.

.
.

Wednesday, 25 March 2009

Melestarikan Dalihan Na Tolu Lewat Pesta Bona Taon Panjaitan Jambi

Jambi, Batak Pos

Melestarikan budaya dan adat Batak “Dalihan Na Tolu” lewat pesta Bona Taon (awal tahun) marga-marga perlu dilestarikan. Hal itu diwujudkan Pesta Bona Taon (pesta awal tahun) Punguan (kumpulan) Panjaitan Boru, Bere, Ibebere”, Minggu (22/3). Lewat pesta Bona Taon Marga, budaya dan adat Batak dapat tetap terjaga.

Demikian dikatakan Ketua Umum Punguan Marga Panjaitan Dohot Boru se Kota Jambi, Ir P Bernhard Panjaitan MM/ br Silaen pada acara pesta bona taon Panjaitan se Kota Jambi yang dihadiri sekitar 700 orang anggotanya di gedung Budi Mulia, Mayang Jambi.

Holong : Lagu “Holong” dilantunkan Bernhard Panjaitan (kedua dari kiri) dengan trio asuhannya yakni Trio Altova ( Alex Zebuoa, Tono Butar-Butar, Fauzan Samosir H), di Pesta Bona Taon Punguan Panjaitan/Boru di gedung Budi Mulia, Minggu (22/3). Tembang yang terinpirasi dari ayat Alkitab 1 Petrus 2 : 17 dan Kolose 3 : 14-15 itu mampu mengalang dana Rp 1.345.000. foto batak pos/rosenman manihuruk.

Pesta Bona Taon Punguan Panjaitan se Kota Jambi diawali dengan kebaktian singkat yang dipimpin oleh Praeses HKBP Distrik XXV Jambi, Pdt David F Sibuea MTh.

Pdt David F Sibuea MTh dalam kotbahnya mengatakan, agar kumpulan marga Panjaitan dan kerabatnya harus mampu hidup 3M, Marlasni roha (bersuka cita), Mengucap syukur dan Martamiang (berdoa).

Ketiganya harus saling beriringan agar kehidupan kumpulan marga Panjaitan se Kota Jambi saling tolong menolong dan saling mengasihi. Pdt David F Sibuea juga mengajak agar marga Panjaitan tidak akan lupa untuk berdoa. Karena doa merupakan kekuatan dalam berkarya.

Kemudian Bernhard Panjaitan menambahkan motto 3M yakni Marsijalangan (berjabat tangan), Menjalankan punguan Panjaitan dan Melestarikan Adat “Dalihan Na Tolu”. Ketiganya harus terwujud dalam kumpulan Panjaitan dan kerabatnya.

Disebutkan, selain melestarikan Adat Batak “Dalihan Na Tolu”, pesta Bona Taon Panjaitan/Boru se Kota Jambi juga sebagai ajang memupuk generasi muda Batak untuk cinta terhadap budaya, adat dan bahasa Batak.

“Selama ini generasi muda Batak sudah banyak tidak tahu bahasa Batak. Sehingga melalui pesta bona taon, agar anak-anak juga turut serta menghadirinya. Orang tua juga dihimbau untuk mengajari bahasa Batak terhadap anaknya,”katanya,

Menurut Bernhard Panjaitan, pesta bona taon juga sebagai ajang untuk membangun kaderisasi untuk mengabadikan adat Batak. Kemudian sebagai ajang mempererat tali silaturahmi di keluarga besar marga Panjaitan/Boru.

“Punguan marga Panjaitan se Kota Jambi harus mampu mewarnai pembangunan Provinsi Jambi. Punguan Panjaitan juga harus dikenal masyarakat luas di Provinsi Jambi. Sehingga seperti orang Jakarta mengatakan, Panjaitan itu “Pantas Jadi Panutan”, benar-benar terwujud,”katanya.

Lagu “Holong” ciptaan Bernhard Panjaitan juga dilantunkan Bernhard Panjaitan dengan trio asuhannya yakni Trio Altova ( Alex Zebuoa, Tono Butar-Butar, Fauzan Samosir H). Tembang yang terinpirasi dari ayat Alkitab 1 Petrus 2 : 17 dan Kolose 3 : 14-15 itu mampu mengalang dana Rp 1.345.000.

Pengurus Punguan Panjaitan/Boru se Kota Jambi juga memberikan hadiah bagi pelajar (SD, SMP, SMA) berprestasi dari anggota kumpulan. Hadiah itu diserahkan Ir E Panjaitan/br Pangaribuan, untuk memotivasi anak didik di marga Panjaitan untuk lebih berprestasi di sekolah masing-masing.

Pesta bona taon itu juga diadakan tor-tor dalam mencari dana. Penampilan Trio Altova dan Trio Rhumba Musik dengan tembang-tembang Batak membuat susana pesta tersebut meriah. Terkumpul dana puluhan juta rupiah untuk kepentingan organisasi Punguan Panjaiatan tersebut. ruk

Pesta Penggalangan Dana Renovasi HKBP Kotabaru Jambi Sukses

Jambi, Batak Pos

Pesta penggalangan dana renovasi gedung Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kotabaru-Jambi, Sabtu-Minggu (21-22/3) sukses dan bersahaja. Antusiasme jemaat dalam berpartisipasi dalam menyumbang sangat tinggi. Terkumpul dana lewat lelang serta tarian (tor-tor) jemaat HKBP ratusan juta Rupiah.

Puncak pesta dana renovasi tersebut dihadiri kurang lebih 3000 orang warga jemaat HKBP se-Distrik XXV Jambi (Kota Jambi dan sekitarnya). Kotbah kebaktian minggu dibawakan Praeses HKBP Distrik XXV Jambi, Pdt David F Sibuea MTh.

Ranting Berkat : Ranting "Berkat" penuh dengan uang (Rp 5 juta) dari warga jemaat HKBJ Jambi saat akan diberikan kepada Panitia yang menyambut dalam acara tortor, di depan Gereja HKBP Kotabaru Jambi, Sabtu (21/3).foto batak pos/rosenman manihuruk.


Pdt David F Sibuea MTh dalam kotbahnya minggu Letare (bersuka Citalah Bersama-sama dalam Tuhan) mengatakan, warga jemaat HKBP harus bisa hidup dengan motto 3B (Bersyukur, Berkat dan Bergandeng).

Menurutnya, artinya motto “3B” itu yakni HKBP harus mampu Bersyukur, HKBP menjadi Berkat dan HKBP Bergandengan sesama masyarakat lainnya ditengah kemajemukan suku dan agama.

Disebutkan, masyarakat HKBP Distrik XXV Jambi harus mampu membangun keharmonisan dalam bermasyarakat yang berbeda suku dan agama. “Gereja HKBP kedepan harus membangun partisipasi sosial ekonomi terhadap jemaat HKBP dan warga sekitar,”katanya.

Kehadiran Gereja HKBP Jambi, harus bisa menjadi suka cita dan tanda damei sejahtera bagi orang lain. HKBP sebagai citra dari orang Batak, harus dicintai orang lain dan suka memberi dengan suka cita. “Jemaat HKBP di Jambi, jemaat yang diberkati Tuhan,”ujarnya.

Ketua Panitia Pesta Renovasi, Ir D Tambunan/br Sinaga (Kepala BPN Provinsi Jambi) mengatakan, hidup warga jemaat HKBP Jambi harus bisa sejalan dengan Kidung Jemaat No 450.

“Yang isinya, hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar, janganlah tekabur. Dalam susahpun senang, dalam segala hal, Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendakNya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, Aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Apa artinya hidupmu? Bukankah ungkapan syukur,”ujar D Tambunan mengutik kidung tersebut.

Pengamatan Batak Pos menunjukkan, kehadiran Pdt PMT Simanungkalit STh dari HKBP Bogor menambah suasana pesta meriah. Dirinya mampu mengajak jemaat untuk melelang lagu Batak berjudul Poda Rp 5 juta yang dilantunkan Roma Trio (Sofya br Tampubolon, Debora br Simanjuntak, Ayu br Siahaan).

Kepiawaian Embas Trio (Marudut Sitorus-Andre Nababan-Fauzan Samosir H) dan Roma Trio melantunkan lagu-lagu Batak, membuat partisipasi jemaat HKBP dalam menyumbangkan dana semakin tak terhingga.

Krisis ekonomi global yang melanda masyarakat Indonesia saat ini, tampaknya tidak berpengaruh di acara Pesta dana HKBP tersebut. Panitia juga membuat kupon berhadiah dengan harga Rp 10.000 per lembar.

Hadiah kupon tersebut berupa sebuah Motor Supra Fit, 1 buah Lemari Es dan 1 buah Televisi 29Inchi LC. Hadiah tersebut sumbahsih dari jemaat. Sejumlah jemaat yang kehidupannya lumayan turut memberikan sumbah materi melalui lelang yang disediakan Panitia. ruk

Tetap Berpegang Teguh Pada Adat dan Budaya Batak

Sosok : Ir Erwin Hotman Pakpahan MM

Sibuk mengurusi sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi tak membuatnya luput terhadap adat dan budaya Batak dalam kesehariannya. Berpegang teguh kepada Adat dan Budaya Batak tetap dilakukannya meski hidup ditanah perantauan. Namun demikian dirinya juga tidak melupakan semboyan “Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung”.


Prissip keduanya saling beriringan dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu jabatan yang berpengaruh di PU Provinsi Jambi. Adalah Ir Erwin Hotman Pakpahan MM. Pria kelahiran Medan (Sumut) 04 Maret 1961 ini kini menjabat sebagai Kepala Program Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi di Dinas PU Provinsi Jambi.

Kesibukan pekerjaan tak membuat dirinya melupakan organisasi sosial seperti Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ). Bergabung di LBBJ merupakan sumbangsihnya dalam mengabadikan Adat dan Budaya Batak di Jambi.

“Walaupun kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing, setidaknya harus meluangkan waktu untuk organisasi sosial budaya. Selaku orang Batak harus sering ke pesta adat, dan juga peduli terhadap Adat, Budaya dan musik Batak. Kalau bukan kita yang mencintai Adat Budaya serta Musik Batak, siapa lagi!,”ujar pria lulusan sarjana/S1 Teknik Sipil-Jayabaya Jakarta ini kepada Batak Pos, baru-baru ini.

Suksesnya sejumlah kegiatan yang bercorakkan Adat, Budaya dan Musik Batak, tidak terlepas dari keterlibatannya. Namun dirinya selama ini hanya berkiprah dibelakang layar. Pria Batak satu ini memang tipe pria yang low profile.

Sukses pelaksanaan hiburan “Semalam di Tano Batak” di Jambi, Sabtu (7/3) lalu dengan mengusung Artis Benny Panjaitan, Joy Tobing dan Silaen Sister, juga berkat kepeduliannya.

Kecintaan Erwin Pakpahan terhadap musik tradisional Batak, juga ditampilkannya dengan menyuguhkan Gendang Batak dibawah asuhannya. Perhatiannya terhadap musisi dan musik tradisional Batak di Jambi juga tak terlepas dari dukungan atasannya Ir Bernhard Panjaitan MM (Pencipta Lagu Holong).

Tidak hanya dengan musisi Batak di Jambi, jaringannya dengan Musisi Batak ibukota juga begitu akrab. Hal itu tampak saat Benny Panjaitan dan Joy Tobing tampil di Jambi. Komunikasi mereka tentang adat, budaya dan musik Batak tampak saat ini.

Suami dari Rumesta, Amk menuturkan, semboyan Batak “ Dalihan Na Tolu” membuat dirinya tetap teguh menghargai orang lain, khususnya dikalangan masyarakat Batak.

Memiliki jabatan yang berpengaruh di PU Provinsi Jambi, tentu membuatnya selalu dihadapkan dengan para jurnalis (wartawan). Namun dirinya tetap merespon dan menghargai seluruh profesi orang, termasuk itu kalangan pers.

Sukses di Pekerjaan

Sementara itu, sarana infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian yang harus terus dibenahi di Provinsi Jambi. Sebagai pejabat penanggungjawab dari sarana infrastruktur tersebut, dirinta tetap memberikan yang terbaik bagi Pembangunan Provinsi Jambi.

Tak berlebihan, kalau prestasinya mengurusi infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi sungguh menggebirakan. Bahkan dirinya berkeinginan menyalurkan ilmunya di tanah kelahiran (Bona Pasogit).

Dinobatkan mendapat Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Tugas tahun 2006-2007 terbaik dari Menteri PU RI (No.136/KPTS/M/2008) pada tanggal 29 Januari 2008 lalu, merupakan bukti prestasinya mengurusi pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi. Dirinyapun ingin berbuat yang sama di Tanah Bona Pasogit (kampung halaman) Sumatera Utara.

Setidaknya suami dari Rumesta Amk ini telah menorehkan puluhan sejarah penanggungjawab lapangan pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi. Pengabdian itu dimulainya sejak 1987 hingga sekarang. Proyek jalan yang dibawah pengawasannya diantaranya peningkatan jalan dan jembatan se Provinsi Jambi tahun 1997-1998.

Kemudian pengembangan rehab dan pemeliharaan jembatan batas Bungo Tebo (Bute) batas Sumatera Barat tahun 1999-2000. Selanjutnya ayah dari tiga anak ini dipercaya sebagai kepala penanganan jalan Nasional dan jalan wilayah Subdin Praswil dan tata Ruang Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi tahun 2002 hingga 2005.

