Sunday, 12 April 2009

Kinerja PPK di Jambi Lamban Dan Gaptek

Jambi, Batak Pos

Sejumlah calon legislatif dan pengurus partai politik peserta Pemilu 2009 menilai kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Jambi lamban. Hingga tiga hari pasca Pemilu Legislatif Kamis 9 April 2009, rekapitulasi perolehan suara belum dapat diperoleh. Petugas PPK juga tampak minim sehingga menyebabkan proses rekapitulasi lambat.

Demikian dikatakan Nalom Siadari (caleg DPRD Kota Jambi) kepada Batak Pos, Minggu (12/4). Menurutnya, lambannya kinerja di PPK tersebut karena petugasnya minim. Kemudian petugasnya masih gagap teknologi sehingga tidak bisa mengoperasikan komputer secara baik.

Menurutnya, jika kinerja PPK di Jambi seperti ini, kemungkinan besar hasil rekapitulasi suara baru bisa diakses dua pekan kedepan. Seharusnya petugas PPK harus mahir menggunakan teknologi. Sehingga kerja mudah dan cepat.

Hal senada juga dikemukakan Donny Pasaribu SP (caleg DPRD Provinsi Jambi). Menurutnya, lambannya kinerja PPK dalam melakukan rekapitulasi suara, akibat petugasnya minim serta kemampuan ITnya minim.

"Ini merupakan pembelajaran bagi KPU dalam menjaring petugas PPK. Jangan maian comot saja, sementara kemampuannya minim. Hal ini sangat mengganggu bagi para caleg dan parpol. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi harus mengambil sikat atas hal ini,"katanya.

Sepekan

Sementara itu KPU Kota Jambi memberi waktu lima hari bagi PPK se-Kota Jambi untuk segera menyerahkan seluruh hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 9 April 2009 lalu.

Berdasarkan peraturan KPU No 46 Tahun 2008 pasal 7, PPK wajib menyelesaikan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.

Demikian dikatakan Ketua KPU Kota Jambi, Ratna Dewi S.Pd kepada pers, Minggu (12/4) menanggapi lambanya kinerja PPK. Menurutnya, PPK harus selesaikan rapat rekapitulasi paling lambat 5 hari sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kinerja KPU

Menurut pengamat politik dan pemerintahan di Jambi, dasril Radjab SH MH, seharusnya KPU Jambi dalam merumuskan perencanaan tahapan pemilu diteliti dengan baik agar pada saat pelaksanaannya tidak terjadi masalah-masalah dalam Pemilu.

Disebutkan, banyaknya masyarakat Jambi yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), minimnya bimbingan teknis petugas KPPS, PPS dan PPK serta sempitnya waktu pelaksanaan pemilu menimbulkan berbagai persoalan dilapangan.

"Jelimetnya administrasi mempengaruhi proses penghitungan. Rekapitulasi suara dari TPS, PPS hingga ke PPK. Bahkan hingga saat ini rapat pembahasan rekapitulasi perolehan suara di PPK belum bisa dilaksanakan lantaran banyaknya kesalahan ditingkat bawah. Untuk itu KPU perlu berbenah diri agar kesalahan serupa tidak terjadi,"katanya.

PAN Unggul

Sementara itu perolehan suara semetara untuk DPR RI di Provinsi Jambi masih dikepada Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 33.058 suara. Kemudian urutan kedua disusul PDIP dengan perolehan suara sementara 23.946 suara, Partai Golkar memperoleh 22.167 suara dan Partai Demokrat 15.929 suara.

Diposisi kelima dan keenam ditempati partai Hanura 10.176 suara dan PKS 8.408 suara, menyusul kemudian Gerindra 6.455 suara, PBB 4.893 suara, PPRN 4.665 suara dan PKPB 4.093 suara. ruk

Pelaksanaan Pemilu di Provinsi Jambi Tertib

Jambi, Batak Pos

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di Provinsi Jambi, Kamis (9/4) berjalan damai dan tertib. Tidak ada tanda-tanda yang dapat mengganggu Pemilu 2009 di Jambi. Aparat keamanan juga melakukan patroli rutin ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap rawan. Sementara penghitungan suara di TPS-TPS berlangsung hingga pukul 22.00 wib.

Namun demikian pelaksanaan Pemilu oleh penyelenggara masih menyisahkan banyak persoalan. Seperti warga yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian warga yang sudah lama pindah dari Jambi masih masuk daftar DPT dan mendapat surat undangan C4.


Menconteng : Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin (Ketua DPW PAN Provinsi Jambi) beserta istri Ratu Munawaroh saat melakukan pencontrengan suara di TPS 1, Kasang, Jambi Timur, domisili gubernur, Kamis (9/4). PAN menang telak di TPS 1 tersebut dengan perolehan suara 70 persen. Foto batak pos/rosenman manihuruk.

Kemudian jumlah pemilih yang mendatangi bilik suara masih tergolong kurang antusias. Hal itu tampak dari banyaknya surat-suara sisa. Selanjutnya mata pilih masih bingung untuk menentukan pilihannya karena banyak tidak mengenal caleg.

Demikian dikatakan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin kepada wartawan usai meninjau Pemilu Legislatif di sejumlah TPS, Kamis (9/4). Menurutnya, proses pendataan mata pilih oleh petugas pada DPT masih belum akurat. Masih banyak warga yang tidak masuk DPT. Padahal Pilkada Walikota, Agustus 2008 masih ikut memilih.

“Kita akui banyak warga yang tidak masuk DPT. Pendataan DPT Pemilu 2009 lebih buruk dari pendataan Pemilu 2004 lalu. Ini menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilih. Seyogyinya pendaftaran DPT harus akurat. Mudah-mudahan ini tidak terulang pada Pilpres Juni 2009 mendatang. Sebaiknya dilakukan pendataan ulang,”katanya.

Menang Mutlak

Sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan partai Zulkifli Nurdin menang telak di TPS 1, Kasang, Jambi Timur. Dari 151 suara sah DPR RI, PAN memperoleh 82 suara, Partai Demokrat 18 suara, PDIP 13 suara, Golkar 8 suara, PKS 3 suara dan PKP 3 suara. Sedangkan PPP tidak mendapatkan suara.

Zulkifli Nurdin beserta istrinya Ratu Munawaroh (Caleg DPR RI-No Urut 1 dari PAN) memberikan suaranya pukul 09.05 WIB di TPS 1 Kasang. Zulkifli Nurdin mendapat nomor urut 56 dan Ratu nomor 57. Keduanya sempat mengantri 25 menit sebelum mendapat giliran mencontreng.

TPS Khusus
Sementara itu pelaksanaan Pemilu di TPS khusus di Kota Jambi seperti di Lokalisasi Payo Sigadung, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Kotabaru berjalan aman. Di lokasi ituterdapat dua TPS khusus yakni TPS 7 dengan 370 MP, TPS 8 dengan 372 MP. Kemudian pinggiran lokalisasi yakni TPS 9.

Sedangkan TPS khusus lainnya yakni di Lembaga Pemasyarakatan Jambi yakni ada tiga TPS masing-masing TPS 33 dengan 245 MP, TPS 34 245 MP dan TPS 35 dengan 209 mata pilih.

Kemudian TPS khusus lainnya yakni di TPS X1 Panti Jompo, Rt 06 Kel Paal V, Kecamatan Kotabaru. Di TPS XI terdapat 338 mata pilih. Untuk perolehan suara DPR RI di TPS khusus tersebut, Partai Demokrat unggul disusul PDIP.

Menurut Ketua KPUD Provinsi Jambi Muhammad Yasir Arafat SE, Jumat (10/4) mengatakan, hasil perolehan suara Pemilu Legislatif Kamis 9 April 2009, KPUD Kota Jambi dan KPUD Provinsi Jambi belum dapat merekapitulasinya karena masih menunggu dari PPK dan KPUD kabupaten/kota. Rekapitulasi perolehan suara baru bias dilakukan dua pecan kedepan. ruk

Panwaslu Terima Pelanggaran Pemilu

Jambi, Batak Pos

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Jambi menerima sejumlah pelanggaran Pemilu Legislatif 9 April 2009 dari sejumlah kabupaten. Pelanggaran Pemilu itu kini sudah diproses Panwaslu kabupaten/kota serta pihak kepolisian.

Seperti salah seorang Calon Legislator (Caleg) berinisial PU, dari Daerah Pemilihan IV, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjab Barat, diduga menyimpan dan menahan 300 undangan (Model C4) milik warga Desa Sungai Tapah, Kecamatan Tungkal Ulu.

Perbuatan oknum Caleg PKPB nomor urut 5 ini kini tengah ditangani Panwaslu Kabupaten Tanjabbar dan Polres Tanjungjabung Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Hal ini telah diselidiki pihak kepolisian. Undangan tersebut seharus berada di tangan KPPS untuk di kirim kepada warga.

Demikian dikatakan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jambi, Salahuddin S.Pd, M.Si kepada wartawan, Jumat (10/4). Menurutnya, Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kita harus dipertanyakan dalam kasus tertukarnya surat suara Pemilu di TPS 28 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko).

Kasus tertukarnya surat suara terkuak saat Doni, salah seorang pemilih melakukan pencontrengan. Namun saat Doni hendak mencontreng caleg pilihannya, justru nama Caleg tak tercantum dalam kertas suara.

