jambi, khususnya kepada para pemimpin dan tokoh-tokoh agama yang terus menerus berupaya mewujudkan suasana dan iklim yang kondusif, sehingga masyarakat daerah ini secara keseluruhan dapat meningkatkan partisipasinya terhadap pembangunan dengan konstrasi, tanpa terpengaruh oleh berbagai gejolak.

Rakorda ini bertujuan untuk penyebaran opini publik, pencerahan paradigm berfikir, dan tawaran solusi terhadap berbagai fakta permasalahan, tentu saja secara santun, yang didasari nilai kaidah dalam beragama.

“Melalui Rakorda ini diharapkan juga dapat dihasilkan pemikiran-pemikiran yang dapat diaplikasikan ke tengah umat dalam upaya menjaga kerukunan anatar umat beragama di Provinsi Jambi,”katanya.

Wakil Ketua FKUB Provinsi Jambi Drs Abdul Sani, menyampaikan, bahwa prinsip yang dianut oleh Peraturan Bersama Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.9 dan 8 tahun 2006, bahwa pemeliharaan kerukunan umat Bergama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Dengan demikian umat beragama bukanlah objek, melaikan adalah subjek. Agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksana dengan baik, diperlukan adanya suatu wadah, dan wadah tersebut adalah FKUB.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi H. Hardani, SE, MM, selaku penyelenggara pada kesempatan ini melaporkan, bahwa Rakorda FKUB Provinsi Jambi tahun 2011 ini berlangsung selama tiga hari, 23-25 Oktober 2011 diikuti oleh 100 orang peserta.

Peserta terdiri dari perwakilan Wanhat dan Pengurus FKUB Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi masing-masing dua orang, perwakilan tokoh agama Kab/ko terpilih masing-masing satu orang, Kaban/Kakan atau yang membidangi Kesbangpol dan Linmas Kab/Ko se-Provinsi Jambi, SKPD Provinsi Jambi dan Kab/Ko masing-masing satu orang dan Majelis Agama Daerah (MUI, KWI,PGI, Walubi, PHDI dan Matakin).RUK

Kemendagri Ijinkan Perusahaan Batubara Beroperasi di Komplek Candi Muarojambi

Mengabadikan : Presiden SBY bersama Ibu Negera Ani Yudhoyono mengabadikan komplek Candi Muarojambi dengan melakukan foto bersama di depan Candi Tinggi di Kompleks Candi Muarojambi September lalu. Presiden meminta kepada semua pihak agar tidak merusak komplek Percandian Muarojambi dalam bentuk kegiatan apapun. foto batakpos/rosenman manihuruk


Jambi, Batak Pos

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan izin bagi perusahaan batubara untuk beroperasi di dalam kawasan Candi Muarojambi. Perusahaan tersebut menaruh stockpile atau penyimpanan sementara batubara di dalam kawasan candi yang memiliki luas 2.600 hektar tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi, Didy Wurjanto mengatakan hal itu kepada wartawan, Senin (24/10) menyusul Disbudpar Jambi menghadiri rapat bersama Dirjen Kementerian Dalam Negeri di kantor Kemendagri, Jumat lalu.

“Ya, Kemendagri memberikan izin perusahaan untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi stockpile. Ijin itu ada karena Disbudpar Jambi belum bisa memberikan legalitas secara hukum bahwa kawasan seluas 2.600 hektar itu merupakan kawasan situs Candi Muarojambi,”katanya.

Dalam rapat itu, pihak Kemendagri tidak menyalahkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang memberikan izin perusahaan. Namun begitu, menurut Didy, Kemendagri memberikan syarat agar penempatan stockpile tidak merusak candi dan menopo yang ada di kawasan. Perusahaan juga diminta untuk menjaga flora dan fauna yang hidup di kawasan.

Menurut Didy, pihaknya tetap berupaya agar kawasan situs percandian tidak digunakan sebagai stockpile atau produksi lainnya. Secepatnya pihaknya akan membuat legalitas secara hukum wilayah itu menjadi kawasan situs Percandian Muarojambi.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mencanangkan kawasan situs Muaro Jambi sebagai kawasan objek wisata sejarah terpadu September lalu, tetap hijau dan terawatt.

Sementara ketujuh perusahaan yang ada dikawasan Situs Candi Muarojambi yakni PT MBT, PT NDT, PT BBI, PT KBT, PT TGM, PT SAP (minyak goreng), PT Tanoto Steel. PT Tanoto Steel saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

Ketua Dewan Kesenian Jambi (DKJ) Jambi, Naswan Iskandar menolak Keputusan Kemendagri tersebut. Pihaknya menolak keras segala bentuk tindakan perusakan kawasan Percandian Muarojambi.

