SELAMAT IDUL FITRI 1435H

SELAMAT IDUL FITRI 1435H
Dari Ir P Bernhard Panjaitan MM-Kadishub Provinsi Jambi

PRESIDEN PILIHAN RAKYAT JOKOWI-JUSUF KALLA

PRESIDEN PILIHAN RAKYAT JOKOWI-JUSUF KALLA
SELAMAT DATANG PRESIDEN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA

Sunday, 25 April 2010

Perambah Hutan, Bajingan yang Harus Diberantas

Hutan Jambi Rusak 871.776 Hektare

Jambi, BATAKPOS

Pelaku perambah hutan yang terjadi selama ini di Indonesia merupakan bajingan yang harus diberantas hingga ke akar-karnya. Komitmen aparat hukum dan pejabat didaerah dibutuhkan dalam pemberantasan pelaku perambah hutan.

Peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat dibutuhkan dalam melestarikan hutan dari tangan-tangan bajingan perambah hutan. Namun kini DPR dinilai belum berkomitmen dalam memberi pengawasan guna pelestarian lingkungan di daerah.

Aparat terkait bersama dewan masih lamban dalam melakukan pengawasan terhadap pelestarian hutan dan lahan yang masih dieksploitasi oleh pengusaha-pengusaha besar.

Diera otonomi daerah saat ini komitmen dewan serta pejabat di daerah dalam pengawasan sangat dibutuhkan guna meminimalisir perusakan hutan dan lahan oleh perusahaan eskplorasi seperti tambang batu bara serta perusahaan perkebunan skala besar.

Hal tersebut dijelaskan Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Emisi, Prof Dr H Emil Salim di Jambi diselasela acara Lokakarya dengan Thema ”Pesan dari kampung untuk masyarakat global dalam menghadapi perubahan iklim” di Ruang Pola Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (8/4) lalu.

Menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup era Orde Baru ini, kurangnya pengawasan terhadap industri di daerah seperti batubara dan perkebunan, sehingga merajalelanya perambahan hutan dan maraknya industri tambang yang mencemari lingkungan.

Emil Salim menegaskan, pejabat didaerah kurang dalam menindak para pelaku perusak lingkungan. Penegak hukum di daerah juga dinilai kurang proaktif dalam menindak penjahat lingkungan.

Disebutkan, berdasarkan perhitungan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Provinsi Jambi menyumbang emisi sebesar 57 juta ton karbon emisi di tahun 2005. Jika tidak ada upaya menguranginya, dikhawatirkan pada tahun 2030 akan meningkat sebesar 74 juta ton karbon emisi.

Direktur Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi (KKI - Warsi) Jambi Rachmat Hidayat, Rabu (20/4) mengatakan, pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation-REDD) akan diimplementasikan di daerah.

Disebutkan, dampak perubahan iklim terhadap masyarakat adat/lokal yakni terjadinya banjir besar, angin puting beliung, gelombang badai, tanah longsor, hilangnya persedian dan sumber air, meningkatnya hama dan penyakit, rusaknya infrastruktur.

Selain itu juga mengakibatkan hilangnya pengetahuan serta teknologi lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan hilangnya sumber hidup dan penghidupan.

Menurut Rakhmat Hidayat, persoalan bencana ekologis yang semakin mengkwatirkan yakni perambahan hutan, serta pembuangan limbah cair kesungai oleh sejumlah perusahaan.

”Sikap untuk morotorium illegal logging, illegal burning dan ilegal tailing, mendorong pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berbasiskan masyarakat lokal, adanya transparansi informasi seluruh kebijakan dan program yang menyangkut kepentingan rakyat,”ujarnya.

Hutan Jambi Rusak 871.776 Hektare

Menurut Rachmat Hidayat, luas hutan di Jambi yang kini rusak total mencapai 871.776 hektare (ha). Kerusakan hutan itu mencapai 40 persen dari sekitar 2,2 juta ha luas hutan di daerah itu.

Lahan kritis karena penggundulan hutan di Provinsi Jambi yang perlu diselamatkan saat ini mencapai 1,1 juta ha. Lahan kritis itu terdapat di kawasan hutan sekitar seluas 971.049 ha di luar kawasan hutan sekitar seluas 140.101 ha. Luas kawasan hutan yang perlu diselamatkan di daerah itu mencapai 2,1 juta ha.

Pemicu tingginya degradasi hutan di daerah itu selama ini antara lain pembalakan liar, eksploitasi hutan oleh perusahaan hak pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri (HPH/HTI), pemberian izin pemanfaatan kayu rakyat (IPKR), pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan transmigrasi.

Kerusakan hutan sekarang ini semakin parah karena areal hutan yang pernah dieksploitasi habis-habisan oleh perusahaan HPH/HTI banyak yang ditelantarkan. Hutan bekas areal HPH tersebut menjadi sasaran perambah hutan dan penggarap lahan. Hutan bekas perusahaan HPH tersebut dihabiskan kayunya, lalu dibangun menjadi kebun sawit.

Program Hutan Desa

Solusi paling tepat menyelamatkan hutan Jambi dari kehancuran saat ini, hanya ada dua, yakni pembangunan hutan desa dan hutan tanaman rakyat (HTR). Pembangunan hutan desa memberikan kesempatan kepada warga desa memanfaatkan hasil hutan nonkayu dari areal hutan di sekitar desa mereka tanpa merusak hutan.

