Minggu, 20 Juli 2008

Mencegah Korupsi, Susilawati Justru Dianiaya Staf dan Dibuang Atasan

Jambi-Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jambi bernama Ir Susilawati N MTP (46) menjadi korban ketidak adilan. Dirinya menjadi korban penganiayaan seorang staf karena ingin menyelamatkan uang negera dari tindakan korupsi.

Namun apa daya, Susilawati, mantan Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi itu, justru “dibuang” dari jabatan itu dan dipindahkan menjadi staf biasa di Badan Diklat Provinsi Jambi.

Lalu bagaimana kronologis hingga PNS Teladan 2007 yang mendapat anugrah Satyalencana dari Presiden ini di nonjobkan oleh atasannya, berikut hasil perbincangan Susilawati N MTP kepada Batak Pos, Jumat (18/7) di Ruang Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi saat mengadukan nasibnya kepada anggota dewan.

Pada awalnya, Susilawati alumni Master Perencanaan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini menjabat sebagai Kabag TU Biro Organisasi Hukum Setda Provinsi Jambi. Karena pangkatnya lebih tinggi dari atasannya, dirinya dipindahkan ke Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi dengan jabatan kepala bidang.

Baru menjabat enam bulan di Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, dirinya sudah membuat terobosan-terobosan dengan program yang menyangkut dengan gemar membaca. Susilawati juga sebagai pelopor “Gerakan Jambi Membaca” dengan menggandeng Tantowi Yahya berkampanye di Jambi belum lama ini.

Sejak dipercayakan sebagai Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi, Susilawati bercita-cita menjadikan Perpustakaa Provinsi Jambi sebagai wadah taman bacaan dengan keragaman buku pengetahuan dan lainnya. Kemudian dirinya mengusulkan anggaran pembinan dari Rp 150 jutaan menjadi Rp 750 juta pada APBD 2007.

Anggaran ini adalah untuk sosialisasi serta pembinaan Badan Perpustakaan Provinsi Jambi hingga kedaerah kabupaten. Tiga bulan rencana pembinaan dan sosialisasi “Jambi Gemar Membaca” berjalan dengan baik.

Namun, ketika Susilawati hendak naik haji bersama suaminya, Ridwan (Dosen Universitas Jambi), pengalihan pengelolaan keuangan diserahkan kepada bawahannya. Bawahannya itu diantaranya Hj Imah (Staf Bidang Pembinaan) Supratman SE (Bendaharawan/Pemegang Kas Kantor Perpustakaan). Sementara Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, Rifai.

“Sebelum saya berangkat haji, saya sudah membuat perencanaan pembinaan serta sosialisasi ke daerah. Namun belum serah terima kewenangan, staf saya Imah mengambil alih dan membagibagikan honor pembinaan serta yang lainnya. Banyak biaya fiktif yang dikeluarkan keungan. Terus saya berusaha mencegahnya, namun saya menjadi sasaran amukan kebringasan staf saya Hj Imah,”ujarnya.

Menurut penuturan Susilawati, saat itu stafnya Hj Imah menganiayanya di ruang rapat kantor Badan Perpustakaan Provinsi Jambi. Saat itu Susilawati dihajar Imah (gadis tua) hingga mengalami luka dalam serta wajah memar.

“Saat itu saya langsung diserang Hj Imah, dan saya tidak ditolong oleh staf saya yang lain, yang saat itu ada Supratman, Srilela, Sukamat. Bahkan saya dihajar habis oleh Imah yang dikenal ganas itu. Saya menjerit minta tolong, namun tidak ada yang menolong saya. Seakan akan penganiayaan itu direncanakan oleh anak buah saya,”ujar ibu dari lima orang anak ini.

Kejadian penganiayaan itu tepatnya 2 Agustus 2007. Susilawati dirawat di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi dari tanggal 5 Agustus hingga 12 Agustus 2007. Susilawati menderita radang usus dan otak serta wajah bengkat akibat ditinju Hj Imah.

Karena tidak terima dengan perlakuan Imah, keluarga Susilawati melaporkan kasus penganiayaan itu ke Polsekta Telanaipura Kota Jambi. Tetapi kasus tersebut dipeti eskan oleh Kapolsekta Telanaipura saat itu dengan imbalan sejumlah uang dari pihak pelaku.

“Saat itu kami dibujuk oleh polisi untuk berdamai saja dengan imbalan Rp 50 juta. Tapi keluarga saya tidak mau, termasuk saya. Saya adalah anak pejuang Jambi, M Nasir. Maret 2008 say kembali mengangkat kasus tersebut,”ujarnya.

Proses sidang pun berjalan. Susilawati dikawal oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosita Boru Nababan. Sementara terdakwa Hj Imah kuasahukumnya Vidrika Zebu.

“Saya pernah didekati oleh kuasa hukum terdakwa untuk berdamai. Saya ditawari uang Rp 50 juta. Tapi saya tidak mau. Proses sidang begitu berjalan. Bahkan staf saya Srila, Supratman dan Sukarat memberikan kesaksian palsu di persidangan atas kasus penganiayaan tersebut. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi,”katanya.

Kemudian Pengadinal Negeri (PN) Jambi memvonis terdakwa Hj Imah 5 bulan 15 hari penjara. Namun terdakwa naik banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jambi. Kurungan penjara baru dijalani Hj Imah selama dua bulan, dirinya dibebaskan karena jaminan Rifai.

Paling aneh lagi, kata Susilawati, Hj Imah dijamin karena diperlukan tenaganya di kantor. Kemudian biaya pengacara Hj Imah diambil dari dana Badan Perpustakaan Provinsi Jambi.

“Semua yang mengatur biaya adalah Supratman, termasuk soal uang suap kepada jaksa, polisi dan kepada saksi palsu dan para oknum wartawan yang meliput kejadian itu. Sepengetahuan saya Hj Imah adalah staf paling malas dan tidak pernah apel. Kerjanya hanya merokok dan ngongkang di meja,”katanya.

Selama proses persidangan kasus penganiayaan ini, Susilawati yang mendapat beasiswa kuliah Master di UGM ini, “dibuang” oleh Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, Rifai ke staf biasa di Diklat Daerah Provinsi Jambi.

“Saya adalah korban ketidak adilan. Sudah dianiaya, kini dibuang dari jabatan dan menjadi staf biasa. Gelar master say adalah biaya dari Pemerintah Provinsi Jambi saat Gubernur Abdurahman Sayuti. Orang pintar memang tidak dipakai di Jambi. Yang dipakai hanya orang yang membuat atasan senang,”katanya.

Bermula dari kasus itu, kini 30 staf Badan Perpustakaan Provinsi Jambi diperiksa Kejati Jambi dalam kasus dugaan Korupsi Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) senilai Milyaran Rupiah. Bahkan Hj Imah sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kejati Jambi juga membidik keterlibatan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, Rifai dalam kasus ini. Saat ini Kejati Jambi mengintensifkan pemeriksaan korupsi SPPD fiktif di Badan Perpustakaan Provinsi Jambi.

Dari hasil penelusuran Batak Pos, Hj Imah merupakan adik kandung dari seorang tokoh di Jambi yang juga merupakan ponakan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Hingga kini Susilawati mencari keadilan melalui media dan aktivis. ruk

Rabu, 16 Juli 2008

Dana Kemitraan di Humas Kota Jambi Dipertayakan

Jambi, Batak Pos
Dana kemitraan dan pembinaan pers di bagian humas Pemerintah Kota Jambi dipertayakan banyak kalangan. Dana sebesar Rp 7 juta setiap bulan tersebut aliran dananya tidak jelas serta pertanggungjawabannya juga mengada-ada. Diduga kuat Kepala Bagian Humas Pemkot Jambi terlibat soal pemakaian dana kemitraan tersebut.


Menurut sumber Batak Pos, Rabu (16/7) menyebutkan, dana Rp 7 juta setiap bulan tersebut aliran dananya tidak jelas. Bahkan diduga kuat dana tersebut dipergunakan oleh Kabag Humas Pemkot Jambi tanpa melalui prosedur.