Sederetan jabatan yang dipangkunya telah memperoleh penghargaan yakni Satya Lancana Karya Satya X Tahun dari Presiden RI ( Keppres RI No.121/TK/Tahun 1998) tanggal 26 Nopember 1998.

Penghargaan Satya Lancana Karya Sapta 20 Tahun Presiden RI ( Keppres RI No.44870/4-16/2003) juga dia dapat pada 14 Juli 2003 lalu. Kemudian Penghargaan Kinerja Pelaksana Tugas tahun 2006-2007 (No.136/KPTS/M/2008) yang diserahkan Menteri PU RI pada 29 Januari 2008 di Jakarta.

Pria lulusan Sarjana Teknik Jurusan Sipil, Jayabaya Jakarta (1991-2000) dan Magister Managemen (MM) Labora Jakarta (1999-2005) ini menuturkan, dia ingin meraih sukses hingga ke puncak karier. Mendapat pangkat Penata Tk I dengan golongan III/d, sudah mendapat tiket pada kerier itu.

Dibidang pelatihan jabatan, pria yang tergolong law profile ini sudah mengikuti Diklat ADUM (1999-2000) dan SPAMA (Diklat PIM III). Kemudian penataran P4, TARPADNAS dan Pemilu. Dibidang pelatihan dan pendidikan, setidaknya belasan pelatihan yang diikutinya sejak tahun 1996 hingga 2008.

“Kalau soal pendidikan dan pangkat, sudah punya tiket. Bahkan dipelatihan kita juga menjadi nomor satu. Kemudian bidang penghargaan satu-satunya dari Provinsi Jambi. Ini sumbangsih saya untuk rakyat Provinsi Jambi,”kata pria lulusan STM Bangunan Deli Serdang (20 Mei 1980) ini.

Menurutnya, prestasi yang diraihnya kini, merupakan motivasi dari atasannya Kasubdin Praswil dan Tata Ruang Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM.

“Saya mengikuti jejak bos kita itu. Termasuk soal pendidikan bidang infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk managemen kerjanya. Kemudian mengenai Adat, Budaya dan Musik Batak, juga dukungan dari pan Ben,”ujarnya pria yang juga aktif di gereja HKBP Jambi ini. ruk (Berita Ini Sudah Naik di HU Batak Pos Edisi Ravu 18 Maret 2009).

UU KIP Mulai Disosialisasikan di Provinsi Jambi

Jambi, Batak Pos

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mulai disosialisasikan di kalangan pejabat hubungan masyarakat (humas) dari instansi pemerintah, BUMD, Mahasiswa, LSM dan Partai Politik di Provinsi Jambi. Sosialisasi tersebut disampaikan Departemen Kumonikasi dan Informatikan (Depkominfo) RI di Jambi, Selasa (24/3).

Puluhan peserta sosialisasi dari berbagai instansi dan organisasi tersebut disuguhkan materi tentang KIP yang mulai efektif berlaku April 2010 mendatang. Sosialisasi tersebut menampilkan pemateri Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Freddy H Tulung dan Peneliti Madya Bidang Komunikasi dan Media Badan Litbang SDM Depkominfo RI, Amin Sar Manihuruk Drs, MS.

Ditengah kesibukannya sebagai pembicara di Jambi, Amin Sar Manihuruk meluangkan waktu senggangnya bercengkrama dengan cucunya (Moses Juneri Manihuruk) di kamar hotel tempanya beristirahat. Foto Asenk Lee Saragih.

Menurut Freddy H Tulung, masyarakat Indonesia telah lama menantikan lahirnya sebuah Undang-Undang di Republik Indonesia yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Akhirnya Indonesia memiliki UUD tentang KIP yang ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

“Undang-Undang ini disahkan oleh DPR pada tanggal 3 April 2008. UU ini merupakan suatu perwujudan konkret proses demokrasi di Indonesia. Karena sebagai dasar hukum pemberian hak kepada masyarakat dalam memperolah informasi publik,”katanya.

Disebutkan, hal ini sejalan dengan bergulirnya era reformasi yang telah berjalan selama satu dasawarsa yang berimplikasi dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Sementara itu, Amin Sar Manihuruk mengatakan, korelasi keterbukaan informasi publik dengan akselerasi masyarakat informasi sangat signifikan. Mansyarakat mempunyai hak memperoleh informasi, dengan informasi masyarakat akan mempunyai ragam pengetahuan.

“Pengetahuan sangat kuat memutus rantai kebodohan dan kemiskinan. Dalam era KIP, seluruh badan publik wajib melayani permintaan informasi masyarakat pengguna informasi secara prima,”ujarnya.

Disebutkan, sebuah perjalanan panjang dari Kebebasan Memeroleh Informasi Publik (KMIP) ke KIP. Dari tahun 1999 hingga 3 April 2008 ( 9 tahun) UU KIP efektif berlaku April 2010. Era transparansi salah satu pilar reformasi, KIP sebagai tuntutan perkembangan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

“KIP guna mendukung perwujudan good governance. Mengubah paradigma lama (kecenderungan birokrasi yang tertutup) ke paradigma baru (transparansi birokrasi). Lalu kenapa bicara tentang KIP baru sekarang?, Indonesia sedang dan akan mengalami paradigma baru,”ujar Amin Sar Manihuruk.

Disebutkan, Indonesia sedang memperjuangkan lima pilar reformasi yakni, demokrasi, supremasi hukum, peningkatan kualitas implementasi HAM, transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara.

“Lahirnya KIP membuat peran pemerintah semakin berkurang dan peran masyarakat semakin menguat. Pemerintah harus menciptakan keterbukaan informasi publik. Kemudian konsekuensi logis dari transparansi dalam penyelenggaraan masyarakat, berbangsa dan bernegara,”katanya. ruk

Pemerintah Pusat Alokasikan Rp 62 Miliar Untuk Infrastruktur

Jambi, Batak Pos

Pemerintah pusat melalui APBN 2009 mengalokasikan dana Rp 62 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) guna membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tanjabtim mendapat Rp 11 milliar.

Demikian dikatakan Bupati Tanjabtim Drs Abdullah Hich kepada wartawan di Jambi, Selasa (24/3). Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Tanjabtim terus dipacu. Disebutkan, secara grafik kucuran dana APBN terus mengalami peningkatan.

Dana milliaran ini diperuntukkan guna kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp 32 milliar bagi 32 desa. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dikucurkan Rp 30 milliar dan dana perimbangan Rp 24 milliar.

”Dana inilah yang akan kita manfaatkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur. Apalagi saat ini seluruh kecamatan dalam wilayah Tanjabtim sudah bisa dilalui dengan jalan darat,” katanya.

Hich mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan ke kecamatan-kecamatan hingga ke pelosok desa merupakan prioritas bagi Pemkab Tanjabtim.

“Sederet program yang dilakukan Pemkab dalam mengangkat keterisoliran daerah Tanjab Timur terus dilakukan pemerintah. Tak hanya dalam kegiatan peningkatan infrastruktur, pemerintah melalui terus juga melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan gratis serta berobat gratis,”ujarnya.

Disebutkan, dari dana peningkatan infrastruktur sebesar Rp 30 milliar tersebut, akan dibagi menjadi Rp 15 Milliar untuk peningkatan pembangunan jalan dan Rp 15 miliar lagi buat kegiatan pembangunan pengairan.

“Pelaksanaan dana APBN ini akan mulai dilaksanakan bulan April mendatang setelah DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) diterima.”Bulan April mendatang sudah bisa dilakukan tender,” katanya.

Selain itu, pada tahun 2009 ini Tanjabtim juga kebagian Rp 11 milliar dari dana Alokasi Khusus. Dana ini diberikan kepada dinas instansi terkait sesuai dengan alokasi peruntukkan kegiatan yang dianggarkan dalam dana DAK. ruk

Sawmil Liar di Lokasi Eks PT Asialog Marak

Jambi, Batak Pos

Aktifitas sawmil (pabrik penggergajian kayu) liar di sekitar lokasi eks PT Asialog dan Taman Hutan Raya (Tahura) Senami Batanghari hingga kini masih marak. Bahkan sawmill illegal itu diketahui sudah beroperasi lama tanpa adanya penertiban pihak terkait.

Demikian diungkapkan Anggota LSM Forum Penyelamat Hutan Jambi (FPHJ), Pahrin Siregar kepada Batak Pos, Senin (23/3). Menurutnya, aktivitas illegal logging di wilayah eks PT Asialog dan Tahura Senami hingga kini masih marak.

Disebutkan, hasil kayu log ataupun kayu gergajian (KGG) yang keluar dari lokasi tersebut dengan mudah ditampung disalah satu perusahaan moulding besar yang berada disekitar kawasan tersebut.

“Produksi kayu illegal dari kawasan Asialog dan Tahura Senami, kini dengan mudah ditampung perusahaan moulding di sekitar Panerokan. Perusahaan moulding itu juga menerima kayu yang tidak jelas sumber dan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH),”katanya.

LSM FPHJ meminta aparat terkait untuk menindak dugaan praktek illegal logging tersebut. Pihak FPHJ juga menghimbai agar aparat hukum bekerja secara professional. Sehingga pemilik kayu illegal yang sesungghnya mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Kita banyak melihat perkembangan pengusutan kasus ilagal logging banyak tidak sampai kemeja hijau. Kami juga siap membantu dan mengawal proses penyelidikan ilagal logging hingga sampai kepengadilan,”ujarnya. ruk

Pemprov Jambi Ajukan Perda Pemanfaatan Jalan Produksi

Jambi, Batak Pos

Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan jalan produksi tentang angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan. Ranperda itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (23/3).

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, mengatakan, Renperda itu penting guna menjaga ketahanan jalan di Jambi. Selain itu juga dibutuhkan dalam penyelenggaraan transpotasi darat, yaitu jalan raya sebagai bagian dari sistim transpotasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan politik di Provinsi Jambi.

Menurut Gubernur, dari aspek ekonomi, jalan sebagai prasarana transportasi untuk kelancaran angkutan orang dan barang, serta produksi yang dihasilkan oleh produsen untuk sampai ke pasar dan konsumen akhir.

“Dari aspek sosial budaya, kebersamaan jalan adalah membuka cakrawala pandang bagi masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial dalam membangun toleransi dan mencairkan sekat budaya berbagai daerah yang ada di nusantara, khususunya di Provinsi Jambi,”katanya.

Namun daya dukung jalan yang ada di Provinsi Jambi saat ini klasifikasi III A, dengan kemampuan daya dukung berat kendaraan sebesar delapan ton muatan sumbu terberat (MST).

“Berarti kendaraan angkutan yang melebihi delapan ton MST tentu saja tidak dibolehkan melalui jalan dengan klasifikasi III A tersebut. Kenyataan dapat dilihat langsung maupun pemberitaan yang ditulis media massa, menunjukkan bahwa banyak kendaraan angkkutan barang yang membawa hasil tambang dan hasil perkebunan melewati jalan di Provinsi Jambi dengan muatan melebihi delapan ton MST,”katanya.

Disebutkan, menerbitkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan, guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan.

Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan daerah, merupakan pegangan bagi aparat Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. ruk

PAD Provinsi Jambi 2008 Melampaui Target

Jambi, Batak Pos

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi tahun 2008 berhasil melampaui target sebesar 37,71 persen, dari target Rp 454,44 milyar terealisir sebesar Rp 624,81 milyar atau 137,71 persen. APBD Provinsi Jambi tahun 2008 berjumlah Rp1,615 triliun, terdiri dari pendapatan sebesar Rp 1,261 triliun.

Angka tersebut diperoleh dari PAD yang ditargetkan sebesar 37,71 persen, dari target Rp 454,44 milyar terealisir sebesar Rp 624,81 milyar atau 137,71 persen. Pendapatan transfer berupa dana perimbangan dana dana penyesuaian yang ditargetkan Rp 748,33 milyar, terealisir sebesar Rp 745,86 milyar atau 99,67 persen.

Dari dana lain-lain yang ditargetkan Rp 58,699 milyar, terealisasi sebesar Rp 64,41 milyar atau 109,78 persen. Kemudian penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan Rp 359,487 milyar terealisasi 100 persen yang digunakan untuk menutupi defisit, yaitu selisih total belanja dibanding total pendapatan tahun anggaran 2008.

Sedangkan untuk sisi belanja dianggarkan sebesar Rp 1,615 triliun terealisir Rp 1,403 triliun atau 86,84 persen yang terdiri, belanaja tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp 596,62 miliar, terealisasi Rp 510,06 milar atau 85,49 persen.

Sementara belanja langsung dianggarkan Rp 1,039 terealisir Rp.893,26 milar atau 87,63 persen. Dari pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2008 terdapat sisa lebih anggaran (SILPA) sebesar Rp 386,30 milyar yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun 2009.

Demikian penjelasan Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin, Senin (23/03), dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2008, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi H. Zurman Manap, yang dihadiri para wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, unsure Muspida, tenaga ahli DPRD Provinsi Jambi, para Kepala Dinas/Instansi Provinsi Jambi, Pimpinan Parpol, Pimpinan Organisasi Wanita dan undangan lainnya.