Hutan yang bisa dijadikan hutan desa, yaitu hutan produksi yang belum dikuasai perusahaan, hutan lindung dan taman hutan raya (tahura). Melalui pembangunan hutan desa ini, warga desa dapat menjaga hutan agar tidak ditebang oleh siapa pun dan untuk kepentingan apa pun.

Penyelamatan hutan melalui pembangunan hutan desa ini sudah dibuktikan warga Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi. Sekitar 2.356 ha areal hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur yang masuk wilayah adminsitratif desa mereka hingga kini masih perawan. Mereka melindungi hutan tersebut dengan memberlakukan hukum adat.

Mata air yang mengalir dari hutan itu menjadi andalan mereka mengairi sawah sekitar 100 hektare dan keperluan hidup sehari-hari. Kemudian air terjun yang ada di hutan itu juga menjadi sumber penggerak pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 10 kilowatt (KW).

Kehadiran pembangkit listrik itu tiga tahun ini mampu menghidupkan suasana malam bagi 85 keluarga warga desa itu. Warga desa tersebut sudah bisa menonton televisi pakai parabola, sehingga tak ketinggalan informasi.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Budidaya, melihat besarnya manfaat pembangunan HTR untuk memulihkan kerusakan hutan dan mengatasi kemiskinan penduduk sekitar hutan, pihaknya mencanangkan program pembangunan HTR.

Dijelaskan, pembangunan HTR di Jambi yang dimulai tahun 2008 mencapai 82.000 ha. Pembangunan HTR itu diharapkan tuntas tahun 2011. Dana yang disiapkan untuk pembangunan HTR itu sebesar Rp 15 miliar per tahun.

Sekitar 41.000 ha areal HTR itu diambil alih dari areal hutan tanaman industri (HTI) perusahaan PT Wirakarya Sakti (WKS). Sedangkan, sekitar 41.000 ha lagi merupakan bekas areal hak pengusahaan hutan (HPH) yang sudah lama terlantar.

Budidaya mengatakan, pembangunan di Jambi diharapkan mampu memberikan sumber penghidupan kepada 20.000 keluarga sekitar hutan agar mereka tidak melakukan pembalakan liar.

Saat ini sudah dilakukan pembibitan sekitar 200.000 batang kayu jelutung di Jambi. Tambahan bibit kayu jelutung didatangkan dari Institut Pertanian Bogor.

Pembangunan HTR di Jambi itu diyakini tidak mengalami kegagalan seperti program penghijauan atau gerakan nasional menanam hutan. Warga masyarakat sekitar hutan di Jambi cukup antusias mengikuti program HTR itu karena mereka melihat manfaatnya besar menopang ekonomi keluarga.

One Men One Tree

"Semangat menanam pohon dan pelestarian hutan harus terus kita kobarkan. Semangat itu tentunya harus kita mulai dari diri sendiri, dari jajaran instansi yang menangani pembangunan hutan ini. Kalau jajaran dinas kehutanan saja tak semangat melestarikan lingkungan, bagaimana bisa kita harapkan masyarakat peduli lingkungan," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Budidaya di Jambi, Rabu (20/4).

Penanaman pohon perlu dilakukan secara berkesinambungan di daerah yang kondisi hutannya sangat kritis. Penanaman pohon tersebut tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga harus didukung segenap lapisan masyarakat.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat di Jambi menanam pohon merupakan salah satu senjata ampuh mengatasi kerusakan hutan. Sikap apatis segenap komponen masyarakat dalam pemulihan kerusakan hutan akan mengakibatkan semakin parahnya kerusakan hutan di Jambi. Hal inilah yang terjadi selama ini.

Hutan Jambi yang selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia kini sudah porak-poranda karena pemulihan hutan hanya mengandalkan pemerintah. Sedangkan masyarakat, oknum-oknum aparat dinas terkait, dan pengusaha hanya tahu menebang hutan. Ancaman kepunahan hutan di Jambi tampak dari kondisi dan laju kerusakan hutan selama ini.

Komitmen Bupati

Para bupati di Provinsi Jambi dinilai kurang serius menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) kepada petani di Provinsi Jambi. Dari 38.963 hektar luas pencadangan HTR di Provinsi Jambi, baru 3.388,92 hektar yang telah memiliki ijin.

Jumlah lahan HTR yang telah memiliki ijin itu terdapat di Kabupaten Sarolangun 4 SK IUPHHK-HTR dengan luas 44 hektar dan Kabupaten Tebo 11 IUPHHK-HTR dengan luas 3.305,27 hektar.

Pencadangan HTDR di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Muarojambi 668 hektar, Sarolangun 18.840 hektar, Tanjung Jabung Barat 2.280 hektar, Tebo 11.050 hektar dan Kabupaten Batanghari 6.125 hektar.

Demikian sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ir H. Budidaya M For Sc pada dialog dengan Pejabat Pusat Informasi Kehutanan Kementerian Kehutanan dan wartawan di Hotel Royal Garden Jambi, Rabu (31/3) lalu.