Sederetan nama-nama wartawan harian lokal Jambi mendapat dana pembinaan pers tersebut setiap bulan Rp 100 ribu. Namun sebagian wartawan membantah menerima dana kemitraan tersebut. Bahkan nama wartawan Batak Pos dicatat dalam daftar penerima dana tersebut, padahal wartawan Batak Pos tidak pernah menerima dana itu dari tahun ketahun.

Mubajir : Sembilan unit perangkat komputer bantuan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) RI di Humas Pemkot Jambi tidak dipergunakan karena tidak ada jaringan internet. Komputer tersebut menjadi barang tak berguna serta tidak tahu kegunaannya di Humas Pemkot Jambi. Seorang staf Humas terpaksa menggunakankomputer loptop padahal sembilan komputer disampingnya menganggur, Rabu (16/7). Foto batak pos/rs manihuruk.


“Nama abang juga ada di dalam daftar itu. Bahkan sejumlah nama wartawan media Nasional ada dalam daftar seperti Suarapembaruan. Setelah saya tanya wartawan Suarapembaruan, dia tidak pernah menerima dana pembinaan pers tersebut.


Tapi dalam daftar itu ada wartawan elektronik yang mendapat jatah Rp 1 juta setiap bulan dari dana tersebut,”ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya jangan dituliskan.
Sementara itu, menurut salah seorang pegawai Humas Kota Jambi kepada Batak Pos membenarkan kalau dana pembinaan serta kemitraan Rp 7 juta sebulan itu dikelola langsung oleh Kabag Humas Kota Jambi.


“Dana tersebut dikelola langsung oleh kabag. Pengambilan duitnya juga dia langsung kebagian keuangan. Sementara laporan pertanggungjawabannya dibuat sendiri. Sederetan nama wartawan dibuat sebagai penerima dana tersebut. Tapi betul tidaknya dana itu diberikan saya tidak tahu,”ujar sumber tersebut.


Ketua LSM NP-SAND, Donny Pasaribu menanggapi hal tersebut, kepada Batak Pos mengatakan, pihak kejaksaan diminta untuk melakukan pemeriksaan penyimpangan dana kemitraan di Humas Kota Jambi tersebut.


Disebutkan, tidak hanya dana kemitraan yang dikorupsi di Humas Pemkot Jambi tersebut, termasuk juga dana inforial atau dana iklan media di harian lokal yang selalu berjubel. Padahal alokasi dana untuk iklan di media cetak dan elektronik dari instansi pemerintah sudah dilarang.


“Kita mempertanyakan dana untuk iklan tersebut. Dari mana diambil dananya, padahal alokasi iklan kegiatan walikota tidak ada posnya. Ini perlu diusut sehingga tidak menjadi pembusukan keuangan negera, khususnya dibagian humas,”katanya. ruk

Dewan Minta Jajaran Polda Jambi Habisi Sindikat Narkoba di Jambi

Jambi, Batak Pos
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi meminta Kapolda Jambi Brigjen Pol Budi Gunawan untuk mengintruksikan jajarannya untuk memberantas habis sindikat peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba) di Provinsi Jambi. DPRD Jambi juga meminta agar Jajaran Polda Jambi berani menangkap para tersangka, sekalipun itu oknum aparat.

Peredaran narkoba di Provinsi Jambi saat ini sungguh mengkwatirkan. Sejumlah kasus narkoba yang ditangkap jajaran Polda Jambi, pada umumnya melibatkan oknum anggota TNI. Pihaknya meminta Kapolda Jambi untuk tegas memberantas narkoba dan berani menangkap bandarnya.

Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi Ir Sjafril Alamsyah kepada Batak Pos di ruang kerjanya, menanggapi kasus narkoba yang melibatkan oknum aparat. Disebutkan, Kapolda Jambi harus tegas dalam menangani kasus narkoba di Jambi karena diduga kuat melibatkan oknum TNI.

“Soal narkoba ini, Provinsi Jambi sudah menjadi sasaran empuk pada bandar. Sejumlah kasus narkoba yang dibongkar Polda Jambi kurun waktu setahun terakhir, oknum anggota TNI terlibat didalamnya. Tidak itu saja, bahkan kasus penyeludupan pupuk dan gula pasir juga tersangkanya oknum anggota TNI. Sindikat peredaran narkoba di Provinsi Jambi harus dihabisi, walaupun itu melibatkan oknum aparat,”katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsudin Lubis kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (15/7) mengatakan, dari hasil penyidikan yang dilakukan Penyidik Direktorat Narkoba Polda Jambi yang menyangkut kasus penangkapan ribuan narkoba jenis ekstasi di Jambi, diketahui tersangkanya adalah Kopral Dua (Kopda) Ar oknum anggota TNI yang berdinas di RS Bratanata Kota Jambi.

Disebutkan, tersangka dugaan kepemilikan 2.000 butir ekstasi diserahkan penyidik Polda Jambi ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk diperiksa lebih jauh. Kopda Ar ditangkap jajaran narkoba Polda Jambi, Sabtu (12/07) sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Fifi Collection masih ditahan dan diperiksa intensif di Denpom di Jelutung, Kota Jambi.

Sementara penyidik Narkoba Polda Jambi telah mengirimkan sampel 2.000 butir pil ekstasi ke Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri Cabang Palembang.

Disebutkan, saat ditangkap, ribuan bitir ekstasi itu dimasukan dalam kardus yang dibungkus dengan kertas koran. Kemudian dilapisi gabus tipis. Diketahui paket itu dikirim melalui perusaahan ekspedisi Cargo Express dialamatkan ke sub cabang Cargo Express yang ditujukan untuk seseorang yang berinisial "H" yang diduga sebagai bandar besar ekstasi di Kota Jambi.

Secara terpisah, Komandan Denpom (Dadenpom) Letkol Nurdin dikonfirmasi wartawan, membenarkan bahwa Kopda Ar oknum anggota TNI telah diserahkan ke Denpom.

Nurdin mengaku pihaknya lagi menelusuri dan mengembangkan sejauhmana keterlibatan Kopda Ar tentang kepemilikan 2.000 butir ekstasi warna unggu tersebut yang ditangkap ketika sedang mengambil paket tersebut.

Danrem Kolonel Inf M Syahril Arsyad melalui Kapenrem Kapten A Dalimunthe mengakui kalau Kopda (bengkok merah) Ar adalah oknum anggota TNI yang bertugas di Detasemen Kesehatan (Denkes) Jambi, yang ditangkap jajaran narkoba Polda Jambi.

Disebutkan, Denpom Jambi hingga Selasa (15/7) masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka. “Pimpinan kita secara tegas mengatakan jika anggota yang melakukan pelanggaran. Apalagi tersangkut masalah narkoba tidak akan ditolerir. Namun hal ini tergantung dari hasil penyelidikan dan penyidikan,”ujar Dalimunthe.

Pemilik Toko Fifi Collection, Effi kepada wartawan mengaku kalau dirinya tidak tahu kalau adanya penangkapan barang bukti (BB) ekstasi di tokonya. Dia beralasan, pada saat penangkapan paket berisi ekstasi tersebut, sedang tidak berada ditempat (toko).

"Saya tidak tahu ada penangkapan ekstasi di toko saya. Pada saat kejadian saya di Trona," ujarnya. ruk

Masuk PSB Lewat Jalur haram Dipatok 5 Juta

Jambi, Batak Pos
Penerimaan Siswa Baru (PSB) secara resmi di Jambi telah berakhir pekan lalu. Namun kini sejumlah sekolah menengah atas negeri (SMA Negeri) masih menerima siswa baru lewat jalur belakang (haram). Sejumlah sekolah mematok harga Rp 5 juta bagi calon siswa baru yang tidak lulus PSB.