Menurut Zulkifli Nurdin, dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2008 Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota serta Instansi Vertikal berjumlah Rp 6,525 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.3,380 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK – non DR) sebesar Rp 420,457 miliar, dana dekonsentrasi Rp 454,675 miliar, dana tugas pembantu Rp 293,694 miliar, dan dana Kantor Pusat/daerah untuk instansi vertical yang ada di Provinsi Jambi sebesar Rp 1,985 triliun. ruk

Budidaya Perikanan Belum Menguntungkan Petani

Jambi, Batak Pos

Program budidaya ikan patin Jambi yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Jambi belum mampu mensejahterakan petani Jambi. Sulitnya pemasaran ikan patin Jambi serta harganya jauh dari harapan, membuat petani enggan melanjutkan program tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan (PDIP) kepada Batak Pos, Senin (23/3) mengatakan, sulitnya pemasaran ikan patin Jambi, salah satu faktor membuat masyarakat petani urung melanjutkan program budidaya tersebut.

“Kita anjurkan Dinas DKP Provinsi Jambi mengalihkan program tersebut dengan jenis ikal lain. Seperti ikan nila, gurami dan lele atau ikan mas. Pangsa pasar ikan air tawar tersebut sangat diminati konsumen. Kemudian harga pasar juga menjanjikan bagi petani budidaya,”katanya.

Disebutkan, sulitnya pemasaran budidaya ikan patin jambi tersebut, akan merugikan petani. Karena modal dan tenaga yang dikeluarkan untuk budidaya tersebut sangatlah mahal. Sementara pangsa pasar tidak menjanjikan bagi penghasilan.

Sementara itu, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengatakan, budidaya perikanan di Jambi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal itu dalam upaya menyerap tenaga kerja masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membuka lapangan kerja.

Menurut Zulkifli Nurdin, program Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas DKP Provinsi Jambi adalah budidaya perikanan keramba dan kolam. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam mengembangkan sektor ini, dinas DKP selalu memotivasi masyarakat untuk mengembangkan budidaya ikan, dan DKP selalu siap memberikan bantuan.

Lahan Tidur

Sementara itu di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, 25 hektar lahan tidur milik masyarakat, dijadikan menjadi kolam ikan dalam. Lokasi yang terletak di jalan Lintas Timurkini membuahkan hasil.

“Lokasi ini sekarang telah berubah menjadi lokasi budidaya ikan kolam. Disamping telah membuka lapangan pekerjaan juga telah memberikan penghasilan bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penebang kayu dan di perusahaan-perusahaan perkayuan,”ujar Zulkifli Nurdin.

Kepala Dinas DKP Provinsi Jambi, Ir Herman Suherman menjelaskan, hingga Maret 2009, pihaknya telah dapat diselesaikan sebanyak 44 kolam, dari yang direncanakan setiap hektarnya akan dibuat 20 kolam.

Menurutnya, sesungguhnya Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota sangat berkeinginan untuk memenuhi permintaan masyarakat.

“Namun dengan kondisi keuangan saat ini yang semakin sulit maka partisipasi masyarakat juga sangat diharapan. Kelompok tani di Sungai Duren yang mendapat bantuan keramba dari pemerintah sebanyak 45 unit, dari swadaya masyarakatnya berkembang menjadi 100 unit,”katanya.

Demikiajn juga pembuatan kolam, di Kasang Pudak, Muarojambi pemerintah membantu 66 kolam, hasil swadaya masyarakat berkembang menjadi 2.200 kolam.

Mengenai harga ikan patin Jambi, kata Herman Suherman, sesungguhnya harga saat ini cukup bagus. Dimana ikan hasil tangkapan dari laut berkurang, karena terjadinya badai, dan hasil tangkapan di perairan sungai juga berkurang karena sungai saat ini sedang naik (pasang).

“Harga ikan dari petani saat ini mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Disamping mengikuti mekanisme pasar, jika persediaan banyak tentunya akan turun dan sebaliknya. Tetapi tidak ada haraga ikan yang hanya Rp10.000,”katanya.

Disebutkan, guna mengantisipasi anjloknya harga ikan patin Jambi, dikembangkan usaha pengolahan ikan seperti abon. Pada tahun 2009 ini akan dibantu alat pengolahan dan packingnya.

“Bantuan sepeda motor keliling untuk mempermudah pemasaran. Petani juga dihimbau untuk melakukan diversifikasi ikan selain patin Jambi, misalnya nila, betok, gurami, lele yang juga diminati masyarakat, sehingga harga bisa stabil,”katanya. ruk

Jusuf Kalla Berjanji Sejahterakan Rakyat Miskin

Jambi, Batak Pos

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, H Jusuf Kalla (JK) berjanji akan mensejahterakan rakyat miskin jika dirinya terpilih jadi Presiden RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Guna mewujudkan hal tersebut JK memohon rakyat Jambi untuk memilih Partai Golkar pada Pemilu Legislatif Kamis 9 April 2009 mendatang.

Janji politik JK tersebut dikatakannya dalam orasi politik saat Kampanye terbuka Partai Golkar di lapangan hitam KONI Jambi, Minggu (22/3). Kampanye tersebut dihadiri ribuan massa Golkar hingga memacetkan jalan dari dua arah berlawanan. Kampanye tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan.

Orasi politik JK dalam kampanye Golkar itu hanya berlangsung beberapa menit. JK lebih memilih beryanyi ria dan melakukan dialog dengan masyarakat. Dalam satu dialog dengan Yanto, seorang buruh pembuat batubata yang tinggal di daerah Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, JK berjanji kalau terpilih menjadi Presiden RI, akan lebih baik dan lebih cepat mencapai tujuan Indonesia yang aman dan sejahtera.

Dalam dialog tersebut Yanto mengaku kepada JK, sejak krisis global harga beras cukup tinggi dan tidak seimbang dengan pendapatan serta sulitnya bahan bakar. “Kami mengharapkan jika Bapak JK terpilih menjadi presiden, bisa menurunkan harga beras serta mengatasi krisis ekonomi ini,” kata Yanto.

Hal senada juga dikeluhkan Eka, salah seorang ibu rumah tangga di Jambi. Eka mengusulkan kepada JK untuk bisa memperhatikan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta membuka lapangan kerja di Propinsi Jambi.

“Kalau Pak JK terpilih menjadi Presiden RI, agar masalah pendidikan, kesehatan serta membuka lapangan kerja menjadi prioritas. Di Provinsi Jambi jumlah pengangguran terus bertambah. Sementara lapangan kerja sangat minim,”katanya.

Menjawab keluhan masyarakat itu, JK berjanji akan membuktikan didalam pemerintahanya nanti, jika terpilih jadi orang nomor satu di Negara RI ini.

Untuk mewujudkan itu, JK, mengajak seluruh masyarakat untuk memilih Partai Golkar pada Pemilu Legislatif Kamis 9 April 2009 mendatang. Kepada calon legislative (caleg) dari Partai Golkar untuk bekerja keras, memenangkan Pemilu mendatang.

“Karena Golkar telah membuktikan selama ini, mampu membawa kemakmuran dan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Partai Golkar akan membawa perubahan ke pada kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat miskin,”katanya. ruk

Monday, 23 March 2009

Kejati Jambi Kesulitan Tetapkan Tersangka Korupsi PLTG Rp 7 Miliar

Jambi, Batak Pos

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi hingga kini masih kesulitan menyeret tersangka dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjungjabung Power (TJP) yang menelan dana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) Rp 12 Miliar. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jambi ditemukan Rp 7 miliar dana tidak jelas pertanggungjawabannya.

Sejumlah pejabat Pemkab Tanjabar serta pejabat instansi lainnya sudah diperiksa Kejati jambi dalam tiga bulan terakhir ini. Namun hingga Jumat (20/3) Kejati Jambi belum menyeret tersangka dalam kasus korupsi sebesar Rp 7 miliar tersebut. Kini Kejati Jambi masih mengumpulkan bukti-bukti penyimpangan dana Rp 7 miliar dari Rp 12 miliar investasi Pemkab Tanjabar.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Andi Ashari, kepada Batak Pos, Jumat (20/3) mengatakan, pemeriksaaan sejumlah saksi masih masalah pengesahan Momorendum of Understanding (MoU) pada pembangunan PLTG Tanjungjabung Power (TJP) yang menghabiskan dana Pemda sebanyak Rp 12 Miliar.

Tim penyidik Kejati Jambi Kamis (19/3) kembali memanggil dua saksi yakni Kabag Organisasi Tanjabar, Muslih, dan Kepala Banwasda Pemkab Tanjabar Gatot Suharto.

Menurut Andi, hingga Jumat (20/3) belum ada dugaan tersangka. “Kasus ini cukup berat karena melibatkan Pemda Tanjabar, BUMD dan PT TJP. Tapi Kejati Jambi akan terus mengumpulkan data-data guna membongkar kasus ini,”katanya.

Sebelumnya, penyidik Kejati Jambi juga telah memeriksa mantan Asisten III Pemkab Tanjabar yang kini menjabat sebagai Kepala Bappeda Tanjabbar, Ambok Tuo, dan Kepala Kantor Aset Daerah, Masrizal. Mereka diperiksa Selasa (17/3) lalu.

Pemeriksaan keduanya mencari dasar hukum atas kerjasama yang dilakukan Pemkab Tanjabar dengan PT Tanjungjabung Power. Nama Ambok Tuo dan Masrizal ikut terseret karena diduga ikut mengesahkan MoU pada pembangunan PLTG Tanjungjabung Power tersebut.

Menurut Andi Ashari, penyidik Kejati Jambi memanggil Ambok dan Masrizal guna memeriksa sumber hukum yang dipakai dalam pengucuran dana Pemda Tanjabar tersebut.

Sesuai pasal 41 UU No 1 Tahun 2000 tentang pembendaharaan negara yang isinya, setiap perjanjian kerjasama Pemda dengan BUMN atau BUMD harus dilandasi Perda yang sah. “Sementara mereka itu hanya memakai MoU tanpa ada Perda yang mengesahkan.

Dalam pemeriksan BPK sebelumnya, ditemukan indikasi raibnya uang sebesar Rp 7 miliar dari Rp 12 miliar yang diinvestasikan BUMD (Pemda) Tanjabar ke PT Tanjung Jabung Power (TJP).

Pada kasus ini penyidik telah memeriksa beberapa saksi diantaranya Bambang Sutedjo Direktur PT TJP, Kabag Ekonomi Yan Ery, SPT, Kabag Keuangan Diky Subianda, Direktur BUMD Jabung Sakti Iriyani, karyawan TJP dan Kepala PLN Tungkal, Teguh Suryadi.

Polisi Turut Mengusut

Sementara itu Polres Tanjabar juga ikut mengusut kasus ini. Bahkan Direktur PT Tanjungjabung Power (TJP), Bambang Sutedjo (54) sudah dijadikan tersangka dan sudah menjadi tahanan luar Polres Tanjabar sejak 7 April 2009 lalu.

Bambang Sutedjo ditetepakan sebagai tersangka karena terbukti menggelapkan dan menipu saham milik Pemda Tanjabar Rp 7 miliar. Bambang dilaporkan oleh Direktur BUMD Jabung Sakti, Ir. Iriyani, di Polres Tanjungjabung Barat.

Kapolres Tanjab Barat, AKBP, Dul Alim, menyebutkan, jaminan untuk memberikan status tahan luar kepada Direktur PT. TJP ini, adalah istrinya. Namun untuk proses hukumnya masih berlanjut.

Seperti diketahui, laporan dugaan penggelapan dan penipuan oleh Direktur BUMD Jabung Sakti, Ir Iriyani itu, tertanggal 31 Desember 2008 dengan nopol B-220/XII/2008 lalu. Laporan itu tentang saham pemda yang hilang pada PLTG sebesar Rp 7 miliar.

Kapolres Tanjabar mengatakan, tersangka terbukti melakukan pemalsuan surat menyurat. Diantaranya, dia membuat akta pendirian perusahaan dengan mengunakan empat Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda. Tiga KTP daerah kabupaten Tanjab Barat, dan satunya KTP Jakarta.

Penyidik Polres Tanjabar juga telah memeriksa General Manager PLN S2JB, (Sumatera Selatatan, Jambi, Bengkulu), Ir Harry Jaya Pahlawan, Selasa (20/01/09) lalu.

Terungkapnya kasus korupsi PLTG tersebut berawal hasil temuan BPK terkaitnya berkurangnya uang pemda sebesar Rp 7 miliar dari total investasi sebesar Rp 12 miliar pada PLTG, yang dimulai sejak tahun 2005.

Dari investasi itu Pemda Tanjabar mewakilkan pihak BUMD terhadap pembangunan PLTG yang berada di jalan Jambi-Kualatungkal tepatnya Simpang Abadi, Desa Pematang Lumut, Kabupaten Tanjab Barat. Total dana yang diinvestasikan sebesar Rp 12 miliar. Tapi pihak PT TJP hanya mengakui investasi hanya Rp 5 miliar.

Penyidik Polres Tanjabar telah memeriksa beberapa saksi. Diantaranya Bambang Sutedjo, Direktur PT TJP, Kabag Ekonomi, Yan Ery, SPT, Kabag Keuangan, Diky Subianda, Direktur BUMD Jabung, Sakti Iriyani, karyawan TJP dan Kepala PLN Tungkal, Teguh Suryadi.

Namun hingga Jumat (20/3) pihak Kejati Jambi dan Polres Tanjabar belum ada menyeret tersangka ke tahanan. Bahkan Ketua Presedium LSM Gerakan Anti Korupsi (Garansi) Jambi Ir Nasroel Yasir menilai Kejati Jambi dan Polres Tanjabar lamban dalam menangani kasus tersebut.