Pihaknya juga meminta agar pejabat didaerah yang terlibat dalam kepengurusan ijin HTR tersebut agar serius dalam mengurusi ijin tersebut. “HTR ini program yang membantu para petani, jadi para pejabat di daerah harus pro HTR,”katanya.

Dikatakan, sejumlah bupati di Jambi terkesan mempersulit kepengurusan ijin HTR kepada petani karena sibuk mencalonkan diri Pemilihan Gubernur Jambi Juni 2010 mendatang. Setidaknya ada lima bupati yang maju pada Pilkada tersebut.

Menurut Budidaya, pada APBD 2009 Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan dana Rp 4,5 miliar untuk modal petani kelola HTR. Namun karena petani sulit memperolah ijin HTR, dana tersebut dialihkan untuk Pilkada Gubernur Jambi Juni 2010. rosenman manihuruk

Terbesar : Penangkapan 9.374,674 meter kubik(M3) kayu berbagai jenis di Desa Rantau Pandan, Bungo yang ditangkap Polda Jambi Agustus 2007 lalu, merupakan kasus terbesar kurun waktu empat tahun terakhir. Pada kasus ini Syofiuddin Achmad alias Bidin (51), Direktur CV Beruang Putih (BP) yang juga adik kandung Bupati Bungo Zulfikar Achmad ditetapkan sebagai terdakwa.

Mahasiswa Desak Kejati Usut Dana Sebesar Rp 1,5 Miliar

Aliran Dana RSUD Jambi Kepada Pejabat

Jambi, BATAKPOS

Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Batanghari (Unbari) Jambi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi untuk mengusut dugaan korupsi dana insentif (fee) sebesar Rp 1.586.800 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher (RM) Jambi kepada 10 pejabat di Jambi.

KBM Unbari juga mendesak DPRD Provinsi Jambi untuk membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengusut aliran dan kebijakan aliran dana pembinaan RSUD RM Jambi kepada pejabat di Jambi tersebut.

Desakan itu disuarakan KBM Unbari saat berunjukrasa di Kejati Jambi dan DPRD Provinsi Jambi, Selasa (20/4). Ikut dalam orasi itu Gubernur Fakultas Hukum (FU) Unbari, Arianto, Gubernur Fakultas F Kip, Bahagia Ritonga, Gubernur Fakultas Peternakan, Hardianus, Gubernur Fakultas Teknik, Budi Irawan, Gubernur Fakultas Ekonomi Dhafi Akbar dan Gubernur Fakultas Persma Unbari, Jefri Munandar.

Juru bicara KBM Unbari, Jefri Munandar mengatakan, menurut Siti Fadillah (Mantan Menteri Kesehatan RI) tidak ada Kemenkes yang mengharuskan RSUD untuk memberikan uang pembinaan kepada pejabat pemerintah.

Desak : KBM Unbari melakukan longmars unjukrasa dari Kejati Jambi ke Gedung DPRD Prov Jambi, Selasa (20/4) mendesak Kejati Jambi dan DPRD Provinsi Jambi mengusut kasus dugaan korupsi dana fee kepada 10 pejabat pemerintah di Jambi dari RSUD RM Jambi sebesar Rp 1,5 miliar. Foto batakpos/rosenman manihuruk.

Aliran dana jasa pembinaan mengalir kepada Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Jambi, Sekdaprov Jambi, Biro Keuangan Pemprov Jambi, Kepala Biro Hukum Pemprov Jambi, Inpektorat Pemprov Jambi, Dinkes Prov Jambi, Manajemen RSUD Raden Mattaher Jambi, Ketua DPRD Prov Jambi dan Ketua Komisi IV DPRD Prov Jambi.

Menurut KBM Unbari, total daya yang telah dikeluarkan RSUD RM Jambi kepada 10 pejabat itu sejak 2002-2010 sebesar Rp 1.586.800.000 dengan rincian tahun 2002 Rp 88 juta, 2003 Rp 143 juta, 2004 Rp 136 juta, 2005 Rp 126 juta, 2006 Rp 139 juta, 2007 Rp 154 juta, 2008 Rp 225 juta, 2009 Rp 265 juta dan tahun 2010 Rp 310 juta.

”Saya sangat terkejut ketika mendengar RSUD RM Jambi memberikan uang pembinaan kepada pejabat pemerintah,”kata Mendagri Gamawan Fauzi seperti dikutip Jefri Munandar.

KBM Unbari menuntut kepada DPRD Provinsi Jambi untuk mendekontruksi Perda Jambi No 1 tahun 2009 tentang pembagian uang pembinaan kepada 10 pejabat Pemerintah Provinsi Jambi karena tidak sesuai dan tidak diatur dalam Kemenkes dan Kemendagri serta terindikasi pelanggaran hukum.

”Kita juga minta kepaja pejabat yang menerima uang fee tersebut untuk segera mengembalikannya kepada kas negera karena tidak sesuai dengan Tugas dan fungsinya (Tufoksi). Usut tuntas pelayanan umum milik daerah yang memberikan uang kepada pejabat pemerintah dengan iming iming uang pembinaan,”kata Gubernur Fakultas Hukum (FU) Unbari, Arianto.