Ny Sipayung salah seorang wali murid warga Mayang, Kota Jambi kepada Batak Pos, mengatakan, dirinya membayar Rp 5 juta untuk memasukkan anaknya masuk di SMU Negeri 4 Kota Jambi.

Padahal anaknya sebelumnya tidak lulus di sekolah itu. Namun karena anaknya ngotot sekolah di SMU Negeri 4 Kota Jambi, terpaksa Ny Sipayung main jalur belakang yang dicaloin oleh seorang oknum guru di sekolah tersebut.

“Oknum guru itu hanya memberi petunjuk untuk masuk lewat jalur belakang. Karena oknum guru itu tidak berani mematok harga, terpaksa saya langsung menemui kepala sekolahnya. Dan akhirnya negosiasi dipatok Rp 5 juta. Sekarang masuk sekolah harus begitu. Tidak perlu lagi harus nilai tinggi. Toh jalur belakang bisa masuk,”katanya.

Disebutkan, biaya masuk sekolah itu kalau lulus berdasarkan prosedur hanya Rp 1.020.000. Namun karena melalui jalur belakang terpaksa harus keluar Rp Rp 5 juta.

“Modus seperti ini tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Di sekolah itu tidak lagi sungkan bilang Rp 5 juta. Itu merupakan tarif di SMU 4 Kota Jambi. Setiap ajaran baru kepala sekolah bisa mendapatkan satu mobil dari PSB jalur haram ini,”katanya. ruk

Krisis Listrik dan Air Minum Makin Parah di Jambi

Jambi, Batak Pos
Pemadaman bergilir aliran listrik PLN di Kota Jambi makin meresahkan masyarakat Jambi. Bahkan krisis air bersih juga melanda sebagian besar penduduk Kota Jambi khususnya di Kecamatan Jelutung, Kotabaru dan Pasar Jambi. Krisis listrik dan air bersih membuat masyarakat resah karena terganggu beraktifitas.

Friston Riyanto Sinaga warga Bedeng 6 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi kepada Batak Pos, Rabu (16/7) menyebutkan, pemadaman listrik dan tidak mengalirnya pasokan air dari PDAM Thirta Mayang Jambi membuat mereka kerepotan.

“Kami harus mengambil air dari mata air yang mulai surut drastis. Sudah seminggu PDAM mati. Sementara listrik juga sering terjadi pemadaman bergilir. Ini membuat kita susah untuk beraktifitas. Situasi listrik dan air bersih dari PDAM yang macet membuat susah,”ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan Mery, warga Kebun Handil, Jelutung. Menurutnya PLN dan PDAM tidak bertanggung jawab terhadap pelanggannya. Pemadaman bergilir dan matinya air selama sepekan, bukti bahwa kedua BUMN tersebut tidak peduli terhadap pelanggan.

“Masa sudah seminggu lebih kita tak dapat air dan seringnya pemadaman listrik, tidak ada solusi yang dibuat PLN dan PDAM. Sementara untuk penagihan rekening harus tepat waktu. Jika tidak langsung di denda. Ini adalah tidak adil,”ujarnya.

Sebagian besar warga Kota Jambi mengeluhkan pemadaman bergilir listrik dan matinya saluran air bersih dari PDAM. Masyarakat meminta pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan vital masyarakat tersebut.

Sementara itu, Humas PLN Cabang Jambi, H Tambunan menghimbau masyarakat agar mengurangi pemakaian listrik. Mengingat saat ini, difisit daya listrik di Jambi makin parah. Dari 18,58 MW menjadi 36,1 MW.

“Atas nama segenap manajemen PLN kita meminta maaf atas ketidaknyamanan aliran listrik saat ini di Jambi,”ujarya. ruk

Jumat, 11 Juli 2008

Jual Bensin Rp 25 Ribu Per Liter, Oknum Brimob Pukul Pengecer Bensin Eceran

Jambi, Batak Pos
Seorang penjual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dadakan di Jalan Thehok, Kota Jambi, Ruli (34) menjadi sasaran pemukulan seorang oknum Brimob Polda Jambi karena jengkel dengan harga BBM premium yang dijual Ruli mencapai Rp 25 ribu per liter.

Keterangan yang dirangkum Batak Pos, Jumat (11/7) di lokasi kejadian menyebutkan, sekitar pukul 12.15 wib, seorang pria berpakaian Brimob membeli bensin di pinggir jalan, Jalan Thehok, Jambi atau jalan lintas menuju Bandara Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Oknum Brimob itu meminta untuk diisikan motornta bensin satu liter. Awalnya si pembeli dan sipenjual tidak ada negosiasi harga. Ketika saat membayar, sipenjual mematok harga Rp 25 ribu. Si Brimob tersebut kaget dan menanyakan kembali harga tersebut.

Saat dijawab si penjual harganya Rp 25 ribu, seketika tangah si oknum brimob tersebut melayang ke muka si penjual. Sontak saja korban Ruli kaget dan berteriak. Suasana gaduh tersebut sempat mengundang perhatian warga yang melintas dijalan tersebut.

Namun kejadian tersebut dapat diselesaikan dengan damai. Menurut oknum Brimob itu, dirinya jengkel tidak mendapatkan BBM premium meski sudah mengantri dari Kamis (10/7) malam hingga Jumat (11/7) pukul 12.00 wib. Namun ketika mendapatkan BBM di pinggiran jalan, justru harganya naik 384 persen dari harga normal Rp 6500 per liter.

"Ini yang membuat saya jengkel. Sudah langka, harganya selangit. Ini adalah cari untung dalam kesulitan orang lain. Penjual eceran seperti ini harus ditindak,"ujar oknum Brimob itu yang meminta identitasnya tidak dituliskan.

Sementara itu, pengamatan Batak Pos, Jumat (11/7) hingga pukul 16.00 wib antrian kenderaan untuk mendapatkan BBM masih terjadi di setiap SPBU di Jambi. Bahkan ribuan pengendara rela makan ditempat antrian asalkan mendapatkan BBM premium. Bahkan sebagian pengendara mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika kelangkaan BBM berlangsung hingga Minggu (13/7).

"Kita akan galang massa, khususnya yang antri BBM untuk mendobrak Depot Pertamina Kasang, Kota Jambi. Jika kelangkaan ini terus terjadinya, masyarakat Jambi akan marah,"ujar Suryatmo, salah seorang aktifis di Jambi. ruk

Sebanyak 167 Kilo Liter BBM di Jambi Diselewengkan Setiap Harinya

Jambi, Batak Pos
Sebanyak 167 kilo liter (kl) Bahan Bahanbakar Minyak (BBM) jenis premium terindikasi diselewengkan oleh mitra Pertamina Jambi setiap harinya. Kuota pasokan BBM dari Pertamina untuk Jambi tercatat 650 kilo liter. Namun selama sebulan terakhir pasokan hanya hanya diterima 483 kilo liter atau 167 kilo liter menguap setiap harinya.


Hal tersebut dikemukakan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi, Hasvia, Jumat (11/7) menjawab wartawan soal kelangkaan BBM di Jambi yang sudah melumpuhkan aktifitas masyarakat selama lima hari terakhir.

Disebutkan, berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Provinsi Jambi, pasokan BBM ke Jambi selama sebulan ini ternyata tidak sesuai kuota dari Pertamina sebesar 650 kilo liter per hari. “Sebulan ini pasokan BBM setiapo harinya hany 483 kilo liter per harinya. Sisanya kemana?,”ujarnya.

Menurut Hasvia, bahwa setelah angka sebulan hari kerja yang biasanya 26 hari justru hanya dinyatakan 20 hari. Jika 26 hari kerja, maka pasokan BBM ke Jambi dalam sebulan sebanyak 16.900 kl.

“Namun yang diterima kini hanya sekitar 9.660 kl per bulan. Menurut Pertamina, hal ini karena kendala cuaca dan adanya kapal-kapal pengangkut yang terhambat karena kecelakaan. Namun hal ini tidak masuk akal. Ini terindikasi adanya persekongkolan permaian pebisnis BBM di Jambi,”ujarnya.