Pihaknya juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus tersebut. Karena LSM di Tanjabar juga telah melaporkan kasus ini ke KPK. ruk

Polri Perlu Turun Tangan Berantas Pembalakan Liar di Perbatasan Jambi-Sumsel

Jambi, Batak Pos

Tim Mabes Polri perlu turun tangan guna mengatasi aksi pembalakan liar (ilagal logging) di hutan produksi (HP) dan hutan lindung (HL) di perbatasan Jambi-Sumatera Selatan. Hingga kini aksi pembalakan liar di sana masih marak. Sementara Polda Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Kabupaten Muarojambi kesulitan dalam pengawasan karena minimnya anggaran.

Demikian dikatakan Anggota LSM -Forum Penyelamatan Hutan Jambi, Pahrin Siregar kepada Batak Pos, Jumat (20/3). Menurutnya, minimnya kinerja Polda Jambi dan Dinas Kehutanan Kabupaten Muarojambi dan Provinsi Jambi di sana, soalnya yg pertama mungkin mereka kurang biaya karena medannnya luas kemudian pelakunya cukup banyak.

Disebutkan, seharusnya Polda Jambi dan dinas kehutanan terkait harus mampu menyidik hingga pada pembeli kayu jarahan dan pelaku penjualnya ke Jakarta. Kemudian sindikat pnyedia dokumen faktur kayu olahan fiktif untuk mengangkut ke Jakarta itu harus diusut tuntas

“Padahal datanya ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dukung biaya dan supervisi dari Mabes Polri perlu guna mengungkap praktek illegal logging tersebut. Di sana pemainnya banyak dengan sistem beritngkat. Jadi pelaku penebangan dan penggesek dimodali oleh beberapa cukong. Kemudian dibeli dan dijual ke Jakarta dengan dokumen faktur dari Sumatera Barat atau Lubuk Linggau. Sebagian kecil ada dijual ke bangsal-bangsal di Kota Jambi,”katanya.

Menurut Pahrin, di lokasi illegal logging perbatasan Jambi-Sumsel juga ada beberapa oknum aparat yang membecking. Hutan di wilayah Jambi Jambi kini sudah 2000 hektar ludes dijarah. Sementara di wilayah Sumsel mencapai 1500 hektar.

Secara terpisah, Ketua LSM NP-SAND, Donny Pasaribu SP mengatakan, keberadaan hutan di kawasan hutan produksi (HP) di perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan kini masih rawan pembalakan liar. Pelaku pembalakan liar itu umumnya berasal dari Sumsel, Lampung serta masyarakat Jambi sendiri. Praktek pembalakan liar di wilayah itu sudah berlangsung lama.

Menurutnyam, pembalakan liar di perbatasan Jambi-Sumsel kini sudah merambah ke Taman Nasional Berbak (TNB). Bahkan oknum aparat diduga terlibat dalam pembalakan liar tersebut.

Disebutkan, perambahan hutan di wilayah perbatasan Jambi-Sumsel hamper menghabiskan 10 hektar setiap harinya. Kayu-kayu yang ditebang keluar dari dua arah wilayah hutan, seperti wilayah Jambi Petaling dan arah menuju Palembang.

“Sungguh ironis memang. Penanggulangan perambahan hutan oleh Pemerintah Provinsi Jambi masih minim. Bahkan diketahuinya lokasi perambahan hutan di wilayah Jambi-Sumsel akibat tewasnya 9 korban buruh pembalakan liar akibat diterkam Harimau Sumatera. Ini menjadi perhatian instansi Kehutanan dan Jajaran Polda Jambi,”katanya. ruk

Pemerintah Provinsi Jambi Kesulitan Menata DAS Batanghari

Jambi, Batak Pos

Pemerintah Provinsi Jambi masih kesulitan melakukan penataaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari karena koordinasi yang belum padu antara pemerintah kabupaten sejak otonomi daerah. Selain itu, juga sulitnya pendanaan program memulihkan DAS Batanghari tersebut.

Kepala Badan Pengawasan Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Jambi, Ir. H.R.A Racman Poetera melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengendalian, Ir. Abren Yusuf kepada wartawan, Jumat (20/3) mengatakan, alokasi dana untuk program penataan DAS Batanghari sangat minim. Sementara dana yang dibutuhkan untuk menata kembali DAS Batanghari tersebut tidaklah sedikit.

Menurutnya, pemulihan DAS Batanghari yang kini masuk dalam kategori kritis, sangat sulit. Sebab, katanya, belum ada kerjasama yang fokus menangani kelestarian lingkungan, khususnya DAS Batanghari. “Alokasi dana untuk lingkungan hidup pada APBD Kabupaten, Kota dan Provinsi sangat minim,”katanya.

Disebutkan, semakin kristisnya DAS Batanghari disebabkan masih maraknya penjarahan hutan, pembangunan pabrik-pabrik di pinggiran sungai, maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI), maraknya penambangan pasir, serta faktor manusia lainnya.

“Pemerintah Provinsi Jambi sudah membentuk tim program “Batanghari Bersih” tahun 2006 lalu. Namun kinerja tim ini belum menunjukkan hasil yang berarti. Kita libatkan seluruh lapisan masyarakat untuk program tersebut. Dari kabupaten hingga ketingkat Pemerintah Provinsi Jambi,”katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III (Bidang Pembangunan dan Analisis Dampak Lingkungan) DPRD Provinsi Jambi, H Libran SE mengatakan, harus dibentuk tim terpadu yang solid dan paham pada bidang lingkungan, khususnya DAS Batanghari.

Menurutnya, tim program “Sungai Batanghari Bersih” harus menjalankan tugas dan fungsinya secara serius dan profesional, sehingga persoalan DAS dan air Sungai Batanghari dapat teratasi.

“Hingga kini sedikitnya 400 PETI masih beroperasi di sungai Batanghari. Selain itu penertiban perusahaan yang membuang limbah ke sungai harus ditegakkan, serta penertiban WC di sepanjang sungai,”katanya. Ruk

Petani Keramba Ikan Patin Kesulitan Pemasaran

Jambi, Batak Pos

Ratusan petani ikan keramba jenis Patin Jambi mengeluhkan sulitnya pemasaran hasil budidaya ikan mereka. PT.Manggalindo, satu-satunya perusahaan procesing ikan Patin Jambi tidak mampu menampung hasil panen petani ikan keramba tersebut.

Bahkan kini petani keramba ikan patin Jambi mengalihkan jenis ikan keramba ke ikan Nila dan ikan mas. Hal itu dilakukan karena sulitnya memasarkan ikan patin di Jambi. Selain kesulitan pemasaran, harga juga kurang menguntungkan petani.

Ketua Kelompok Tani Desa Lopak Aur, Muarojambi, Amin, kepada Batak Pos, Kamis (18/3) mengatakan, produksi budidaya petani ikan keramba kini mulai resah akibat tidak adanya pemasaran yang jelas. Para petani meminta agar perusahaan PT Manggalindo menampung seluruh hasil panen petani.

“Perusahaan itu menjual paken ikan ratusan ton setiap minggunya. Mereka menjanjikan akan menampung hasil panen ikan keramba petani. Namun, panen raya Juli lalu, tidak semuanya ditampung dengan alasan kesulitan mengekspor ikan patin dengan alasan jalan kurang memadai,”katanya.

Menurut Amin, produksi petani keramba di Desa Lopak Aur mencapai puluhan ton per keramba. Sementara panen raya sekali dalam enam bulan dengan jumlah keramba 50 unit keramba. Bahkan penambahan keramba tahun 2008 lalu mencapai 400 unit keramba.

Bantauan program budidaya ikan patin Jambi dari Dinas Perikanan dan Kelauatan (DKP) Provinsi Jambi akan sia-sia karena tidak menguntungkan petani. Bahkan kini petani mulai meninggalkan keramba ikan di Sungai Batanghari dan beralih ke ikan tambak.

Menanggapi keluhan petani keramba Lopak Aur, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ir Sjafril Alamsyah mengakatan, proses pelaksanaan budidaya ikan keramba sudah menyimpang dari jalur.

“Seharusnya pihak eksekutif dari awal memikirkan pemasaran hasil produksi ikan keramba tersebut. Sehingga hasil panen keramba langsung terdistribusi sehingga petani tidak merugi. Kita minta eksekutif menyikapi keluhan masyarakat tersebut,”katanya.

Menurutnya, sebaiknya Pemerintah Provinsi Jambi mengalihkan program budidaya ikan patin Jambi ke ikan nila atau ikan mas. Karena jenis ikan tersebut lebih mendapat pangsa pasar di Jambi serta menguntungkan petani ikan. ruk

Ratusan Hektar Lahan Tidur di Muarojambi Masih Terbengkalai

Muarojambi, Batak Pos

Seluas 270.365 hektar lahan tidur (sleping land) di Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi hingga kini belum tergarap atau masih terbengkalai. Pemerintah setempat kini berupaya untuk memanfaatkan lahan tersebut menjadi sentra tanaman pangan.

Luas wilayah Kabupaten Muarojambi sekitar 524.600, sekitar 485.100 hektar adalah lahan kering. Seluas 55,73 persen lahan kering tersebut belum dimanfaatkan. Pemerintah setempat memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk tanaman holtokultura dan perkebunan sawit.

Demikian dikemukakan Bupati Muarojambi, H Burhanuddin Mahir SH kepada wartawan di Muarojambi, Kamis (19/3). Menurutnya, Pemkab Muarojambi kini tengah berupayan untuk memanfaatkan lahan tidur tersebut untuk tanaman pangan.

Disebutkan, lahan tidur itu hampir terdapat di semua kecamatan. Sebagian berupa lahan gambut dan rawa-rawa. Sementara bagian lain berupa dataran tinggi dan perbukitan. Pemkab setempat kini memotivasi masyarakat untuk mengarap lahan-lahan yang ada dengan optimal, sehingga bernilai guna.

Pemkab Muarojambi sendiri, kini telah melakukan upaya optimalisasi dengan cara mencetak sawah baru di Kecamatan Jaluko dan Kumpeh. Lahan itu dimanfaatkan untuk tanaman padi dan membuat kolam ikan.

Pemkab Muarojambi juga tahun ini berupaya untuk memperluas pertanian padi sawah guna mewujudkan swasembada beras di Provinsi Jambi. Selain pertanian padi sawah, lahan rawa juga digarap menjadi tambak ikan patin dan ikan tawar lainnya. ruk

Parpol dan Caleg “Mati Gaya” Rebut Simpatik Rakyat

Jambi, Batak Pos

Partai politik (parpol) dan calon legislatif Pemilu 2009 di Jambi kini banyak “mati gaya” untuk menggaet simpatik rakyat khususnya pemilih. Hal itu tampak dengan sepinya kampanye Parpol dan caleg di Jambi pada masa kampanye terbuka ini.

Sejumlah parpol dan caleg lebih memilih fokus kepada sosialisasi dan konselidasi. Pantauan Batak Pos, Rabu (18/3) di sejumlah tempat strategis kampanye, masih tampak sepi. Kota Jambi tampak lengang tanpa atribut parpol dan baliho caleg.

Firman (34), warga Kambang, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi kepada Batak Pos, Rabu (18/3) mengatakan, para caleg dan parpol kini mati gaya dalam merayu dan membujuk rakyat. Selain itu diduga para caleg dan parpol juga mengalami devisit anggaran untuk kampanye terbuka.

“Kampanye Pemilu 2004 lalu Parpol sangat gencar dalam kampanye terbuka. Kini sepi sekali. Kali ini para caleg lebih memilih mensosialisasikan dirinya daripada partainya. Egoisme kini lebih menonjol dibandingkan kepentingan partai. Bayangkan saja, caleg dari satu partai jorjoran mengkampanyekan dirinya masing-masing, bukan visi dan misi partainya,”kata Firman, yang juga aktifis tersebut.

Hal senada juga dikatakan Chandra, warga Kenali Besar, Kecamatan Kotabaru Jambi. Menurutnya, para caleg kini lebih pusing karena turunnya putusan MK soal pemenang caleg dengan suara terbanyak.

“Keputusan MK tersebut sangat berpengaruh terhadap caleg. Karena mereka saling bersaing walaupun itu maju dari partai yang sama. Konflik antar caleg nanti sangat riskan pada Pemilu Legislatif 9 April 2009 ini,”ujarnya.

Sementara itu, Anggota KPUD Provinsi Jambi Devisi Kampanye, Kasriyanto kepada wartawan mengatakan, berdasarkan laporan yang sampai ke KPU, rabu (18/3) para parpol lebih banyak mengadakan sosialisasi ke desa-desa.

Kemudian yang lain umumnya melakukan konsolidasi pemantapan parpol mereka. Disebutkan, beberapa Parpol yang tidak menggunakan jatah Kampanye mereka untuk Rabu (18/3) yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Indonesia (PPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

“Bagi parpol yang tidak menggunakan jadwal kampanye, tidak akan diberi sanksi karena itu hak mereka. Khusus masalah penggantian jadwal kampanye tidak akan dilakukan karena sudah diatur dalam SK nomor 173 tentang Jadwal Kampanye. Ada tidaknya kegiatan kampanye hal itu terserah kepada Parpol,”katanya. ruk

Provinsi Jambi Butuh Investasi Rp 20 Triliun Untuk Sumber Daya Alam

Jambi, Batak Pos

Pemerintah Provinsi Jambi kini membutuhkan investasi pembangunan sumber daya alam (SDA), baik investasi pemerintah, swasta maupun masyarakat guna mengembangkan segala potensi lama yang ada di Provinsi Jambi. Dibutuhkan nilai investasi hingga 2010 sebesar Rp 20 trilyun.