Disebutkan, menurut Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 28, Mariyono, sebanyak 100 lembar surat suara Dapil lain (Muaro Jambi 2) masuk kedalam TPS 28 yang merupakan Dapil Muaro Jambi 3.

Warga Pukuli KPPS

Pelanggaran Pemilu Legislatif 2009 terjadi juga di TPS VII, Desa Sarangburung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarojambi, Kamis (9/4). Seorang warga melakukan pemukulan pada Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Sawirwan karena warga tersebut tidak masuk DPT.

Warga yang bernama Kaman melakukan pemukulan sekitar pukul 11.15 WIB siang kamis (9/4). Pemukulan yang dilakukan Kaman ini, berawal dari kemarahan dirinya karena ditolak oleh KPPS untuk mengikuti pemilihan di TPS VII tersebut.

Alasan petugas menolak Kaman ini, lantaran namanya tidak terdaftar di dalam DPT pada TPS tempatnya tinggal. Kini kasus pemukulan petugas KPPS tersebut ditangani Polisi setempat. ruk

Surat Model C4 Pemilu Legislatif Banyak Tidak Akurat

Jambi, Batak Pos

Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atau Model C4 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi banyak tidak akurat. Surat model C4 yang dikirim melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diterima mata pilih Selasa (7/4). Surat model C4 tersebut terdapat nama yang orangnya sudah lama pindah.

Seperti surat model C4 yang diterima Lisbet br Sinaga, warga Rt 15, Kelurahan Kebun handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Dari enam surat model C4 yang diterima, tiga nama yang tercatat (Risma Damanik, Lidya A Sinaga dan Ronda Florensi Sinaga) tidak lagi berdomisili di alamat tersebut.

Menurut Lisbet, Risma Damanik sudah sejak tahun 2005 pindah ikut suami di Provinsi Bangka Belitung. Risma Damanik sebelumnya tinggal di Rt 15 Bedeng VI satu alamat dengan Lisbet Sinaga.

Kemudian Lidya A Sinaga dan Florensi Sinaga masih satu Kartu Keluarga (KK) dengan Lisbet Sinaga. Namun Lidya sudah pindah dari Jambi setahun lalu dan Florensi pindah Februari 2009 lalu. Namun dalam daftar KK Lisbet Sinaga, tinggal empat mata pilih.

“Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Jambi Agustus 2008 lalu, Risma Damanik dan Lidya Sinaga masih mendapatkan surat panggilan dan kartu pemilihan. Padahal keduanya sudah lama pindah dari Jambi. Pada Pemilu 2009 ini ada lagi. Berarti petugas pencatat asal catat saja ini,”katanya.

Sementara itu, seorang warga, tetangga Lisbet Sinaga, tidak mendapatkan surat model C4. Padahal saat Pilkada Kota Jambi mendapatkan kartu pemilih. Namun Pemilu Legislatif 2009 tidak mendapatkan surat model C4 tersebut.

Kampanye SMS

Jelang pencontrengan surat suara Pemilu Legislatif, Kamis 9 April 2009, kampanye lewat pesan singkat (SMS) marak. Pesan SMS tersebut dilakukan oleh tim sukses caleg tertentu.

Seperti yang dilakukan Johannes Tambunan, salah satu tim sukses Sofyan Pangaribuan (Caleg DPR RI-PDIP). Johannes menebar SMS permintaan untuk memilih Sofyan Pangaribuan saat pemungutan suara.

Sejumlah caleg lain juga melakukan yang sama. Kemudian ada juga PNS disalah satu sekolah SMA di Kota Jambi yang terlibat menjadi tim sukses caleg salah satu partai Zulkifli Somad di wilayah Jambi Selatan. ruk

2.086.780 Pemilih Provinsi Jambi Tentukan Suaranya di 7397 TPS

Jambi, Batak Pos

Sebanyak 2.086.780 mata pilih di Provinsi Jambi sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) perubahan kedua, akan melakukan pencontrengan surat suara di 7397 Tempat Pemilihan Suara (TPS). Jumlah TPS paling banyak terdapat di Kota Jambi yakni 1.339 TPS dengan 364.194 mata pilih (MP).

Kemudian jumlah TPS paling rendah terdapat di Kabupaten Sarolangun dengan 540 TPS dengan 82.042 MP. Namun jumlah MP paling rendeh terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni 75.808 MP.

Menurut Ketua KPUD Provinsi Jambi Muhammad Yasir Arafat SE, jumlah MP sesuai jenis kelamin Pemilu Legislatif April 2009 yakni laki-laki 1.065.986 MP perempuan 1.020.794 MP.

Sementara jumlah TPS dan MP sesuai dengan kabupaten kota se Provinsi Jambi yakni, Kabupaten Kerinci, 960 TPS 251.641 MP, Merangin 767 TPS 215.047 MP, Bungo 540 TPS 190.007 MP, Tebo 626 TPS 189.425 MP, Batanghari 668 TPS 163.585 MP, Muarojambi 775 TPS 224.826 MP. Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat 602 TPS 181.989 MP.

Disebutkan, penyelenggara Pemilu Legislatif 9 April 2009 di Provinsi Jambi yakni 128 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 1.342 Panitia Pemungutan Suara (PPS).

TPS Khusus

Sementara TPS khusus di Kota Jambi terdapat di Lokalisasi Payo Sigadung, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Kotabaru. Di lokasi itu terdapat dua TPS khusus yakni TPS 7 dengan 370 MP, TPS 8 dengan 372 MP. Kemudian pinggiran lokalisasi yakni TPS 9.

Sedangkan TPS khusus lainnya yakni di Lembaga Pemasyarakatan Jambi yakni ada tiga TPS masing-masing TPS 33 dengan 245 MP, TPS 34 245 MP dan TPS 35 dengan 209 mata pilih.

Kecamatan di Provinsi Jambi yang paling banyak TPS dan MP yakni Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi. Di kecamatan ini terdapat 322 TPS dengan 87.023 MP. ruk

Anggota KPUD Provinsi Jambi Jatuh Pingsan

Jelang Pemilu,
Jambi, Batak Pos

Jelang pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Kamis 9 April 2009, seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi, Pahmi jatuh pingsan karena kecapaian usai melakukan peninjauan sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Jambi, Rabu (8/4) siang.

Pahmi sempat dirawat di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi. Pahmi merupakan Anggota KPUD Provinsi Jambi bidang devisi logistik Pemilu Legislatif 2009. Menurut dokter yang memeriksa, Pahmi terlampau kecapaian dan perlu mendapatkan perawatan.

Demikian dikatakan Anggota KPUD Provinsi Jambi, Kasrianto kepada wartawan, Rabu (8/4) sore. menurutnya, Pahmi pingsan saat mengikuti rombongan Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Walikota Jambi dan pejabat lainnya meninjau persiapan sejumlah TPS di Kota Jambi.

Caleg Bagi-bagi Beras

Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jambi, menemukan warga menerima pembagian beras 4 Kg dari Calon Legislator (Caleg) DPR-RI, dari partai Golkar, Hj Azizah Daryati Uteng.

Kepala keluarga (KK) yang menerima beras itu merupakan warga RT, 08 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi. Tim panwaslu pemilu Kota Jambi yang turun kelokasi menemukan adanya pembagian beras dari Caleg dilokasi di Rt 08 Sukakarya, Kotabaru itu, berjumlah lima orang.

Kelima anggota Panwas ini, yakni Rizal AN, Gusnawan Taher, Asep, Misno dan Kuadi melaporkan Azizah Uteng ke KPUD Kota Jambi, Rabu (8/4). Sementara temuan bagi-bagi beras itu Selasa (7/4) petang.

Menurut Rizal, beras itu tidak dibagikan secara langsung oleh Azizah Daryati Uteng. Heri, koordinator pembagian beras Caleg itu mengaku beras yang diterima warganya itu didapat dari Hj Azizah Daryati Uteng.

Banyak beras yang dibagikan pada setiap KK yang kurang mampu itu beratnya empat kilogram. Untuk ditempatnya itu, jumlah KK yang mendapat pembagian beras dari Caleg itu berjumlah 30 KK.

Menurut Rizal, penemuan pembagian beras yang dilakukan oleh seorang Caleg dalam massa pemilu merupakan pelanggaran. “Apapun bentuk dan nama serta alasanya itu merupakan pelanggaran. Kita selaku pengawas dalam pemilu ini selalu meresponkan dan melaporkan kejadian tersebut pada KPU,” katanya. ruk

Pengrajin Emas dan Perak Harus Diperhatikan

Jambi, Batak Pos

Pengrajin aneka ragam perhiasan emas dan perak di Provinsi Jambi hingga kini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Pengrajin tersebut masih menjalankan profesi sendiri-sendiri tanpa adanya suatu wadah yang dapat membantu dalam permodalan dan pemasaran.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jambi Ratu Munawwaroh Zulkifli, bersama Ketua Dekranasda Kota Jambi, Roro Endah Nirwani Bambang Prianto dan Kepala Dinas Perindustrian dan Koprasi Kota Jambi, Izhar Mujani, Selasa (07/04), mengundang para perajin emas dan perak bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi.