Disebutkan, menguapnya 167 kl BBM di Jambi setiap harinya, penyebab langkanya BBM di SPBU yang ada di Provinsi Jambi. Kelangkaan BBM ini terjadi di Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Muarojambi, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Kelangkaan BBM di SPBU membuat harga eceran BBM premium di pinggir jalan mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per liter. Bahkan banyak penjual bensin dadakan di pinggir jalan. Tidak itu saja, para sopir angkot memilih menjual bensin dijalan dari pada mencari penumpang,”katanya.

Sementara itu, Kepala Publik Reprentatif Pertamina Rayon VII Palembang, Roberth MV saat dihubungi wartawan, Jumat (11/7) mengatakan, dua kapal tongkang pengangkut BBM premium dan solar masuk Kamis (10/7) ke Jambi dua kapal tongkang BBM premium dan solar. Jumlah muatan sekitar 650 kl untuk kuota tanggal Kamis 10 Juli 2008.

“Selain mengirim lewat kapal laut pihaknya juga telah dan akan mengirimkan via jalur darat. Dari seluruh daerah sudah kita upayakan, termasuk dari Padang, baik melalui laut maupun darat,”ujarnya.

Menurutnya, langkanya BBM Jambi juga disebabkan oleh tenggelamnya salah satu kapal yang mengangkut BBM dari Palembang menuju Jambi. Hal itu yang membuat stok di Jambi beberapa hari ini berkurang. Namun Roberth tidak merincikan di mana dan kapan karamnya kapal tersebut.

Sementara itu Kapolda Jambi Brigjen Pol Budi Gunawan mengaku siap membantu pengawalan distribusi BBM. “Kita siap membantu pengawalan BBM melalui darat asalkan memang sudah ada permintaan dari Pertamina,” ujarnya.

Budi Gunawan menduga penjualan BBM oleh SPBU ke kalangan industri sangat memungkinkan terjadinya kelangkaan BBM di Jambi. “Kelangkaan BBM di Jambi juga dicurigai adanya tindakan mobil BBM yang ‘kencing’ di jalan,”katanya. ruk

Antri 10 Jam Untuk Mendapatkan 3 Liter Premium di Jambi

Jambi, Batak Pos
Puluhan ribuan pengguna kenderaan roda dua harus antri sedikitnya 10 jam untuk mendapatkan 3 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Kota Jambi. Sementara harga premium yang dijual dieceran harganya dipatok Rp 25 ribu perliter karena stoknya langka.

Pantauan Batak Pos di seluruh Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam Kota Jambi, Kamis (10/7) antrian kenderaan roda dua dan mobil mencapai klimaks. Antrian berkisar 3 kilometer setiap SPBU dari pukul 07.00 wib hingga pukul 17.00 wib. Sebagian SPBU pukul 15.30 sudah tutup karena kehabisan stok BBM.

Rasdi (25) warga Broni Kota Jambi yang antri di SPBU Jalan Rachmat Hakim Telanaipura, Kota Jambi kepada Batak Pos, Kamis (10/7) mengatakan, kelangkaan BBM sudah mencapai klimaks di Jambi. Bahkan antrian kenderaan mencapai puluhan ribu.

"Saya sudah antri sejak pukul 07.30 wib di SPBU ini. Saya baru dapat pukul 16.40 wib. Itupun jatah dari SPBU hanya 2,5 liter (Rp 15 ribu). Sementara mobil hanya diberi jatah 20 liter. Lengkap sudah penderitaan masyarakat Jambi ini,"katanya.

Hal senada juga dialami wartawan Batak Pos. Ketika sudah ikut antrian di SPBU Telanaipura hingga 7 jam, namun saat antrian pada posisi mendekati SPBU, pihak SPBU mengatakan stok BBM premium habis.

Ribuan pengendara motor dan mobil yang antri kecewa dan mengecap Pertamina dan Pemerintah. Matinya aliran listrik dari PLN pukul 13.00 hingga pukul 15.30 melengkapi penderitaan ribuan pengendara yang antri disepanjang jalan Rachman Hakim tersebut.

Kondisi serupa juga terjadi di SPBU Beringin Kebun Kopi, SPBU Nusa Indah, SPBU Pattimura, SPBU Paal V Kotabaru, SPBU Kebun Jeruk, SPBU jalan Bandara, SPBU Simpang Rimbo Kota Jambi.

Antrian kenderaan di sepanjang jalan menuju seluruh SPBU itu mencapai 3 lima kilometer dari dua arah pintu masuk SPBU. Bahkan jalan protokol macet total akibat antrian SPBU.

"Kondisi ini adalah penderitaan sempurna bagi masyarakat Kota Jambi dan juga pengguna kenderaan yang melintas di Kota Jambi. Sudah sepekan BBM premium langka di Jambi. Pemerintah dan Pertamina tidak bertanggung jawab akan hal ini. Segera atasi kondisi ini agar masyarakat Jambi tidak anarkis,"ujar Donny Pasaribu salah seorang aktifis di Jambi kepada Batak Pos, Kamis (10/7) yang turut antri dengan mobil sedan di SPBU Telanaipura Jambi. ruk

Aktifitas Masyarakat Jambi Lumpuh Total

Jambi, Batak Pos
Aktifitas masyarakat Jambi mengalami lumpuh total akibat puluhan ribuan pengguna kenderaan roda dua dan mobil harus mengantri seharian di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jambi, untuk mendapatkan BBM, Kamis (10/7). Sementara itu arus transportasi umum (angkutan kota) juga lumpuh karena tidak mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) premium.

Pangamatan Batak Pos di sejumlah SPBU dalam Kota Jambi, Kamis (10/7) antrian puluhan ribu kenderaan roda dua dan mobil mencapai klimaks. Diperkirakan aktifitas masyarakat Kota Jambi lumpuh total. Sejumlah karyawan, PNS terpaksa tidak bisa masuk kantor akibat ikut mengantri di SPBU.

Suparto (37) PNS Kantor Gubernur Jambi, kepada Batak Pos, Kamis (10/7) mengaku kalau dirinya antri BBM sejak pukul 07.00 wib di SPBU Nusa Indah Kota Jambi. Karena stok BBM di SPBU Nusa Indah habis pukul 13.00 wib, dirinya kemudian pindah ke SPBU Telanaipura.

Namun antrian Suparto selama 5 jam di SPBU Telanaipura, juga tak mendapat BBM karena stok habis. "Kata pihak SPBU stk hanya 10 ton, jadi belum giliran mengisi, sudah habis. Terpaksa malam nantilah antri lagi,"keluhnya.

Apa yang dialami Suparto merupakan potret kondisi masyarakat Jambi yang kesulitan mendapatkan BBM selama sepakn terakhir. Kelangkaan BBM yang terjadi di Kota Jambi selama sepekan, membuat aktifitas masyarakat Jambi lumpuh total. ruk

Dampak Kelangkaan BBM, Ratusan Ojek Ketek di Sungai Batanghari Tak Beroperasi

Jambi, Batak Pos
Ratusan pengojek perahu kayu kecil (Ketek) di Sungai Batanghari, Pasar Angso Duo Kota Jambi tak beroperasi karena langkanya bahan bakar minyak (BBM) premium empat hari terakhir. Kalaupun ada BBM premium eceran harganya berkisar Rp 12 ribu rupiah, sehingga pengojek ketek lebih memilih stop beroperasi.

Arfan (36) seorang pengojek Ketek di Pasar Angso Duo Kota Jambi saat ditemui Batak Pos, Rabu (9/7) sore mengatakan, sekitar 250 pengojek ketek di pasar tersebut terpukul akibat langkanya BBM yang mengakibatkan harga eceran BBM melonjak.