Demikian dikatakan, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin kepada Batak Pos di Jambi, Rabu (18/3), menyikapi potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi yang kini masih butuh penanganan.

Menurutnya, Badan Pembangunan dan Promosi Daerah (Bapemproda) harus maksimal dalam menggaet investor untuk berinvestasi di Provinsi Jambi. Sumber Daya Alam (Sad) Provinsi Jambi menyimpan sumber kehidupan yang berlimpah.

Sehingga dibutuhkan investor yang serius dalam mengelolalanya demi kemakmuran rakyat. Saat Pemerintah Provinsi Jambi ini tengah berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan empat prioritas program pembangunan dari tahun 2006-2010.

Program itu meliputi revitalisasi perikanan, kehutanan dan UKM, pembangunan infrastruktur wilayah, , pembangunan SDM pendidikan dan kesehatan dan pengelolaan SDA dan Pariwisata.

“Dibidang pertanian menargetkan penanaman kentang seluas 7.500 ha dengan produktivitas 300 kw/ha. Adapun upaya yang dilakukan antara lain, perebaikan mutu benih kentang dengan mengembangkan sentra perbenihan kentang, peerbaikan teknologi produksi, perluasan areal tanam dan Indeks Pertanaman, perbaikan system pemasaran serta pengembangan BBI dan penangkar kentang,”katanya.

Disebutkan, kemudian pada subsektor perkebunan, dalam rangka memperingati 100 tahun masuknya karet ke Provinsi Jambi, Pemprov Jambi telah mencanangkan program peremajaan dan pengembangan karet rakyat seluas 165 ribu ha. Ini merupakan pekerjaan besar dan dukungan semua pihak baik masyarakat, pemerintah kabupaten, pusat, swasta, subsidi kredit dari perbankan.

“Pprogram peremajaan dan pengembangan karet ini karena komoditas ini sangat strategis bagi pengembangan ekonomi masyarakat Jambi karena kontribusinya yang besar dalam menyerap tenaga kerja yang melibatkan 228.576 kk petani, dan menjadi sumber pendapatan masyarakat sebesar Rp 14 jutaper ha per tahun, menjadi sumber devisa Negara sebesar Rp 3,4 trilliun per tahun,”katanya.

Menurut Zulkifli Nurdin, saat ini produktivitas karet rakyat Jambi sangat rendah dibanding produktivitas karet di Negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand . Dengan produktivitas sekitar 724 kg/ha/th mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 3,0 trilliun pertahun.

“Masalah lain yang dihadapi antara lain banyaknya areal karet tua seluas 158.000 ha sehingga Provinsi Jambi kehilangan potensi produksi Rp 3,1 trilyun, belum lagi dengan rendahnya penggunaan klon bibit unggul yang juga telah menghilangkan potensi produksi Rp 3,5 trilyun. Jika ditotal maka kerugian tersebut mencapai Rp 10,5 trilyun pertahun dari komoditas karet,”ujarnya.

Disebutkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah memfokuskan pada program peremajaan karet rakyat yang telah dimulai sejak tahun 2006 dan terus dilakukan sampai tahun 2010.

Di bidang peternakan Pemprov Jambi juga telah mencanangkan untuk dapat swasembada daging pada tahun 2012 dengan target populasi sapi 198.404 ekor. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai swasembada tersebut meliputi , meningkatkan angka kelahiran, pendistribusian ternak bibit kepada masyarakat, menurunkan angka kematian dan seerangan penyakit ternak, peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

Menurut dia, dibidang sektor kehutanan, Provinsi Jambi memiliki kawasan hutan seluas lebih kurang 2.170.440 ha atau 39 persen dari luas Provinsi Jambi yang didominasi oleh hutan produksi tetap 938.000 ha, hutan pelestarian alam seluas 648.720 ha, hutan produksi terbatas seluas 340.000 ha serta hutan lindung, suaka alam, dan hutan produksi partisipasi.

“Kendala utama yang dihadapi menjaga kelestarian hutan di Provinsi Jambi adalah penebangan atau pembalakan liar, kebakaran lahan dan hutan. Untuk itu kerjasama dengan pemeritah kabupaten, kepolisian dan instansi terkait lainnya. Pada tataran internasional juga telah dilakukan kerjasama dengan pemerintah Singapura untuk penanggulangan kebakaran hutan,”katanya. ruk

Ulos Holong Layak Untuk Siapa Saja

WE Napitupulu :

Jambi,Batak Pos

Ulos (kain Batak) “Holong” layak untuk diberikan kepada siapasaja, selagi itu dilandasi atas nama Holong (kasih). Penyematan Ulos kepada seseorang sebagai lambang kasih sayang tanpa terkecuali kepada siapa saja yang dianggab layak. Penyematan ulos “Holong” tidak harus ada imbal balik dari yang mendapatkannya, namun hanya sebagai tanda “Holong” kepada orang yang disematkan Ulos Holong tersebut.

Demikian dikatakan Penasehat Badan Pengurus Pusat (BPP) Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ) Provinsi Jambi, DR WE Napitupulu kepada Batak Pos, Selasa (17/2). Menurutnya, adanya peryataan miring salah seorang pendiri LBBJ Jambi di media lokal Jambi, tentang pemberian Ulos Holong kepada Anggota Kehormatan Masyarakat Batak Jambi, Hazrin Nurdin, menurutnya, hal itu tidak benar.

“Pemberian ulos Holong kepada siapa saja adalah layak. Biarpun itu bukan orang Batak. Pemberian Ulos Holong itu adalah simbol rasa kasih sayang kepada seseorang, demikian juga kepada Hazrin Nurdin. Kerukunan masyarakat Jambi asal Tano Batak di Jambi, janganlah dikeruhkan. Selama ini kerukunan itu telah terjalin dengan baik.Mari kita pertahankan dalam mengisi pembangunan di Provinsi Jambi,”kata Tokoh Masyarakat Batak di Jambi kelahiran Parlabean, Rantau Prapat Sumut 10 Agustus 1932 ini.

Menurut ayah dari enam anak ini, LBBJ adalah organisasi bernaungnya masyarakat Batak dari lima puak di Provinsi Jambi. LBBJ adalah jembatan masyarakat Batak di Jambi kepada pemerintah di daerah.

Kontribusi masyarakat Jambi asat Tano Batak di Jambi terhadap pembangunan ProvinsiJambi cukup besar. Masyarakat Batak di Jambi kini dipandang Positif, dan turut membaur dengan masyarakat etnis lainnya.

“Masyarakat Batak di Jambi tetap berpegang teguh kepada Motto Batak “Dalihan Na Tolu dan semboyan Dimana Bumi Dipijak,Disutu Langit Dijunjung. Masyarakat Batak kini boleh bangga karena bisa menyatu dengan masyarakat etnis lainnya, terlebih dekat dengan Gubernur Jambi yang sudah diberi gelar Djaiutan Mangaradja,”katanya.

Menurut suami dari Lis boru Halawa ini, pemberian ulos Holong kepada Hazrin Nurdin beserta istri adalah tanda kasih sayang masyarakat Batak dari lima puak di Jambi. “Melalui LBBJ Jambi pemberian ulos Holong itu, harus dihargai oleh seluruh masyarakat Jambi asat Tano Batak di Provinsi Jambi,” katanya. ruk

Provinsi Jambi Targetkan Penanaman 2,7 Juta Pohon Tahun 2009

Jambi, Batak Pos

Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan penanaman 2,7 juta pohon tahun 2009 ini. Target penanaman itu dengan melibatkan satu orang penduduk dengan satu pohon. Selain bibit pohon, Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan bibit pohon buah di lingkungan sekolah.

Demikian sambutan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin yang diwakili Asisten Umum (Asisten III) Sekda Provinsi Jambi Ir H Ahmad Fauzi, MTP, pada Hari Bhakti Rimbawan yang dilaksanakan di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Selasa (17/3) .

Disebutkan, sesuai pidato Presiden RI, saat Pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia pada tanggal (28/11/09) lalu, setiap penduduk Indonesia menanam satu batang pohon saja, “one man one tree”.

Departemen Kehutanan RI telah menindak lanjuti apa yang menjadi harapan Presiden RI, dengan Program ”One Man One Tree”, demikian juga di daerah, secara bertahap pemerintah daerah akan menggerakkan penanaman pohon ini secara berkelanjutan yang akan melibatkan semua element masyarakat.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ir. Budidaya, M.For, Sc, menyampaikan, momen Hari Bhakti Rimbawan ke 26 tahun 2009 mengingatkan insan-insan rimbawan dan semua masyarakat untuk mengingat tentang apa yang telah dilakukan selama ini dalam memelihara alam dan lingkungan ini.

“Terjadinya kerusakan hutan akibat ulah manusia juga telah mengakibatkan terganggunya ekosistem dan mengusik kehidupan hewan. Karena habitatnya terganggu akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab tersebut maka hewan keluar dan masuk keperkampungan, seperti yang terjadi baru-baru ini, dimana harimau telah keluar dari habitatnya, bahkan telah menyerang manusia,”katanya.

Disebutkan, melalui momen tersebut, diwujudkan dengan memberikan bantuan bibit buah-buahan secara simbolis untuk lingkungan sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA).

“Di Kota Jambi sebanyak 500 pohon, sedangkan untuk kabupaten akan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten, dan tambah Kadis Kehutanan sebelumnya karyawan/karyawati Dinas Kehutanana Provinsi Jambi juga telah menanam sebanyak 1000 pohon, di komplek-komplek perumahan,”katanya.

Menteri Kehutanan (Menhut) RI H MS Kaban dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran Rimbawan dimanapun berada, mulai dari sekarang untuk berperan aktif menjadi pelopor bagi keluarga dan masyarakat dalam menyukseskan Gerakan Menanam Pohon “One Man One Tree”. ruk

Banyak Oknum Medis RSUD Raden Mattaher “Nakal”

Jambi, Batak Pos

Disinyalir hingga kini masih banyak oknum pegawai dan para medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher (RM) Jambi “nakal”. Oknum tersebut melakukan ragam penyimpangan seperti jual obat rumah sakit, pengurangan jatah makan para pasien hingga menipu obat resep dokter.

Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Hendri Mansyur kepada Batak Pos, Selasa (17/3). Menurutnya, dirinya banyak menerima laporan masyarakat tentang oknum medis yang nakal tersebut.

“Saya banyak menerima laporan masyarakat soal oknum yang nakal tersebut. Mereka sering menjual obat keluar, menipu obat resep dokter, mengurangi jatah makan pasien yang dirawat, hingga menjadi calo klinik. Kita akan buktikan siapa yang salah, siapa yang benar,”katanya.

Sementara itu, Idris dan Raden Abubakar Sidik, petugas medis RSUD RM Jambi menampik peryataan dewan tersebut. Menurut mereka, jika ada oknum medis yang naka itu segera dilaporkan kepada polisi untuk ditindak tegas.

“Kalau memang ada oknum para medis yang nakal tindak saja. Jangan hanya membuat opini dimata masyarakat. Jika ada bukti ditindak tegas,”katanya. ruk

Warga Menilai Janji Kampanye Caleg dan Parpol Hanya Pepesan Kosong

Jambi, Batak Pos

Beberapa warga Kota Jambi menilai janji kampanye sebagian besar calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik di Jambi yang menjamin keluarga sejahtera serta membela rakyat hanya pepesan kosong. Janji-janji sejumlah caleg tersebut tidak masuk akal karena disaat duduk menjadi wakil rakyat, mereka hanya mementingkan diri sendiri dan golongan.

Sejumlah warga Kota Jambi kepada Batak Pos, Senin (16/3) mengatakan, janji-janji sejumlah caleg kurang realitas melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat saat ini masih terlunta-lunta. Sejumlah janji “bulus” para caleg tersebut hanya membujuk partisipasi masyarakat untuk memilihnya, namun tidak menjamin jika mereka terpilih kelak.

“Janji-janji sejumlah caleg itu hanya muluk-muluk. Para caleg kini benjanji membela rakyat dan berbuat untuk rakyat. Kini membuat KTP saja harus menyogok. Aspirasi rakyat soal pelayanan umum sejumlah instansi yang tidak baik, anggota dewan diam saja. Para caleg sekarang ini kurang berkualitas dan diragukan fanatismenya untuk rakyat,” ujar Taufik (26) warga Rt 15, Kel Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

Menurutnya, janji-janji caleg yang tersiar dimedia dan baliho, hanya sebagai lips service. Namun pada kenyataannya, hal itu tidak terbukti. “Kita disuguhi janji-janji memperjuangkan nasib rakyat. Buktinya, siapapun dewannya, rakyat tetap saja susah,”katanya.

Namun demikian, Taufik juga mengakui ada caleg yang sudah berbuat terhadap rakyat disaan sejumlah caleg itu duduk satu periode di dewan. Caleg yang berjuang untuk rakyat harus dudukung masyarakat.

“Saya menghimbau masyarakat untuk memilih caleg mantan aktifis yang selama ini menentang ketidak adilan pemerintah. Kalau caleg-caleg berlatar belakang kontraktor atau pengusaha, sebaiknya jangan dipilih. Karena mereka hanya mengandalkan materi untuk bisa duduk di dewan. Ketika duduk di dewan merek akan berusaha mencari menutupi modal kampanye caleg dari hal-hal yang kurang terhormat,”katanya.