“Kawasan Percandian Muarojambi merupakan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kawasan Cagar Budaya dilindungi undang-undang. Kita minta Kemendagri yang telah memberikan izin lokasi stockpile di kawasan itu, agar mengkaji kembali keputusan itu. Agar beberapa pihak jangan hanya melihat dari sisi ekonomisnya saja, tetapi dampak negatif terhadap pelestarian lingkungan di kawasan itu juga menjadi penting,”katanya. RUK

Masa Tahanan Penjara Zul Somad dan Ridwan Wahab Ditambah

Tak Sanggub Bayat Denda

Jambi, Batak Pos

Dua mantan Anggota DPRD Kota Jambi yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi yakni Zulkifli Somad (PKB) dan Ridwan Wahab (Partai Demokrat) terpaksa menambah masa tahanan mereka di LP Jambi karena tidak mampu membayar denda.

Sebelumnya dalam putusan kasasi, MA menghukum Zul Somad, mantan Ketua DRPD Kota Jambi dua periode itu selama tiga tahun penjara, dengan denda Rp 200 juta. Jika tidak dibayar akan diganti dengan 6 bulan kurungan.

Sedangkan Ridwan, politisi demokrat ini dihukum 2 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta. Jika tidak dibayar diganti dengan 3 bulan kurungan. Putusan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jambi menambah dua tahun penjara kepada masing-masing terdakwa. Namun sebelumnya PN Jambi memvonis keduanya hanya 1,5 tahun penjara.

Zulkifli Somad dan Ridwan Wahab terseret dalam kasus korupsi biaya angkut sampah CV Usaha Sehat Bersama (USB) Kota Jambi dua tahun lalu. Denda tersebut telah dieksekusi oleh Kejari Jambi, selaku eksekutor.

Demikian penjelasan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jambi, Sugito didampingi Kasi Pidsus Raadi Oktia, Sabtu (22/10). Disebutkan, pelaksanaan eksekusi dilakukan di Lapas kelas II A Jambi, karena keduanya ditahan disana.RUK

Enam Ranperda Masih Digodok DPRD Provinsi Jambi


Jambi, Batak Pos

Enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Jambi Tahun 2011, masih dogodok di DPRD Provinsi Jambi. Ranperda itu diharapkan bisa ditetapkan pada tahun ini. Pemerintah Provinsi Jambi juga serius dalam pembahasan enam Ranperda tersebut.

Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus MM, Minggu (23/10) kepada wartawan mengatakan, Pemprov Jambi benar-benar serius dalam pembahasan enam Ranperda Provinsi Jambi Tahun 2011.

Hal itu tercermin dari Penjelasan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi dan langsung dibahas Pemprov Jambi. Penyelesaian Ranperda menjadi Perda, pada prinsipnya ditujukan untuk kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Ranperda yang dibahas itu yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi untuk menyesuaikan dengan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru saja diumumkan.

Kemudian Ranperda Retribusi Jasa Usaha Daerah yang diharapkan agar tidak mengganggu sektor perekonomian masyarakat dan tidak memberi peluang untuk pungutan liar. Perda Retribusi Jasa Umum dan Perda Retribusi Perizinan Tertentu, penambahan obyek retribusi sudah disesuaikan dengan kewenangan petugas di lapangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran.

Selanjutnya, Ranperda tentang penambahan jabatan structural pada Dinas Sosnakertrans, penambahan satu bidang yaitu Bidang Aset, Evaluasi, dan Pelaporan adalah dalam rangka penataan aset, dari semula ada pada tiga dinas yang digabung menjadi satu dinas, yakni Sosnakertrans.

Penambahan satu bidang tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menentukan jumlah bidang pada dinas dan badang yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan.

Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya.

Ranperda lainnya yakni Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jambi kedalam Modal PT Jambi Indoguna Internasional (JII), dapat kami sampaikan bahwa dalam penambahan penyertaan modal dimaksud, sudah dilakukan kajian secara mendalam, baik dari segi sosial, legal formal, ekonomi dan keuangan, serta dampak terhadap pedagang yang terkena relokasi pembangunan Pasar Angso Duo. RUK

PLN Jambi Targekan Migrasi Listrik Prabayar Mencapai 22.900 Pelanggan

Meteran Listrik Prabayar. Foto Google.