KBM Unbari juga mendesak Kejati Jambi mengusut indikasi korupsi yang selama ini diibaratkan ditempat baik permasalahan RSUD RM Jambi maupun korupsi lainnya. Ruk

Linmas Dituntut Sukseskan Pilkada Gubernur Jambi

Jambi, BATAKPOS

Perlindungan Masyarakat (Linmas) dituntut mampu mengawal proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jambi Juni 2010 mendatang. Linmas pada dasarnya sebagai warga negara berhak dan memiliki kewajiban bela negara termasuk menjaga keamanan dan ketertiban umum bersama-sama dengan instansi lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs A.M. Firdaus, Senin (19/4) disela-sela upacara kedisiplinan dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 Satuan Perlindungan Masyarakat yang diperingati pada 19 April dan peringatan Hari Kesehatan Sedunia ke-62.

“Khusus untuk Linmas setiap TPS memang diberi tugas kepada Linmas untuk bertugas di setiap TPS. Dalam pelaksanaan tugasnya setiap instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI dan dalam pelaksanaan Pilkada dia langsung menjaga keamanan di setiap TPS,”katanya.

Menurutnya, Linmas dituntut untuk mampu menjaga ketertiban pada proses pelaksanaan Pilkada Gubernur Jambi 19 Juni 2010 mendatang. ruk

1.114 Perusahaan di Jambi Tak Berikan Jamsostek Bagi Karyawan

Jambi, BATAKPOS

Sebanyak 1.114 dari 2.369 perusahaan di Provinsi Jambi belum memberikan perlindungan tenaga kerja berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) kepada karyawannya.

Kantor Jamsostek Jambi telah mendata 2.369 perusahaan, dengan 471.011 tenaga kerja. Namun yang masih aktif hingga Maret 2010 hanya 1.255 perusahaan dengan tenaga kerja 56.122 orang.

Kepala Bidang Pemasaran Jamsostek, Fakhrul Mukhlis Tambusai, di Senin (19/4) mengatakan, Jamsostek merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu. Penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

“Kita tidak menutup mata. Kita tetap berusaha menghimbau kepada perusahaan untuk peduli terhadap keselamatan tenaga kerjan karyawanya. Kami juga telah menyurati perusahaan akan pentingnya jaminan bagi pekerjanya,”katanya.

Tahun 2010 Jamsostek Jambi menargetkan untuk tenaga kerja paket A (kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua) 294 perusahaan dengan 32.718 tenaga kerja. Paket B (kecelakaan kerja dan kematian) 6 perusahaan dengan 11.255 tenaga kerja. Paket C (kesehatan) 91 perusahaan dengan 59.015 tenaga kerja.

Kemudian paket TKLHK (Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja) 539 orang dan perorangan 448 orang. Paket jasa konstruksi 660 proyek, dengan 11.212 tenaga kerja. Sementara target penerimaan jaminan secara keseluruhan tahun 2010 ini sebesar Rp 58.389.861.700.

Target 2009 untuk paket A 231 perusahaan dengan 28.420 tenaga kerja, dan terealisasi 263 perusahaan dengan 31160 orang tenaga kerja. Paket B meski tidak ditargetkan, namun terealisasi 18853 orang.

Paket C 92 perusahaan dengan tenaga kerja 7.834 orang, dan terealisasi 144 perusahaan dengan 5940 tenaga kerja. TKLHK 428, terealisasi 572 orang. dan perorangan 265, terealisasi 465 orang. Jasa konstruksi 1604 perusahaan, dengan 17.001 pekerja.

Sementara realisasi penerimaan pembayaran tahun 2009 sebesar Rp 33.792.126.950. dengan rincian untuk paket A,B dan C yaitu Rp 33.112.200.835, TKLHK Rp 25.446.000, dan perorangan Rp 10.059.714, jasa konstruksi Rp 644.420.400. ruk

Gudang Sekolah SMP PGRI 2 Jambi Tempat Pesta Narkoba

Jambi, BATAKPOS

Sebuah gudang milik SMP PGRI II Jambi Jl Slamet Riyadi Broni Jambi diketahui sebagai tempat pesta narkotika dan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras (miras). Seorang orang tua murid, Safrial mengamuk di sekolah itu karena anaknya Ridwan (Kelas III) tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba di gudang sekolah tersebut, Senin (19/4).

Safrial kepada wartawan, dia mencurigai anaknya Ridwan sering bolos sekolah. Kemudian Safrial mengikuti anaknya mulai berangkat dari rumah hingga ke sekolah.

Tiba di sekolah, Ridwan bersama teman sekolahnya digerebek Safrial tengah menenggak miras. Kemudian Safrial melaporkan hal itu kepada Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Jambi, Syafrudin SPd agar menindak lanjuti serta menutup gudang sekolah itu.

”Saya sebelumnya sudah ingatkan kepala sekolah agar gudang tersebut ditutup. Gudang sekolah itu sudah menjadi tempat siswa untuk menenggak miras dan narkoba. Bahkan hari ini sengaja mengundang wartawan dalam penggerebekan ini. Terbukti alat penghisap narkoba (bong), samurai, botol miras di dalam gudang,”kata Ridwan.

Menurut Safrial, dirinya akan melaporkan pihak sekolah tersebut ke Polsekta Telanaipura karena membiarkan gudang sekolah sebagai tempat transaksi miras dan narkoba.