Ratu Munawwaroh menyampaikan, maksud dan tujuan mengundang para pengrajin adalah untuk mengetahui potensi pengarajina emas dan perak yang ada di Kota Jambi khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya, disamping permasalahan yang dihadapai.

“Sesungguhnya Jambi ini sangat luar biasa. Sehingga baru-baru ini Provinsi Jambi di awal tahun 2009 keluar sebagai juara umum pada Pekan Produksi Kerja Indonesia yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, bertempat di Jakarta Convention Jakarta (JCJ) Jakarta,”katanya.

Disebutkan, penghargaan yang diterima Jambi terdiri dari stand terbaik, produk tekstil terbaik, produk perhiasan terbaik yang diraih perhiasan gelang dari fosil batu sungkai, dan untuk perhiasan emas Jambi mendapatkan penghargaan desain tradisional terbaik dua tahun berturut-turut. Ini membuktikan bahwa Jambi itu sangat luar biasa, menyimpan potensi yang demikian besar.

“Dekranasda Provinsi Jambi ingin menggerakkan potensi yang luar biasa ini. Melalui pertemuan ini Dekranasda ingin menularkan kepada para pengrajin, tentang motif ragam hias Jambi tempo dulu yang mempunyai nilai seni tinggi. Ternyata ini sangat diminati banyak orang yang menyaksikannya,”katanya.

Salah satu pengrajin emas dan perak, Jon, mengatakan, masalah yang dihadapi pengrajin adalah masalah permodalan. Karenanya para perajin berharap Dekranasda Provinsi maupun Kota Jambi bisa membantu melalui bapak angkat.

“Dengan harapan disamping modalnya berupa bahan baku bisa terjamin ketersediaannya juga masalah pemasaran bisa dibantu, disamping juga diharapkan pembinaan yang sudah berjalan ini bisa berlanjut, sehingga para perajin merasa terbantu,”katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Koprasi kota Jambi pada kesempatan ini, menaggapi apa yang disampikan para perajin dan harapan Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, menjelaskan akan membantu apa yang bisa dibantu untuk para perajin, dalam upaya meningkatkan pendapatan dan menekan upah pembuatan perhiasan yang bermotif khas daerah Jambi, yang dimulai dengan mengupayakan menyediakan alat yang dapat membantu para perajin, karena alasan perajin upah lebih mahal di jambi karena dikerjakan secara manual, untuk itulah maka melalui anggaran pemerintah Kota tahun anggaran 2010 mengupayakan membantu mesin/alat.

Untuk permodalan Dinas Peridagkop Kota Jambi, Izhar Mujani mengatakan, pihaknya berusaha mencarikan bapak angkat, dengan syarat para perajin ini memiliki Koperasi, dan untuk menyelesaikan badan hukum Koperasinya, Kadis perindagkop Kota Jambi berjanji akan membantunya.

Pada kesempatan ini para perajin juga diberi kesempatan melihat-lihat motif-motif perhiasan peninggalan masa lalu yang tersimpan di Musium Negri Jambi, yang akan kembali dikembangkan, sehingga dapat terjaga kelestariaannya. ruk

Gubernur Jambi Minta Masyarakat Jaga Ketertiban

Jambi, Batak Pos

Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin meminta kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk menjaga keamanan dan ketertiban jelang pemungutan suara Pemiluhan Umum, Kamis 9 April 2009 mendatang. Zulkifli juga meminta agar pos keamanan lingkungan (Poskamling) diaktifkan guna menjaga ketertiban dilingkungan masing-masing masyarakat.

Gubernur juga meminta masyarakat untuk tidak terpancing terhadap isu-isu dari oknum-oknum yang dapat mengacaukan Pemilu Legislatif. Warga juga diminta untuk segera melaporkan jika ada oknum-oknum yang mencurigakan yang menghasut mengacaukan Pemilu legislative.

Selain warga, aparat kepolisian di Provinsi Jambi juga diminta untuk mengintensifkan patroli hingga ke daerah-daerah rawan konflik. Polisi juga dihimbau agar dapat memberi kenyamanan kepada warga jelang Pemilu 2009 mendatang.

Demikian dikatakan Zulkifli Nurdin kepada wartawan di Jambi, Selasa (7/4), menyambut intruksi Mendagri, Kapolri, Ketua KPU Pusat dan Ketua Banwaslu Pusat dalam inti telekonference antara Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin dan Kapolda Jambi (Senin, 06/04).

“Mendagri dan Kapolri meminta semua aparat yang berada di daerah serta masyarakat, dapat menciptakan suasana damai, sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar. Saya telah melaporkan semua yang menyangkut pemilu untuk Provinsi Jambi telah berjalan dengan lancar dengan baik,”katanya.

Menurutnya, adanya perbedaan suara di DPT (Daftar Pemilih Tetap) sekitar 4.600, hal itu telah dikoreksi oleh KPUD Provinsi/Kabupaten dan Kota. Untuk itu, perbedaan sekitar 4.600 ini telah dinyatakan batal dan dicoret semua.

“Kini tak ada lagi hal-hal yang mencurigakan soal proses Pemilu di Provinsi Jambi. Sehingga diharapkan semua ini dapat berjalan dengan lancer. Provinsi Jambi sekarang ini berada dalam kondisi kondusif, bahkan pada saat kampanye terakhirpun di Provinsi Jambi dilaporkan tidak ada sama sekali hal-hal yang dapat menimbulkan gejolak. Saya yakin Jambi dapat melaksanakan pemilu dengan baik dan lancer,”katanya.

KPPS Siap Dilapangan

Sementara itu, Anggota KPUD Provinsi Jambi, Nuraida Fitri Habi, mengatakan, petugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sejauh ini sudah selesai dibentuk. Setiap TPS akan ada 7 orang KPPS. Jumlah TPS di Provinsi Jambi sebanyak 7397 TPS, maka KPPS yang ada sebanyak 51779 orang.

“Itu ditambah dua orang keamanan atau dari hansip yang akan menjaga di tiap TPS. Para anggota KPPS sudah diberikan bimbingan teknis oleh KPU kabupten/Kota. Bahkan setiap KPPS diberikan buku pedoman pentunjuk teknis,”katanya.

Disebutkan, infrastruktur terkait pendataan hasil pemilu, KPUD juga sudah menyiapkannya dengan metode komputerisasi. Informasi teknologi (IT) disiapkan di setiap kantor KPUD kabupten/Kota. Hal itu digunakan sebagai sarana perhitungan dan rekapitulasi hasil pemilu nantinya,”katanya Nuraida.

Sementara soal logistic Pemilu Legislatif, sejauh ini seluruhnya sudah sampai ditingkat di Panitia Pemungutan Kecamatan ( PPK) masing-masing kabupaten/kota. Surat suara juga telah didistribusikan dengan pengawalan Polisi.

Secara terpisah, pengamat politik di Jambi, Ansorullah dan Tabrani M Saleh mengatakan, memasuki H-2 Pemilu Legislatif 2009, KPUD diminta untuk memastikan kesiapan jajaran sampai ketingkat bawah, terutama KPPS selaku ujung tombak dilapangan.

Menurut keduanya, pemilu legislatif kali ini akan menentukan kelanjutan pemilu lainnya, seperti Pemilu Presiden maupun pilkada Gubernur jambi 2010 mendatang. Pihak penyelenggara memang benar-benar mempersiapkan seluruh jajarannya.

Disebutkan, beberapa hal terkait personil ditingkat PPS dan KPPS, dipandang Ansorullah dan Tabrani, sudah cukup lumayan. Namun ada beberapa hal yang dinilainya masih sedikit kurang baik, yakni masih ditemukannya logistik yang rusak.

“KPUD harus lebih cepat tanggap menyelesaikan masalah ini. Permasalahan lainnya masih menanti, yakni terkait masalah data pemilih. KPUD harus lebih maksimal menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini. Jangan sampai pada waktunya nanti terjadi kesalahan lagi,”katanya. ruk

Wartawan Diminta Turut Pantau Proses Pemilu di Jambi

Polda Turunkan 20.460 Personil

Jambi, Batak Pos

Wartawan di Jambi diminta untuk turut serta memantau dan mengawasi proses Pemilu Legislatif Kamsi 9 April 2009 di Provinsi Jambi. Wartawan merupakan salah satu lembaga yang independent dalam mengawasi proses demokrasi di Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, M. Yasir Arafat, SE di ruang kerjanya kepada wartawan, Senin (6/4). Menurutnya, sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April mendatang tidak terlepas dari peran wartawan, yang selama ini gencar mempublikasikan setiap tahapan–tahapan Pemilu yang telah ditetapkan KPU.

Disebutkan, mulai dari penjaringan calon legislatif (caleg), penetapan caleg tetap, verifikasi daftar pemilih hingga pemutakhiran data pemilih tetap, sosialisasi cara pencontrengan, pendistribusian logistik, kampanye dan hari pemilihan hingga hasil tersebut di tetapkan, para wartawan sangat berperan aktif.

Semua proses Pemilu 2009 tidak terlepas dari peran wartawan yang selama ini secara aktif terlibat langsung. KPUD Provinsi Jambi berharap wartawan terus memantau tiap tahapan pemilu secara arif agar penyelenggaraan pemilu kali ini terlepas dari kecurangan.