Jambi, Batak Pos

PT PLN (Persero) Cabang Jambi menargetkan migrasi listrik prabayar di Provinsi Jambi mencapai 22.900 dari 270.000 lebih pelanggan PLN di Provinsi Jambi. Listrik prabayar merupakan pembayarannya sebelum pemakaian energi listrik. KWh meter yang digunakan dilengkapi dengan software dan keypad untuk entry dan menyimpan KWh deposit (stroom).

PLN Jambi kini sudah menyediakan meteran 22.900-an model prabayar. Persediaan itu tersebar di Kotabaru, Telanaipura, Seberang Kota dan Kabupaten Batanghari. Sementara pelanggan listrik prabayar kini baru mencapai 850 pelanggan.

Demikian dikatakan Kepala PLN Cabang Jambi Suparyanto kepada wartawan, Sabtu (22/10) terkait dengan rencana peralihan rekening pasca bayar ke prabayar. Menurut dia, sejak pertengahan 2011, pelanggan listrik prabayar tercatat sudah mencapai 850 pelanggan. Pihaknya akan mengupayakan seluruh pelanggan PLN Provinsi Jambi yang mencapai 270.000 lebih migrasi ke prabayar.

“Kalau pasang baru seperti pasang baru biasa, tapi kalau migrasi, ajukan saja ke PLN, untuk migrasi gratis. Sementara untuk pemasangan listrik baru akan dikenakan program listrik prabayar. Kemampuan listrik prabayar ini, sama dengan listrik dengan metode lama yakni mencapai beban 3.500 volt,”katanya.

Disebutkan, guna menjamin ketersedian pulsa listrik prabayar, PLN Jambi telah menggandeng beberapa instansi seperti Kantor Pos dan sejumlah bank untuk menjual pulsa listrik prabayar itu.

“Pulsa listrik prabayar ini, tersedia mulai Rp20 ribu hingga satu juta. Sementara, pada program listrik prabayar dikenakan biaya Rp 790 per-KWH yang sebelumnya telah dikenakan beban biaya pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 7 persen pada setiap pembelian voucher pulsa. Menggunakan listrik prabayar ini tidak akan terkena denda biaya keterlambatan membayar rekening listrik. Sebab listrik langsung mati jika habis pulsanya,”katanya.

Sementara itu sejumlah warga Kota Jambi belum siap untuk melakukan migrasi listrik tersebut. Pasalnya listrik prabayar harus mendahulukan pembayaran baru pemakaian listrik. Namun warga masih terbiasa dengan listrik pasca bayar (pakai dulu baru bayar).

“Ini masih sulit dilakukan bagi warga, khususnya yang ekonominya lemah. Karena pembayaran diawal sangat sulit karena warga sudah terbiasa dengan pasca bayar. Warga kwatir jika tidak memiliki uang beli pulsa listrik, aliran listrik secara otomatis akan mati. Ini yang dikwatirkan warga. Tapi jika listrik pasca bayar, warga masih bisa menggunakan listrik walau bayarnya harus terlambat,”kata Sartono, anggota DPRD Kota Jambi. RUK

Pemprov Jambi Minta Menteri ESDM Salurkan Kembali Mitan Bersubsidi


Jambi, Batak Pos

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kini memohon kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, untuk kembali menyalurkan minyak tanah (mitan) bersubsidi di Provinsi Jambi. Mitan bersubsidi di Provinsi Jambi telah ditarik 100 persen sejak 8 Oktober lalu. Namun kebijakan Pertamina itu kini menyengsarakan masyarakat miskin di Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus MM kepada wartawan, Jumat (21/10) mengatakan, pihaknya akan mengajak seluruh bupati dan walikota se Provinsi Jambi menghadap Menteri ESDM, Jero Wacik untuk memohon agar mitan bersubsidi di Provinsi Jambi kembali disalurkan.

Menurut Hasan Basri Agus, hampir diseluruh pelosok Provinsi Jambi, warga masih membutuhkan minyak tanah bersubsidi untuk keperluan sehari-hari. Seperti para nelayan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Disebutkan, keperluan seperti minyak mesin kapal nelayan tidak bisa diganti dengan tabung gas 3 kg. “Minyak tanah itu tak tergantikan bagi para nelayan. Kemudian minyak tanah juga tak bias diganti dengan tabung gas bagi masyarakat di pelosok desa tidak punya pangkalan gas, sementara minah bisa mencapai pelosok desa,”katanya.