Kapolsekta Telanaipura Kota Jambi, AKP Agus Sunaryo saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti laporan orang tua murid tersebut. Pihaknya juga berencana akan meminta keterangan kepada pihak sekolah SMP PGRI 2 Jambi itu. ruk

Empat Cagub Jambi Minim Program Lingkungan

Pilkada Gubernur Jambi

Jambi, BATAKPOS

Empat pasangan calon gubernur (cagub) Jambi pada Pilkada Gubernur Jambi minim menawarkan program tentang pelestarian lingkungan. Empat pasangan itu hanya menempatkan masalah lingkungan dalam programnya pelengkap, bukan prioritas.

Staf Ahli Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (BPLD) Provinsi Jambi, Drs GM Saragih Msi kepada BATAKPOS, Senin (19/4) mengatakan, dari ampat pasangan calon, minim menawarkan program pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Nomor Urut : Empat pasangan calon gubernur Jambi saat menarik undian nomor urut Pilkada Gubernur Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (19/4). Kampanye Pilkada akan dimulai 2-15 Juni mendatang. Foto batakpos/rosenman.

Disebutkan, program lingkungan para kandidat gubernur merupakan prioritas. Sebab Provinsi Jambi merupakan paru-paru dunia yang harus dilestarikan secara berkesenambungan. Sementara pencemaran lingkungan di Provinsi Jambi juga masih tinggi.

”Program lingkungan sangat minim diusung para kandidat cagub. Padahal program pelestarian lingkungan sangat tepat sebagai isu publik saat ini yang harus diperjuangkan. Komitmen para cagub terhadap lingkungan kali ini masih minim,”katanya.

Secara terpisah, cagub nomor urut 1 (Zulfikar Achmad-Ami Taher), cagub nomor 2 (Hasan Basri Agus-Fachrori Umar), cagub nomor urut 3 (Madjid Muaz-Abdullah Hich) dan cagub pasangan 4 (Safrial M Siregar-Agus Setyanegoro) menanggapi isu lingkungan itu cukup beragam.

Menurut keempat cagub, misi mereka telah memasukkan lingkungan sebagai program jika terpilih sebagai Gubernur Jambi Periode 2010-2015 pada 19 Juni 2010 mendatang. ruk

Cagub Safrial M Siregar Umbar Janji di Komunitas Masyarakat Sumut

Pilkada Gubernur Jambi

Jambi, BATAKPOS

Calon Gubernur Jambi yang diusung PDI-P, PPRN, Partai Barisan Nasional, PKPB dan Partai RepublikaN, Dr Ir H Safrial M Siregar mengumbar janji ditengah tokoh masyarakat Sumatera Utara (Sumut) pendukungnya Safrial Siregar-Agus Setyanegoro. Safrial berjanji akan menempatkan orang Batak jika dirinya terpilih jadi Gubernur Jambi Periode 2010-2015 pada 19 Juni 2010 mendatang.

”Saya sudah buktikan saat ini menjabat Bupati Tanjung Jabung Barat. Saya menempatkan orang Batak disejumlah jabatan penting di Pemkab Tanjabtim. Sumber Daya Manusia (SDM) orang Batak cukup dibanggakan dan patut dihargai,”kata Safrial Siregar pada acara Pengukuhan Tokoh Masyarakat Asal Sumut Pendukung Safrial di GOR Kotabaru, Sabtu (17/4).
Janji : Calon Gubernur Safrial M Siregar saat memperkenalkan sejumlah orang Batak yang menjabat di Pemkab Tanjabar di GOR Kotabaru Jambi, Sabtu (17/4). Foto batakpos/rosenman manihuruk.

Menurut Safrial, SDM orang Batak harus diperhiungkan di pemerintahan. Provinsi Jambi yang masyarakat 60 persen merupakan pendatang, cukup potensial dalam membangun Provinsi Jambi menjadi lebih baik.

”Saya putra daerah Jambi asal Sumut. Bapak saya marga Siregar. Saya bangga jadi orang Batak. Jadi orang Batak salah jika tidak memprioritaskan calon orang Batak pada Pilkada Gubernur Jambi Juni mendatang,”ujarnya.

Disebutkan, dengan Visi Jambi Maju, Adil dan Berkualitas adalah suatu visi yang jelas dengan menempatkan SDM yang handal disegala bidang, khususnya SDM orang Batak di birokrasi.

”Misi kami ada 9 poin. Pertama menyelesaikan semua konflik pertanahan dan kemitraan perkebunan, menyelamatkan hutan jambi dan Sungai Batanhari, mengawal hak asasi Suku Anak Dalam (SAD) dan hutan adatya, merasionalisasi jaringan, prioritas dan realisasi pembangunan jalan/jembatan, penyediaan listrik dan air bersih bagi rakyat,”katanya.

Kemudian misi mereposisi dan memperbaiki mekanisme pelayanan bagi pencari kesehatan tidak mampu/miskin, pemerataan dan perluasan pendidikan berkualitas, memberdayakan pers daerah, LSM dan lembaga bantuan hukum, pengadaan bibit, pupuk dan teknologi pertanian modern serta menghentikan praktek persaingan usaha tidak sehat.