Sementara itu, Sulistio (34) warga Keluarah Kebun Kelapa, Pasar Jambi, mengatakan, janji-janji para caleg sangat diragukan untuk membela rakyat. “Para caleg sekarang ini banyak instan dan tidak mengenal persoalan masyarakat,”katanya.

“Semuanya hanya mengandalkan tebar pesona dalam membujuk rakyat untuk memilih. Namun mereka tidak berbuat untuk rakyat tapi hanya untuk partainya dan dirinya sendiri,”ujarnya.

Hal senada juga diutarakan, Suganda Sitorus (32) seorang tukang ojek di Mayang, Jambi. Menurutnya, kampenye parpol dan caleg saat ini kurang memberikan semangat baru kepada tukang ojek.

“Janji kampenye lewat media dan baliho hanya buang buang duit saja. Lebih bagus biaya buat baliho itu diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Ini justru baliho yang super lebar dan banyak di persimpangan jalan. Ini hanya tebar pesona,”katanya.

Menurut Sitorus, tidak ada caleg yang menawarkan harapan bagi pengojek untuk lebih baik. Perubahan kepada puluhan ribu tukang ojek yang mencari nafkah untuk keluarga di Jambi, kadang hanya dijadikan obyek kampanye dengan imbalan seadanya. ruk

Selokan di Provinsi Jambi Belum Miliki Rancangan Induk

Jambi, Batak Pos

Hingga kini sembilan kabupaten satu kota di Provinsi Jambi belum memiliki master plan ( rancangan induk) drainase (saluran air selokan) masing-masing daerah. Sehingga di beberapa kabupaten/kota sering terjadi banjir karena tidak berfungsinya drainase secara baik.

Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi, Ir Nino Guritno MM mengatakan hal itu kepada Batak Pos, Senin (16/3). Menurutnya, ribuan kilo meter drainase di sembilan kabupaten satu kota belum memiliki master plan.

Guna penanganan drainase perkotaan di beberapa daerah masih terkendala belum adanya master plan secara menyeluruh. Sehingga pembangunan infrastruktur drainase masih belum dapat menyelesaikan masalah banjir di daerah pemukiman secara tuntas.

“Kita harapkan pembuatan masterplan drainase kota di masing-masing kabupaten/kota se Provinsi Jambi sudah waktunya segera diwujudkan. Sebab dampak buruknya drainase, mengakibatkan timbulnya banjir di pemukiman penduduk setiap musim banjir tiba,”katanya.

Menurut Nino Guritno, hampir disetiap kabupaten/kota belum memiliki drainase yang berbasis kelestarian lingkungan. Drainase di kabupaten/kota masih dibangun tanpa perencanaan yang matang.

“Masih banyak drainase dibangun tidak sesuai bestek. Pembangunan drainase ini harus mengacu pada kriteria Kimpraswil Provinsi Jambi. Namun pembangunan itu harus memiliki masterplan dari masing-masing kabupaten/kota. Sementara pembangunannya dapat dilaksanakan Kimpraswil Provinsi Jambi,”katanya.

Dirinya juga meminta agar dinas terkait di seluruh kabupaten/kota segera membuat master plan drainase tersebut. Sehingga selokan bisa menanggulangi banjir perkotaan jika musim hujan tiba.

Sementara pantauan Batak Pos di Kota Jambi, drainase di Kota Jambi masih buruk. Setiap hujan turun 30 menit saja, sudah banjir dan sampah berserakan di badan jalan. Kondisi itu terdapat di Pasar Jambi, Jelutung, Kambang dan Kecamatan Kotabaru atau jalan lintas Barat Kota Jambi. ruk

Ditolak Anjungan Tunai Kondom di Jambi

Jambi, Batak Pos

Rencana pengadaan dua unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Kondom di Kota Jambi kini ditolak keras oleh sejumlah organisasi perempuan. Protes keras dari kaukus perempaun Provinsi Jambi serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jambi membuat rencana pengadaan dua unit ATM Kondom tersebut kandas. Rencana pengadaan ATM Kondom itu sudah terkendala tiga tahun.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, Drs Muslih Usman kepada Batak Pos, Senin (16/3) mengatakan, rencana pengadaan dua unit ATM Kondom tersebut sudah sejak tahun 2006 lalu. Namun hingga kini tak terealisasi.

Disebutkan, tujuan pemasangan dua unit mesin ATM Kondom dari BKKBN Pusat sebagai penangkal gairah pasangan suami istri untuk mencegah kehamilan. ATM tersebut berfungsi untuk mendukung program KB dan bukan keperluan lain seperti yang diprotes beberapa elemen masyarakat.

Menurutnya, hingga kini ATM tersebut belum berani dipasang karena dikecam tokoh agama dan masyarakat Jambi. Padahal pihaknya telah melakukan sosialisasi dan penyluhan fungsi dan guna ATM kondom tersebut.

“Siapa yang bisa mencegah gairah hubungan intim pasangan suami istri. Tentunya Kondom adalah salah satu solusinya untuk mencegah kehamilan yang ingin memperpanjang waktu keturunan. Sementara kalau Kondom yang dijajakan di apotik dan rumah sakit, konsumennya agak malu untuk membeli. Sementara dengan ATM kondom pasangan suami istri mudah mendapatkan kondom,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sudah mengundang seluruh tokoh agama, LSM, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat untuk membahas tentang rencana pemasangan ATM Kondom tersebut di Lokalisas Payo Sigadung (Pucuk) dan seputaran hotel Pasar Jambi.

Namun pada dasarnya seluruhnya setuju. Namun ketika hendak dipasang, Ketua PKK Provinsi Jambi, yang juga kakus perempuan Provinsi Jambi, Ratu Munawaroh Zulkifli Nurdin melarangnya dan menunggu waktu yang tepat. Kemudian MUI Kota Jambi juga melarang pengadaan ATM Kondom tersebut. ruk

Sawmill Liar Masih Marak di Provinsi Jambi

Jambi, Batak Pos

Pabrik penggergajian kayu (sawmill) liar atau ilegal hinga kini masih marak di Provinsi Jambi. Seperti terdapat di Kabupaten Muarojambi, Sarolangun, dan Kabupaten Batanghari. Setidaknya ada 46 sawmill ilegal masih bebas beroperasi di tiga kabupaten di Provinsi Jambi itu. Guna mengelabui petugas, modus operandi sawmil itu dengan cara berpindah-pindah lokasi.

Demikian dikatakan LSM -Forum Penyelamatan Hutan Jambi, Pahrin Siregar kepada Batak Pos, Minggu (15/3). Menurutnya, 46 sawmill yang beroperasi tanpa izin ini berlokasi di dalam atau di sekitar hutan produksi pada wilayah Muarojambi (10 unit, Sarolangun (30 unit usaha), dan Kabupaten Batanghari (enam unit).

Pemilik usaha sawmill memanfaatkan alat serkel untuk mengolah kayu. Sedangkan di Sarolangun, 30 persen pemilik sawmill menggunakan bandsaw, dan beroperasi di sekitar hutan penyangga taman Nasional. Kayu hasil olahan didistribusikan lewat sungai. Di Batanghari, usaha juga diadakan tak jauh dari lokasi tebangan kayu.

Kata Fahrin, keberadaan sawmill-sawmill inilah yang menyebabkan maraknya pembalakan liar dalam hutan-hutan produksi maupun taman Nasional di Provinsi Jambi. Tidak hanya sawmill, ada tiga usaha moulding besar yang sampai sekarang masih beroperasi.

“Mereka adalah industri kayu berkapasitas besar, dan kayunya sebagian besar adalah dari hasil pembalakan liar. Dari hasil investigasi kami selama tiga bulan dalam kawasan Muarojambi (Petaling) dan di Batanghari di eks HPH Asialog dan sekitarnya, disimpulkan bahwa yang lebih banyak bermain dalam pembalakan liar justru oknum polisi, sebagian kecil adalah oknum TNI,”katanya.

Disebutkan, oknum-oknum tersebut tidak lagi sekadar melindungi adanya kegiatan pembalakan liar. Mereka bahkan menjadi pelakunya langsung. Ia berpendapat, pemberantasan atas maraknya pembalakan liar di Jambi akan sulit berjalan efektif, karena banyak pihak yang berkepentingan dengan kayu.

“Satu-satunya langkah yang dapat mendorong upaya pemberantasan aksi ilegal tersebut, adalah kemauan yang kuat dari para aparat hukum. Saya juga mengimbau agar aparat pemerintah lebih transparan dalam hal penegakan aturan di sektor kehutanan ini,”katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H Soewarno Soerinta mengakui masih banyaknya sawmil liar beroperasi di Provinsi Jambi. Menurutnya, dinas terkait dalam hal ini dinas kehutanan setempat harus pro aktif mendata sawmil yang beroperasi di Provinsi Jambi. Kepada aparat juga diminta untuk tidak ikut bermain dalam praktek ilegal logging.

“Saat ini yang menjadi korban akibat pembalakan liar ini, bukan lagi manusia dan alam. Namun habitat Harimau Sumatera kini sudah terusik hingga menerkam sembilan pelaku illegal logging hingga tewas. Ini pertanda bahwa pembalakan liar sudah tidak terbendung sehingga Harimau sudah marah dan membunuh manusia,”katanya.

Dirinya juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kehutanan Provinsi jambi dan kabupaten serta jajaran Polda Jambi untuk menggalakkan pemberantasan illegal logging di Provinsi Jambi. ruk

Promosi dan Obyek Wisata Provinsi Jambi Masih Merana

Jambi, Batak Pos

Promosi obyek wisata Provinsi Jambi di tingkat nasional dan manca negara hingga kini masih merana. Dukungan pemerintah daerah setempat mempromosikan obyek wisata menarik yang ada di sembilan kabupaten satu kota dalam Provinsi Jambi masih terbelakang.

Demikian dikatakan Direktur PT.Surya Global Pratama Tour & Travel, Roy Mardianto kepada Batak Pos, Minggu (15/3) menanggapi minimnya kunjungan wisatawan ke Provinsi jambi. Menurutnya, minimnya promosi okyek wisata tersebut membuat persahaan trevel di Jambi mati suri. Sementara promosi wisata Jambi hanya dilakukan segelintir Biro Perjalanan Wisata (BPW).

“Kita harapkan Dinas Kebudayaan Parawisata Provinsi Jambi melakukan kerjasama yang sinergis dengan PBW yang memiliki paket wisata. Kita juga harapkan pemda setempat serius dalam mempromosikan obyek wisata ke tingkat nasional dan manca negara,”katanya.

Menurut Roy, data-data obyek wisata yang ada di Provinsi Jambi sulit diperolah dari pemerintah. “Seharusnya data obyek wisata itu dapat diberikan kepada BPW yang memiliki paket wisata tadi. Namun koordinasi yang komprehensif antara dinas parawisata dengan PBW masih minim,”katanya.

Dra.Hj.Mualimah Radhiana, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Jambi, yang kini non jabatan sejak Januari 2009 lalu, mengakui minimnya promosi obyek wisata Provinsi Jambi, baik dimedia maupun buat BPW.

Padahal tahun 2009 ini merupakan tahun kunjungan wisata ke Provinsi Jambi. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Jambi hingga Maret 2009 ini belum ada. Peningkatan promosi obyek wisata Provinsi Jambi bakal terkendala akibat kepala pengambil kebijakan belum ada.

"Disbudpar Provinsi Jambi tidak bisa memacu pembangunan sarana dan prasarana serta promosi wisata di kabupaten dan kota karena pengelolaannya ditangani langsung pemerintah kota dan kabupaten. Jadi kita hanya bisa melakukan promosi sepihak objek wisata yang ada,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H Soewarno Soerinta menambahkan, minimnya promosi obyek wisata yang ada di Provinsi Jambi penyebab minim pula kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi.

“Padahal Provinsi Jambi memiliki obyek wisata yang lengkap. Mulai dari hutan bakaunya, baharinya, alamnya hingga wisata budaya dan religius. Namun dilain pihak pengelolaan obyek wisata oleh dinas terkait masih minim. Kemudian tingginya ego sektoral membuat promosi wisata sulit dilakukan,”katanya.

Disebutkan, program pengelolaan obyek wisata yang ada di Provinsi Jambi tidak ditangani secara serius. Sejumlah pemerintah daerah belum memprioritaskan obyek wisata untuk mencari pendapatan daerah. ruk

Tetap Berpegang Teguh Pada Adat dan Budaya Batak

Sosok : Ir Erwin Hotman Pakpahan MM

Sibuk mengurusi sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi tak membuatnya luput terhadap adat dan budaya Batak dalam kesehariannya. Berpegang teguh kepada Adat dan Budaya Batak tetap dilakukannya meski hidup ditanah perantauan. Namun demikian dirinya juga tidak melupakan semboyan “Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung”.

Prissip keduanya saling beriringan dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu jabatan yang berpengaruh di PU Provinsi Jambi. Adalah Ir Erwin Hotman Pakpahan MM. Pria kelahiran Medan (Sumut) 04 Maret 1961 ini kini menjabat sebagai Kepala Program Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi di Dinas PU Provinsi Jambi.

Kesibukan pekerjaan tak membuat dirinya melupakan organisasi sosial seperti Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ). Bergabung di LBBJ merupakan sumbangsihnya dalam mengabadikan Adat dan Budaya Batak di Jambi.