“Selain penyelenggara, partai dan masyarakat, keberadaan wartawan selama ini cukup membantu. KPUD berharap teman –teman wartawan terus memantau dan mengawasi jalanya pemilu di Jambi,”katanya.

7.200 TPS Rawan

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mendeteksi ada 7.200 kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilu Kamis 9 April 2009 mendatang. Kerawanan kategori 1 ada di 327 TPS.

Kapolda Jambi, Brigjen Pol, Budi Gunawan, kepada wartawan di Polda Jambi, Senin (6/4) menyebutkan, TPS yang terindikasi rawan itu terdapat di semua TPS. Namun kerawanannya dapat dibagikan dalam beberapa bagian, rawan I dan rawan II.

“Untuk rawan I, jumlahnya mencapai 327 TPS, sedangkan untuk rawan II dan III, diperkirakan mencapai 7.200 TPS. Untuk antisipasi kerawanan itu, kita telah mempersiapkan pola pengamanan yang sesuai dengan petunjuk dari Mabes Polri, dengan memberikan bekal latihan, buku petunjuk dan perlengakapan logistic,”katanya.

Disebutkan, jumlah kekuatan yang akan diturunkan pada pemilu kali ini berjumlah 20.460 personil. Sedangkan untuk masing-masing TPS, polri akan menurunkan dua personil dan dibantu dua anggota lintas masyarakat (Linmas).

“Sementara untuk pengamanan zona, dimasing-masing sektor diletakan satu unit kekuatan yang diketuai satu orang perwira. Selain itu, kita juga akan melakukan pemantauan melalui patroli udara dengan menggunakan dua helicopter. Jajaran Polda Jambi sudah siap dengan pengamanan Pemilu Legislatif Kamis 9 April 2009 mendatang,”katanya. ruk

Polda Jambi Usut 6 Kasus Pidana Kampanye Pemilu

Jambi, Batak Pos

Polda Jambi setidaknya menerima laporan dan mengusut enam kasus pelanggaran Pidana kampanye Pemilu 2009. Sejak dimulainya putaran kampanye, 16 Maret hingga Minggu 5 April 2009, telah terjadi enam tindak pidana pelanggaran pidana pemilu di Provinsi Jambi.

Kini kasus pidana tersebut ditangani Polda Jambi. Salah satunya kasus yang menonjol yakni kasus pelanggaran pengrusakan baliho tanda gambar calon legislative tertentu.

Untuk keenam pelanggaran tindak pidana Pemilu itu, semua perkaranya ditangani Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yakni Polda Jambi. Diantara enam kasus itu sudah ada di SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Pemeriksaan).

Hal itu dilakukan karena waktunya sudah lewat dan saksinya sudah melarikan diri atau tidak ada lagi. Semua kejadian pelangaran tersebut terjadi di Kota Jambi.

Demikian keterangan Kapolda Jambi, Brigjen, Budi Gunawan, kepada wartawan usai mengikuti Telkomfren bersama Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin, Walikota dan Bupati Se-Jambi, serta unsur Muspida, di Polda Jambi, Senin (6/4) siang. ruk

Panwaslu Jambi Temukan 16 Kasus Pelanggaran Kampanye Pemilu

Jambi, Batak Pos

Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Provinsi Jambi menemukan 16 kasus pelanggaran kampanye terbuka Partai Politik di Provinsi Jambi. Kasus pelanggaran paling tinggi yakni melibatkan anak-anak saat kampanye. Sementara satu kasus politik uang oleh partai Barisan Nasional.

Kasus pelanggaran kampanye dengan melibatkan anak-naka yakni seperti Partai Demokrat, Golkar, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang Reformasi. Namun kasus tersebut tidak penuhi unsure untuk ditindak lanjuti.

Demikian dikatakan Anggota Panwaslu Provinsi Jambi Devisi Pelaporan, Maroli SH di ruang kerjanya kepada Batak Pos, Senin (6/4). Pelanggaran batas waktu kampanye dilakukan Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi. Kemudian pelanggaran konvoi tanpa surat ijin (STTP) dilakukan Partai Patriot.

Disebutkan, pelanggaran yang melibatkan pejabat Negara, daerah yakni Partai Bintang Reformasi yakni melibatkan Bupati Batanghari (Ir Syahirsah) yang berstatus PNS. Sementara pelanggaran politik uang dilakukan Partai Barisan Nasional yakni dengan memberikan uang Rp 50 ribu kepada massa yang dating.

Menurut Maroli, pelanggaran lain selama kampanye yakni tidak melaporkan pelaksanaan kampanye dan jurkamnas tidak terdaftar oleh Partai Golkar. Kemudian pelanggaran lainnya Partai Demokrat temu kader tanpa surat STTP, Partai Bulan Bintang tanpa STTP, PKS kumpulkan massa tanpa STTP dan Partai Hanura pasang atribut di jalan protocol dan taman kota.

Disebutkan, seluruh pelanggaran pemilu itu kini ada yang masuk tahap klarifikasi dan pelaporan ke Polda Jambi. Tiga hari jelang Pemilu Kamis 9 April 2009, merupakan masa tenang dan bersih dari atribut Parpol dan para caleg.

Atribut Caleg Masih Marak

Atribut kampanye caleg dan Parpol di Kota Jambi hingga Senin (6/4) sore masih marak ditemukan. Padahal seharusnya sebelum memasuki pukul 00.01 WIB tanggal 6 April 2009 material kampanye dimaksud sudah harus dibersihkan.

Pengamatan Batak Pos, Senin (6/4) sore menunjukkan, atribut kampanye baik dari partai besar maupun partai kecil, termasuk caleg dan DPD semuanya masih ditemukan ditiap sudut kota.

Lokasi yang masih marak atribut yakni di Jambi Selatan. Seperti di Jalan Raden Mattaher – Jend Sudirman – Dr. Setia Budi – Kol M. Taher – Djamin Datuk Bagindo – Orang Kayo Hitam. Jambi Timur dimulai dari jalan Kompol Z Abidin – Brigjen Katamso – Panglima Polim. Telanaipura meliputi jalan Soemantri Brojonegoro mengarah ke rumah dinas Walikota Jambi hingga Jln Jusuf Singadikane – Slamet Riyadi – Masjid Agung Al-Falah.

Kemudian di Kecamatan Jelutung (Di Jl Pandjaitan – Hayam Wuruk – Cempaka Putih – Kebon Jahe – Jln Husni Thmarin), Pasar (Jln Jend Gatot Subroto – Veteran – Pasar Angso Duo – DKT – Jln Diponegoro. Kotabaru (Jln H Agus Salim – Simp Kotabaru – hingga Terminal Simpang Rimbo). Atribut itu masih terpampang.

Salah satu baliho caleg yang marak yakni caleg DPR RI dari PAN, Ratu Munawaroh. Hingga Senin sore baliho dan spanduknya masih terpasang di sepanjang jalan Panglima Polim–Brigjen Katamso Kecamatan Jambi Timur. Sementara disudut lain juga terpasang sejumlah gambar caleg lain dari partai PAN seperti H. Bakri, Togar GH SInaga, dan masih banyak lagi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jambi, Salahuddin S.Pd, M.Si mengatakan, saat ini Panwas, KPU dan Pemda tengah membentuk tim untuk melakukan penertiban. Untuk tindaklanjutnya masih diproses terlabih dahulu.

Disebutkan, bagi siapa saja yang tidak menurunkan atribut kampanye pada masa tenang maka pihaknya akan memproses secara pidana terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal 269 Undang – undang No : 10 Tahun 2008.

Sementara itu ditemukan atribut milik Zoerman Manap, BH Tampubolon dan Joni IM caleg dari Partai Golkar, Soewarno & Sophian Pangaribuan (PDIP), Suparman (P Demokrat) dan banyak lagi caleg lainnya. Sementara caleg DPD yang terlihat antara lain Zulfa Sari Dewi Syam SE, MM, Zainudin ZA, Kemas Al Fajri Arsayd, Iwan Faisal. ruk

Sekolah Kejuruan Bangun Pengolahan Kelapa Sawit

Jambi, Batak Pos

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Sarolangun, Provinsi Jambi merupakan pelopor sekolah kejuruan di Indonesia yang membangun pengolahan kepala sawit. Peletakan batu pertama pembangunan unit pengolahan kelapa sawit di SMK Negeri 1 Sarolangun yang terletak di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun sudah dilakukan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.

Pemerintah Provinsi Jambi sangat menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikan khususnya kejuruan yang mampu mencetak tenaga terampil dan membuka lapangan kerja baru. Hal itu dimulai di SMK Negeri I Sarolangun sebagai sekolah bertaraf internasional yang dilengkapi dengan unit produksi pengolahan minyak sayur.

Demikian dikatakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin di Jambi, Minggu (5/4) kepada wartawan. Disebutkan, SMK N 1 Sarolangun merupakan pioner cikal bakal pengolahan CPO menjadi produk minyak goreng dan produk turunan lainnya seperti sabun, mentega dan lainnya. Hal itu diolah sepenuhnya oleh tenaga di SMK negeri I Sarolangun, dan menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Diharapkan, kedepan akan berkembang Industri hilir untuk mengolah produk andalan Provinsi Jambi diantaranya sawit dan karet yang mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini yang sudah menjadi kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Jambi.