”Saya berjanji akan memperhatikan masyarakat Jambi asal Sumut jika saya terpilih jadi Gubernur Jambi. Ini merupakan sumbangsih saya kepada suku Batak di Provinsi Jambi,”katanya. ruk

Korupsi Mesin Daur Ulang Aspal Senilai Rp 6,2 Miliar Dipetieskan

Jambi, BATAKPOS

Kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit mesin daur ulang aspal Merk Aston Cook 043 Made in Korea senilai Rp.7.600.000.000 yang dipertayakan LSm di Jambi sejak Maret 2008 lalu, hingga kini belum diketahui kejelasan pengusutannya.

Bahkan kasus korupsi yang melibatkan PT.Bangun Jaya Padaengka Sukses yang kini direkturnya Bakri (PAN) menjadi anggota DPR RI tak pernah digubris Kejati Jambi.

Kasus dugaan korupsi ini pernah mencuat saat Kepala Kejati Jambi dijabat Kemas Yahya Rachman 2008 lalu. Proyek pengadaan empat unit mesin yang dibeli rekanan PT.Bangun Jaya Padaengka Sukses melalui PT.Sakalino Fajar Mas Cabang Surabaya telah terjadi penggelembungan harga.

Mesin daur ulang tersebut disinyalir terjadi penggelembungan dana (mark-up) sebesar Rp.6.200.000.000. Karena sesuai dengan Dana Alokasi Satuan Kerja (DASK) APBD 2003, harga satu uni mesin hanya Rp 350 juta. Di dalam penawaran pembelian mesin tersebut Rp 650 juta per satu unit.

Namun penawaran yang diajukan ke Gubernur Jambi seharga Rp 1,4 miliar per satu unit. Harga penawaran itu disahkan pada APBD 2004. Proyek itu tidak melaluia tender, namun dilakukan dengan penunjukan langsung.

Pengusutan kasus ini terkesan di peti eskan. Ketua Presedium LSM Gerakan Anti Korupsi (Garansi) Jambi, Ir Nasroel Yasir, Minggu (17/4) menjelaskan hal itu kepada BATAKPOS. Dirinya minta agar kasus tersebut diusut kembali oleh Kejati Jambi.

Menurut Nasroel Yasir, masih banyak kasus-kasus korupsi di Jambi yang mengendap di Kejati Jambi yang hingga kini tak dikethui ujung pangkal pengusutannya. ruk

Pemerintah Pusat Sertivikasi Lahan di Tanjabtim

Jambi, BATAKPOS

Pemerintah Pusat akan melakukan sertifikasi 200 hektare (ha) tanah/lahan warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) pada tahun 2010 ini. Sertifikasi tanah khusus kepada lahan pertanian, perkebunan, tambak dan tanah rumah itu khusus untuk 100 warga yang ingin mendirikan atau sudah memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tanjabtim, Chairil Anwar, di Jambi, Jumat (16/4) mengatakan, bantuan ini hanya untuk warga tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mendahara Ulu 60 persil, Mendahara 15 persil, dan Kecamatan Rantau Rasau 25 persil. Luasan tanah yang akan disertipikasi 2 Ha/persil. Total tanah yang akan disertifikasi seluas 200 Ha.

Disebutkan, bantuan sertifikasi itu merupakan program pemberdayaan bagi UKM melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah. Tujuannya membantu permodalan UKM dalam mengajukan pinjaman ke bank.

Menurut Chairil Anwar, jumlah dana bantuan itu sejauh ini belum diketahui. Sebab, langsung dari BPN dan Kementerian Koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM Tanjabtim hanya mencari dan menyiapkan UKM yang akan menerima bantuan dengan cara menelusuri riwayat tanah yang dimiliki calon penerima bantuan.

”Lokasi tanah juga menjadi faktor pendukung. Lokasi tanah yang jauh, menjadi kendala dalam pengecekan langsung ke lapangan. Kita akan bekerjasama dengan BPN Pusat dalam pengecekan tanah. Jika lokasinya jauh, itu akan menjadi kendala, sebab BPN Tanjabtim kekurangan tenaga,’’katanya. ruk

Pilkada Gubernur Jambi 19 Juni 2010

KPUD Jambi Tetapkan Pengambilan Nomor Urut Pasangan Cagub


Jambi, BATAKPOS

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi menjadwalkan Senin 19 April pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Gubernur Jambi, 19 Juni 2010 mendatang. Empat pasangan cagub yakni Safrial-Agus Setyonegoro, Madjid Muaz - Abdullah Hich, Hasan Basri Agus - Fachrori Umar, Zulfikar Achmad - Ami Taher telah ditetapkan sebagai pasangan calon tetap.

Ketua KPUD Provinsi Jambi Yasser Arafat dampingi empat anggota KPUD Azhar Mulia, Kasrianto, Pahmi SY dan Nuraida Fitri Habi, di ruang kerjanya, Jumat (16/4) mengatakan, Senin 19 April pengambilan nomor urut calon.

Disebutkan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pokja Pencalonan KPUD Provinsi Jambi, masing-masing pasangan calon dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan sebagai pasangan cagub dan cawagub.