“Walaupun kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing, setidaknya harus meluangkan waktu untuk organisasi sosial budaya. Selaku orang Batak harus sering ke pesta adat, dan juga peduli terhadap Adat, Budaya dan musik Batak. Kalau bukan kita yang mencintai Adat Budaya serta Musik Batak, siapa lagi!,”ujar pria lulusan sarjana/S1 Teknik Sipil-Jayabaya Jakarta ini kepada Batak Pos, baru-baru ini.

Suksesnya sejumlah kegiatan yang bercorakkan Adat, Budaya dan Musik Batak, tidak terlepas dari keterlibatannya. Namun dirinya selama ini hanya berkiprah dibelakang layar. Pria Batak satu ini memang tipe pria yang low profile.

Sukses pelaksanaan hiburan “Semalam di Tano Batak” di Jambi, Sabtu (7/3) lalu dengan mengusung Artis Benny Panjaitan, Joy Tobing dan Silaen Sister, juga berkat kepeduliannya.

Kecintaan Erwin Pakpahan terhadap musik tradisional Batak, juga ditampilkannya dengan menyuguhkan Gendang Batak dibawah asuhannya. Perhatiannya terhadap musisi dan musik tradisional Batak di Jambi juga tak terlepas dari dukungan atasannya Ir Bernhard Panjaitan MM (Pencipta Lagu Holong).

Tidak hanya dengan musisi Batak di Jambi, jaringannya dengan Musisi Batak ibukota juga begitu akrab. Hal itu tampak saat Benny Panjaitan dan Joy Tobing tampil di Jambi. Komunikasi mereka tentang adat, budaya dan musik Batak tampak saat ini.

Suami dari Rumesta, Amk menuturkan, semboyan Batak “ Dalihan Na Tolu” membuat dirinya tetap teguh menghargai orang lain, khususnya dikalangan masyarakat Batak.

Memiliki jabatan yang berpengaruh di PU Provinsi Jambi, tentu membuatnya selalu dihadapkan dengan para jurnalis (wartawan). Namun dirinya tetap merespon dan menghargai seluruh profesi orang, termasuk itu kalangan pers.

Sukses di Pekerjaan

Sementara itu, sarana infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian yang harus terus dibenahi di Provinsi Jambi. Sebagai pejabat penanggungjawab dari sarana infrastruktur tersebut, dirinta tetap memberikan yang terbaik bagi Pembangunan Provinsi Jambi.

Tak berlebihan, kalau prestasinya mengurusi infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi sungguh menggebirakan. Bahkan dirinya berkeinginan menyalurkan ilmunya di tanah kelahiran (Bona Pasogit).

Dinobatkan mendapat Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Tugas tahun 2006-2007 terbaik dari Menteri PU RI (No.136/KPTS/M/2008) pada tanggal 29 Januari 2008 lalu, merupakan bukti prestasinya mengurusi pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi. Dirinyapun ingin berbuat yang sama di Tanah Bona Pasogit (kampung halaman) Sumatera Utara.

Setidaknya suami dari Rumesta Amk ini telah menorehkan puluhan sejarah penanggungjawab lapangan pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi. Pengabdian itu dimulainya sejak 1987 hingga sekarang. Proyek jalan yang dibawah pengawasannya diantaranya peningkatan jalan dan jembatan se Provinsi Jambi tahun 1997-1998.

Kemudian pengembangan rehab dan pemeliharaan jembatan batas Bungo Tebo (Bute) batas Sumatera Barat tahun 1999-2000. Selanjutnya ayah dari tiga anak ini dipercaya sebagai kepala penanganan jalan Nasional dan jalan wilayah Subdin Praswil dan tata Ruang Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi tahun 2002 hingga 2005.

Sederetan jabatan yang dipangkunya telah memperoleh penghargaan yakni Satya Lancana Karya Satya X Tahun dari Presiden RI ( Keppres RI No.121/TK/Tahun 1998) tanggal 26 Nopember 1998.

Penghargaan Satya Lancana Karya Sapta 20 Tahun Presiden RI ( Keppres RI No.44870/4-16/2003) juga dia dapat pada 14 Juli 2003 lalu. Kemudian Penghargaan Kinerja Pelaksana Tugas tahun 2006-2007 (No.136/KPTS/M/2008) yang diserahkan Menteri PU RI pada 29 Januari 2008 di Jakarta.

Pria lulusan Sarjana Teknik Jurusan Sipil, Jayabaya Jakarta (1991-2000) dan Magister Managemen (MM) Labora Jakarta (1999-2005) ini menuturkan, dia ingin meraih sukses hingga ke puncak karier. Mendapat pangkat Penata Tk I dengan golongan III/d, sudah mendapat tiket pada kerier itu.

Dibidang pelatihan jabatan, pria yang tergolong law profile ini sudah mengikuti Diklat ADUM (1999-2000) dan SPAMA (Diklat PIM III). Kemudian penataran P4, TARPADNAS dan Pemilu. Dibidang pelatihan dan pendidikan, setidaknya belasan pelatihan yang diikutinya sejak tahun 1996 hingga 2008.

“Kalau soal pendidikan dan pangkat, sudah punya tiket. Bahkan dipelatihan kita juga menjadi nomor satu. Kemudian bidang penghargaan satu-satunya dari Provinsi Jambi. Ini sumbangsih saya untuk rakyat Provinsi Jambi,”kata pria lulusan STM Bangunan Deli Serdang (20 Mei 1980) ini.

Menurutnya, prestasi yang diraihnya kini, merupakan motivasi dari atasannya Kasubdin Praswil dan Tata Ruang Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM.

“Saya mengikuti jejak bos kita itu. Termasuk soal pendidikan bidang infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk managemen kerjanya. Kemudian mengenai Adat, Budaya dan Musik Batak, juga dukungan dari pan Ben,”ujarnya pria yang juga aktif di gereja HKBP Jambi ini. ruk

Vonis Satu Tahun Ketua DPRD Muarojambi Dinilai Terlalu Ringan

Jambi, Batak Pos

Vonis satu tahun penjara terhadap Ketua DPRD Muarojambi H Nawawi Hamid (Golkar) yang tersangkut kasus korupsi dana Kas Daerah (Kasda) Muarojambi senilai Rp 1,150 miliar, oleh Pengadilan Negeri (PN) Sengeti, Muarojambi dinilai terlalu ringan. Karena kerugian keuangan negera cukup besar.

Demikian dikatakan Ketua Presedium LSM Gerakan Anti Korupsi, Ir Nasroel Yasir kepada Batak Pos, Jumat (13/3) menanggapi vonis yang dijatuhi PN Sengeti kepada Nawawi Hamid. Menurutnya, seharusnya JPU harus lebih berat mendakwa terdakwa karena dana yang dikorup cukup besar.

Disebutkan, korupsi dana Kas Daerah Muarojambi senilai Rp 1,150 miliar juga melibatkan Mantan Bupati Muarojambi Drs Assad Syam yang divonis bebas oleh PN sengeti beberapa bulan lalu.

Sementara mantan Sekda Muarojambi yang kini menjadi wakil Bupati Muarojambi Mucktar Muis juga sudah tersangka, namun hingga kini surat ijin pemeriksaan Mucktar Muis belum turun dari Presiden RI.

Sementara itu putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Leliwati Siregar, dalam sidang yang digelar di PN Sengeti, Kamis (12/3) lalu.

Selain hukuman kurungan badan, majelis juga membebani ketua DPD Partai Golkar Muarojambi itu dengan denda Rp 50 juta. Jika denda tidak dibayar, terdakwa wajib menganti dengan hukuman sebulan penjara. Tidak hanya itu, Nawawi diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 80 juta.

Uang pengganti itu wajib dibayar terdakwa dalam waktu sebulan setelah putusan dibacakan. Jika uang pengganti tidak dibayar sesuai waktu yang ditentukan, jaksa diminta menyita harta benda terdakwa. Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda, wajib mengganti dengan menjalani hukuman tiga bulan kurungan.

Vonis hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut orang nomor satu di DPRD Muarojambi itu tiga tahun penjara.

Dalam persidangan yang digelar sekitar pukul 14.00 WIB, majelis hakim menyatakan Nawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUHP. Ketua majelis hakim, Leliwati Siregar, menjelaskan bahwa unsur-unsur pasal 11 yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, mulai dari unsur PNS atau penyelengara negara, unsur menerima hadiah, unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah yang diberikan kepada terdakwa ada hubungannya dengan jabatan.

Mendengar vonis tersebut, Nawawi Hamid langsung menundukkan kepala. Mimik wajah politisi Golkar itu berubah pucat. Puluhan anggota keluarganya yang mengikuti jalannya persidangan menunjukkan wajah tidak terima.

Setelah vonis dibacakan, Nawawi langsung berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Selanjutnya penasihat hukum terdakwa, M Amin Ibrahim, menyatakan banding atas vonis tersebut. Sementara JPU Marlinov cs menyatakan pikir-pikir.

Seperti diketahui, kasus korupsi Kasda Muarojambi terjadi ketika bupati Muarojambi dijabat As’ad Syam, yakni periode 1999-2004. Cek Rp 1,150 miliar dari Kasda Muarojambi itu dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Muarojambi sebagai imbalan atas pembahasan APBD 2004.

Ketika itu DPRD Muarojambi mengesahkan APBD 2004 pada 9 Februari. Selanjutnya pada 16 Februari, dana Rp 1,150 miliar diberikan menggunakan cek.

Selain Nawawi Hamid selaku ketua DPRD Muarojambi, kasus korupsi Kasda Muarojambi juga menyeret nama mantan Bupati Muarojambi As’ad Syam, Kabag Keuangan Zaidan Jauhari, dan Wakil Ketua DPRD Muarojambi periode 1999 – 2004, H Husin.

Dalam proses persidangan, As’ad Syam dituntut tujuh tahun penjara oleh JPU. Namun oleh hakim, dia divonis bebas. Sementara Zaidan Jauhari yang dituntut JPU lima tahun penjara, divonis hakim 1,8 tahun. Sedangkan H Husin saat ini masih menjalani proses persidangan. ruk

Hutan Perbatasan Jambi-Sumsel Rawan Pembalakan Liar

Jambi, Batak Pos

Keberadaan hutan di kawasan hutan produksi (HP) di perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan kini masih rawan pembalakan liar. Pelaku pembalakan liar itu umumnya berasal dari Sumsel, Lampung serta masyarakat Jambi sendiri. Praktek pembalakan liar di wilayah itu sudah berlangsung lama.

Demikian dikatakan Ketua LSM NP-SAND, Donny Pasaribu SP kepada Batak Pos, Jumat (13/3). Menurutnyam, pembalakan liar di perbatasan Jambi-Sumsel kini sudah merambah ke Taman Nasional Berbak (TNB). Bahkan oknum aparat diduga terlibat dalam pembalakan liar tersebut.

Disebutkan, perambahan hutan di wilayah perbatasan Jambi-Sumsel hamper menghabiskan 10 hektar setiap harinya. Kayu-kayu yang ditebang keluar dari dua arah wilayah hutan, seperti wilayah Jambi Petaling dan arah menuju Palembang.

“Sungguh ironis memang. Penanggulangan perambahan hutan oleh Pemerintah Provinsi Jambi masih minim. Bahkan diketahuinya lokasi perambahan hutan di wilayah Jambi-Sumsel akibat tewasnya 9 korban buruh pembalakan liar akibat diterkam Harimau Sumatera. Ini menjadi perhatian instansi Kehutanan dan Jajaran Polda Jambi,”katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Budi Daya kepada wartawan, Jumat (13/3) mengatakan, wilayah hutan perbatasn Jambi-Sumsel masih jadi primadona bagi para penebang liar.

Disebutkan, hasil operasi tim gabungan operasi berantas illegal logging Jambi, selama dua hari di kawasan hutan itu, menemukan 30 kubik kayu olahan dari beberapa tempat di dalam kawasan hutan tersebut. Kini, puluhan kubik kayu tangkapan itu, diamankan di gudang kayu Dishut di komplek DPRD Jambi, Telanipura.

“Kayu yang diamankan itu merupakan hasil operasi yang dilakukan tim gabungan dari Dishut Jambi, Polda Jambi dan BKSDA Jambi, selama dua hari dikawasan hutan di Desa Medak, dekat dengan perbatasan Jambi dan Palembang,” katanya.

Disebutkan, pihaknya belum tahu siapa pemilik kayu tersebut. Tim tersebut masih melakukan penyelidikan. Budi Daya mengatakan, pihaknya sudah melakukan tugasnya secara maksimal dalam mengawasi hutan di Provinsi Jambi sesuai dengan sumber daya manusia yang dimiliki Dishut Propinsi Jambi.

“Bicara soal hutan, tanggung jawabnya bukan Dinas Kehutanan saja. Karena di Inpres Nomor 4 Tahun 2005, telah diterangkan sebanyak delapan belas instasi yang tertulis di inpres ikut bertanggung jawab soal hutan. Sebenarnya koordinasi sejumlah instansi ini yang belum maksimal,”katanya. ruk

Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Jambi Masih Lemah

Jambi, Batak Pos

Penanganan atau penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi selama ini masih lemah. Lemahnya penanganan kebakaran lahan dan hutan itu akibat minimnya koordinasi.

Kemudian belum dimilikinya pedoman yang baku untuk digunakan sebagai acuan bersama. Sehingga operasional pemadaman masih terkesan menjadi tanggungjawab satu atau dua instansi saja.