Mulai Januari 2010 tidak ada lagi CPO yang keluar dari Jambi, dan harus keluar dengan hasil industry hilir serta memakai lebel daerah asalnya, seperti Sarolangun - Jambi dan sebagainya.

“Unit pengolahan CPO menjadi minyak sayur ini diperkirakan pada tahap awal sudah bisa memproduksi minyak goreng kemasan yang mutunya setaraf dengan minyak sayur kemasan produksi perusahaan terkenal. Diharapkan pembangunan pabrik ini selesai 20 Desember 2009, dan pada awal Januari 2010 sudah dapat berproduksi minyak goreng dengan kapasitas 1 ton,”katanya.

Di SMK Negeri 1 Sarolangun juga akan menjadi lembaga training untuk pengembangan tenaga ahli kelapa sawit. Belajar dari lembaga pendidikan ini maka SMK lainnya yang ada di Provinsi Jambi juga diharapkan mampu menciptakan pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit (CPO).

“Sehingga petani tidak lagi menjual dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS), tetapi sudah menjual CPO, dengan demikian akan memberikan nilai tambah bagi petani maupun daerah. Di SMK 1 Sarolangun juga akan melakukan penelitian dalam pembudidayaan benih sawit, sehingga nantinya bisa menghasilkan benih unggul sawit,”katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Drs Rahmat Derita Harahap mengatakan, bahwa kepedulian Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pembangunan pendidikan demikain besar, sebagaimana juga untuk Kabupaten Sarolangun.

Hal ini dapat di lihat dari berbagai program kegiatan yang dialokasikan melalui dana APBD dan APBN selama kurun waktu dua tahun terakhir, untuk Program Tahun 2007 sebesar Rp 26,2 Milyar, sedangkan tahun 2008 sebesar Rp 30,9 milyar.

Menurutnya, sekolah kejuruan yang ada di Provinsi Jambi dapat mengikuti jejak SMK 1 Sarolangun guna meningkatkan pabrik tepat guna yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi petani khususnya dan masyarakat Jambi pada umumnya. ruk

Suara Orang Batak Berharga Pada Pemilu 2009

Jambi, Batak Pos

Sekitar 14 persen dari 2.086.780 mata pilih orang Batak pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Kamis 9 April 2009 sangat berharga. Jumlah mata pilih orang Batak tersebut cukup signifikan bagi rebutan calon legislatif (caleg) di Provinsi Jambi.

Mata pilih orang Batak tersebut juga diminta untuk mencontreng caleg Batak yang kredibilitas dan kemampuannya diakui. Suara orang Batak cukup penting untuk mewakili masyarakat Batak di legislatif. Mata pilih orang Batak di Provinsi Jambi diminta untuk memilih caleg Batak, baik di DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi hingga di DPR-DPD RI.

Menurut data yang diperoleh Batak Pos, Minggu (5/4) caleg DPR RI etnis Batak setidaknya ada tujuh orang untuk tiket tujuh kursi di DPR RI. Diantaranya Yenny br Sinaga (PDS) nomor urut satu, Tigor Sinaga (PAN) nomor urut enam, Sofyan Pangaribuan SH (PDIP) nomor urut dua, Ir Mangara Silalahi (P Demokrat) nomor urut tujuh.

Sementara calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari etnis Batak hanya ada satu orang yakni Tiopan Purba nomor urut duapuluh empat. Majunya tujuh caleg Batak tersebut membuat mata pilih Batak terbagi sehingga kemungkinan besar tidak cukup untuk suara yang mencapai 200 ribu suara.

Sementara itu, sebanyak 24 caleg Batak di Provinsi Jambi juga ikut mengadu nasib merebut 45 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Ke 24 caleg Batak itu maju lewat lewat 13 partai dari 44 partai peserta Pemilu 2009.

Caleg Batak itu paling banyak maju dari daerah pemilihan (dapil) Jambi I (Kota Jambi) dengan tujuh calon dan Jambi II (Kabupaten Batanghari dan Muarojambi) tujuh orang.

Sementara itu, sebanyak 45 caleg orang Batak untuk DPRD Kota Jambi berjuang untuk berebut 45 kursi DPRD Kota Jambi. Jumlah caleg paling banyak dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Jambi IV (Kecamatan Kotabaru) yakni 16 caleg.

Kecamatan Kotabaru merupakan domusili komunitas Batak paling banyak di Kota Jambi. Bahkan jumlah pemilih di Kecamatan Kotabaru mencapai 80 ribu dengan kuota 10 kursi DPRD. Kemudian caleg Batak dari Dapil Kota Jambi III (Kecamatan Jambi Selatan) yakni 10 caleg.

Sementara Partai Damai Sejahtra (PDS) paling banyak mengusung caleg etnis Batak dari lima dapil yakni mencapai delapan caleg. Diurutan partai kedua yang mengusung etnis Batak yakni PKDI 3 caleg dan PPRN 2 caleg. Sedangkan sejumlah parpol dari 38 parpol peserta Pemilu 2009 rata-rata hanya dua dan satu caleg etnis Batak.

Persaingan Ketet

Persaingan caleg Batak untuk merebut suara 14 persen mata pilih orang Batak di Provinsi Jambi sangat ketat. Seorang caleg DPR RI Tigor Sinaga yang intensif sosialisasi di Pesta Bona Taon (PBT) di Jambi mengatakan, suara mata pilih Batak di Provinsi Jambi cukup signifikan.

Togor mengintensifkan sosialisasi di PBT karena dirinya tidak berdomisili di Jambi, namun di Bandung Jawa Barat. Dari tujuh caleg Batak untuk DPR RI, hanya dua caleg yang berdomisili di Jambi, yakni Yenny Sinaga (PDS) dan Sofyan Pangaribuan (PDIP).

Menurut Sofyan Pangaribuan, kampanye caleg di PBT kurang efektif apabilan caleg yang selam ini tidak dikenal orang Batak karena berdomisili di luar Provinsi Jambi.

“Karena itu saya tidak mau melakukan kampanye di PBT perkumpulan-perkumpulan marga Batak di Provinsi Jambi, kecuali ada keterkaitan dengan marga istri dan keluarga. Kalau memberikan bantuan biaya musik dan sosial saya tetap berikan,”katanya.

Tokoh masyarakat Batak di Jambi, WE Napitupulu kepada Batak Pos, Minggu (5/4) mengatakan, masyarakat mata pilih orang Batak di Provinsi Jambi juga diminta untuk memiklih caleg DPR RI yang berdomisili dan mengetahui persoalan di Provinsi Jambi, khususnya warga masyarakat Batak.

Dua caleg DPR RI yang layak dan mampu menyuarakan suara orang Batak yang ada di Provinsi Jambi untuk pusat yakni hanya dua caleg yang berdomisili di Jambi, yakni Yenny Sinaga (PDS) dan Sofyan Pangaribuan (PDIP).

Kedua caleg DPR RI ini sudah memahami dan berbuat untuk masyarakat Batak di Provinsi Jambi, khususnya kaum Nasrani. Seperti perjuangan infrastruktur jalan hingga ke desa-desa, anggaran Pesparawi di APBD Provinsi Jambi hingga jalan dan parker di pemakaman umat Nasrani di Bumi Langgeng Muaraojambi. ruk

Gubernur Jambi Resmikan Tiga Proyek Multi Years di Sarolangun

Jambi, Batak Pos

Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin secara simbolis melakukan peresmian tiga proyek multi year di Kabupaten Sarolangun. Tiga proyek itu yakni peletakan pembangunan Sport Center (KONI), Jembatan Panti dan Masjid Agung Sarolangun.

Meski Kabupaten Sarolangun masuk kategori daerah tertinggal, namun sebagai kabupaten pemekaran bisa mewujudkan pembangunan proyek dengan skala cukup besar. Ketiga proyek multi years itu direncanakan selesai pada 2010 nanti.

Demikian dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jambi, Drs H Irman Djalil kepada wartawan di Jambi, Jumat (¾) usai dirinya mengikuti kunjungan kerja Gubernur Jambi ketiga kabupaten selama tiga hari.

Menurutnya, sesuai dengan peryataan Bupati Sarolangun, H Hasan Basri Agus, pembangunan tiga proyek itu bertujuan untuk terus memacu pembangunan sehingga visi dan misi mewujudkan Sarolangun Emas bisa segera terwujud.

Menurut HBA, seperti dikutip Irmal Djalil, pembangunan sport centre terang HBA, untuk memenuhi keterbatasan fasilitas olahraga di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko. Sedangkan pembangunan jembatan Panti bertujuan untuk memperlancar transportasi dari Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan Desa Panti Kecamatan Sarolangun.

Sementara pembangunan Masjid Agung berkubah emas, lanjut HBA, guna mewujudkan lebih melengkapi lagi fasilitas keagamaan, sebab Sarolangun sudah identik dengan budaya Islam.

Disebutkan, khusus Sport Center, dibangun di lahan seluas 11 hektar, dibangun melalui dana APBD II 2009 Sarolangun sebesar Rp 67 miliar, sedangkan jembatan Panti, dengan panjang 120 meter dan lebar 9 meter dibangun melalui dana APBD II sebesar Rp 27 M, begitupun Masjid Agung dengan luas 3 hektar dana berasal dari APBD II sebesar Rp 23 miliar.