Sebelum dilakukan pengesahan dan penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon tersebut, pihaknya sudah melakukan penelitian administrasi dan faktualisasi, satu persatu persyaratan pasangan calon yang urutannya disesuaikan dengan saat pendaftaran di KPUD Jambi.

”Pengundian nomor urut akan dilakukan Senin (19/04) di ruangan pola kantor Gubernur Provinsi Jambi. Begitu ditetapkannya pasangan calon, maka semua pasangan calon harus mengikuti aturan yang ada sesuai dengan pasal 75 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum pemilihan. Pasangan calon haruslah mengiktui semua aturan yang terdapat dalam UU tersebut,”katanya. ruk

PT Corpatama Tanggang Diduga Terlibat Penadah 35 Ton BBM Solar Ilegal

Jambi, BATAKPOS

PT Corpatama Tanggang Jambi diduga kuat terlibat sebagai penadah 35 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ilegal yang tangkap Polda Jambi di RT 08, Keluarahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Kamis (15/4) sore. Polisi mengamankan tiga saksi dalam kasus penggrebekan BBM ilagal tersebut.

Direskrim Polda Jambi, Kombes Pol Nanang Hadiyanto melalui Kasat II Polda Jambi, AKBP Robert Sormin kepada wartawan, Jumat (16/4) mengatakan, diduga kuat PT Corpatama Tanggang Jambi terlibat sebagai penadah.

Hal itu diperkuat ditemukannya satu unit mobil tangki dengan nomor polisi BH 8045 HE yang berkapasitas 5.000 liter tersebut bermerek PT Corpatama Tanggang Jambi. ”Kini polisi masih melakukan penyidikan dan meminta keterangan dari beberapa orang saksi,”katanya.

Menurut informasi dilapangan, pemilik BBM ilagal itu diduga kuat oknum TNI yang sudah lama diintai Polda Jambi. Praktek penimbunan BBM solar ilegal itu juga diduga di back up oknum TNI.

Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Jambi berhasil menggrebek lokasi penimbunan sekitar 35 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ilegal di empat titik dalam permukiman warga RT 08, Keluarahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Kamis (15/4) sore. Polisi berhasil mengamankan tiga tersangka dan sejumlah barang bukti.

Penggrebekan lokasi penimbunan BM solar yang jaraknya kurang lebih 1 kilo meter dari Depot Pertamina Jambi itu dipimpin langsung Direskrim Polda Jambi, Kombes Pol Nanang Hadiyanto dan Kasat II Polda Jambi, AKBP Robert Sormin.

Barang bukti BBM Solar ilegal yang diamankan itu ditimbun dalam 7 tagmon ukuran besar (1000 liter), 1 tangki isi 5000 liter, 10 drum, dua gentong kotak berisisi 2000 liter, lima mesin penyedot dan puluhan meter selang penyedot minyak. ruk

LSM Persoalkan Ijin Pusat Perbelanjaan dan Pabrik

Jambi, BATAKPOS

Massa LSM Aliansi Kota mempersoalkan IMB dam IPB pusat perbelanjaan terbesar di Provinsi Jambi Wiltop Ttrade Centre (WTC) Batanghari dan pabrik PT Indofood di lingkar Barat Kota Jambi. Protes tersebut disampaikan di Kantor Walikota Jambi dalam unjukrasa, Kamis (15/4).

Koordinator Lapangan Aliansi Kota, Ade Black, mengatakan, IMB dan IPB yang dimiliki WTC Batanghari dan PT Indofood menyalahi Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 tentang rencana umum tata ruang kota (RUTRK).

”Kita mendesak Walikota Jambi mencabut IMB WTC Batanghari dan PT Indofood. Pembangunan kedua bangunan tersebut menyalahi tata ruang dan tidak memiliki amdal,”katanya.

Aliansi Kota juga menemukan data-data amdal kedua bangunan itu yang tidak sesuai dengan kenyamanan lingkungan. Diduga juga limbah keduanya tidak diolah secara benar. ruk

Mahasiswa di Jambi Mendesak Satpol PP Dibubarkan

Jambi, BATAKPOS

Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Jambi mendesak agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibubarkan. Desakan itu dilakukan saat PMII dan BEM IAIN melakukan unjukrasa di Kantor (Satpol PP) Provinsi Jambi, Kamis (15/4) menyusul aksi kerusuhan di Makam Mbah Priok .

Koordinator Umum Lapangan PMII dan BEM IAIN, M. Jufri dalam orasinya mengatakan, pihaknya menyatakan sikap atas tragedi di Makan Mbah Priok, Jakarta, Rabu kemarin (14/4), yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan luka-luka.

Massa menyatakan bahwa tindakan refresif aparatur daerah berakibat fatal, bentrokan brutal seperti di Makam Mbah Priok sungguh tidak berprikemanusiaan.

“Tindakan tersebut sungguh menyakiti hati rakyat. Ini telah terjadi pengangkangan Hak Azazi Manusia (HAM). Kita minta Polri untuk mengusut tuntas kasus Makam Mbah Priok yang merenggut nyawa tersebut,”katanya.

Korlap Aksi BEM IAIN Jambi, Ari Desmantara, mengatakan, tragedi makam Mbah Priok merupakan tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan aparat terhadap rakyat. ”Sat Pol PP merupakan tukang pukul pemerintah dan sudah layak untuk dibubarkan saja,”katanya.