“Selama empat hari ini, harga bensin mencapai Rp 12 ribu. Sehingga banyak pengojek Ketek berhenti beroperasi. Kalaupun ada hanya menggunakan dayung hingga menyeberang sungai. Kita semakin sulit sekarang. Selain penumpang sepi yang mengakibatkan omset sepi, dampak kelangkaan BBM ini juga memukul pengojek ketek di Jambi,”ujarnya.

Menurutnya, para pengojek Ketek memperoleh BBM premium dari pengecer di kaki lima. Biasanya harganya hanya Rp 7000. Namun sekarang mencapai Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per liter.

“Kita minta pemerintah setempat untuk peduli kelangkaan BBM ini. Kalau kelangkaan BBM ini terus berlanjut, sangat memukul perekonomian yang hanya mengandalkan ojek Ketek dalam mencari hidup,”ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan Aksan (32) pengojek lainnya. Menurutnya, tingginya harga BBM di tingkat eceran membuat mereka lebih memilih stop beroperasi. Jika ada penumpang yang hendak menyeberang, hanya menggunakan dayungh hingga ke seberang Sungai.

Menurutnya, penumpangan Ketek kurun waktu sepekan terakhir sangat berkurang. “Kita biasanya dapat menyeberangkan 10 penumpang ke seberang sungai (Jambi Kota Seberang) dengan tarif Rp 3000 per penumpang. Namun kalau sepekan terakhir hanya lima penumpang,”katanya.

Lukman Sarief (27) pengojek Ketek lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, kelangkaan BBM membuat mata pencaharian sekitar 250 pengojek Ketek di Sungai Batanghari Pasar Angso Duo Kota Jambi menjerit.

Disebutkan, seluruh pengojek mengecam pemerintah dan Pertamina atas kelangkaan BBM premium tersebut. Mereka menduga ada spekulan yang bermain sehingga BBM di Jambi sangat langka. Ruk

Pemprov Jambi Desak Pertamina Pusat Tambah Kuota BBM untuk Jambi

Jambi, Batak Pos
Pemerintah Provinsi Jambi mendesak Pertamina Pusat Jakarta untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Jambi menyusul langkanya BBM di Provinsi Jambi sepekan terakhir. Hingga Rabu (9/7) antrian panjang kendaraan masih terjadi di seluruh Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jambi.


Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin saat menerima Koalisi LSM Jambi yang juga didampingi Kapolda Jambi Brigjen Lol Budi Gunawan , Rabu (9/7) mengatakan, dirinya Kamis (10/7) akan berangkat ke Jakarta guna mendesak Pertamina Pusat untuk menambah kuota BBM untuk Provinsi Jambi.

“Kondisi kenderaan sekarang di Jambi sudah tidak seimbang lagi dengan kebutuhan BBM, sehingga terjadi antrian di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir. Alokasi BBM saat ini hanya 51 truk, padahal untuk tahun 2000 mencapai 64 truk per hari. Sementara pertumbuhan kendaraan dari tahun 2000 hingga 2008 ini meningkat 50 persen,”katanya.

Menurut Zulkifli Nurdin, dirinya juga menerima laporan adanya indikasi kebocoran dalam distribusi BBM di Jambi atau istilahnya ada “minyak kencing” di jalan.

“Hal ini tidak boleh terjadi. Karena kasihan kepada masyarakat. Seharusnya minyak tersebut untuk masyarakat namun dinikmati oleh orang lain. Kelangkaan minyak ini harus segera diatasi sehingga tidak menambah penderitaan rakyat Jambi,”ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Jambi Brigjen Pol Budi Gunawan mengatakan, ada langkah-langkah jangka pendek dan panjang yang telah dilakukan oleh Pemprov Jambi, bahwa Pertamina Depot Jambi akan dipanggil oleh Gubernur Jambi untuk membicarakan mulai dari jenis angkutan transportasi yang perlu dievaluasi.

Transportasi air baik yang dari Plaju Palembang maupun dari Riau terkendala karena musim kemarau dan sungai Batanghari dangkal sebagaimana alasan pihak Pertamina Jambi.

Menurut Kapolda Jambi untuk angkutan ada alternative lain yaitu melalui angkutan darat. “Kita Polri siap mengamankan, siap mengawal itu untuk pengamanan jalur transportasi, karena kenyataannya melalui air pun banyak kebocoran-kebocoran di perjalanan mulai dari hulunya” ujar Budi Gunawan.

Budi Gunawan menegaskan, distribusi harus sesuai peruntukan, BBM bersubsidi untuk umum maupun non subsidi untuk industri/usaha harus sesuai dengan proporsinya. Dirinya menilai masih ada indikasi kebocoran, justru itu yang menjadi masalah.

“Dari Depot Pertamina ke SPBU yang kurang control dari Pertamina, intinya minta kejujuran dari pihak Pertamina. Hal ini adalah hasil pantauan pihak kepolisian di lapangan. Saya minta bantuan LSM untuk memberikan data-data secara obyektif untuk proses penertiban di lapangan,”ujarnya.

Disebutkan, langkah-langkah di lapangan sudah banyak dilakukan Polri, baik distribusi melalui air sudah lebih 100 drum disita dalam proses sekarang, oknum-oknum yang terlibat baik dari Polri maupun TNI sudah ditindak dan juga untuk penjual eceran.

“Tetapi sebenarnya modus-modus seperti ini yang tahu sebenarnya Pertamina, karena hal ini adalah tugas pokoknya bagaimana distribusinya sesuai untuk peruntukannya,”katanya.
Jurubicara Koalisi LSM Jambi, Riki dan Mukhsin mengatakan, lebih kurang 57 perusahaan pertambangan batubara yang terdapat di Provinsi Jambi, hanya 3 perusahaan yang suplai BBM-nya berasal dari Pertamina (harga industri).


“Semua AMP (Pencampurn Aspal) yang ada di Provinsi Jambi tidak satupun yang memperoleh BBM standar harga industri melalui Pertamina. Beberapa perusahaan besar di bidang perkebunan, HTI, perkayuan, pertambangan Migas hanya memanfaatkan lebih kurang 40 % dari total kebutuhan BBM-nya yang berasal dari Pertamina dan selebihnya tidak diketahui asal maupun sumbernya,”katanya.

Koalisi LSM Jambi menilai bahwa sebenarnya BBM tidaklah langka di Provinsi Jambi kalau tidak sedemikian besarnya kebutuhan akan BBM bersubsidi oleh sector industri dan sector investasi besar lainnya, yang sampai saat ini belum mampu untuk ditertibkan oleh pihak yang berwenang.

Sementara pengamatan Batak Pos di sejumlah SPBU di Kota Jambi, Rabu (9/7) pagi hingga sore, antrian kenderaan minyak masih berlanjut. Sedangkan harga eceran di kaki lima cukup memberatkan masyarakat mencapai sekitar Rp 12.000 hingga Rp 20 ribu. ruk

Selasa, 08 Juli 2008

Kelangkaan BBM Semakin Meresahkan Masyarakat Jambi

Jambi, Batak Pos
Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tiga hari belakangan di seluruh stasion pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Jambi semakin meresahkan masyarakat Jambi. Polda Jambi menempatkan empat personil polisi untuk mengantisipasi hal-hal buruk akibat kelangkaan BBM tersebut. Sementara harga BBM bensin di tingkat eceran mencapai Rp 12.000 per liter.

Pengamatan Batak Pos, Selasa (8/7) dari pagi hingga sore di SPBU jalan Sukarno Hatta Jambi Selatan, SPBU Paal V Kotabaru, SPBU Koni Pasar Jambi, SPBU Jalan Pattimura Kota Jambi, SPBU Kebun Jeruk, Telanaipura Kota Jambi, SPBU Beringin Simp Kebun Kopi Jambi, antrian panjang kenderaan roda dua dan empat masih panjang.

Antrian mencapai satu kilometer hingga membuat jalan macet akibat badan jalan dimakan oleh antrian kenderaan. “Kita harus antri 4 jam untuk mendapatkan 3 liter bensin. Disemua SPBU dalam Kota Jambi hampir serupa. Makin susah kita dengan kondisi ini,”ujar Burhanuddin, warga Jelutung Kota Jambi saat antri di SPBU Koni Pasar Jambi, Selasa (8/7).