“Menurut Gubernur Jambi, pembangunan ketiga proyek tersebut semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat Sarolangun, yang kini masih masuk daftar kabupaten tertingal di Indonesia. Sarolangun kini berbenah diri guna menghilangkan status negatif tersebut,”kata Irmal Djalil. ruk

PLTU Desa Samaran Jawab Kebutuhan Listrik di Sarolangun

Jambi, Batak Pos

Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang berkekuatan 7X2 mega watt diharapkan menjawab kebutuhan listrik di kabupaten tersebut. Pembangunan PLTU oleh PT Pratama itu kini sudah masuk 80 persen.

Demikian dikatakan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin kepada wartawan di Jambi, Jumat (¾) usai dirinya melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Menurutnya, Diharapkan dua bulan ke depan proyek ini selesai, dengan demikian dapat mengatasi kebutuhan listrik di Kabupaten Sarolangun bahkan bisa surplus.

Disebutkan, Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik proyek tersebut. Dengan demikian kebutuhan listrik untuk Kabupaten Sarolangun sudah tidak menjadi masalah, bahkan dapat membantu kabupaten tetangga..

Namun kendala yang masih dihadapi dalam pembangunan PLTU ini adalah masuknya mesin pembangkit tenaga listrik masih ada kendala dengan pihak bea cukai. Namun semuanya akan diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku. “Saya akan melalukan koordinasi dengan pihak yang terkait,”kata Zulkifli Nurdin.

Menurut dia, potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup banyak tersedia di Provinsi Jambi, diantaranya di Kabupaten Sarolangun ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Seperti pembangkit tenaga listrik digunakan bahan bakunya batu bara. “Makanya batu bara jangan hanya dieksport begitu saja. Hasil dari pajak ekport tidak seberapa, tetapi jalan banyak yang menjadi rusak. Apabila gas, batu bara dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, maka kelangkaan tidak akan terjadi lagi, masyarakat dapat menikmati listrik dengan harga yang murah,”ujarnya.

Menurut Zulkifli Nurdin, hasil perkebunan, diantaranya sawit dan karet, apabila di daerah sudah ada industry hilirnya maka akan menambah kemakmuran bagi masyarakat.

Disamping dapat menyerap tenaga kerja, juga harga karet dan sawit bisa stabil. Pemerintah Provinsi dan kabupaten diminta bersinergi untuk mewujudkan industry hilir tersebut.

“Akibat krisis keuangan di AS yang dampaknya hampir melanda semua Negara di dunia juga membuat harga karet dan sawit ikut anjlok. Untuk menghadapi krisis ini, Gubernur minta semua pihak bergandeng tangan untuk secara bersama-sama menghadapinya,”katanya.

Pimpinan Perusahaan PT Pratama Elektrindo, Nurdin, mengatakan untuk pembangkit listrik ini membutuhkan bahan baku batu bara 6000 ton per-bulan. Sesuai rencana, perjanjian antara perusahaan dengan Pemda Sarolangun 20 tahun, sehingga batu bara yang dibutuhkan sekitar satu setengah juta ton.

Sementara itu Bupati Sarolangun Hasan Basri Agus menambahkan, dalam memenuhi kebutuhan batu bara untuk PLTU tersebut tidak menjadi masalah. Produksi batu bara mencukupi setiap harinya bisa diproduksi ribuan ton.

“Lokasi PLTU dengan sumber batu bara sangat dekat, hanya berjarak 5 – 10 km, juga sangat dekat dengan Sungai sebagai sarana transportasi dengan biaya yang murah,”katanya. ruk

Panwaslu Jambi Mengaku Kesulitan Menindak Pelanggaran Kampanye

Jambi, Batak Pos

Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu legislatif mengakui kalau pihaknya kesulitan menindak pelanggaran kampanye Pemilu 2009 yang dilakukan oleh sejumlah Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2009. Panwas Pemilu diibaratkan dengan macan ompong.

Hal tersebut disebutkan Ketua Panwas Provinsi Jambi, Salahuddin S. Pt M kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (3/4). Menurutnya, meskipun Panwaslu sudah menemukan sejumlah pelanggaran pemilu yang dilakukan sejumlah peserta Parpol pemilu di Provinsi Jambi, namun masih sulit dilakukan penindakan.

“Pelanggaran dalam bentuk administrasi dan pidana yang disertai bukti – bukti, tetap saja tidak dapat menjatuhkan sanksi lantaran undang – undang No : 10 Tahun 2008 terkesan ambigu. Lemahnya aturan hukum yang mengatur sanksi bagi partai dan calon legislatif (caleg) yang melanggar aturan kampanye Pemilu,”katanya.

Disebutkan, meskipun sudah ditemukan sejumlah pelanggaran pemilu dan bukti, tetapi Panwaslu tidak dapat mengambil tindakan tegas. Pasalnya, unsur–unsur pelanggaran yang patut diberi sanksi tidak diatur secara tegas yang akhirnya menyebabkan Panwas tidak dapat berbuat banyak.

Menurut data-data Panwaslu Provinsi Jambi misalnya, pelanggaran kampanye berdasarkan lewat batas waktu (lewat dari Pk 16.00 wib,red) yang dilakukan Partai Demokrat di Kabupaten Kerinci 17 Maret lalu dan Partai Bintang Reformasi (Kab Batanghari 27/3).

Kemudian kampanye melibatkan anak–anak dilakukan Demokrat di Kota Jambi (19/3), Golkar di Kota Jambi & Kab Kerinci (22/3), PPRN di Kab Tanjabbar (23/3), PKS di Kota Jambi dan Kab Bungo (25/3) serta PBR di Kab Batanghari (27/3).

“Pelanggaran konvoi tanpa STTP dan keluar dari rute yang ditentukan, dilakukan oleh Partai Patriot di Kab Kerinci (17/3), melibatkan Bupati Batanghari yang berstatus PNS oleh PBR di Kab Batanghari (27/3) dan politik uang yang dilakukan Partai Barisan Nasional di Kota Jambi (24/3) hingga kini sulit untuk diambil tindakan hukum,”katanya.

Disebutkan, setelah dilakukan pengkajian dan gelar perkara yang berkordinasi dengan aparat kepolisian serta kejaksaan, pihaknya sulit menemukan unsur pidana didalamnya karena aturan yang termaktub didalam undang – undang itu tidak tegas dan membuat dirinya sulit untuk mengenakan pasal–pasal yang patut dijadikan dasar penuntutan.

”Undang–undang No 10 Tahun 2008 ini ambigu sehingga kami sulit untuk memenuhi unsur–unsur pidana didalamnya, padahal tindakan pelanggaran itu nyata dan kami memiliki sejumlah buktinya,” kata Salahuddi.

Menurut Salahuddin, seperti keterlibatan Bupati Batanghari, Syahirsah yang hingga kini masih berstatus sebagai PNS, pihaknya juga mengalami kesulitan. Disatu sisi, PNS tidak diperbolehkan berpolitik apalagi terlibat langsung dalam proses kampanye dari partai manapun sesuai dengan pasal 84 dan 273.

Namun pada kenyataanya, Syahirsah bisa leluasa berkampanye untuk PBR di Kab Batanghari lantaran mengantongi izin dari Mendagri.

”Kami sudah laporkan, namun kepolisian dan jaksa beranggapan yang dilakukan bupati legal karena mengantongi izin dari Mendagri,” katanya.

Anggota KPUD Provinsi Jambi, Azhar Mulia SE mengatakan, status PNS yang melekat pada Syahirsah jelas tidak dibenarkan terlibat dalam rapat umum PBR di Batanghari. Bupati itu patut diproses meskipun mengantongi izin dari mendagri.

“Undang – undang lebih tinggi derajat hukumnya dalam ketatanegaraan Indonesia dibanding surat mendagri. Dasarnya hukumnya apa sehingga bupati itu leluasa terlibat dalam rapat umum PBR di Batanghari,” katanya. ruk

Tanah Kas Desa Potensial Jadi Perluasan Lahan Pertanian

Jambi, Batak Pos

Tanah Kas Desa (TKD) yang tersebar di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dinilai potensial untuk digarap guna perluasan lahan pertanian padi di Provinsi Jambi. Selain menambah uang kas desa, penggarapan TKD itu juga menambah produksi pertanian bagi petani miskin.

Demikian dikemukakan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Drs H Haris Fadhillah kepada Batak Pos, Kamis (2/4). Menurut anggota dewan dari partai PKPB ini, pemanfaatan TKD sebagai lahan pertanian pangan cukup menjanjikan bagi para petani miskin. Penggarapan lahan itu juga berguna untuk menambah kas desa melalui kelompok tani yang mengelola lahan tersebut.

Disebutkan, pihaknya juga meminta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi untuk melakukan penyuluhan kepada petani agar dapat memanfaatkan TKD yang terdapat di kabupaten/kota Provinsi Jambi. Pihaknya juga meminta agar dinas terkait membantu petani dalam pengadaan benih padi atau tanaman pangan lainnya kepada petani.