Kepala Satpol PP Provinsi Jambi, Edy Syam juga menyatakan sikap mengutuk atas tragedi yang terjadi di Makam Mbak Priok itu.

“Kami juga mengutuk tragedi itu. Jika memang harus menyampaikan sikap ke pusat mari dirumuskan bersama-sama. Pernyataan sikap bersama PMII, BEM IAIN, dan Satpol PP Provinsi Jambi langsung akan disampaikan ke Jakarta,”katanya. ruk

Disnak Provinsi Jambi Akui Ada Makelar Sapi

Jambi, BATAKPOS

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi mengakui kalau ada terlibat makelar dalam pengadaan sapi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak) Propinsi Jambi senilai Rp 20 miliar. Disnak mencoret 4 rekanan proyek pengadaan 1200 ekor sapi dari NTB karena dinilai tidak mencapai target realisasi.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, Hanif Lubis, saat ditemui BATAKPOS di ruang kerjanya, Kamis (15/4) menanggapi aksi LSM yang melakukan unjukrasa ke Kejati Jambi terkait proyek pengadaan 2.100 ekor sapi.

Menurutnya, proyek pengadaan sapi yang menggunakan anggaran dari APBN dan APBD itu telah sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. ”Saya mengakui kalau ada makelar sapi yang terlibat dalam proyek ini. Kita juga menduga ada terlibat oknum Disnak Provinsi Jambi,”katanya.

Pihak Disnak Provinsi Jambi juga telah membatalkan kontrak dengan 4 rekanan proyek pengadaan 1200 ekor sapi dari NTB karena dinilai tidak mencapai target realisasi.

Menurut Hanif Lubis, pembatalan kontrak dengan empat rekanan itu karena mereka melaksanakannya tidak sesuai dengan kontrak dan perjanjian

Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jambi, Andi Ashari kepada wartawan, Kamis (15/4) mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan pengumpulan data terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sapi senilai Rp 20 miliar tersebut.

Disebutkan, penyidik Kejati Jambi telah memanggil rekanan proyek pengadaan sapi tersebut. Proyek tahun anggaran 2009 pengadaan sapi Bali di Disnak Provinsi Jambi tercatat 2101 ekor, namun berhasil di datangkan dari NTB hanya sekitar 1500. Namun sapinya banyak dibawah klasifikasi dengan tinggi minimal 102 centimeter. Sapi ini mulai didatangkan bulan Agustus 2009.

Ketua LSM Forum 9 LSM Jambi, Rudi Ardiyansyah, mengatakan, kegagalan pengadaan sekitar 500 ekor ini, karena saling tipu antara makelar sapi di Jambi dan di NTB. Akhirnya, sapi tidak bisa di kirim ke Jambi.

Menurut dia, kasus pengadaan sapi tersebut telah dilaporkan ke Kejati Jambi lengkap dengan data-data temuan. ruk

Polda Jambi Grebek Penimbunan 35 Ton BBM Solar Ilegal

Jambi, BATAKPOS

Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Jambi berhasil menggrebek lokasi penimbunan sekitar 35 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ilegal di empat titik dalam permukiman warga RT 08, Keluarahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Kamis (15/4) sore. Polisi berhasil mengamankan tiga tersangka dan sejumlah barang bukti.

Penggrebekan lokasi penimbunan BM solar yang jaraknya kurang lebih 1 kilo meter dari Depot Pertamina Jambi itu dipimpin langsung Direskrim Polda Jambi, Kombes Pol Nanang Hadiyanto dan Kasat II Polda Jambi, AKBP Robert Sormin.

Lokasi : Lokasi penimbunan BBM solar ilegal di RT 08, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur yang digrebek Polda Jambi, Kamis (15/4) sore. Foto batakpos/rosenman.

Barang bukti BBM Solar ilegal yang diamankan itu ditimbun dalam 7 tagmon ukuran besar (1000 liter), 1 tangki isi 5000 liter, 10 drum, dua gentong kotak berisisi 2000 liter, lima mesin penyedot dan puluhan meter selang penyedot minyak.

Menurut Direskrim Polda Jambi, Kombes Pol Nanang Hadiyanto didampingi Kasat II Polda Jambi, AKBP Robert Sormin, tersangka berinisial BJ melarikan diri dan kini dicari polisi. Namun tiga tersangka kini sudah diamankan di Mapolda Jambi.

Kemudian selurung barang bukti dibawa ke Mapolda jambi guna pengusutan lebih lanjut. Penggrebekan BBM ilegal itu berkat informasi dari masyarakat sekitar.

Pengamatan BATAKPOS dilokasi penggrebekan menunjukkan, penimbunan BBM solar itu di tengah pemukiman warga yakni rumah toko (ruko) bertingkat tiga yang mirip sarang walet.

Ruko penimbunan itu disamping rumah no 31 RT 08 dan didepan rumah no 29 RT 08. Empat titik penimbunan BBM solar itu sekitar 30 meter dari lokasi penimbunan utama.

Komandan Batalyon 042 Garuda Putih, Letkol Inf Senmart Tonda juga turut datang ke lokasi penggrebekan BBM solar ilegal tersebut. ruk