Sementara itu sejumlah warga terpaksa membeli bensin eceran karena tidak betah mengantri di SPBU. “Saya terpaksa beli bensin eceran dengan harga Rp 12.000 per liter. Daripada saya harus antri 4 jam, lebih baik saya rugi yang penting waktu saya tidak tersita di SPBU,”ujar Rahmat, warga Paal V Kotabaru.

Menurut pengakuan sejumlah masyarakat Kota Jambi, kelangkaan BBM membuat masyarakat semakin sulit. Mereka menuding pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kelangkaan BBM yang sudah memasuki hari ketiga ini.

“Pemerintah daerah dan Pertamina harus bertindak bijak. Jangan sampai masyarakat marah dan bertindak anarkis. Sampai kapan kelangkaan BBM ini berakhir. Kalau tidak bisa diatasi, sebagiknya Pertamina harus dituntut,”ujar Libran SE anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi.

Terlambat


Kelangkaan BBM di Jambi akibat keterlambatan datangnya kapal pengangkut BBM dari Palembang ke Jambi. Angkutan BBM melalui jalur darat karena pendangkalan Sungai Batanghari akibat musim kemarau.

Kepala Kantor Pertamina Depot Jambi Adnan Zohdi mengakui, kelangkaan BBM terutama jenis premium ini diakibatkan kapal yang membawa premium terlambat. “Kapal tersebut baru berangkat dari Plaju, Sumatera Selatan 6 Juli kemarin dan diperkirakan baru sampai di Pertamina Jambi pada 9 Juli nanti pada malam hari,”katanya.

Menurut Adnan Zohdi, untuk memenuhi kebutuhan premium bagi masyarakat Jambi pihaknya mendatangkan premium dari Depot Kertapati Palembang dengan mengirimkan mobil Pertamina Jambi termasuk mobil Industri untuk mendatangkan BBM tersebut.

Dan kemarin malam premium sudah masuk ke Jambi sebanyak 983 KL ditambah 46 KL dari Depot Lubuk Linggau. “Karena lewat laut datangnya terlambat, kami berusaha menggunakan jalur darat yakni mendatangkan BBM dengan menggunakan mobil tangki milik Pertamina maupun Industri,”ujar Zohdi.

Zohdi berharap agar masyarakat tidak resah dengan kejadian ini. Karena BBM akan tetap didatangkan dan bila selama ini melalui laut sementara ini melalui darat dengan menggunakan mobil tangki.Walaupun kapasitasnya terbatas dan jaraknya yang jauh.

Sementara itu, Kepala Hiswana Migas Jambi, A Fattah mengatakan, pihaknya bersama pihak DPRD dan juga Pemda Provinsi Jambi akan berjuang sekuat tenaga untuk mengatasi kelangkaan BBM tersebut.

“Kami dalam rapat bersama Pemda, DPRD dan pemilik SPBU tersebut akan berusaha mengatasi kejadian ini bersama dan mengusulkan ke Pertamina pusat untuk menambah kuota BBM Jambi. Sekarang ini, pihak Hiswana Migas akan mengumpulkan data-data terlebih dahulu,”katanya.

Disebutkan, jika nantinya, sudah lengkap akan segera atau secepat mungkin diusulkan ke pusat. Dimana yang menjadi fokus saat ini angkutan suplay BBM dari Palembang ke Jambi yang memakan waktu cukup lama yakni lewat darat sendiri 25 jam sedangkan lewat laut atau sungai lebih lama lagi 7 hari.

“Guna mengatasi ini kami mengusulkan agar danya jangka pendek dan jangka panjang yakni jangka pendek pemecahan bagaimana agar tidak terlambat dan jangka panjang mengubah pola angkutan agar lebih dimodernisasikan lagi,”katanya. ruk

Butuh Dana Rp 17,6 Miliar Selesaikan Jembatan Batanghari II

Jambi, Batak Pos
Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi membutuhkan dana sebesar Rp 17,6 miliar guna menyelesaikan pembangunan Jembatan Batanghari II. Pembangunan jembatan sepanjang 1.131 meter dibangun sejak tahun 2003 lalu. Hingga kini pembangunannya masih belum selesai dengan dana yang sudah tersedot dari APBN, APBD I dan APBD II sebanyak 161,3 miliar.


Kepala Sub Dinas Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Kimpraswil Jambi Ir Benrhard Panjaitan MM kepada wartawan, Selasa (8/7) mengungkapkan, untuk menyelesaikan pembangunan Jembatan Batang-hari II masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp17,6 miliar lagi.

Diharapkan dalam APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun 2008 kebutuhan anggaran untuk menyelesaikkan pembangunan jembatan tersebut dapat dimasukan pada DASK pada tahun ini. Sehingga dengan demikian, penyelesaian pembangunan itu dapat dipacu.

Disebutkan, persoalan anggaran disamping adanya hambatan akibat faktor teknis yang terjadi dalam pembangunan Jembatan Batanghari II, sehingga penyelesaiannya mengalami keterlambatan.

“Dalam menyikapi keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan jembatan tersebut, tentunya selain dibutuhkan kesabaran semua pihak juga diharapkan agar pihak legislatif dapat membantu soal anggaran pembangunan yang dibutuhkan. Paling tidak, pada ABT kali ini dapat dialokasikan,”katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi H Mardinal mengatakan, apapun langkah mesti dilakukan agar pembangunan Jembatan Batanghari II dapat terselesaikan, termasuk soal anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunannya.

Disebutkan, Komisi III DPRD Provinsi Jambi akan mempertanyaan kendala-kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam pembangunan jembatan yang batal diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kedatangannya ke Jambi dalam rangka menghadiri Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XV dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke V, di Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Minggu (29/6) lalu.

Menurut Mardinal, keberadaan pembangunan Jembatan Batanghari II yang programnya direncanakan Gubernur Jambi Drs H Zulkifli Nurdin MBA, mesti diakui sebuah perencanaan yang sangat baik terhadap upaya memacu roda perekonomian masyarakat lewat sarana infrastruktur.

“Rencana pembangunan Jembatan Batanghari II cukup baik dalam upaya memacu peningkatan roda perekonomian masyarakat yang berada di sentra-sentra produksi di Provinsi Jambi, khususnya wilayah Timur Provinsi Jambi. Karena itu, upaya menyelesaikan pembangunannya sepatutnya mendapat dorongan semua pihak,”ujarnya.

Kontraktor yang mengerjakan proyek Jembatan Batanghari II itu adalah PT Hutama Karya, PT Agrabudi Karya, PT Pembangunan Perumahan, konsultan PT Perentjana Djaja dengan PT BIEC. ruk

30 Persen Pendeta HKBP Apatis Akan Adat Batak

Jambi, Batak Pos
Sekitar 30 persen pendeta di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) se Indonesia tidak paham dan apatis terhadap budaya/adat Batak. Bahkan keluarga pendeta tersebut menjauhi budaya/adat Batak dalam seluruh kegiatan Habatakon (pesta Batak). Bahkan terdapat 20 persen tingkat perceraian dikalangan masyarakat Batak karena tidak paham akan budaya/adat Batak.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Pusat, DR Henry P Panggabean SH MH dalam Seminar Sehari Budaya/Adat Batak di Kota Jambi, Sabtu (5/7). Seminar tersebut diprakarsai oleh Panitia Pesta Marturia HKBP Distrik XXV Jambi yang diketuai OM Simangunsung BSc.

Menurut HP Panggabean, 30 persen keluarga pendeta di HKBP yang tidak paham bidaya/adat Batak tersebut karena tidak adanya keinginan untuk mengerti karena terkikis arus globalisasi. Saat ini, khususnya di perkotaan budaya/adat Batak sudah mulai ditinggalkan.