“Di Kabupaten Batanghari misalnya, sekitar 50 hektar (ha) TKD sudah digarap dan ditanami jeruk. Hal ini berguna guna mengekstensifkan TKD yang selama ini “tidur”. Dinas terkait bekerjasama dengan pemerintah setempat dapat mengembangkan TKD itu demi kemajuan petani,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Abu Sucamah menyebutkan, pihaknya tengah melakukan pendataan TKD di Provinsi Jambi. Menurutnya, TKD tersebut akan digarap sesuai dengan izin pemerintah kabupaten/kota setempat.

Tanaman pangan padi merupakan prioritas di Provinsi Jambi. Untuk mewujudkan Jambi swasembada beras 2009, pihaknya kini tengah giat melaksanakan penyuluhan-penyuluhan pertanian kepada petani padi sawah. Selain itu, juga dilakukan perluasan lahan padi lading yang dinilai potensial di Provinsi Jambi.

Menurunya, kurun waktu tiga tahun terakhir, Provinsi Jabi kehilangan produksi padi pasca panen sekitar 10 persen hingga 14 persen per tahun. Hal itu disebabkan minimnya fasilitas produksi pabrik penggilingan padi dan sarana tempat menjemur padi.

Untuk menanggulangi hal itu, pihaknya kini tengah mengajukan mesin penggilingan padi ke Dirjen Pertanian Pusat. Selain mesin, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi juga meminta pengadaan terpal untuk menjemur padi petani. “ Tahun 2009, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi akan menurunkan kehilangan hasil produksi pasca panen 2 persen. Kini hal itu tengah diupayakan maksimal,” katanya. ruk

KPUD Prediksi Antusiasme Mata Pilih Gunakan Hak Suara Tinggi

Jambi, Batak Pos

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi memprediksi kalau tingkat antusiasme mata pilih di Provinsi Jambi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif Kamis 9 April 2009 mendatang tinggi. KPUD Provinsi Jambi juga mengklaim Pemilu 2009 di Provinsi Jambi lebih sukses dari Pemilu 2004 lalu.

Tujuh hari jelang pencontrengan 2.086.780 mata pilih di Provinsi Jambi akan menuju bilik suara Pemilu Legislatif Kamis 9 April mendatang, KPUD Provinsi Jambi optimis tingkat keikutsertaan masyarakat menggunakan hak pilihnya sangat tinggi. Hal itu diketahui dari partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pemilu 2009.

Anggota KPUD Provinsi Jambi, Kasrianto mengatakan hal itu kepada Batak Pos, Kamis (2/4) di ruang kerjanya. Menurutnya, KPUD Provinsi Jambi optimis penyelenggaraan pemilu tahun ini lebih.

Suksesnya Pemilu Legislatif 9 April 2009 mendatang, juga didukung adanya aturan yang menentukan bahwa caleg dengan perolehan suara terbanyak yang berhak menduduki kursi dewan.

“Para caleg yang bersangkutan akan berupaya semaksimal mungkin mempengaruhi konstituennya untuk memilih. Kemudian masyarakat pemilih merasa mempunyai hubungan emosional dengan para caleg sehingga minat untuk ikut memilih saat hari H tinggi,”katanya.

Disebutkan, secara teknis, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu saat ini sudah sampai di kabupaten/kota. Seluruh logistik akan sampai ke KPPS H-3.

“Sehingga tidak akan menganggu proses pencontrengan pada hari H nanti akibat ketiadaan logistik seperti kertas, suara, formulir dan tinta,”ujarnya.

Anggota KPUD Provinsi Jambi lainnya, Ahzar Mulia SE menambahkan, Pemilu 2004 lalu tingkat keikutsertaan masyarakat kurang lebih 70–78 persen. Prediksi persentase keikutsertaan masyarakat pada Pemilu 2009 kurang lebih 80 persen.

Disebutkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kini bukan lagi menjadi persoalan. Karena sudah ditetapkan untuk Provinsi Jambi sebanyak 2.086.780 mata pilih.

Menurut Azhar Mulia, tidak ada lagi ruang untuk mereka yang tidak masuk DPT. Sesuai dengan undang–undang, mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak mempunyai hak untuk memilih. Karena tahapan untuk menjaring mata pilih tetap telah dilkakukan KPUD Provinsi Jambi sesuai prosedur. ruk

Dewan Minta Pengawasan Seleksi CP dan CL Diperketat

Jambi, Batak Pos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi melalui Komisi II (Ekbang) meminta Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seleksi calon petani (CP) dan lokasi lahan (CL) terkait program peremajaan ribuan hektar karet tua di Provinsi Jambi tahun 2009 ini. Seleksi penetapan petani dan lahan yang di lakukan sembilan bupati se-Provinsi Jambi harus diteliti ulang sehingga tidak merugikan petani.

Komisi II DPRD Provinsi Jambi juga meminta agar program peremajaan karet tahun 2009, seluas 16.500 hektar betul-betul tepat sasaran. Dewan juga mengkwatirkan program itu akan menimbulkan banyak masalah jika tidak dikerjakan dengan transparan.

Hal itu dikatakan, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Supriyono SH (PAN) kepada Batak Pos di ruang kerjanya, Kamis (2/4). Menurutnya, program peremajaan 16.500 hektar karet tua (KT) rakyat yang tersebar di sembilan kabupaten, harus dilakukan tepat sasaran. Seleksi penentuan calon petani dan lahan karet tersebut harus diprioritaskan kepada petani miskin.

Ditambahkan, program pemberian bantuan bibit karet pada program peremajaan karet petani tersebut, diharapkan jangan sampai menimbulkan kerugian bagi petani. Sebab dalam peremajaan itu, nasib petani juga harus dipikirkan pasca penebangan pohon karet yang tergolong tua tersebut.

Supriyono juga mempertayakan kelangsungan petani pasca penebangan pohon karet tua milik para petani. Pihaknya meminta Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk melakukan kerja sama dengan dinas pertanian untuk melakukan pertanian tanaman pangan (tumpang sari) hingga pohon karet hasil peremajaan tersebut dapat di sadap (menghasilkan).

“Kita mengkwatirkan nasib petani pasca penebangan pohon karet tua itu. Sebab mata pencaharian petani karet akan hilang selama lima tahun, hingga menunggu karet peremajaan itu menghasilkan,” katanya.

Disebutkan, dengan adanya program Pemerintah Provinsi Jambi peremajaan karet tua tersebut, diharapkan para petani dapat memiliki lahan karet dan bukan hanya sebagai penyadap karet.

Pihaknya juga meminta dinas terkait untuk hati-hati dalam menjalankan program itu, sebab menyangkut ribuan petani karet di Provinsi Jambi. “ Jika program itu tidak dilakukan dengan tepat sasaran, akan menimbulkan masalah bagi petani karet dan akan memicu konflik antar petani,” katanya. ruk

Program Peremajaan Karet Tua Terus Digenjot

Jambi, Batak Pos

Program Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi terus menggenjot proyek peremajaan karet (replanting) tua di Provinsi Jambi. Hal itu dilakukan karena komoditi karet merupakan salah satu unggulan perkebunan di Provinsi Jambi.

Karet menjadi sumber pendapatan daerah dan merupakan sumber pendapatan sebahagian besar petani. Walaupun akhir-akhir ini harga karet mengalami penurunan tetapi petani di hampir semua kabupaten tetap mengusahakan karet sesuai dengan potensi alam dan sumberdaya manusianya.

Program replanting Karet di Jambi merupakan program yang pro terhadap rakyat, dan akan tetap dilanjutkan. Disamping untuk meningkatkan produksi dari tanaman yang sudah tua untuk diremajakan dengan bibit unggul, juga berdampak terhadap penghijauan, bumi Provinsi Jambi akan menghijau sekaligus sebagai jawaban upaya untuk mengatasi pemanasan global.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Ir H. Tagor Mulia Nasution, MM kepada wartawan di Jambi, Rabu (1/4). Menurutnya, permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah rendahnya produktivitas terutama pada perkebunan rakyat yang baru mencapai 776 kilogram per hektar per tahun.

Sedangkan perkebunan besar swasta 936 kilogram per hektar per tahun. Rendahnya tingkat produktivitas antara lain disebabkan karena terbatasnya penggunaan bibit karet unggul, kurang pemeliharaan dan meningkatnya kondisi tanaman karet tua/rusak. Untuk pemecahan masalah tersebut tentu harus malalui pengembangan yang bertehnologi.

Disebutkan, pengembangan karet rakyat merupakan program strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Target pengembangan karet tahun 2009 seluas 16.500 HA.

Upaya percepatan yang telah dilakukan untuk mensukseskan kegiatan pengembangan karet tahun 2009 antara lain adalah : Pengorganisasian melalui pembentukan Tim internal Provinsi maupun Kabupaten, penetapan panitia pengadaan dan penetapan petugas pemeriksa barang.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan yaitu : Menyusun Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan dan mendistribusikannya keseluruh Kabupaten, Mengadakan rapat dengan mengundang seluruh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten, Koordinasi dan konsultasi kepada seluruh Bupati se Provinsi Jambi, Membuat MOU antara Bapak Gubernur Jambi dengan Bupati dalam upaya penegasan kerjasama mensukseskan Program Pengembangan Karet Rakyat Jambi tahun 2009.

Disebutkan, saat ini sedang berlangsung proses pemilihan penyedia barang untuk pengadaan bibit karet dan direncanakan pada awal Mei 2009 penyaluran bibit karet secara bertahap sudah dapat dilaksanakan.