Disebutkan, dukungan akan keberadaan minyak tanah di Jambi ini akan diupayakan semaksimal mungkin. Bahkan Gubernur Jambi bersama para bupati/walikota se Provinsi Jambi akan melobi Menteri ESDM, Jero Wacik, yang baru saja dilantik presiden.

“Kita akan upayakan agar subsidi minyak tanah di Jambi tidak ditarik. Kita akan bicarakan dengan Menteri ESDM yang baru. Untuk mendukung upaya ini, akan dikumpulkan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat. Kemudian dukungan ini akan diajukan ke pemerintah pusat melalui surat resmi yang berisikan permohonan penundaan penarikan minyak tanah untuk yang kedua kalinya,”ktaanya.

Ketua Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Provinsi Jambi Abdul Fattah mengatakan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota sepakat mengajukan kembali ke Dirjen Migas dan Kementerian ESDM terkait permohonan penundaan penarikan minyak tanah subsidi di Provinsi Jambi.

“Kita akan ketemu dengan Kementerian ESDM dan Dirjen Migas untuk membicarakan hal ini. Kita akan meminta penundaan kembali penarikan minyak tanah subsidi di Provinsi Jambi minimal hingga akhir 2012,”katanya.

Disebutkan, jika ini disetujui, pemerintah kabupaten/kota berjanji akan menganggarkan dalam APBD masing-masing untuk sosialisasi dan pendataan masyarakat yang belum menerima tabung gas 3 kg.

“Kalau disetujui, kita berkomitmen untuk mendata ulang masyarakat yang belum menerima LPG 3 kg dan melakukan sosialisasi ulang. Jika permohonan ini ditolak, hal ini di luar kemampuan mereka,”katanya. RUK

Dana CSR Bantu Perekonomian Masyarakat Desa

Bantuan Sekolah : Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus saat memberikan bantuan kebutuhan sekolah dan beasiswa secara simbolis kepada siswa SD, SMP, SMA di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Raja, Kabupaten Muarojambi, Jumat (21/10). Bantuan itu bentuk dana CSR dari PT Sinar Mas Group. Foto batakpos/rosenman manihuruk

Jambi, Batak Pos

Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus, MM mengatakan bahwa melalui bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan sangat membantu peningkatan perekonomian masyarakat desa. Perusahaan di Provinsi Jambi juga diharapkan bisa mengalokasikan dana CSR demi kemandirian perekonomian warga desa.

“Tolong bantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota, terutama program yang ada hubungannya dengan bedah rumah, sertifikat gratis, dan program bantuan permodalan pertanian,”demikian kata Hasan Basri Agus di Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Raja, Kabupaten Muarojambi, Jumat (21/10).

Disebutkan, bagi-bagi keuntungan merupakan hal yang wajar dan harus seperti itu oleh perusahaan.

“PT Sinar Mas bukan untuk pertama kali ini melakukan kegiatan sosial. Ini sangat positif dan kedepan kita harapkan lebih ditingkatkan. Keprihatinan terhadap nasib masyarakat sangat miskin yang ada di Provinsi Jambi ditunjukkan dengan meminta kerjasama dan bantuan dari pihak pengusaha atau perusahaan,”katanya.

Bupati Muarojambi, Burhanuddin Mahir, SH, mengatakan, PT. WKS yang telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gratis di wilayahnya merupakan nagian dari dan CSR dari PT WKS.

“Kedepan diharapkan lebih ditekankan pada hal-hal yang bersifat infrastruktur. Perusahaan diharapkan bias mengeluarkan dana CSR dalam bentuk infrastruktur di daerah lokasi perusahaan. Seperti pemperbaiki jalan-jalan, sehingga ini manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, sehingga masyarakat ikut rasa memiliki,”katanya.

Chiep External Relation Officer South Sumatra PT Wirakarya Sakti (WKS) (Sinar Mas Group), H. Eddy Machmud, mengatakan, pihaknya berkomitmen terhadap masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan CSR.

Di Jambi PT WKS dibangun sejak tahun 1992, dan saat ini juga telah diberi kepercayaan di Sumatra Selatan, dengan luas areal 2,5 kali yang di Provinsi Jambi, yang sudah tertanam hampir 25 persen dari Provinsi Jambi.

“Yang patut disyukuri, putra-putra Jambi telah mengawali untuk mewujudkan Jambi EMAS kedepan, dimulai dari mengelola perusahaan yang besar ini, dan mereka tamatan dari Universitas Jambi (Unja). Disamping CSR dibidang kesehatan, dengan memberikan pengobatan gratis, yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya,”katanya. RUK