“Ini adalah fakta di HKBP. 30 persen pendetanya tak mengerti budaya/adat Batak dan pendeta tersebut apatis terhadap budaya/adat Batak. Bahkan ada pendeta di HKBP yang mengkritisi kalau budaya/adat Batak tidak sejalan dengan ajaran agama. Anggapan ini harus dikikis khususnya kaum pendeta dan penatua di HKBP,”katanya.

Menurut HP Panggabean, dijaman modern saat ini kerukunan masyarakat Batak khususnya budaya/adatnya makin rapuh, terutama dikalangan generasi muda. Sebagian orang enggan mengakui budayanya karena menganggap hal itu tidak perlu.

“Sebagian kalangan muda Batak merasa bangga tidak bisa menggunakan bahasa leluhurnya/bahasa ibu. Untuk uti saya terpanggil untuk kembali mengabadikan budaya/adat Batak diberbagai daerah, khususnya perkotaan di luar Sumatera Utara,”ujar mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI tahun 1997-2002 ini.

Disebutkannya, sebagai langkah awal dirinya mendirikan Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) di Jambi tahun 1982, di Palembang tahun 1984 di Manado 1992 dan di Jakarta 1999. Kerabat ini bertujuan untuk membina budaya Batak di bidang seni tari, musik dan lagu.

“Di sini kita menggalang suku Batak yang terdiri dari 7 (tujuh) etnis yakni Toba, Angkola, Mandailing, Tapanuli Tengah/Sibolga Pesisir, Simalungun, Karo dan Pakpak Dairi. Kegiatannya melakukan pertemuan sesama warga Batak yang dilandasi prinsip musyawarah kekerabatan “dalihan Na Tolu” atau “Tunggku Nan Tiga”,”kata mantak Ketua Pengadilan Negeri Jambi tahun 1981-1984 ini.

Disebutkan, peran serta pendeta dan penatua di HKBP cukup berpengaruh dalam menjabarkan pentingnya budaya/adat Batak bagi kaum muda ditengah kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, peran serta budaya/adat Batak dalam memperkokoh hubungan perkawinan masyarakat Batak sangat kuat. Tingkat percaraian bagi etnis batak Toba kini tercatat 20 persen, Karo 22 persen, Manado 60 persen dan negera Eropa 75 persen.

“Hal itu terjadi karena pemaknaan budaya/adat itu tidak kuat bagi pasangan suami istri. Percerain dikalangan masyarakat Batak terjadi karena tidak adanya pemaknaan budaya/adat Batak seperti perkawinan Adat Dalihan Na Tolu,”katanya. ruk

Pupuk Bersubsidi di Jambi Disinyalir Ditampung Pengusaha

Jambi, Batak Pos
Perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta dan petani sawit perseorangan diduga sebagai penadah utama pupuk bersubsidi di Provinsi Jambi. Para pengusaha dan petani sawit bermodal besar memburu pupuk bersubsidi karena harganya jauh lebih murah. Kemudian alokasi pupuk untuk perkebunan kelapa sawit di daerah Provinsi Jambi tak jelas.

Hal tersebut dikatakan Asisten II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, H Hasan Kasim kepada wartawan di Jambi, Selasa (8/7). Menurut Hasan, penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, khususnya pupuk urea ke perkebunan kelapa sawit sulit dibendung. Masalahnya kebutuhan pupuk perkebunan kelapa sawit sangat tinggi. Sedangkan, alokasi pupuk urea bersubsidi untuk kebun sawit tidak jelas.

Selain itu, harga pupuk urea bersubsidi dengan pupuk urea di pasaran jauh berbeda. Harga pupuk urea bersubsidi Rp 1.200 per kilogram (kg). Sedangkan, harga pupuk urea di pasaran mencapai Rp 5.000 per kg.

Dikurangai 18,5 Ton

Disebutkan, jatah pupuk bersubsidi untuk Provinsi Jambi tahun 2008 ini dikurangi 18.517 ton. Tahun 2007 jatah pupuk urea itu sebanyak sebanyak 60 ribu ton. Namun tahun 2008 hanya mendapatkan alokasi pupuk 41.483 ton. Pengurangan itu disebabkan rendahnya daya serap petani akan pupuk urea bersubsidi tersebut.

Menurut Hasan Kasim, penurunan alokasi pupuk urea bersubsidi tersebut dilatarbelakangi rendahnya daya serap petani, yang kini lebih banyak beralih kepada perkebunan kelapa sawit. Sementara pupuk urea bersubsidi itu untuk tanaman pangan.

Disebutkan, kendati alokasi pupuk urea bersubsidi menurun, namun alokasi untuk jenis pupuk lainnya seperti SP 36, ZA NPK Posnka naik signifikan. Pupuk jenis SP 36 naik 100 persen menjadi 18.400 ton, jenis pupuk ZA naik menjadi 3.444 ton dan jenis NPK Ponska naik menjadi 10.800 ton.

"Bertambahnya alokasi untuk jenis pupuk SP 36, ZA dan NPK Ponska disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pupuk sektor perkebunan terutama sawit. Jenis pupuk bersubsidi tersebut dapat diperoleh petani dengan harga eceran tertinggi masing-masing, Urea Rp 1.200 per kilogram (kg), SP 36 Rp. 1.550 per kg, ZA Rp 1.050 perkg dan jenis NPK Ponska Rp 1.750 per kg,”katanya.

Menurut Hasan, saat ini pupuk bersubsidi itu sudah mulai didistribusikan ke petani. Pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut sangat ketat. Para petani yang ingin memperoleh pupuk murah itu, harus diketahui oleh kelompok tani masing-masing.

"Jalur distribusi pupuk itu dari Pusri disalurkan ke distributor, selanjutnya dari distributor didistribusikan ke pengecer, dari pengecer itulah para petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan mengajukan Rencana Devenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke pengecer,”katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Ir Sutan Adil Hendra Nasution MM mengatakan, distributor pupuk bersubsidi untuk petani yakni PT Pupuk Sriwijaya (PT.PUSRI) dan PT Petro Kimia harus bertanggung jawab atas kelangkaan dan penyimpangan pupuk bersubsidi terhadap petani. Hampir setengah dari 6,7 ton pupuk bersubsidi diselewengkan oknum distributor setiap tahunnya kepada pengusaha.

Disebutkan, masyarakat petani di Provinsi Jambi sangat dirugikan karena maraknya penyimpangan pupuk bersubsidi tersebut. Sehingga para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi ditempat yang telah ditunjuk.

Menurutnya, kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam tahun ini, sudah dirasakan petani di Kabupaten Kerinci, Bungo, Muarojambi, Batanghari dan Sarolangun. Pihaknya juga Pemerintah Provinsi Jambi harus tegas memberi saksi kepada oknum pengusaha yang menadah pupuk bersubsidi. ruk

Sabtu, 05 Juli 2008

Seminar Budaya Adat Batak di Jambi

Seminar Budaya/Adat Batak : Sekitar 120 peserta dari perwakilan 70 margaBatak hadir pada Seminar Sehari Budaya Adat Batak dengan menghadirkannara sumber Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Jakarta,DR Henry Panggabean SH MH di Kota Jambi, Sabtu (5/7/2008).
Seminar itubertujuan untuk menyatukan persepsi dan kesepahaman dalam efesiensiwaktu dalam pesta Adat Batak (Perwakinan, Meninggal dll) tanpamenghilangkan makna adat dan budaya Batak yang sebenarnya. Foto BatakPos/RS Manihuruk.


DR Henry Panggabean SH MH saat diwanwancarai wartawan Suarapembaruan Radesman Saragih.


SUKSES KEPADA PANITIA ACARA SEMOGA HASIL SEMINAR DAPAT BERKELANJUTAN DAN DAPAT DITERAPKAN DALAM KUMPULAN MARGA-MARGA.