Sosialisasi kegiatan secara berjenjang di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Kelompok Tani. Upaya telah dilakukan adalah :Sosialisasi kegiatan sampai ketingkat petani melalui pertemuan dan penyuluhan oleh petugas PPL. Sosialisasi prosedur dan syarat sertifikasi bibit.

Seleksi dan identifikasi Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) lebih awal dan terencana. Upaya-upaya yang sudah dan akan dilakukan :Menghimpun data CP/CL dari seluruh Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten. Melakukan Verifikasi hasil CP/CL, selanjutnya dilakukan penetapan CP/CL oleh Bupati.

Selanjutnya petani yang sudah ditetapkan akan melakukan pembukaan lahan dan persiapan tanam. Tim internal Provinsi dan Kabupaten selanjutnya melakukan monitoring pembukaan lahan dan persiapan tanam.

Menurut Tagor, kemudian penyiapan bibit karet klon unggul anjuran berlabel biru. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan antara lain : Sosialisasi penggunaan bibit karet berlabel biru melalui pertemuan penangkar, pelatihan penangkar dan publikasi melalui media massa.

Selanjutnya bimbingan dan pembinaan kepada penangkar serta memberi bantuan benih untuk batang bawah dan pembangunan kebun entres baik melalui dana APBN, APBD Provinsi maupun Kabupaten.

Memfasilitasi partisipasi perusahaan penangkar untuk melakukan investasi penyiapan bibit karet dan melakukan kemitraan dengan penangkar-penangkar kecil, dan kegiatan ini sekarang sedang menggeliat di Provinsi Jambi.

“Perusahaan-perusahaan penangkar yang berpartisipasi rata-rata telah menerapkan standar teknis pembibitan karet yang baik dengan melibatkan tenaga-tenaga ahli dari Balai-Balai Penelitian baik dari Pusat Penelitian Sungai Putih maupun dari Balai Penelitian Karet Sembawa,”katanya.

Disebutkan, pembangunan kebun entres karet. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah : Pembangunan kebun entres karet yang saat ini sudah mencapai 158 ha yang diperkirakan dapat mensuplay kebutuhan mata entres para penangkar karet. Kebun entres tersebut dibangun melalui dana APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten serta swadaya penangkar sendiri.

Kemudian penetapan petugas Pengawas Bibit Tanaman yang dikoordinir oleh Intalasi Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih ( IP2MB ) Jambi. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah : Penetapan petugas Pengawas Bibit Tanaman sebanyak 11 orang yang telah mendapat pendidikan khusus di Lembang Jawa Barat.

“Penetapan prosedur dan syarat sertifikasi bibit tanaman. Bibit tanaman sebelum diedarkan/didistribusikan sudah harus terlebih dahulu disertifikasi dan diberi label sehingga bibit yang diterima petani merupakan bibit yang berkualitas sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan,”ujarnya.

Disebutkan, dampak kehadiran perusahaan penangkar di Provinsi Jambi dinilai positif terhadap peningkatan perekonomian dipedesaan khususnya penyerapan tenaga kerja. Kegiatan pembibitan karet merupakan kegiatan padat karya sehingga pada setiap terminal bibit diperkirakan penyerapan tenaga kerja dapat mencapai 200 hingga 250 orang.

Menurut Tagor Nasution, pengembangan karet rakyat yang didanai melalui APBD Provinsi Jambi, sampai tahun 2008 telah berhasil menanam kebun karet lebih kurang seluas 21.000 hektar.

Pada tahun 2009, Pemerintah Provinsi Jambi, juga telah mentargetkan penanaman karet seluas 16.500 hektar. “Mudah-mudahan target seluas 130 ribu hektar akan kita capai ditahun 2010 nantinya, seiring dengan peningkatan luas lahan karet yang ditanam melalui dana APBD Kabupaten, dana APBN dan dari Pihak Swasta,”katanya.

Gubernur Jambi Drs H Zulkifli Nurdin, kepada wartawan di Jambi Rabu (1/4). Menurutnya, akibat pengaruh krisis financial di Amerika Serikat yang berimbas terhadap perekonomian dunia juga dirasakan oleh para petani karet di Jambi.

Harga karet masih anjlok sekitar Rp 3.500,- per kilogram (kg) sebelum krisis harga karet mencapai sekitar Rp 12.000 per kg. Hal ini akibat banyaknya industry mobil di luar negeri seperti di Amerika tutup. Industry ban mengurangi produksinya sehingga berimbas menurunnya permintaan terhadap karet alam.

Zulkifli Nurdin meminta petani Jambi untuk bersabar, karena dampak krisis tersebut tidak hanya dialami oleh petani Jambi, tetapi hampir seluruh dunia mengalaminya. “Suatu saat nanti kembali akan normal,”katanya.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2008 sebesar 7,16 persen tertinggi se-Sumatera dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1 persen Target pertumbuhan ekonomi Jambi berdasarkan RPJM-D Provinsi Jambi sebesar 7 hingga 7,5 persen terkoreksi menjadi 6,5 persen hingga 7 persen.

Hal ini dikarenakan menurunnya harga komoditi ekspor unggulan Jambi seperti sawit dan karet. Krisis tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Provinsi Jambi harus sudah bersiap diri untuk menghadapi krisis ini, antara lain dengan mempercepat pelaksanaann APBD tahun 2009. ruk

Puluhan Industri di Jambi tak Memiliki Pengelolaan Limbah Permanen

Jambi, Batak Pos

Sekitar 32 perusahaan industri pengolahan karet (rubber processing) dan minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang terletak di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jambi belum memiliki pengolahan limbah secara permanen. Masih banyak perusahaan yang terindikasi membuang limbah cair ke sungai Batanghari.

Pihak Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Provinsi Jambi sudah lama melayangkan surat ederan terkait dengan pengelolaan limbah cair puluhan perusahaan tersebut. Sejumlah perusahaan tersebut juga sudah disurati untuk tidak membuang limbah cair ke sungai sebelum diproses dengan benar.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Provinsi Jambi, Ir H.R.A.Rahman Poetra kepada Batak Pos, Rabu (1/4) menanggapi masih banyaknya perusahaan yang belum memiliki pengolahan limbah pernanen.

“Kami juga akan menyurati perusahaan tersebut untuk menggunakan 75 persen hasil proses limbahnya digunakan perusahaan bersangkutan. Jika limbah tersebut tidak dipakai oleh perusahaan, berarti limbah cair tersebut masih berbahaya dan tidak layak dibuang ke sungai,”katanya.

Menurut Rahman Poetra, sekitar 32 perwakilan dari perusahaan sudah pernah dipanggil Gubernur Jambi terkait dengan temuan perusahaan yang membuang limbah tanpa proses pengolahan limbah. Kemudian pengusaha tersebut menyanggupi permintaan Gubernur Jambi untuk membangun dam pengeloloaan limbah sebelum dibuang ke sungai.

“Kita juga akan menindak tegas perusahaan yang tidak mengelola limbahnya sesuai standar. Kita akan lakukan pengecekan kepada sejumlah perusahaan secara rutin. Jika terbukti bersalah, akan kita serahkan kepada Gubernur Jambi untuk diberi sanksi,”katanya.

Disebutkan, perusahaan yang terpantau menghasilkan limbah cair yakni, PT. Aneka Bumi Pratama (Kabupaten Batanghari-Karet), PT.Kurnia Tunggal (Muarojambi-Minyak Kelapa), PT.Trimitra Lestari (Tanjab Barat-CPO), PT.BBIP (Muarojambi-CPO), PT.Agro Indah Persada (Merangin-CPO), dan PT.Graha Cipta Bangko Jaya (Merangin-CPO).

Sedangkan 11 perusahaan yang terdeteksi bermasalah yakni PT.Sabak Indah (Tanjabtim-GLUE), PT.Kirana Sekernan (Muarojambi), PT.Bukit Bintang Sawit (Muarojambi), PT.Agro Mitra Madani (Tanjab Barat-), PT.Palma Abadi (Tanjab Barat), PT.KDA Langling (Merangin).

Selain itu, PT.Tunjuk Langit Sejahtera (Batanghari), PT.Jamika Raya (Bngo), PT.Mitra Sawit Jambi (Tanjab Barat) dan PT.Sumber Nusa Pertiwi (Muarojambi). Seluruh perusahaan tersebut bergerak dibidang perusahaan minyak mentah kelapa sawit.

Secara terpisah, Anggota Komisi III (Bidang Amdal) DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan SH (Fraksi PDIP) mengatakan, pihak Bapedalda Provinsi Jambi harus tegas menindak perusahaan yang membuang limbah ke sungai Batanghari.

“Ratusan ribu warga yang bermukim di sepanjang DAS Sungai Batanghari masih mengandalkan air sungai Batanghari untuk kehidupan sehari-harinya. Kita minta dinas terkait konsen terhadap pencemaran lingkungan tersebut,”katanya.

Pihaknya juga meminta pihak Bapedalda Provinsi Jambi untuk aktif melakukan pemantauan terhadap sejumlah perusahaan yang berkedudukan di sepanjang DAS Batanghari tersebut. Dewan juga meminta laporan hasil pemeriksaan dilayangkan ke Komisi III DPRD Provinsi Jambi. ruk