Demikian dikatakan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin pada seminar sehari “Upaya Menanggulangi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan” yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Kamis (12/03).

Menurut Zulkifli Nurdin, beberapa tahun belakangan ini, kebakaran lahan dan hutan di wilayah Provinsi Jambi terus terjadi. Pada tahun 2006 julah titik panas (hotspot) yang terpantau ada sebanyak 6.692 titik, tahun 2007 menurun menjadi 2.782 titik dan tahun 2008 sebanyak 2010 titik.

Hal ini berarti selama priode 2006 sampai 2008 telah terjadi penurunan sebesar 69,81 persen. Sedangkan untuk tahun 2009, sampai dengan 2 Maret jumlah titik panas yang terpantau oleh Sekretariat Pusdalkarlahut Provinsi Jambi mencapai 36 titik.

“Meskipun secara kubulatif telah terjadi penurunan jumlah titik api secara signifikan, namun dirasakan koordinasi dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi masih lemah,”katanya.

Disebutkan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.385 tahun 2006, tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan (PUSDALKARLAHUT) Provinsi Jambi, perlu disusunnya Standard Operasion Procedure (SOP)/ Protap Mobilisasi Sumber Daya alam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi.

Ketua Pelaksana Seminar, H Dailami Yusuf, SH menyampaikan, bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya seminar ini guuna mendapatkan masukkan dan informasi dari semua pihak yang terkait.

Sehingga nantinya protap ini dapat dijadikan pedoman ataupun acuan yang baku dalam pengendalian kabakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi.

Disebutkan, Chief Advisor JICA telah memberikan bantuan dana mulai dari tahap penyusunan draft protap hingga pelaksanaan seminar. Diharapkan kerjasama tersebut tidak hanya terbatas dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan saja, tetapi dapat pula di kembalikan pada kegiatan-kegiatan lain, seperti penanganan sungai Batang Hari Bersih dan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam lainnya. ruk

BKKBN Perlu Tingkatkan Program KB di Jambi

Jambi, Batak Pos

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi diminta untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan program Keluarga Berencena (KB) di Provinsi Jambi. Namun demikian BKKBN Provinsi Jambi sudah signifikan dalam menjalankan programnya di Jambi.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Keluarga Berancana (KB) Nasional Provinsi Jambi tahun 2009 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (11/3). Menurut Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Peltu Sekda) Provinsi Jambi Drs AM Firdaus penilaian ini diberikan karena Provinsi Jambi masih dapat meningkatkan kesertaan ber-KB.

Kemudian BKKBN Provinsi Jambi dinilai menurunkan fertilitas dan keberhasilan program KB selama ini (terutama era tahun 90 an). Kini program KB harus dicapai dan ditingkatkan kembali dengan cara memberikan perhatian besar pada program KB, karena berkurangnya perhatian terhadap program KB dapat meningkatkan permasalahan kualitas dan kuantitas penduduk.

"Aspek kependudukan dan KB harus menjadi pertimbangan penting dalam penetapan kebijakan sosial dan ekonomi. Sesungguhnya saat memasuki era otonomi daerah, pelaksanaan KB di daerah mengalami penurunan prioritas kegiatan,"katanya.

Disebutkan, hal itu terjadi karena penyerahan kewenangan yang besar kepada pemerintah kabupaten/kota nampaknya belum diikuti dengan presepsi atau pemahaman yang sama oleh pemerintah kabupaten/kota secara merata, termasuk tentang pentingnya program KB bagi perkembangan dan kemajuan daerah dimasa mendatang.

"Jika dicermati dengan seksama berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia belakangan ini, salah satunya akan mengerucut pada satu masalah jumlah penduduk yang terlalu banyak. Jumlah penduduk yang banyak tetapi berkualitas akan dapat menjadi asset pebangunan, akan tetapi jumlah penduduk yang sangat besar tetapi tidak berkualitas justru akan menjadi beban pembangunan,"katanya.

Menurut Gubernur Jambi, hal yang sangat perlu mendapat perhatian dan sangat mendasar dalam program KB, adalah perhatian terhadap kelompkm miskin dan keluarga kurang beruntung haruslah benar-benar diutamakan. Karena di kalangan miskin jumlah kelahiran lebih besar.

"Pelayanan KB gratis dan berkualitas hendaknya diupayakan terlaksana dengan benar. Pelayanan kepada yang miskin juga bukan semata-mata pelayanan KB, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi keluarga dan kesehatan. Selain perhatian khusus kepada keluarga miskin, upaya peningkatan kemandirian ber KB juga sangat perlu digalakkan kembali terutama bagi keluarga yang mampu,"ujarnya.

Kepala BKKBN Provinsi Jambi Drs M Muslih Usman mengatakan, pelaksanaan Rakerda ini merupakan forum wadah untuk menjabarkan dan mengimplementasikan seluruh kebijakan yang telah digodog dan digariskan dalam Rakernas.

Melalui forum Rakerda iharapkan juga dapat membuat rencana operasional dan kesepakatan implementif yang mengandung muatan lokal disetiap daerah guna mendukung akselerasi pencapaian kinerja program KB dalam skala Provinsi maupun nasional.

"Rakerda kali ini dirasakan lebih istimewa, karena pada tahun ini dilaksanakan oleh tiga pilar secara bersaman; yakni BKKBN, Biro Kesramas dan Badan PM, PP dan KB Provinsi Jambi. Sehingga kepanitiaan dan materi juga dilakukan secara shering. Hal ini dimaksudkan untuk mensinergikan agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan optimal, dan pada akhirnya seluruh sasaran dapat tercapai,"katanya.

Hadir pada Rakerda ini Kepala BKKBN Pusat diwakilkan Deputi Bidang Informasi Keluarga Pemaduan Program (IKPP), Drs Pristi Waluyo. Rakerda ini diikuti oleh seluruh mitra kerja program KB yang meliputi, mitra industry profesi dan LSOM yang kesemuanya berjumlah 120 orang sedangkan pemateri pada kesempatan ini dari Tim Rebranding BKKBN Pusat, BKKBN Provinsi Jambi.

Rakerda ini diharapkan akan dapat merumuskan program dan kegiatan strategis dan mempunyai daya ungkit tinggi bagi pencapaian indicator kinerja, dan akhirnya sasaran RPJMN 2004-2009 dapat tercapai.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan MoU antara BKKBN Provinsi Jambi dengan Ikatan Dokter Indonesia Daerah Jambi dan Brimob Daerah Jambi dan penyerahan piagam penghargaan dari Gubernur Jambi kepada Sembilan Kabupaten/Kota yang berhasil merealisasikan pencapaian Peserta KB baru 100 % atau lebih. ruk

Program Sungai Batanghari Bersih Hanya Diatas Kertas

Jambi, Batak Pos

Program sungai Batanghari bersih yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jambi tiga tahun lalu, hingga kini implementasinya belum optimal atau hanya diatas kertas. Aksi nyata untuk menyelamatkan Sungai Batanghari dari kerusakan lingkungan belum ada. Bahkan kerusakan lingkungan melalui pencemaran cenderung meningkat tahun ketahun.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Sekretasris Daerah (Peltu Sekda) Provinsi Jambi Drs A.M. Firdaus, M.Si, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Lingkungan Hidup, bertempat di aula Badan Lingkungan Hidup Daearah Provisni Jambi, Kotabaru Jambi, Selasa (10/3).

Menurutnya, salah satu langkah yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi guna mengantisipasi kerusakan hutan dan pencemaran sungai di Provinsi Jambi, adalah program Batanghari bersih.

Program ini melibatkan beberapa instasni teknis, baik di Provinsi Jambi maupun kabupaten/kota. Namun implementasi program ini hingga Maret 2009 belum optimal. Hal ini menurut Peltu sekda disebabkan masih belum terkoordinir dengan baik kegiatan antar dinas/instansi provinsi dengan kabupaten/kota.

Disebutkan, kedepan Program Batanghari Bersih ini dapat dilaksanakan dengan terpadu dan berkesinambungan melalui MoU yang dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

“Mengingat luas dan kompleksnya persoalan lingkungan hidup ini, saya berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang vital dan strategis. Sehingga mampu menstimulus sektor pendukung lainya guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini”harapnya.

Sedangkan isu strategis yang mengemuka secara internasional saat ini adalah perubahan iklim sebagai akibat kegiatan rumah kaca. Sehingga langsung atau tidak langsung diantara dampak yang menonjol yakni telah mengakibatkan fluktuasi banjir yang tidak menentu.

Disebutkan, secara nasional dan regional isu strategis yang mengemuka adalah kerusakan hutan, pencemaran sungai, serta pencemaran udara di kota-kota besar. Disamping itu tahun 2009 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pertama (2004-2009), yang akan dilanjutkan dengan RPJM tahap kedua.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, Drs Arfan , MM, dalam laporannya menyampaikan, bahwa penyelenggaraan Rakor Bidang Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat memberikan kekuatan baru bagi Bidang Lingkungan Hidup untuk lebih menunjukkan eksistensinya dalam pembangunan.

Disamping untuk menyikapi secara seksama mencuatnya isu strategis yang berkembang saat ini, baik di tingkat daerah, nasional, bahkan global.Sebagai langkah awal yang perlu diambil saat ini adalah mensinegikan program dan kegiatan, baik antar kabupaten/kota maupun dengan Provinsi Jambi.

“Bahkan dengan PPLH Reional Sumatera, melalui program ini Bapeldalda Provinsi Jambi mencoba untuk melahirkan rumusan program dan kegiatan yang menjadi kekuatan bagi semua pihak untuk mengantisipasi, mengevaluasi dan meminimalisasi persoalanlingkungan hidup,”katanya.

Rakor tersebut berlangsung satu hari. Diikuti Badan atau Kantor Lingkungkan Hidup Kabupaten/Kota dan Bappeda Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, yang juga dihadiri oleh pejabat Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera.

Sedangkan materi yang akan dibahas, Evaluasi Program dan Kegitan tahun 2008, Sinkronisasi Program dan Kegiatan tahun 2009, serta perumusan program dam kegiatan tahun 2010. ruk

Sosialisasi Hukum Formal Perlu Ditingkatkan Kepada SAD

Jambi, Batak Pos

Sosialisasi hukum formal yang berlaku di Indonesia perlu ditingkatkan kepada komunitas suku terpencil seperti Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi. Minimnya sosialisasi hukum formal ini, membuat SAD selalu mengatasi masalah mereka dengan hukum adat. Padahal pelanggaran hukum itu sudah menyangkut hilangnya nyawa seseorang.

Permasalahan sidang hukuman yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun terhadap SAD dalam pembunuhan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun sesama warga SAD yang menewaskan tiga orang, kini berlarut-larut.

Dua warga SAD Sarolangun yang menjadi terdakwa di PN Sarolangun mendapat protes keras atas persidangan yang dilakukan PN Sarolangun. SAD menyatakan persoalan kasus tersebut sudah diselesaikan secara adat. Namun proses hukum formal ditolak keras oleh SAD Sarolangun tersebut.

Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin di jambi, Senin (9/3) mengatakan, hukuman yang dilaksanakan oleh pengadilan terhadap warga SAD ini adalah suatu yang wajar.

“Hukuman ini dikenakan kepada mereka (SAD) karena mereka juga merupakan Warga Negara Indonesia. Dan sekarang ini kita harus memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa kita tidak bisa hanya memakai hukum adat saja, karena kita juga mempunyai hukum formal yang wajib kita taati selaku Warga Negara Indonesia,”katanya.

Disebutkan, bukan berarti bahwa hukum adat itu tidak berlaku. “Silahkan saja meraka memakai hukum adat, namun hukum formal di negara kita ini harus kita tegakkan. Kalau hukum formal ini tidak kita tegakkan, berarti kita menganggap mereka bukan Warga Negara Indonesia,”katanya.

Disebutkan, hukum adat boleh saja digunakan dalam kehidupan mereka namun untuk hal yang ringan-ringan saja seperti masalah pertengkaran suami istri ataupun perceraian diantara mereka dan hal-hal yang ringan lainnya.

“Tetapi kalau sudah menyangkut masalah yang berat apalagi seperti masalah pembunuhan, hal ini harus diangkat ke hukum formal negara ini. Memang kita akui selama ini kita kurang memberikan sosialisasi masalah hukum formal kepada mereka, namun dengan kejadian ini maka kita tidak boleh ragu-ragu untuk menerapkan hukum itu,”katanya.

Seperti diketahui kasus bentrokan ini terjadi Jumat (12/12/2008) pagi di jalan Doho Desa Pematang Kebau Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Tiga SAD Singosari tewas karena ditembak dengan kecepek.

Korban tewas yakni Nunas (30), Basilang (28) dan Melinting Laman (35). Selain itu, tiga SAD lainnya saat ini masih disandera adalah Melame, Doa dan Meletu. Sedangkan satu orang SAD luka berat, yakni Melantai.

Kasus bentrok SAD Kadasung dengan Singosari ini diduga dipicu masalah hutang piutang. Jenazah ketiganya sempat divisum sekitar pukul 18.15 WIB, di Puskemas Air Hitam. Setelah divisum, sesuai kesepakatan Temenggung, jenazah ketiganya dibawa pulang untuk dikuburkan.

Kedua terdakwa pembunuhan itu yakni Jelitai (32) dan Mata Gunung (40) kini masih menjalani proses persidangan di PN Sarolangun. ruk