Rabu, 02 Juli 2008

Jambi Tuan Rumah Pelatihan “Mobil Pintar” Se-Sumatera

Jambi, Batak Pos
Provinsi Jambi dipilih jadi tuan rumah penyelenggaraan pelatihan Tutor “Rumah, Mobil dan Motor Pintar” se-Sumatera yang berlangsung 2-4 Juli 2008 di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jambi.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bidang Pendidikan Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Ny Okke Hatta Rajasa ketika membuka secara resmi acara tersebut, Rabu (2/7). Dipilihnya Provinsi Jambi karena sukses dalam Penyelenggarakan Hari Keluarga Nasional dan Bulan Bakti Gotong Royong tahun 2008.

Motor Pintar : Salah satu “motor pintar” yang sudah beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Diharapkan “Motor Pintar” dapat menimbulkan minat baca masyarakat dari usia dini hingga dewasa. Foto batak pos/rs manihuruk.

“Program “Indonesia Pintar” tersebut adalah ide Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono yang diresmikan pada tanggal 18 Mei 2005. Latar belakang SIKIB merupakan perkumpulan para istri kabinet Indonesia bersatu, terbentuk pada tanggal 28 Desember 2004 sebagai wujud keprihatinan Ibu Negara paska bencana alam di Aceh,”katanya.

Disebutkan, tujuan pelatihan ini untuk lebih memberdayakan lagi anak-anak didik maupun masyarakat sekitar yang ada di lingkungan dimana sarana tersebut dioperasikan untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera kuat dan pada akhirnya dapat mensejahterakan bangsa Indonesia.

Menurut Okke, pada 29 Juni 2008 lalu telah diresmikan “Rumah Pintar” di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi yang mempunyai spesifikasi yang berbeda dibandingkan “Rumah Pintar” di daerah lain. Diharapkan peserta pelatihan yang berasal dari propinsi lain dapat mengambil contoh dari hal yang baik.

Dikatakan, keberadaan “Rumah, mobil dan motor pintar” ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca pada usia 4-15 tahun. Kemudian memfasilitai pengembangan kualitas pendidikan masyarakat, terutama yang lingkungan belajarnya kekurangan sumber belajar.

Selanjutnya memfasilitasi belajar di luar sekolah. Sedangkan sasaran program ini diantaranya adalah masyarakat di daerah tertinggal, daerah yang jarang dikunjungi oleh perpustakaan keliling, daerah yang kurang memiliki sarana penunjang pendidikan dan anak berasal dari keluarga prasejahtera di daerah tertinggal dan daerah terdepan.

Ketua Umum Penggerak PKK Propinsi Jambi Ny Ratu Munawaroh Zulkifli pada kesempatan itu mengatakan, program “Mobil dan Motor Pintar” mendapat sambutan yang cukup antusias dari anak-anak di desa yang dikunjungi. “Bahkan tidak anak-anak saja yang antusias tetapi nenek-nenek juga cukup antusias. Program ini sangat membantu masyarakat untuk menambah pengetahuan,”katanya.

Ketua Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Prof Dr Arief Rachman menyatakan bahwa Unesco mengakui “Mobil Pintar dan Motor Pintar” betul-betul sangat bermanfaat untuk dapat menciptakan bangsa yang terdidik, karena sangat langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Arief, dalam makalahnya berjudul Kiat menjadi tutor yang efektif, bertujuan mengoptimalkan pencapaian visi, misi dan program mobil, motor dan rumah pintar, mengoptimalkan kemampuan tutor dalam melayani peserta didiknya. ruk

Kontingen PON Jambi Diperkuat 215 Atlet

Jambi, Batak Pos
Kontingen Jambi pada PON XVII di Samarinda, Kalimantan Timur, diperkuat 215 atlet dari 26 cabang olahraga (cabor) andalan. Cabor andalan Jambi untuk meraih medali emas yakni pada cabor renang, kempo, pencaksilat, biliar, panahan, gulat, angkat besi dan berat, wushu, tinju, senam, menembak, tarung derajat, dayung, tenis meja dan drumband. Jambi juga menargetkan pada peringkat 5.


Demikian dikatakan Sekretaris KONI Jambi, Hasbi Kamaruddin kepada wartawan, Rabu (2/7). Menurutnya, kontingen Jambi seluruhnya berkekuatan 350 orang. Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin beserta istri juga dipastikan akan menghadiri acara serimonial pembukaan PON XVII di Samarinda, Kalimantan Timur, yang direncanakan dibuka Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Sabtu, 5 Juli 2008.

Disebutkan, Gubernur Zulkifli Nurdin yang juga Ketua Umum KONI Provinsi Jambi dipastikan berada di Kalimantan Timur selama tiga hari mulai 4-6 Juli mendatang guna memberi motivasi kepada atlet Jambi.

Ketum KONI Jambi juga diharapkan dapat meninjau langsung kesiapan dan lokasi tempat tinggal atlet Jambi yang ditempatkan panitia PB PON. Zulkifli Nurdin juga diminta dapat memberikan motifasi langsung kepada seluruh atlet yang akan berlaga di PON.

Menurut Hasbi, KONI Jambi juga akan menyusun waktu untuk Zulkifli Nurdin agar bisa kembali melihat langsung pertandingan beberapa atlet andalan Jambi dalam meraih emas.ruk

12 Parpol Tak Lolos Ferifikasi Faktual di Provinsi Jambi

Jambi, Batak Pos
Sedikitnya 12 partai politik (parpol) di Provinsi Jambi tidak lolos ferifikasi factual untuk peserta Pemilu 2009 mendatang. Dari 28 partai politik yang ada hanya 16 parpol yang dinyatakan KPUD Provinsi Jambi memenuhi syarat. Hal tersebut berdasarkan ferifikasi factual yang dilakukan KPU kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

Hal tersebut dikatakan Anggota KPUD Provinsi Jambi, Pahmi kepada Batak Pos di ruang kerjanya, Selasa (1/7). Menurutnya, dari hasil ferifikasi factual yang dilakukan KPUD kabupaten/kota, banyak parpol tidak memenuhi sarat administrasi dan keberadaan secretariat parpol. Kemudian kepengurusan parpol juga ada yang fiktif.

Pahmi menguraikan, parpol yang lolos ferifikasi factual dan 50 persen atau lebih lebih kepengurusan ada dikabupaten/kota dalam Provinsi Jambi adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Pembaruan.

Kemudian Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Barisan Nasional, Partai Republika Nusantara, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Bhineka Indonesia.
Selanjutnya Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Merdeka dan Partai Persatuan Sarikat Indonesia.


Menurut Pahmi, sementara 12 partai yang tidak lolos ferifikasi di Provinsi Jambi adalah Partai Indonesia Tanah Air Kita, Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat, Partai Pembaruan Bangsa, Partai Reformasi, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Kemudian Partai Kristen Demokrat, Partai Nurani Umat, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, Partai Pemersatu Bangsa dan Partai Pemuda Indonesia.

Disebutkan, kini Ketua Pokja Partai Politik KPUD Provinsi Jambi, Azhar Mulia kini tengah berada di KPU Pusat guna menyerahkan hasil ferifikasi factual parpol yang memenuhi syarat peserta Pemilu 2009.

Sementara itu, hingga Selasa (1/7) sejak dibuka pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Jumat (27/6) lalu, kandidat calon sudah 71 orang yang mengambil formulir pendaftaran.
Menurut Pahmi yang juga sebagai Ketua Pokja DPD KPUD Provinsi Jambi ini, diharapkan pengembalian formulir paling lambat 10 Juli 2009. Kemudian KPUD Provinsi Jambi akan melakukan ferifikasi administrasi calon.


Kemudian KPUD melakukan ferifikasi factual dengan mengirimkan berkas pendaftaran kepada KPUD/kabupaten/kota. “Syarat perdaftaran yakni minimal 2000 dukungan dari minimal 5 daerah pemilihan. Kalau di Provinsi jambi ada sembilan kabupaten, satu kota, minimalnya 5 daerah pemilihan dengan foto kopy KTP dan surat keterangan dukungan warga yang asli,”katanya. ruk